Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Dibahas mengenai pengertian konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, kasus pelanggaran hak konsumen oleh pengelola apartemen, serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
dan
Lingkungan
Perlindungan Konsumen dan
Tanggungjawab Hukum
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1
09
HBL IntanDwi Kumalagusti
Abstract Kompetensi
Mengerti arti dari perlindungan
konsumen dan tanggung jawab
hukumnya.
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu
menjelaskan definisi dan tujuan dari
adanya adanya perlindungan
konsumen.

2. 2015
2 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id

3. 2015
3 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
PENGERTIAN KONSUMEN
Konsumen yaitu beberapa orang yang menjadi pembeli atau pelanggan yang
membutuhkan barang untuk mereka gunakan atau mereka konsumsi sebagai kebutuhan
hidupnya.
ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan
yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan
praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen
memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.
Asas perlindungan konsumen
Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan
konsumen.
 Asas manfaat
Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya
bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.
 Asas keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal
dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh
haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.
 Asas keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,
pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.
 Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

4. 2015
4 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
 Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara
menjamin kepastian hukum.
Tujuan perlindungan konsumen
Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan
konsumen adalah sebagai berikut.
Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri.
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya
sebagai konsumen.
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang
dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau
diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami
konsumen sebagai akibat dari “ produk yang cacat “, bisa dikarenakan kekurang
cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan
yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau
melakukan perbuatan melawan hukum.
Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur psal 19 sampai dengan pasal 28. di
dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang
dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan,
pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.

5. 2015
5 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Sementara itu, pasal 20 dan pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha
tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, sedangkan pasal
22 menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam kasus
pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 19
Di dalam pasal 27 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab
atas kerugian yand diderita konsumen, apabila :
barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk
diedarkan ;
cacat barang timbul pada kemudian hari;
cacat timul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang ;
kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen ;
lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu
yang diperjanjikan
Implementasi Kasus
KASUS KOMIKA ACHO: YLKI Nilai Perlindungan Konsumen Properti Sangat lemah
Bisnis.com, JAKARTA-- Kasus pengaduan dan keluhan yang dialami Acho, komika
bernama asli Muhadkly terhadap pengelolola apartemen Green Pramuka dinilai
merupakan puncak gunung es dari maraknya kasus konsumen properti yang hak-haknya
terabaikan.
Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI mengatakan, mengatakan pengaduan
mengenai buruknya manajemen pengelola apartemen banyak sekali, di lokasi yang
berbeda. Pengaduan penghuni apartemen dan perumahan, menduduki rangking kedua
(18 %), dari total pengaduan di lembaganya itu.
Acho mengeluhkan mengenai biaya sewa, biaya izin renovasi, dan sertifikat yang tidak
kunjung datang. Keluhannya ditulis dalam laman pribadi atau blog pada 2015, namun
kemudian dipolisikan oleh manajemen. Acho kini berstatus tersangka pencemaran nama
baik.
Tulus berpendapat setelah mencermati kasus Acho, YLKI tidak mendapatkan potensi
pelanggaran yang dilakukan konsumen. Khususnya dalam perspektif UU No. 8 Tahun

6. 2015
6 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurutnya apa yang disampaikan konsumen,
adalah upayanya untuk merebut hak-haknya, yang diduga dilanggar oleh pelaku usaha,
pengembang Green Pramuka.
"Bahwa konsumen kemudian menulisnya di media sosial, sebab dipandang pengaduan-
pengaduan serupa sudah mampet, tidak mendapatkan respon memadai dari pihak
managemen Green Pramuka. Terbukti pegaduan serupa sudah banyak diungkap
konsumen, termasuk pengaduan konsumen ke YLKI, dan bahkan sudah diliput media,"
katanya (7/8).
Apa yang dilakukan konsumen sudah sesuai haknya yang diatur oleh UU Perlindungan
Konsumen, bahwa konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya, Pasal 4.
Termasuk menyampaikan keluhan dan pendapatnya via media masa, dan media sosial.
Dia mengemukakan yang terpenting apa yang disampaikan konsumen fakta hukumnya
sudah jelas, bukan fiktif (hoax), yang berpotensi fitnah.
Dengan demikian, lanjutnya, tindakan polisional oleh Green Pramuka pada konsumen,
adalah tindakan yang berlebihan, dan bahkan arogan. Dan tindakan yang kontra
produktif untuk perlindungan konsumen di Indonesia, yang membuat konsumen takut
untuk memperjuangkan konsumennya secara mandiri.
YLKI mengecam segala bentuk kriminalisasi oleh dilakukan developer yang bertujuan
untuk membungkam daya kritis konsumen. YLKI juga mengritik polisi, yang bertindak
cepat jika yang mengadu adalah pihak pengembang, tapi bertindak lamban jika yang
mengadu masyarakat.
Terhadap fenomena ini, YLKI meminta dan merekomendasikan beberapa hal. Pertama,
agar Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perumahan,
harus tegas menyikapi pelanggaran hak konsumen (penghuni) yg dilakukan oleh
pengelola dan pengembang. Kementerian PUPR dan Pemprov DKI tidak bisa lepas
tanggungjawab terhadap maraknya pelanggaran konsumen oleh pengelola/pengembang
apartemen.
Kedua, YLKI mendesak Dinas Perumahan Pemprov DKI untuk proaktif memfasilitasi
mediasi antara konsumen dengan developer, untuk dapat dicari penyelesaian di luar
pengadilan (out of court setlement). Ketiga, mendesak Kementerian PUPR untuk
mereview semua klausula yang dibuat oleh pengembang/pengelola, baik klausula dalam
PPJB/AJB rumah susun dan klausula dalam kontrak pengelolaan. Klausul baku adalah
hal yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen
Selanjutnya YLKI meminta menghentikan segala bentuk intervensi
pengelola/pengembang dalam pembentukan P3SRS dan pengelolaan. Intervensi yg
biasa dilakukan oleh pengelola biasanya melalui tekanan psikis, diskriminasi perlakuan,
hingga perampasan hak konsumen. Pengelola idealnya ditunjuk dan dipilih oleh
persatuan penghuni.

7. 2015
7 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
YLKI juga mendesak semua pengembang perumahan/apartemen untuk menjunjung
tinggi etika dalam bisnis, dan mematuhi regulasi, termasuk regulasi dibidang konsumen,
khususnya dalam berpromosi, beriklan. Jangan membius dengan janji-janji yang
bombastis, irasional, dan bahkan manipulatif.
Adapun kepada masyarakat konsumen, terhadap kejadian ini, diharapkan tidak
menyurutkan niatnya untuk bersikap kritis. Namun konsumen tetap harus waspada dan
hati-hati, misalnya, tetap berkomunikasi dengan pihak pelaku usaha/pelaku
usaha/pengelola, sebelum kasusnya ditulis di media sosial. Dan dari sisi fakta hukum,
yang disampikan konsumen adalah bukan fiktif, hoax.
sumber : http://kabar24.bisnis.com/read/20170807/16/678679/kasus-komika-acho-ylki-
nilai-perlindungan-konsumen-properti-sangat-lemah
Daftar Pustaka
http://kabar24.bisnis.com/read/20170807/16/678679/kasus-komika-acho-ylki-nilai-
perlindungan-konsumen-properti-sangat-lemah
http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sanksi
http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=33
http://www.turnudy.com
http://www.wikipedia.com