Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan konsumen dalam bisnis dan menjelaskan hak-hak konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen. 2. Implementasi perlindungan konsumen pada Bank CIMB Niaga melalui keterbukaan informasi dan pemenuhan hak-hak konsumen. 3. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah penipuan dan praktik tidak adil serta

1. JURUSAN MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Nama : Royhan Jamaan
NIM : 55118110087
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM
ETHICS of CONSUMER PROTECTION
Etika dalam berbisnis telah cukup dalam memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap
para konsumen dari para pelaku usaha ataupun pebisnis. Dengan pemahaman mengenai etika dalam
berbisnis, belum sepenuhnya dapat melindungi para konsumen tetapi harus diperkuat lagi dengan
aturan hukum. Saat ini, perhatian dalam perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan
mengingat pada era revolusi idnustri 4.0 yang semua serba digital, pelayanan serta keramahtamahan
sangatlah dinomorsatukan.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen
Republik Indonesia menerangkan bahwa hak dari konsumen diantaranya ialah hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa; hak untuk memilih barang
dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yand dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang
dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
sebagainya.
1. Consumer-an Important Stakeholder
Hubungan timbal balik satu sama lain antara pebisnis dengan konsumen agar saling
dapat memenuhi kebutuhannya masing – masing harus bersifat win win relationship atau
menguntungkan, jangka panjang (long term), dan disertai dengan prinsip kepercayaan (Trust).
Hubungan dan transaksi bisnis antara penjual maupun konsumen harus berlandas pada aspek
pemenuhan hak konsumen yang didasari pada UU No.8 tahun 1999 :
 Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jas
 Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan sesuai dengan nilai
tukar dan kondisi serta jaminan yang dijaminkan
 Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
ataupun jasa
 Hak untuk mendapatkan dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan
 Hak untuk mendapatkan advikasi, perlindungan , dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara pantas

2.  Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
 Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak
diskriminatif
 Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila
barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya
Dengan istilah “konsumen adalah mitra”, pernyataan tersebut mengartikan bahwa
perusahaan harus bisa menjadi rekan baik bagi para konsumennya. Perusahaan dapat
memberikan manfaat kepada para konsumennya dengan cara menjual produk atau jasa
dengan harapan kedepannya akan ada repeat order dari para konsumen.
2. Hidden Taxation on Society
Pajak merupakan pungutan dari pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak
menurut undang-undang, serta dipaksakan dalam pembayarannya untuk menutupi
pengeluaran negara dan biaya pembangunan negara yang dari pungutan ini, masyarakat tidak
mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha
2014; I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014). Pajak yang dipungut menjadi
fenomena yang sangat penting karena dapat menjadi fokus pemerintah untuk pengelolaan
yang baik (Kholdolov 2012).
Dengan membayar pajak, merupakan suatu langkah atas kewajiban kenegaraan serta
wajib pajak secara langsung dan bersama-sama menjalani kewajiban membayar pajak agar
dapat membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Banyak manfaat yang
dapat dirasakan dengan membayar pajak, dengan melihat dari berbagai pembangunan
infrastruktur yang didanai oleh negara. Setidaknya 70% pendapatan negara berasal dari pajak.
Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Selain digunakan
untuk pembangunan, penggunaan pajak juga dilakukan untuk belanja pegawai. Oleh karena
itu, pajak menjadi ujung tombak pembangunan suatu negara
(https://www.amarbank.co.id/artikel/jangan-malas-bayar-pajak-ini-pentingnya-pajak-bagi-
masyarakat)
Perusahaan menginginkan biaya pajak yang rendah, karena dengan adanya beban
pajak yang besar akan mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan sudut
pandang pihak pemerintah dan perusahaan dapat menimbulkan penghindaran pajak baik
legal maupun ilegal.
Penghindaran pajak inilah yang menjadi masalah dan menyebabkan tidak
maksimalnya penerimaan pajak. Untuk menghindari hal penghindaran pajak ini terjadi, maka
negara di dunia harus mempunyai kebijakan yang transparan, kapasitas administrasi untuk
mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan dalma melakukan
penegasan pajak dengan cara yang efektif (kemenkeu.go.id).
Coroprate Governance memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, termasuk
dalam keputusan membayar pajak yang dibayar oleh pihak perusahaan. Sebuah perusahaan
dapat digolongkan Good Corporate Governance jika prinsip utama dalam corporate
governance dapat diterapkan dalam perusahaan dengan baik, yang meliputi keterbukaan
informasi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan serta kewajaran.

3. 3. Stakeholder Alliance
Di Indonesia, aliansi sudah banyak sekalli dilakukan untuk dapat mencapai nilai
pelanggan yang unggul, mengingat saling ketergantungan diantara para pelakunya. Strategi
aliansi ini diharapkan dapat mampu menarik pelanggan yang baru seklaigus juga
mempertahankan pelanggan yang lama (Sari, 2009).
Sebelum sebuah bisnis dapat mulai membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingannya, pihak perusahaan perlu memisahkan para pemangku kepentingannya
menjadi 2, yaitu :
 Pemangku kepentingan primer (utama) : Mereka yang pada akhirnya terpengaruh
secara positif maupun negatif terhadap kebijakan atau keputusan yang dijalankan
oleh perusahaan. Tanpa adanya pemangku kepentingan primer yang berkelanjutan
ini, perusahaan tidak dapat bertahan. Contohnya, pemegang saham, investor,
pekerja, pelanggan serta supplier
 Pemangku kepentingan sekunder (perantara) : para pemangku kepentingan yang
tidak secara langsung merasakan dampak dari kebijakan ataupun keputusan yang
dijalankan pihak perusahaan. Contohnya, media dan kelompok kepentingan tertentu.
Tanpa adanya pemangku kepentingan sekunder ini, perusahaan dapat tetap terus
berjalan.
Bisnis harus memusatkan upaya membangun aliansi pada para pemangku
kepentingan yang memiliki kepentingan kuat dan pengaruh kuat karena mereka adalah
pemangku kepentingan yang dapat membantu bisnis dan dapat dibujuk menjadi aliansi.
a. Kebutuhan Bisnis dan Keinginan Pemangku Kepentingan Begitu suatu bisnis telah
mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang dapat berguna untuk itu dalam suatu
aliansi, bisnis itu kemudian perlu meneliti keinginan para pemangku kepentingan dan
bagaimana ia dapat memuaskan keinginan-keinginan yang sama. Bisnis perlu memahami
bagaimana mereka dapat memuaskan keinginan para pemangku kepentingan mereka
karena kedua belah pihak perlu mendapatkan manfaat dari aliansi untuk aliansi yang akan
dibuat dan tahan lama. Misalnya, jika suatu bisnis memahami bahwa pemerintah lokal
ingin menarik lebih banyak pekerjaan, bisnis itu mungkin mengusulkan memulai pabrik
manufaktur di lokasi tersebut sebagai pertukaran untuk subsidi.
b. Menciptakan Aliansi Bisnis dan Pemangku Kepentingan Setelah bisnis memahami
kebutuhannya sendiri, kebutuhan para pemangku kepentingan yang diinginkannya
sebagai mitra, dan sarana yang melaluinya aliansi dapat membantu memuaskan kedua set
hasrat itu, bisnis itu dapat menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan syarat-
syarat proposal aliansi. Jika informasinya benar, maka aliansi dapat dibangun berdasarkan
persyaratan yang diajukan setelah negosiasi lebih lanjut
4. Consumer Protection
Hapzi (2016) perlindungan konsumen adalah sekelompok undang-undang dan
organisasi yang dirancang unutk memastikan hak-hak konsumen serta perdagangan yang adil,
persaingan dan informasi yang akurat di pasar. Undang-undang dirancang untuk mencegah
bisnis yang terlibat dalam penipuan atau praktik tidak adil yang ditentukan dari mendapatkan
keuntungan lebih dari pesaing.

4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskan hak konsumen sebagai
berikut :
a. Hak keamanan dan keselamatan
Untuk menjamin bahwa dalam penggunaan barang atau jasa yang dibeli akan
aman dan tidak membahayakan konsumen
b. Hak mendapatkan informasi yang jelas
Konsumen berhak mengetahui segala produk yang mereka beli dan konsumsi.
Dengan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para
konsumen serta dengan menyediakan informasi tertentu yang tercantum pada
label produk tersebut.
c. Hak memilih
Dalam membeli dan mengkonsumsi produk, konsumen berhak untuk memilih
produk tertentu yang cocok dengan kebutuhan yang mereka rasakan. Hak
semacam ini diperkuat dengan adanya kebebasan dalam industri untuk
memproduksi suatu barang yang sama dengan perusahaan lainnya
d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya
Konsumen juga memiliki hak untuk bertindak apabila itu perlu yang berupa kritik
maupun saran
Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dianggap sebagai area
hukum yang mengatur hubungan hukum pribadi antara konsumen individu dan bisnisyang
menjual barang dan jasa tersebut. Perlindungan konsumen mencakup berbagai topik, tetapi
tidak selalu terbatas pada kewajiban produk, hak privasi, praktik bisnis yang tidak adil,
penipuan, keliru dan interaksi konsumen / bisnis lainnya. Hal ini dibutuhkan sebagai cara
untuk mencegah penipuan dari kontrak layanan dan penjualan, penipuan yang memenuhi
syarat, peraturan penagihan kolektor, penetapan harga, penyerahan utilitas, konsolidasi,
pinjaman pribadi yang dapat menyebabkan kebangkrutan.
Implementasi Pada Bank Cimb Niahga
Penerapan perlindungan konsumen pada Bank Cimb Niaga sudah sangat baik. CIMB Niaga
memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai
ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun
situs web Bank sebagaimana berikut ini:
1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs web BI
dan CIMB Niaga.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak
dan situs web CIMB Niaga.
3. Laporan Tahunan CIMB Niaga yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan
kepada regulator, rating agency, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset
dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web CIMB Niaga.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola
Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan ProfilDewan Komisaris dan Direksi,
serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-
komite yang juga dipublikasikan melalui situs web CIMB Niaga.

5. 5. Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui
Laporan tahunan dan situs web CIMB Niaga, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat
dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi
Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web CIMB
Niaga untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan
dan layanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanaan program dan kegiatan Corporate Social Responsibility, CIMB Niaga
merujuk pada peraturan dan kebijakankebijakan berikut:
• Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• Inpres RI No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan UMKM melalui Kegiatan CSR dalam Bidang Literasi dan Edukasi Keuangan
bagi masyarakat.
• Peraturan Bank Indonesia, mengenai Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jas Keuangan.
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/ SEOJK.07/2014 tentang Kewajiban
Penyelenggaraan Edukasi Keuangan Keuangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan
Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
• Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diresmikan oleh Presiden pada tanggal
18 November 2016.
• Kebijakan dan Pedoman Operasional (KDPO) Perusahaan.
• Kode Etik Perusahaan.
CIMB Niaga juga berpedoman pada ISO 26000: Guidance Standard on Social
Responsibility, yang meliputi 7 (tujuh) isu pokok yaitu:
1) Organizational Governance
2) Hak Asasi Manusia
3) Ketenagakerjaan
4) Lingkungan Hidup
5) Praktik Kegiatan Institusi yang Adil
6) Isu Konsumen dan,
7) Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

6. DAFTAR PUSTAKA
https://www.amarbank.co.id/artikel/jangan-malas-bayar-pajak-ini-pentingnya-pajak-bagi-
masyarakat
http://binus.ac.id/malang/2018/07/stakeholder-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/
Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
Hasrini Sari, 2009. Kinerja Aliansi Stakeholder Perusahaan, Jurnal Manajemen Bisnis. Vol 1. No 3. ITB,
Bandung
Cimb Niaga. Laporan Keuangan, 2017