Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, khususnya mengenai kasus Achmad Supardi yang dirugikan oleh situs e-commerce Lazada setelah melakukan pembelian sepeda motor secara online. Lazada dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan membatalkan transaksi yang telah dibayar dan mengganti dana konsumen dengan voucher belanja."

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG
JAWAB HUKUM
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
09
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Perlindungan Konsumen
danTanggungjawab Hukum.
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Jelaskan tentang fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen
di Indonesia.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
Menurut ketentuan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Hukum Perlindungan Konsumen menurut Janus Sidabalok adalah hukum yang mengatur
tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya
sebagai konsumen.
Asas Dan Tujuan Pasal 2 : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Menurut Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan :
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen
Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 adalah :
1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
Agar Undang-undang Perlindungan Konsumen berjalan dengan maksimal, tentunya peran
pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam proses ini sekaligus dalam implementsai
penegakan UUPK ini dan juga masyarakat.
Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip tanggung jawab
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan :
- Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh
yang mendalilkan kesalahan tergugat,
- Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan hokum); Unsur-unsurnya :
adanya perbuatan, unsure kesalahan, kerugian yang diderita dan hubungan kausalitas antara
kesalahan dan kerugian
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
- Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat membuktikan, ia tidak
bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat
3. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
- Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan
demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan contoh pada hokum pengangkutan
pada bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen sendiri
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
- Biasanya prinsip ini diterapkan karena (1), Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan
untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang
kompleks, (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada
gugatan atas kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu
pada harga produknya, (3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.
- Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang
memasarkan produknya yang merugikan konsumen/ product liability.
- Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1) melanggar jaminan, missal
khasiat tidak sesuai janji, (2) Ada unsure kelalaian (negligence), lalai memenuhi standar
pembuatan obat yang baik, (3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability).
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
- Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang maka konsumen hanya
dibatasi ganti kerugian nya sebesar sepeluh kali harga.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum
E-Commerce LAZADA.CO.ID
Lazada.com adalah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket
Internet pada tahun 2011. Website e-commerce Lazada telah dilaunching pada bulan Maret
tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Situs yang diluncurkan
dengan model bisnis penjualan persediaan untuk pelanggan dari gudang sendiri. Pada tahun
2013 itu menambahkan model pasar yang memungkinkan pengecer pihak ketiga untuk menjual
produk mereka melalui situs Lazada.
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan
Widodo mengatakan Achmad Supardi telah menjadi korban dari situs ecommerce Lazada. Ia
mengatakan Achmad Supardi sebagai korban bisa melaporkan kasus ini kepada Kementerian
Perdagangan.
Widodo menjelaskan situs Lazada telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar Lazada yaitu Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 16.
Isi dari pasal 9 adalah pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan atau
mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah olah barang tersebut telah
memenuhi potongan harga, harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik,
barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan, menggunakan kata kata
berlebihan seperti, aman, murah serta menawarkan sesuatu yang belum pasti.
Isi dari pasal 10 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan tidak benar
atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan suatu barang, tawaran potongan harga
dan hadiah yang menarik.
Dan isi pasal 16 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan
dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian dan tidak
menepati janji.
Widodo mengatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia
dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Sementara perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ia mengatakan berdasarkan UU
perlindungan konsumen, Lazada sudah melanggar pasal 9, pasal 10 dan pasal 16 dan dikenakan
sanksi sesuai pasal 62 dan 63.
Sanksinya berupa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal
9 dan pasal 10, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda
paling banyak Rp 2 miliar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang
dimaksud pasal 16, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500
juta. Sementara Pasal 63 berbunyi, pelaku usaha bisa dicabut izin usahanya.
Seperti diketahui, Achmad Supardi merupakan korban yang dirugikan Lazada, Achmad
Supardi membuat pengakuan bahwa Lazada sudah membatalkan secara sepihak transaksi yang
sudah dibayar lunas konsumen dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk
voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada.
Achmad membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada
12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing masing Rp 500
ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli dengan harga Rp 2.700.000
untuk pembelian cash on the road, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara
cash on the road bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad
mengira harga murah bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional
(Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah
dan dikonfirmasi Lazada.
Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama
namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit, di
tanggal yang sama, ia ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan tenant sepeda motor
Lazada, staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad
menjelaskan sepeda motor dibeli secara cash on the road, pihak Angsana menelepon hingga
dua kali.
Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena
transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi
ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses refund dengan
memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit
sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta.
Achmad mengaku kecewa, karena voucher tidak bisa diuangkan, sebagai konsumen ia meminta
Lazada meminta maaf, dan sebagai perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan
konsumen dengan tidak terhormat.
Keterangan : Seperti yang dikatakan berita diatas, Achmad Supardi adalah seorang pembeli
(buyer) online di situs Lazada. Ia berbelanja online tersebut karena ia melihat promosi dan

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
diskon dan kemudian ia terpengaruh. Karenanya, ia mulai melakukan transaksi dalam
pembelian beberapa sepeda motor dengan harga total masing-masing Rp 1.500.000,00 dan Rp
2.700.000 untuk pembelian cash on the road, bukan kredit pada situs Lazada tersebut.dan angka
tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila-
gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer
melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.
Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena
transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi
ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses refund dengan
memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit
sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta.
Berdasarkan kasus di atas, pelaku tersebut terjerat dalam pasal 9, 10, 16 dan 63, yang dijelaskan
sebagai berikut :
Isi dari pasal 9 adalah pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan atau
mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah olah barang tersebut telah
memenuhi potongan harga, harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik,
barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan, menggunakan kata kata
berlebihan seperti, aman, murah serta menawarkan sesuatu yang belum pasti.
Isi dari pasal 10 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan tidak benar
atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan suatu barang, tawaran potongan harga
dan hadiah yang menarik.
Dan isi pasal 16 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan
dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian dan tidak
menepati janji.
Achmad Supardi selaku konsumen yang merasa telah dirugikan karena tindakan Lazada
Indonesia yang telah membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar bahwa Lazada Indonesia telah melakukan
Perbuatan melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kuhperdata dan Lazada Indonesia telah
melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Achmad Supardi meminta Lazada meminta maaf secara formal tertulis serta mengembalikan
dana secara tunai. Sebuah perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan konsumen
dengan cara arogan dan sepihak seperti ini

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2006, hlm. 3
Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip Tanggung Jawab Hukum :
https://kuliahade.wordpress.com/2010/01/16/perlindungan-konsumen-prinsip-tanggung-
jawab/
Tim wikipedia, “LAZADA.com” diperoleh dari id.wikipedia.co.id diakses pada 14 Oktober
2016.
Direktur Jenderal Widodo, “Lazada Langgar Undang-undang Konsumen” diperoleh dari
http://www.beritasatu.com/iptek/337594-batalkan-transaksi-lazada-langgar-uuperlindungan-
konsumen.html
Achmad Supardi, “Meminta Lazada meminta maaf dan mengembalikan dana secara tunai”
diperoleh dari : https://www.viva.co.id/surat/714827-transaksi-lunas-dibatalkan-sepihak-
oleh-lazada
“Pengadilan negeri” diperoleh dari http://repository.unpas.ac.id/27377/7/J.bab%205.pdf