Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis khususnya hukum perbankan dan asuransi. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian perbankan dan asuransi beserta prinsip-prinsip dan landasan hukum yang melandasinya. Juga dijelaskan sumber hukum perbankan dan asuransi serta hubungan antara keduanya dalam konteks kredit.

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MERK,
RAHASIA DAGANG, DAN PELANGGARAN HUKUM
DAN RAHASIA DAGANG SERTA HAK PATEN
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
13
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak
Merk, Rahasia Dagang, dan
Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia
Dagang serta Hak Patent.
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Menjelaskan definisi dan peran Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan yang
berlaku serta mampu menjelaskan tentang berbagai isu yang timbul dari Hak Merek Dagang
dan Rahasia Dagang dan sanksi yang dipaksakan atas pelanggaran Hak Merek Dagang dan
Rahasia Dagang serta tentang berbagai jenis masalah yang timbul dari Hak Paten.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MERK, RAHASIA DAGANG, DAN
PELANGGARAN HAK MERK DAN RAHASIA DAGANG SERTA HAK PATEN
Hukum Perbankan dan Asuransi
A. Pengertian Perbankan
Bank atau Perbankan adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan
dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan
promes atau yang dikenal sebagai banknote. Menurut undang-undang perbankan bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dalam undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.10 tahun 1998 tersebut, terdapat sejumlah norma hukum, yang berfungsi
sebagai dasar dalam membuat, mengatur dan menetapkan kabijakan dan ketentuan hukum
perbankan, yang akan dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai
pemegang otoritas moneter dan perbankan dan menjadi kewajiban setiap pelaku bisnis
perbankan untuk menaati norma hukum perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang no 7
tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.10 tahun
1998.
Norma hukum itu dimaksudkan untuk memeberikan landasan prevensi bagi bank dalam
menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kepentingan masyarakat maupun kelangsungan
hidup bisnis perbankan nasional dapat terlindungi. Disamping itu, untuk mendidik dan
sekaligus meningkatkan ketaatan pelaku bisnis perbankan nasional.
B. Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber
hukum dalam arti materil.
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu
sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang
ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Sumber hukum dalam arti formal
adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis
mupun tidak tertulis.
Ruang lingkup hukum perbangkan meliputi beberapa bidang hukum, seperti :
 Hukum administasi
 Hukum perdata
 Hukum dagang
 Hukum pidana

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
 Hukum internasional
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya sistem
perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum
(khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal tersebut
menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan
diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang
bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh
hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana
dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu
terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala
sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut
kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank
sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.
Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi
dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana
masyarakat yang dipercayakan padanya.
C. Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu :
1. Taransaksi Tunai
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial secara khusus melalui penggunaan mata
uang.
2. Transaksi Usaha

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan catatan finansial, yaitu cek,
tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
D. Prinsip-prinsip dalam Perbankan
1). Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation principle )
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah
bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga
setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan
kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun
1998.
2). Prinsip Kehatihatian ( prudential principle )
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan
kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat
harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam
keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan
norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam
Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.
3). Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun
1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan
dan simpanannya.
4). Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan
mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan
setiap transaksi yang mencurigakan.
E. Pengertian Asuransi
Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya
akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti). Menurut Ketentuan Undang–undang No.2
tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi),
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana
harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan
karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung–untungan (kansovereenkomst)
adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak
maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.
F. Landasan Hukum Asuransi
Secara yuridis, hukum asuransi di Indonesia tertuang dalam beberapa produk hukum seperti
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan, di antaranya
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian.
3. Peraturan PemerinyahNomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
4. KMK No.426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
PerusahaanAsuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. KMK No.425/KMK/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Penunjang Usaha Asuransi.
6. KMK No.423/KMK/2003 tentang PemeriksaanPerusahaan Perasuransian.
G. Hukum Dalam Asuransi
Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 : “Asuransi atau pertanggungan adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.
Didalam asuransi terdapat hukum – hukum asuransi yaitu :
Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992 Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992
tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Badan yang menyalurkan risiko disebut “tertanggung”, dan badan yang menerima risiko
disebut “penanggung”. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan: ini adalah sebuah
kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar
oleh “tetanggung” kepada “penanggung” untuk risiko yang ditanggung disebut “premi”. Ini
biasanya ditentukan oleh “penanggung” untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya
administrative dan keuntungan.
Impelmetasi Pertanggung Jawaban Asuransi dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan
Rakyat Bumi Prima Dana
Persoalan kredit macet menjadi persoalan yang sangat serius. Kredit macet dapat menghambat
aktifitas Bank perkreditan rakyat (BPR) yang menarik dana dan menyalurkannya kembali
kepada masyarakat. Rumusan masalah yang timbul adalah Bagaimanakah pelaksanaan
pertanggungan asuransi untuk menanggung kerugian dalam perjanjian kredit pada BPR Bumi
Prima Dana.
Metode Penelitian Hukum empiris digunakan untuk membahas permasalahan ini, disimpulkan
bahwa dalam proses pemberian pertanggungan asuransi pada perjanjian kredit pada BPR Bumi
Prima Dana, Pihak BPR Bumi Prima Dana memberikan tanggung jawab terhadap
permasalahan asuransi pada perjanjian kredit dalam bentuk memberikan fasilitas, aksesbilitas,
akuntabilitas terhadap data debitur, dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga debitur
untuk memberikan informasi dan pengumpulan persyaratan administratif untuk dapat
melengkapi persyaratan yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi. Hal ini dilakukan
untuk mengantisipasi permasalahan atau penghambat yang memberatkan keluarga debitur
untuk mengajukan klaim asuransi pada saat terjadi resiko.
Dari Paparan di atas lebih lanjut dapat dirumuskan tentang Bagaimanakah pelaksanaan
pertanggungan asuransi untuk menanggung kerugian dalam perjanjian kredit pada BPR Bumi
Prima Dana. BPR Bumi Prima Dana dalam setiap pelaksanaan perjanjian kredit selalu disertai

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
dengan mengasuransikan kredit yang disepakati dengan debitur. Hal ini dilakukan untuk
memberikan keamanan terhadap setiap kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Karena
tentu saja adanya resiko yang mungkin terjadi selama proses perjanjian kredit tidak dapat
diprediksi di awal. Karena walaupun latar belakang financial dari debitur sangat baik sekalipun
dapat mengalami permasalahan yang dapat menyebabkan kredit macet di kemudian hari.
Berdasarkan wawancara dengan I wayan kartika Bawa sebagai staff bagian kredit, pada tanggal
18 maret 2015 disebutkan bahwa pihak BPR Bumi Prima Dana juga memberikan bantuan bagi
para debitur dalam hal pengajuan klaim, selain untuk membantu pihak debitur yang selama ini
telah menjadi mitra kerja bagi BPR juga tentu saja untuk mencegah kredit macet yang dapat
mengganggu keuangan BPR Bumi Prima Dana. sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari pihak
BPR Bumi Prima Dana juga merupakan wujud perlindungan terhadap konsumen. Karena
dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, hal ini dapat menumbuhkan
kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya atau mengadakan kerjasama kredit
dengan pihak BPR Bumi Prima Dana.
Dalam usaha memberikan keamanan bagi debitur dalam memperoleh pertanggungan Asuransi
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Pihak BPR
Bumi Prima Dana mengambil beberapa langkah strategis untuk meminimalisir hambatan yang
akan dihadapi oleh Debitur dalam memperoleh pertanggungan Asuransi.
Berikut adalah Langkah yang ditempuh oleh pihak BPR Bumi Prima Dana dalam membantu
Debitur untuk mendapatkan pertanggungan asuransi dalam hal ketika mereka mengalami
resiko:
1. Memberikan informasi yang jelas kepada debitur untuk melaksanakan pembayaran
premi agar sesuai dengan ketentuan, sehingga kendala dengan alasan adanya
permasalahan pada saat pembayaran premi saat klaim dilakukan dapat dihindari.
2. Mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan atau proses pelaporan klaim asuransi
dari pihak debitur dengan mengadakan komunikasi rutin dalam bentuk pengiriman
surat pemberitahuan proses kredit yang sedang dijalani termasuk juga pemberitahuan
permasalahan asuransi dalam perjanjian kredit tersebut. Sehingga jika pihak debitur
mengalami resiko(kematian maupun kecelakaan), pihak keluarga dapat mengambil
langkah cepat untuk menyelesaikan proses administrasi pengajuan klaim asuransinya.
3. Melakukan pencatatan dan pendataan yang akurat pada awal perjanjian kredit terhadap
data diri debitur, termasuk pihak keluarga debitur yang diberikan kuasa untuk mengurus
asuransi jika terjadi resiko pada debitur.
4. Jika memungkinkan, persyaratan administrasi yang diperlukan oleh debitur dalam
mengajukan klaim asuransi kredit mereka nantinya dikumpulkan dan dilengkapi saat
awal perjanjian kredit, sehingga pada saat terjadi resiko, pihak Bank dapat membantu
meringankan beban debitur untuk melengkapi syarat administrasinya.
5. Menjalin koordinasi yang baik dengan pihak asuransi untuk mempermudah
pelaksanaan perjanjian asuransi kredit maupun pada saat pengajuan klaim dengan
menyediakan ruangan khusus untuk pihak asuransi pada Kantor BPR Bumi Prima
Dana.
6. Mengingatkan petugas asuransi untuk dapat menjelaskan tentang klausul perjanjian
asuransi kredit yang ditandatangani oleh debitur.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Dalam Proses pemberian pertanggungan asuransi pada perjanjian kredit pada BPR Bumi Prima
Dana, Pihak BPR Bumi Prima Dana memberikan tanggung jawab terhadap permasalahan
asuransi pada perjanjian kredit dalam bentuk memberikan fasilitas, aksesbilitas, akuntabilitas
terhadap data debitur, dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga debitur untuk
memberikan informasi dan pengumpulan persyaratan administratif untuk dapat melengkapi
persyaratan yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi permasalahan atau penghambat yang memberatkan keluarga debitur untuk
mengajukan klaim asuransi pada saat terjadi resiko.

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
“Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sumber Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia”
diperoleh dari : https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-
intelektual-haki/
“Kasus sengketa sepeda motor Tossa Krisma dengan Honda Karism” diperoleh dari :
http://andri-wawan.blogspot.com/2017/01/contoh-kasus-hak-cipta-paten-merk.html
“Hitachi Digugat Soal Rahasia Dagang Bisnis Indonesia, Suwantin Oemar, 21 Oktober
2008.” Diperoleh dari : http://andri-wawan.blogspot.com/2017/01/contoh-kasus-hak-cipta-
paten-merk.html
“17 Perusahaan Gugat Hak Paten Pengawetan Kayu ke PN Jakpus” diperoleh dari :
https://news.detik.com/berita/d-3668855/17-perusahaan-gugat-hak-paten-pengawetan-kayu-
ke-pn-jakpus