Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan yang mencakup pengertian moratorium umum, moratorium utang PKPU, faktor yang menyebabkan PKPU, hubungan antara moratorium utang PKPU dengan BPR, serta akibat hukum dari moratorium utang PKPU.
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan yang mencakup pengertian moratorium umum, moratorium utang PKPU, faktor yang menyebabkan PKPU, hubungan antara moratorium utang PKPU dengan BPR, serta akibat hukum dari moratorium utang PKPU.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan kriteria kepailitan menurut undang-undang tersebut. 2) Beberapa prinsip kepailitan yang diatur dalam undang-undang antara lain prinsip paritas creditorium, pari passu prorata parte, dan structured creditors. 3) Kriteria kepailitan menurut undang-undang adalah ketika debit
Surat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesiaahmad jaeni
Surat pernyataan dan permohonan pencairan ini berisi permintaan pencairan dana open account financing dari PT Bank Negara Indonesia 46 oleh konsultan atas tagihan-tagihannya kepada PT Seniman Film Indonesia. Konsultan menyatakan mengetahui ketentuan supply chain financing dan sepakat bahwa pembayaran tagihannya akan dilakukan oleh bank sesuai nilai akseptasi dokumen yang diserahkan oleh PT Seniman Film Indonesia kepada bank. Konsultan juga sepakat akan menye
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
Perjanjian ini mengatur hutang yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua mengakui hutang dan bersedia melunasi hutang secara bertahap setiap bulan melalui transfer ke rekening Pihak Pertama. Jika terlambat bayar lebih dari 3 bulan, Pihak Pertama berhak menuntut secara hukum. Perjanjian berlaku sampai hutang lunas dibuktikan dengan surat keterangan lunas.
Dokumen tersebut merupakan makalah yang membahas putusan Mahkamah Agung nomor 2337 K/PDT/2009 mengenai sengketa antara Edi Kesuma dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Balai Mandiri Prasarana. Makalah ini menjelaskan latar belakang perkara, kronologi peristiwa, dan dalil-dalil yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut.
Perjanjian ini mengatur pendirian perusahaan patungan antara dua pemegang saham untuk menjalankan bisnis tertentu di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai definisi istilah, hak dan kewajiban para pihak, serta tata kelola perusahaan."
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstImam Bukhori
1) Tugas analisis kasus kepailitan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami kasus kepailitan secara mendalam dan menerapkan pasal-pasal yang relevan.
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Kursus Intensif Hukum Jaminan yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...rifaaa_092
Modul ini membahas tentang moratorium hutang (PKPU) dan BPR. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU Kepailitan untuk memberikan kesempatan debitur mengajukan rencana pembayaran utang. BPR adalah bank yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, dengan lokasi dekat masyarakat. Modul ini menjelaskan prosedur PKPU, akibat hukum PKPU, serta alokasi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan kriteria kepailitan menurut undang-undang tersebut. 2) Beberapa prinsip kepailitan yang diatur dalam undang-undang antara lain prinsip paritas creditorium, pari passu prorata parte, dan structured creditors. 3) Kriteria kepailitan menurut undang-undang adalah ketika debit
Surat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesiaahmad jaeni
Surat pernyataan dan permohonan pencairan ini berisi permintaan pencairan dana open account financing dari PT Bank Negara Indonesia 46 oleh konsultan atas tagihan-tagihannya kepada PT Seniman Film Indonesia. Konsultan menyatakan mengetahui ketentuan supply chain financing dan sepakat bahwa pembayaran tagihannya akan dilakukan oleh bank sesuai nilai akseptasi dokumen yang diserahkan oleh PT Seniman Film Indonesia kepada bank. Konsultan juga sepakat akan menye
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
Perjanjian ini mengatur hutang yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua mengakui hutang dan bersedia melunasi hutang secara bertahap setiap bulan melalui transfer ke rekening Pihak Pertama. Jika terlambat bayar lebih dari 3 bulan, Pihak Pertama berhak menuntut secara hukum. Perjanjian berlaku sampai hutang lunas dibuktikan dengan surat keterangan lunas.
Dokumen tersebut merupakan makalah yang membahas putusan Mahkamah Agung nomor 2337 K/PDT/2009 mengenai sengketa antara Edi Kesuma dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Balai Mandiri Prasarana. Makalah ini menjelaskan latar belakang perkara, kronologi peristiwa, dan dalil-dalil yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut.
Perjanjian ini mengatur pendirian perusahaan patungan antara dua pemegang saham untuk menjalankan bisnis tertentu di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai definisi istilah, hak dan kewajiban para pihak, serta tata kelola perusahaan."
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstImam Bukhori
1) Tugas analisis kasus kepailitan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami kasus kepailitan secara mendalam dan menerapkan pasal-pasal yang relevan.
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Kursus Intensif Hukum Jaminan yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...rifaaa_092
Modul ini membahas tentang moratorium hutang (PKPU) dan BPR. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU Kepailitan untuk memberikan kesempatan debitur mengajukan rencana pembayaran utang. BPR adalah bank yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, dengan lokasi dekat masyarakat. Modul ini menjelaskan prosedur PKPU, akibat hukum PKPU, serta alokasi
Dokumen ini membahas tentang kepailitan perusahaan dan strategi untuk mengatasi ancaman kepailitan terhadap perusahaan solven. Dibahas definisi kepailitan menurut UU, siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, kapan suatu perusahaan dinyatakan pailit, akibat hukum dari putusan kepailitan, serta kasus-kasus perusahaan solven yang pernah dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Juga d
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Jawaban Soal Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Ajaran 2013 / 2014
Mata Kuliah : Hukum Perjanjian Kredit
Hari / Tanggal : Senin / 28 Oktober 2013
Sifat : Take Home
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis perusahaan penjaminan kredit daerah serta pembiayaan syariah. PPKD bertindak sebagai penjamin yang menanggung risiko kredit bagi pelaku UMKM, dengan produk seperti penjaminan kredit umum dan mikro. Pembiayaan syariah meliputi bagi hasil, sewa, dan jual beli berdasarkan prinsip syariah.
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...risnadica
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Pertama, menjelaskan pengertian hukum perbankan dan sumber-sumber hukum perbankan. Kedua, mendefinisikan asuransi dan unsur-unsur pokok asuransi serta tujuan asuransi. Ketiga, membahas mengenai Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi (BMAI) yang berperan dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara nasabah dengan perusahaan
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, perjanjian GATT yang mengatur perdagangan internasional, serta konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perundingan WTO terhadap harmonisasi peraturan perdagangan nasional.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis khususnya hukum perbankan dan asuransi. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian perbankan dan asuransi beserta prinsip-prinsip dan landasan hukum yang melandasinya. Juga dijelaskan sumber hukum perbankan dan asuransi serta hubungan antara keduanya dalam konteks kredit.
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perbankan dan asuransi serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam kedua bidang tersebut seperti prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Dokumen tersebut juga membahas sumber hukum perbankan dan asuransi di Indonesia serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian terkait.
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kalimantan dengan fokus pada empat hal: (1) konsep pengembangan wilayah Kalimantan yang menekankan keterpaduan dan konektivitas infrastruktur, (2) potensi dan profil Pulau Kalimantan dalam bidang sosial, ekonomi, pariwisata dan sumber daya alam, (3) tema pembangunan wilayah Kalimantan berdasarkan dokumen RPJMN, dan (4)
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang seperti monopoli, kolusi, penyalahgunaan posisi dominan, serta sanksi yang diberikan. Kasus Temasek Holdings atas dugaan pelanggar
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, khususnya mengenai kasus Achmad Supardi yang dirugikan oleh situs e-commerce Lazada setelah melakukan pembelian sepeda motor secara online. Lazada dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan membatalkan transaksi yang telah dibayar dan mengganti dana konsumen dengan voucher belanja."
3. hbl,clara monalisa,hapzi ali, tugas artikel perusahaan perseroan, universi...claramonalisa09
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang PT Tjiwi Kimia Tbk yang bergerak dalam bidang industri kertas dan hasil olahannya serta upaya perusahaan dalam memenuhi hukum dan peraturan terkait lingkungan bisnisnya.
3. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perusahaan perseroan, universitas mercu buan...claramonalisa09
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Perseroan Terbatas dan tanggung jawab hukum kepada perseroan terbatas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.
2. Menguraikan contoh penerapan perseroan terbatas pada PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang bergerak di bidang industri kertas.
3. Memaparkan visi, misi, dan strategi pemasaran PT Pabrik Kertas
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
Tugas XV mendiskusikan hukum lingkungan dan implementasinya. Dokumen ini menjelaskan pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan, konsep tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
HBL,Clara Monalisa,Hapzi Ali,Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent, Universitas Me
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Teks tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Kasus yang diangkat adalah dugaan pelanggaran oleh Temasek Holdings atas kepemilikan silang dan pengaruhnya terhadap kinerja Telkomsel dan Indosat di Indonesia. KPPU memutuskan bahwa Telkomsel melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang membatasi persaingan.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
1. hbl, clara monalisa, hapzi ali, hukum bisnis, moratorium hutang pkpu dan bpr, universitas mercu buana, 2018, pdf
1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
RESUME MORATORIUM HUTANG (PKPU) DAN BPR
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
01
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Pengenalan dan Definisi Hukum
Secara Umum: Hukum Civil dan
Objek Hukum; Hukum Kontrak
dan Perikatan
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan
2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum: Hukum Civil dan Objek Hukum; Hukum
Kontrak dan Perikatan
3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
RESUME MORATORIUM HUTANG (PKPU) DAN BPR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum dan kebijaksanaan publik memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga
kebijaksanaan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum
saat ini. Kompleksnya persoalan ekonomi, sosial, dan politik merupakan sebab
kebutuhanya, serta sangat berperan bagi pemerintah dalam menemukan alternatif
kebijaksanaan dan bermanfaat bagi masyarakat. Terkait pembahasan hukum dan
kebijakan publik dalam makalah ini penulis akan mencoba mengambil salah satu
kebijakan yang telah di keluarkan atau diputuskan oleh pejabat publik, seperti
Moratorium Utang PKPU dan BPR.
B. Rumusan masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Moratorium?
2. Apa pengertian dari Moratorium utang PKPU?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
4. Bagaimana keterkaitan antara Moratorium Utang PKPU dan BPR?
5. Bagaimana akibat hukum dari Moratorium Utang PKPU dan BPR?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Moratorium.
2. Untuk mengerti lebih dalam apa yang dimaksud Moratorium Utang PKPU.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan PKPU.
4. Untuk mengetahui keterkaitan antara Moratorium Utang PKPU dan BPR.
4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Moratorium
Moratorium adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban
tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu
ke waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-
undang moratorium.
Biasanya moratorium berkaitan dengan kebijakan yang telah diberlakukan dan ketika
kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan moratorium. salah satu
alasan diberlakukannya moratorium adalah untuk mengevaluasi suatu peraturan atau kebijakan
ketika dampak dari suatu kebijakan tidak sesuai atau menyimpang jauh dari yang diharapkan.
Moratorium memiliki tujuan untuk penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-
undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat.
2. Moratorium Utang PKPU
Pengertian Moratorium Utang PKPU adalah penangguhan utang. Suatu negara dapat
melakukan penangguhan pembayaran utang baik sebagian atau secara keseluruhan berdasarkan
undang-undang agar tidak terjadi krisis keuangan yang berbahaya bagi kedaulatan negara dan
kesejahteraan rakyat.
Krisis ekonomi dalam suatu negara seringkali menyebabkan banyak tanggungan utang
perusahaan tersebut kepada para kreditornya belum bisa di penuhi. Sebelum suatu perusahaan
dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka para debitor perusahaan tersebut berhak
mengajukan opsi moratorium atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada
para kreditornya. Dalam hal ini pemerintah telah membuat undang-undang PKPU untuk
mengatur hal tersebut.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam pasal 222 sampai dengan
pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. Adapun PKPU ini sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar
(insolvensi) debitur terhadap hutang-hutangnya kepada pihak kreditor. Penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium.
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan PKPU adalah sesuai dengan yang tercantum pada
ketentuan pasal 222 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 :
(2) Debitor yang tidak dapat memperkirakan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh
waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan
maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian
atau seluruh utang kepada kreditor.
5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan
besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan
utangnya tersebut. beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya
yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi
penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada
kreditornya. Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
- PKPU sementara merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai,
dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. Sebagaimana diatur
dalam UUKPKPU, apabila Debitor mengajukan permohonan PKPU, sejauh syarat-syarat
administrasi sudah dipenuhi, Pengadilan harus segera mengabulkannya paling lambat tiga hari
sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan.
Sedangkan dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, Pengadilan harus segera
mengabulkan permohonan PKPU selambat-lambatnya dua puluh hari sejak didaftarkannya
permohonan.
- PKPU tetap Merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari
para kreditor. Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka
Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang bersangkutan
untuk mrnghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke empat puluh
lima terhitung sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara.
3. Faktor-Faktor yang menyebabkan PKPU
Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada
beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut
haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor
atau para kreditor lainnya.
Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecuragan yang dilakukan oleh salah seorang
kreditor atau debitor sendiri.
4. Keterkaitan Moratorium Utang PKPU dan BPR
6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Moratorium adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban
tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Sedangkan PKPU adalah penangguhan hutang,
sehingga keduanya memiliki kaitan mengenai penangguhan kewajiban pembayaran utang
didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat.
BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk
deposito berjangka panjang, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan
menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
Salah satu usaha yang dilakukan oleh BPR yaitu memberikan kredit dan menyediakan
pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam mengalokasikan kredit, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai
batas maksimum pemberian kredit. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi
30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai
batas maksimum pemberian kredit, oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga)
yang memiliki 10%. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia,
Sehingga BPR memiliki peranan keterkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan PKPU
selaku pihak Kreditor yaitu, pihak debitor yang mengajukan, kejaksaan umum dan Bank
Indonesia. Selain itu pengajuan permohonan PKPU bagi bank sepenuhnya merupakan
kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan
kondisi perbankan secara keseluruhan.
5. Akibat Hukum Dari Moratorium Utang PKPU
Strategi penyelesaian kredit macet merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk
menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak memiliki prospek setelah usaha pembinaan,
penyelamatan dan cara lain tidak dimungkinkan lagi dalam rangka mencegah kerugian yang
lebih besar.
Upaya penyelesaian kredit ditujukan kepada debitur sudah dianggap non potensial.
Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), merupakan suatu mekanisme yang dapat
dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh kreditornya.
Namun kebijakan moratorium utang pemerintah hanya akan menurunkan pertumbuhan
ekonomi nasional.
Moratorium Utang PKPU secara langsung akan berdampak kepada turunnya
perekonomian nasional yang disebabkan obligasi dipasaran tidak laku. Sehingga tidak dapat
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam upaya menggenjot pertumbuhan
ekonomi. Contohnya jika jumlah utang yang besar dibarengi dengan pembangunan
infrastruktur maka utang tersebut akan menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Kesimpulan
Moratorium Utang PKPU bertujuan untuk melakukan penangguhan hutang, sehingga
keduanya memiliki kaitan mengenai penangguhan kewajiban pembayaran utang didasarkan
pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat. Salah satu
peranan dalam Moratorium Utang PKPU adalah BPR yang memberikan kredit dan
menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Daftar Pustaka
“Hukum dan kebijaksanaan publik “ diperoleh dari :
http://wahyupriantosh.blogspot.com/2012/09/analisis-terhadap-kebijakan-public.html
8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
“Faktor-faktor penyebab PKPU” diperoleh dari :
https://www.scribd.com/document/251121227/Makalah-Analisis-Terhadap-Kebijakan-
Publik-Mengenai-Kebijakan-Bersama-Tiga-Menteri-Mengenai-Moratorium-CPNS
.