Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kalimantan dengan fokus pada empat hal: (1) konsep pengembangan wilayah Kalimantan yang menekankan keterpaduan dan konektivitas infrastruktur, (2) potensi dan profil Pulau Kalimantan dalam bidang sosial, ekonomi, pariwisata dan sumber daya alam, (3) tema pembangunan wilayah Kalimantan berdasarkan dokumen RPJMN, dan (4)

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN
ASING, PASAR MODAL
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
11
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Penanaman Modal Dalam Negeri
dan Penanaman Modal Asing, juga
Pasar Modal
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Menjelaskan definisi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, juga
Pasar Modal dan menjelaskan produk yang dikeluarkan di Pasar Modal dan menjelaskan
tentang sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku pelanggaran tersebut.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN ASING JUGA PASAR
MODAL
EXECUTIVE SUMMARY
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR
PULAU KALIMANTAN
A. LatarBelakang
Kebijakan pembangunan nasional Tahun 2005-2025 diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok,
diantaranya terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran
bangsa dan akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu
memanfaatkanpeluang yangada.
Untukmemperkuat dayasaingbangsa,pembangunannasionaldalamjangkapanjangdiarahkanuntuk:
1. Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju
keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan di
dalamnegeri.
2. MengedepankanpembangunanSDMberkualitasdanberdayasaing.
3. Membanguninfrastrukturyangmajusertamelakukanreformasidibidanghukumdanaparaturnegara.
Untukmelaksanakanarahanpembangunannasionaltersebuttidakdapatdipungkirimembutuhkanmodalyang
tidaksedikit.Bilahanyabersandarpadamodaldarisumberdanapemerintah,hampirdapatdipastikanagaksulit
untuk mencapai arahan pembangunan tersebut. Untuk itu perlu dicari sumber lain yaitu dengan kegiatan
penanamanmodalatauinvestasi.
Adanya kegiatan penanaman modal dapat memberikan manfaat yang cukup luas (multiplier
effect ), diantaranya dapat menyerap tenaga kerja; dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri
sebagai bahan baku; menambah devisa terutama untuk investasi asing yang berorientasi ekspor; dapat
menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi (transfer oftechnology) maupun alih
pengetahuan(transferofknowhow).
Dalam UU Pemda No 32 Tahun 2004 disebutkan untuk urusan pemerintahan yang daerah
terdiri atas urusan wajib dan urusan lain. Salah satu tugas yang menjadi urusan wajib
pemerintah daerah adalah dalam Pasal 13 ayat 1 butur n UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam
skala provinsi yang meliputi,pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota. Dalam Pasa 14 ayat 1 butir n UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan urusan
wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, meliputi pelayanan
administrasi penanaman modal.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Untuk menunjang kegiatan ekonomi di Pulau Kalimantan, pemerintah telah menyediakan
berbagai jenis infrastruktur pendukung. Namun, kondisi infrastruktur di Pulau Kalimantan saat
ini, terutama infrastruktur bidang PUPR, masih belum merata di setiap provinsi sehingga masih
terjadi kesenjangan antarwilayah di dalam pulau, baik antara wilayah penghasil migas dan non-
penghasil migas maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Untuk menangani hal
tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan, misalnya
dalam hal penanganan kebutuhan akses pengubung antarwilayah melalui program
pembangunan jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan lima provinsi di Pulau
Kalimantan.
Dalam rencananya, fokus utama pembangunan di perbatasan Kalimantan akan diprioritaskan
di 4 (empat) pintu perbatasan, yaitu di Entikong (Kalimantan Barat), Nanga Badau (Kalimantan
Barat), Aruk (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara). Sementara tujuan kegiatan
ini adalah untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau
Kalimantan.
Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan Berdasarkan RPJMN :
1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
2. Menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional.
3. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Di dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa Tujuan Strategis Pulau Kalimantan adalah
mendorong percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan
memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan
peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur.
B. Profil Pulau Kalimantan
Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar
Pembangunan Wilayah Kalimantan:
1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan
konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta
mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan
kebakaran hutan.
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara,
termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau
matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas
alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Perekonomian Wilayah Pulau Kalimantan ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu pertambangan
dan penggalian, pertanian terutama perkebunan, dan industri pengolahan; serta sektor
perikanan dan kehutanan.
WPS yang terdapat di Pulau Kalimantan terdiri dari:
- WPS 20 Ketapang – Pontianak – Singkawang - Sambas sebagai Kawasan Sedang
Berkembang.
- WPS 21 Temajuk – Sebatik sebagai Kawasan Pertumbuhan Baru dan Kawasan
Perbatasan.
- WPS 22 Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin sebagai Kawasan Sedang
Berkembang.
- WPS 23 Balikpapan – Samarinda – Maloy sebagai Kawasan Pertumbuhan Terpadu.
1. Potensi Kondisi Sosial, Kependudukan dan Ekonomi
 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD Kalimantan periode 2012-2014
menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur paling tinggi, diikuti oleh Kalimantan
Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
 Angka tertinggi untuk Pendapatan Asli Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan,
yaitu sebesar 64,79% dan terendah adalah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar
40%.
 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing
(PMA) di Pulau Kalimantan Tahun 2014, Kalimantan Timur investasinya tertinggi baik
untuk PMDN (Rp12.859,00 milyar) maupun PMA (2.145,70 juta USD), sedangkan
terendah adalah Kalimantan Utara.
 Gambaran Pulau Kalimantan sebagai Lumbung Pangan Nasional tercermin dari Neraca
Beras Pulau Kalimantan. Berdasarkan data tahun 2013, posisi tertinggi untuk kategori
lumbung pangan adalah Kalimantan Selatan dengan angka surplus beras sebesar 636,75
ribu ton, sementara Kalimantan Timur posisinya masih defisit sebesar 150, 2 ribu ton.
 Komoditas utama Pulau Kalimantan ditinjau dari struktur ekspor periode Januari s/d
Juli 2015 menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan
Timur dan Kalimantan Tengah separuh lebih expornya didominasi oleh Bahan Bakar
mineral (BBM) Non Migas. Sementara Kalimantan Barat separuh lebih ekspornya
berupa karet & turunannya.
2. Potensi Wilayah
Pulau Kalimantan diapit oleh dua jalur ALKI dimana jalur ini merupakan alur laut yang
ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan
konvensi hukum laut internasional. Alur laut ini merupakan alur untuk pelayaran dan
penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut
tersebut. Jalur ALKI I dan ALKI II yang melintasi pulau Kalimantan ada sebagai berikut:
- ALKI I melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda.
- ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok.
3. Potensi Industri

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
- Kawasan Industri Tayan – Landak – Toh
- Kawasan Industri dan Food Estate Ketapang
- Kawasan Industri dan Perkotaan Palangkaraya - Kapuas - Banjarmasin - Jorong –
Batulicin
- Kawasan Industri Nunukan – Malinau
- Kawasan Industri Pertanian Paser – Kariangau – Sanga-sanga
- Kawasan Industri dan Ekonomi Terpadu Bontang – Maloy
- Kawasan Industri Perkebunan Pangkalan Bun – Kuala Pembuang – Sampit
- Kawasan Industri Tarakan – KIPI Tanah Kuning – Pariwisata Derawan
4 . Potensi Pariwisata Dan 4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), meliputi:
1. KSPN derawan – sangalaki dan sekitarnya
2. KSPN Kota Bangun–Tanjung Isuy dan sekitarnya
3. KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya
4. KSPN Long Bagun-Melak dan sekitarnya
Provinsi Kalimantan Timur kaya dengan keanekaragaman hayati yang unik dan spesies spesies
endemik, baik flora maupun fauna, sehingga provinsi tersebut prioritas untuk kegiatan
konservasi. Kegiatan konservasi dilakukan meliputi kawasan daratan dan laut dilakukan baik
oleh (i) pemerintah pusat, melalui Kementerian Kehutanan (Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam) dan Kementerian Kelautan Perikanan; (ii) pemerintah daerah; (iii) lembaga non
pemerintah. Status dan kawasan konservasi terdiri dari:
1. Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM) meliputi:
1. Suaka margasatwa Pulau Semama, seluas ± 220 Ha, di Kabupaten Berau;
2. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, seluas ± 65.445 Ha, di Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur;
3. Cagar Alam Teluk Adang, seluas ± 38.746 Ha, di Kabupaten Paser;
4. Cagar Alam Teluk Apar, seluas ± 42.492 Ha, di Kabupaten Paser; dan
5. Cagar Alam Kersik Luway, seluas ± 4.923 Ha, di Kabupaten Kutai Barat.
2. Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Kutai, seluas ± 198.579 Ha, di Kabupaten
Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang.
3. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi;
1. Taman Wisata Alam Laut Berau, seluas ± 96.198 Ha, di Kabupaten Berau; dan
2. Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki, seluas ± 280 Ha, di Kabupaten
Berau.
C. Konsep Pengembangan Wilayah Kalimantan
- Keterpaduan infrastruktur wilayah dengan Kawasan strategis
- Konektivitas Kawasan-kawasan pinggiran Kalimantan melalui pembangunan jalan lintas
selatan Kalimantan/ lingkar pulau
- Konektivitas kawasan inner Kalimantan (konektivitas radial) melalui pengembangan jaringan
sungai untuk navigasi

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Arah Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kalimantan :
1. Membangun dari pinggiran untuk mengatasi Kesenjangan antar Daerah melalui
pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan dan pedalaman.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi : Dukungan infrastruktur untuk menggerakkan
sector- sector ekonomi strategis,antaralain pembangunan Waduk Teritip dan Waduk
Marangkayu.
3. Meningkatkan produktivitas rakyat & daya saing bangsa dengan mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi & pelayanan system logistic
nasional, antara lain Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda, Flyover
Banjarmasin, Pembangunan JalanLintas Selatan Kalimantan yang memenuhi standar
sebagai bagian dari ASEAN Highway, Pengembangan Kawasan Industri Maloy dan
Batulicin.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyrakat Indonesia melalui penyediaan infrastruktur
dasar termasuk perumahan sejalan dengan prinsip “Infrastruktur Untuk Semua” anatra
Kawasan perbatasan Aruk-Entikong, pulau Sebatik.
Pemerintah daerah dan pusat telah menyetujui empat proyek penanaman modal dalam negeri
(PMDN) dan 55 proyek penanaman modal asing (PMA) di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang
mulai direalisasikan 2010. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah
Ratna Fatmawati di Banjaramasin, Kamis mengatakan, iklim investasi di Kalsel yang cukup
kondusif dengan infrastruktur yang terus dibenahi banyak menarik minat investor untuk
menanamkan modal di daerah ini.
Selama 2010, PMDN yang disetujui pemerintah berjumlah empat proyek dengan nilai investasi
Rp 956,5 miliar dan PMA sebanyak 55 proyek dengan nilai investasi US$ 695,5 juta. Dari 59
proyek tersebut, kata Ratna, terdapat empat proyek cukup menonjol yang mulai realisasi yaitu
pabrik baja PT Semeru Surya Steel di Kabupaten Tanah Laut. Proyek PMDN senilai Rp 100
miliar tersebut akan mampu menyerap sekitar 520 tenaga kerja.
Selanjutnya, PT Meratus Mega Resources di Kabupaten Kotabaru dengan nilai investasi Rp 26
miliar dengan realisasi investasi baru Rp 520 juta. PT Meratus Jaya Iron Steel dengan rencana
investasi Rp 588 miliar dan terealisasi Rp 72,5 miliar lebih. Perusahaan PMDN ini akan
menyerap tenaga kerja hingga 160 orang.
Terakhir perusahaan modal asing dengan nilai investasi yang cukup besar yaitu Rp 2,2 triliun
dan akan menyerap 2005 tenaga kerja. Perusahaan baja PT Mandan Steel Industri Besi dan
Baja tersebut kini mulai merealisasikan investasi hingga Rp 140 miliar.
Selain di Kalimantan Selatan, Investor Asing Tertarik Proyek Infrastruktur Kalmantan Timur
Senilai US$447,68 Juta. Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke
Provinsi Kalimantan Timur pada semester 1 tahun 2017 mencapai 447,68 juta dolar AS atau
setara dengan Rp5,95 triliun dengan kurs Rp13.300.
Realisasi investasi PMA sebanyak itu tersebar di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur
dengan nilai tertinggi di Kabupaten Kutai Timur dalam periode ini mencapai 285,16 juta dolar
AS dengan jumlah proyek yang dikerjakan sebanyak 22 unit. Investasi PMA sebanyak itu

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
mampu menyerap pekerja 421 orang yang terdiri atas 406 tenaga kerja Indonesia (TKI) dan 15
tenaga kerja asing (TKA).
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kaltim Ameriza M Moesa menilai bahwa
meningkatnya pembangunan infrastruktur di sejumlah kawasan di Kaltim telah berdampak
terhadap pertumbuhan investasi PMA maupun PMDN. Perkembangan investasi yang positif di
Kaltim, merupakan kontribusi dari meningkatnya pembangunan sejumlah infrastruktur jalan,
perhubungan, kawasan industri dan kelistrikan di beberapa kabupaten dan kota.
Beberapa infrastruktur yang mendorong pertumbuhun investasi itu antara lain telah
difungsikannya Pelabuhan Peti Kemas Palaran di Samarinda, kawasan industri dan Pelabuhan
Internasional Karingau di Balikpapan, dan sejumlah ruas jalan di Kalimantan Timur yang terus
ditingkatkan pembangunannya.
Semua infrastruktur yang berkaitan langsung dengan perhubungan, termasuk pembangunan
sejumlah infrastruktur tersebut diyakini mampu meningkatkan optimisme pelaku usaha
terhadap kondisi perekonomian Kaltim yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.
Bberdasarkan data Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kaltim, menunjukkan
realisasi investasi sampai dengan triwulan II 2013 tumbuh cukup baik, yakni mencapai Rp1,39
miliar untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan senilai Rp4,84 miliar berupa Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN).
Investasi dari PMA sebagian besar bergerak pada sektor primer, antara lain sektor tanaman
pangan, perkebunan kelapa sawit, dan begerak di sektor tambang batu bara. Sedangkan
investasi yang masuk dari jalur PMDN, lebih banyak bergerak di bidang tertier, yakni
didominasi oleh sektor jasa pendukung operasional sektor usaha primer.
Daerah tujuan utama investasi terbesar di Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Timur
dan Kabupaten Paser, pasalnya dua daerah itu merupakan kabupaten yang potensial sebagai
pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Dari realisasi investasi tersebut
diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 19.000 orang lebih dari PMA dan
terserap sebanyak 10.000 lebih tenaga kerja dari investasi PMDN. Indikator investasi lainnya
di Kaltim juga menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pengadaan semen
dan perkembangan impor barang modal.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad pada tahun 2019 dapat
menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur prioritas di provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa
Tenggara. Pasalnya, tahun 2019 merupakan periode akhir dari lima tahun pemerintahan,
sehingga tahun 2019 ditetapkan sebagai tahun penyelesaian.
Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti
mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono dalam pembukaan Pra Konsultasi Regional

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
(Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan.
Proyek infrastruktur prioritas di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara antara lain, untuk
sektor Sumber Daya Air (SDA) pembangunan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur
(NTT) dimulai 2018 serta Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan
Bendungan Kolhua di NTT dimulai 2019.
Selain itu, untuk pembangunan Daerah Irigasi (DI) dan air baku yang diharapkan selasai paling
lambat tahun 2019 adalah DI Pitap di Kalimantan Selatan (Kalsel), DI Batang Alay di Kalsel,
Air Baku Kab. Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar) serta Pipa Transmisi Air Baku SPAM
Regional Banjarbakula dan untuk sektor Bina Marga proyek-proyek yang ditargetkan selesai
2019, antara lain, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kaltim, Jembatan Ruas Temajuk – Badau
di Kalbar, Jembatan Tumbang Samba di Kalteng, Jembatan Ruas perbatasan di Kaltara,
Jembatan Pulau Balang II di Kaltim. Termasuk Jembatan Samota II di NTB, Jembatan Petuk I
di NTT, Jalan Bts. Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan di Kalbar, Jalan Bts. Kec.
Sekayan/Entikong–Rasau di Kalbar, Jalan Akses Pelabuhan Trisakti di Kalsel, Jalan Long
Boh–Metulang Long Nawang di Kaltara,” terangnya.
Terkait pembangunan jalan perbatasan, yakni Jalan Trans Perbatasan Kalimantan pada tahun
2019 ditargetkan selesai 1.920 KM serta perbatasan NTT tahun 2018 ditargetkan selesai 176,2
km. Adapun sektor Cipta Karya, lanjut Anita, seperti dukungan untuk pengembangan Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika dan KSPN Labuan Bajo. Kemudian, untuk
sektor perumahan, ada pembangunan rumah susun, rumah khusus untuk dokter/tenaga
kesehatan di daerah terpencil, serta rumah khusus di kawasan perbatasan. Dengan begitu, Anita
berharap, perencanaan program tahun 2019 yang dirumuskan dalam Pra Konreg dapat benar-
benar melahirkan program yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan.
Penyusunan program 2019 ini dapat dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder dari
pusat maupun daerah. Adapun peserta Pra Konreg ini, seluruh pejabat perencana di lingkungan
Kementerian PUPR, Kepala Balai di Kalimantan-Nusa Tenggara, Bappeda dan dinas
Pekerjaan Umum seluruh provinsi di Kalimantan-Nusa Tenggara. Seperti diketahui,
sebelumnya BPIW telah menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa-Bali di Semarang,
Jawa Tengah (Jateng) pada (12-14/2) serta Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sulawesi,
Maluku dan Papua di Kendari, Sulawesi Tenggara pada (21-23). Adapun Pra Konreg untuk
provinsi wilayah Sumatera akan dilaksanakan di Jambi pada 7-9 Maret mendatang.

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri, Pasar Modal
PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007 Penanaman Modal Asing
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia
dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang :
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bioremediasi adalah metode yang terbukti aman serta efektif untuk mengelola tanah yang
terkontaminasi minyak mentah dan minyak lainnya dari sisa pengolahan industri dengan
menggunakan mikro organisme. Melalui siklus selama tiga hingga enam bulan, kandungan
minyak secara perlahan dikonsumsi oleh mikroba dan mengubahnya menjadi air dan gas yang
tidak berbahaya. Proses ini mengembalikan kandungan tanah secara alami.
Bioremediasi merupakan pengembangan praktik global yang telah diterapkan dalam berbagai
industri, seperti fasilitas petrokimia dan perkapalan dan rel kereta api. Praktik ini telah disetujui
oleh berbagai lembaga pemerintahan di seluruh dunia.

11. ‘18
11 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 128/2003, proses bioremediasi dikatakan
berhasil, jika Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) kecil dari 1%. Selain itu, senyawa-senyawa
Poly Aromatic Hydrocarbon (PAH) lainnya, seperti Benzena, Toluene, Etil Benzena, Xylene
(BTEX) harus dalam kondisi seminimum mungkin. Senyawa-senyawa kimia yang disebutkan
ini adalah golongan senyawa yang sangat toksik dan dapat terakumulasi dalam waktu yang
cukup lama dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya. Proses ini
berlangsung selama 3-4 bulan.
PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup
Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah dan para pakar lingkungan hidup merupakan pionir
dalam penggunaan metode bioremediasi di Indonesia sebagai teknik remediasi tanah yang
efektif dan ramah lingkungan.
Perkara korupsi proyek pemulihan lingkungan ini, berawal dari perjanjian antara Badan
Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan PT Chevron Pasific Indonesia
(CPI). Salah satu poin perjanjian itu mengatur tentang biaya untuk melakukan pemulihan
lingkungan dengan cara bioremediasi. Proyek bioremediasi lahan bekas eksplorasi PT Chevron
itu berlokasi di Kabupaten Duri, Provinsi Riau pada tahun 2006-2011. Chevron menunjuk PT
Sumigita Jaya dan PT Green Planet Indonesia sebagai pelaksana proyek pemulihan lingkungan
tersebut.
Pada Februari 2012 Rombongan penyidik Kejaksaan Agung mengunjungi lokasi bioremediasi
di Chevron Riau, terlihat dalam rombongan Edison Effendi. Pada Maret 2012 Penyidik
menyatakan proyek bioremediasi adalah proyek fiktif, tujuh orang ditetapkan tersangka dan
April 2012 Penyidik kembali mengambil sampel di 2 fasilitas (dari total 9 fasilitas yang dimiliki
PT CPI), Edison kembali hadir dalam rombongan. Tetapi Juni 2012: Penyidik dengan bantuan
Edison melakukan uji sampel, hasil uji ini menyatakan hasil bioremediasi negative.
Namun, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Adi Toegarisman,
bioremediasi yang seharusnya dilakukan selama perjanjian berlangsung, tidak dilaksanakan
dua perusahaan yang ditunjuk Chevron, yaitu PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya.
Hasil audit BPKP menyebutkan adanya kerugian Negaradan Penyidik melimpahkan kasus ini
ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Padahal, anggaran untuk proyek bioremediasi itu sudah dicairkan BP Migas sebesar 23,361
juta dolar Amerika Serikat. “Akibat proyek yang dinilai fiktif ini, negara dirugikan Rp 200
miliar (beberapa sumber mengatakan Rp 100 miliar) dari biaya proyek yang nilainya US$ 270
juta atau Rp 2,5 triliun.
Hakim persidangan menjelaskan bahwa dengan tidak dilakasanakan proyek bioremediasi
sesuai permen Negara mengalami kerugian karena beberapa waktu yang lalu mengatakan
bahwa besaran nilai proyek bioremediasi yang dilakukan oleh CPI dimintakan kepada

12. ‘18
12 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
pemerintah melalui mekanisme Cost Recovery. Namun di beberapa kesempatan Manager
Corporate Communication PT CPI, Dony Indrawan mengatakan bahwa anggaran proyek
bioremediasi dimasukkan dalam biaya operasi.
Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam proyek ini, lima orang dari Chevron yaitu
Endah Rubiyanti, Widodo, Kukuh, Alexiat Tirtawidjaja, dan kontraktor pelaksana
Bioremediasi Bachtiar Abdul Fatah dan dua tersangka lainnya, yaitu Ricky Prematusuri adalah
direktur perusahaan kontraktor PT GPI, serta Herlan selaku Direktur PT Sumigita Jaya. Majelis
hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis masing-masing tersangka
dengan hukuman berbeda karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan kasus
ini sendiri masih berlanjut di tingkat banding.
 Peraturan terkait
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal Asing.
Setelah jatuhnya vonis dari Majelis Hakim Tipikor, banyak pakar hukum yang berpendapat
bahwa persidangan kasus ini dipaksakan dan mempertanyakan vonis tersebut. Pasalnya, ada
beberapa kejanggalan dalam persidangan kasus ini.
1. Independensi dan kredibilitas saksi ahli yang diragukan. Saksi ahli Edison Effendi,
memiliki konflik kepentingan pada kasus ini dan pernah mengikuti tender proyek
bioremediasi Chevron Indonesia sebagai kontraktor.
2. Pengambilan sample dan pengetesan dilakukan oleh saksi ahli tanpa adanya
pengawasan pihak ketiga.
3. Perhitungan kerugian Negara dimana BPKP ditunjuk sebagai penyidik untuk
menghitung kerugian Negara. Namun, melalui fakta persidangan terungkap bahwa
penyidik melakukan penghitungan kerugian Negara hanya berdasarkan keterangan
saksi ahli yaitu Edison dan invoice yang diserahkan oleh Chevron Indonesia.
4. BPKP juga tidak berkonsultasi dengan SKK MIGAS (dulu BP Migas) yang mengawasi
cost recovery. Sekalipun terdapat pelanggaran pada kesepakatan cost recovery, masalah
ini akan disidang melalui perdata bukan pidana dan yang bertanggung jawab adalah
perusahaan bukan karyawan.
5. Hakim Antonius (Ketua majelis perkara Bioremediasi) memberikan perpanjangan
penahanan terhadap Bahctiar Abdul Fatah (salah satu tersangka), yang ditandatangani
tanggal 28 Mei 2013 tapi berlaku sejak 22 Mei 2013.

13. ‘18
13 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id

14. ‘18
14 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Bioremediasi adalah metode yang terbukti aman serta efektif ” Diperoleh dari
http://www.chevronindonesia.com/environment/bioremediation.aspx
“PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup
Indonesia” Diperoleh dari http://www.chevronindonesia.com/environment/bioremediation.aspx
Yudhisti “Perkara korupsi proyek pemulihan lingkungan” Diperoleh dari
https://yudhisti.me/2014/10/06/etika-kasus-bioremediasi-chevron-indonesia-waroeng-tegal/
“Pada Februari 2012 Rombongan penyidik Kejaksaan Agung” Diperoleh dari http://migas-
indonesia.com/2013/06/26/kasus-bioremediasi-para-pakar-bioremediasi-cemaskan-jalannya-
sidang-tipikor-bagian-2/
“Hakim Persidangan menjelaskan...” Diperoleh dari https://www.kompasiana.com/shaadl/kasus-
bioremediasi-chevron_54f7d196a3331127638b4570
“Executive Summary Penyusunan Rencana Induk” Diperoleh dari :
https://anzdoc.com/executive-summary-penyusunan-rencana-induk-pengembangan-
infr5b49d5d807a859c4e47fb83022562d638459.html
“2019, Proyek Infrastruktur Prioritas di Kalimantan dan Nusa Tenggara” Diperoleh dari :
http://bpiw.pu.go.id/article/detail/2019-proyek-infrastruktur-prioritas-di-kalimantan-dan-nusa-
tenggara-ditargetkan-rampung
“Arah Pengembangan Infrastruktur wilayah Kalimantan” Diperoleh dari :
http://datacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangreg2015/MENTERI_PU.pdf
“Penanaman Modal Asing memberikan Andil” Diperoleh dari
http://www.harnas.co/2018/02/21/7007-persen-investasi-kaltim-dari-modal-asing
“Pemerintah setujui 59 proyek Penanaman Modal Asing di Kalimantan Selatan” Diperoleh dari :
http://id.beritasatu.com/home/pemerintah-setujui-59-proyek-pmdnpma-di-kalsel/5377
“Investor Asing tertarik Proyek Infrasttruktur Kalimantan Timur” Diperoleh dari :
http://www.industry.co.id/read/13560/investor-asing-tertarik-proyek-infrastruktur-kaltim-senilai-
us44768-juta
“BI : Pembangunan Infrastruktur Tingkatkan Investasi Di Kalimantan Timur” Diperoleh dari :
https://kaltim.antaranews.com/berita/16963/bi-pembangunan-infrastruktur-tingkatkan-investasi-
kaltim