HBL,Clara Monalisa,Hapzi Ali, Lembaga Pembiayaan Dan Konsekuensi Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Asuransi, Universitas Mercu Buana, 2018

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN KONSEKUENSI
HUKUM YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN ASURANSI
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
04
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Lembaga Pembiayaan Dan
Konsekuensi Hukum Yang Timbul
Dari Perjanjian Asuransi
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Menjelaskan definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnva peran kegiatan bisnis.
Fungsi, jenis dan tujuan asuransi dan konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN KONSEKUENSI YANG TIMBUL
DARI PERJANJIAN ASURANSI
Lembaga pembiayaan pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan
atau dana untuk pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen secara
mencicil atau berkala.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab II Pasal
2 bahwa jenis lembaga pembiayaan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai
berikut :
a. Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa
Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan usaha Kartu Kredit.
- Sewa Guna Usaha (Leasing)
Perusahaan leasing yang ada di Indonesia disebut dengan perusahaan sewa guna usaha. Dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa
sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal,
baik secara sewa guna usaha degan hak opsi (finance lease) ataupun sewa guna usaha tanpa
hak opsi (operatinglease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka
waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- Anjak Piutang
Anjak Piutang (actoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembeban piutang dagang
jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan anjak
piutang (factoring) merupakan bentuk perusahaan yang relatif baru di Indonesia. Dalam
operasinya, anjak piutang mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
1251/ KMK.013/1998. Dalam KMK tersebut, dikatakan bahwa anjak piutang yaitu badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan
dalam atau luar negeri.
- Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.-
Usaha Kartu KreditUsaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk
pembelian barang dan/atau jasa dengan memakai kartu kredit.
b. Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan modal ventura menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah bisnis
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke daiam suatu perusahaan yang menerima
bantuan pembiayaan imtuk jangka waktu tertentu. Adapun menurut Peraturan Presiden Nomor
9 tahun 2009 bahwa perusahaan modal ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk
penyertaan saham, penyertaan dengan cara pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan
berdasarkan pembagian atas hasil usaha
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk
melakukan pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur yang
berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai
pihak lain dan pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan
pembiayaan infrastruktur.
2. Perusahaan yang melakukan bisnis berperan penting dalam hal perekonomian dan juga
merupakan penggerak ekonomi. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu
berhubungan dengan masyarakat karena perusahaan memiliki peran ganda, yaitu sebagai
produsen yang memerlukan masyarakat sebagai konsumen dan pendukung kelancaran
usahanya, perusahaan juga memiliki peran sebagai konsumen.
Peran Lembaga Pembiayaan dalam kegiatan bisnis
a. Pengalihan Aset
Lembaga pembiayaan berperan dalam mengatur pengalihan aset. Aset merupakan
pemindahaan dana kepada peminjam.
b. Liquiditas
Liquiditas merupakan proses pemberian dana pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan
untuk modal usaha.
c. Realokasi Pendapatan
Lembaga pembiayaan sangat berperan dalam membantu alokasi dana untuk masa depan.
d. Transaksi
Dalam pengelolaan perekonomian, bank sangat berperan dalam membantu proses transaksi.
Transaksi dilakukan bukan hanya dengan nasabah, tetapi juga berbagai pihak luar, sampai luar
negeri.
3. Fungsi Asuransi sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga
memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut :
- Penghimpun dana

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk. Pengelolaan
bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya
dana tersebut lebih produktif.
- Bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana menanamkan
modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, karena
tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
- Pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survey
risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem
suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri , discount, penelitian
dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan tertentu.
- Penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran atau
kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan
suatu risiko yang dialihkannya.
Tujuan Asuransi
- Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
- Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
- Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu
dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu
dan tidak pasti.
- Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
- Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
-Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi
(bekerja).
Jenis-jenis Asuransi
-Asuransi Kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan
tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
-Asuransi Jiwa Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada
tertanggung atas kematiannya.
-Asuransi Kendaraan merupakan asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau
kerusakan kendaraan bermotor/mobil tertanggung.
-Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih
baik terutama pada aset pendidikan anak.
-Asuransi Perjalanan berfungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa
sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek yaitu selama
pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang.
-Asuransi Bisnis merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun
kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang.
4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Asuransi sebagai suatu persetujuan untung-untungan ( kans overeenkomst) adalah suatu
perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi baik bagi semua pihak maupun bagi sementara
pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum pasti,karena :
- Jika terjadi kejadian yang semula belum pasti maka kejadian ini merugikan perusahaan
asuransi/penanggung karena harus mengganti kerugian tertanggung.
Dan merupakan keuntungan bagi tertanggung karena atas kejadian tersebut memperoleh
penggantian atau ada yang menanggung resiko yaitu penanggung.
- Jika sempai dengan berakhirnya masa asuransi tidak terjadi suatu kejadian/peristiwa yang
semula belum pasti maka menguntungkan bagi perusahaan asuransi sedangkan bagi
tertanggung merasa dirugikan karena telah membayar premi.
Pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka
ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat
syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:
1. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak
memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada
penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD);
2. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal
269 KUHD);
3. memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan
membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD);

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
4. Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD);
5. Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh
diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan
untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh
diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Studi Kasus
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (dahulu PT Semen Gresik (Persero) Tbk) adalah produsen
semen yang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012 PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk resmi berganti nama dari sebelumnya bernama PT Semen Gresik (Persero) Tbk.
Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas
terpasang 250.000 ton semen per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991 Semen Gresik tercatat di
Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga menjadikannya BUMN pertama yang
go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat.
PT Semen Indonesia juga menerapkan implementasi CSRmelaksanakan kegiatan tanggung
jawab sosial perusahaan yang mencakup pelaksanaan tanggung jawab terhadap komunitas
sekitar, konsumen, mitra kerja, karyawan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Adapun total dana CSR Perseroan sepanjang tahun 2016, 2015, dan 2014 adalah sebesar
Rp322.880 juta, Rp206.013 juta, dan Rp268.741 juta.
Dengan rincian realisasi pengelolaan dana adalah sebagai berikut:
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan : 186.815
Program Kemitraan : 78.860
Program Bina Lingkungan : 57.200
PT Semen Indonesia telah mengasuransikan harta kekayaan miliknya berupa benda-benda
tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan
kegiatan usahanya serta seluruh pekerjanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga
dengan jumlah yang memadai.
Mulai dari Industrial All Risk Insurance, Machinery, Breakdown Insurance, dan Earthquake
Insurance. Selain itu untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan kesehatan dan
keamanan kerja bagi karyawan mengingat kejadian kecelakaan kerja terjadi di area tambang
batu kapur PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Desa Karang Lo, Kecamatan Merakurak,
Tuban. Seorang operator alat pengebor batu kapur (quarry drill) tewas karena terjepit alat berat
ketika sedang bekerja mengganti oli quarry drill.
PT Semen Indonesia ( Persero) Tbk menggandeng PT Asuransi Reliance Indonesia untuk
memberikan jaminan kesehatan juga keselamatan kerja (asuransi kesehatan serta asuransi
jiwa). Perusahaan di pilih lantaran memiliki penawaran yang cukup kompetetive untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan karyawan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan.
penjaminan kesehatan karyawan oleh Reliance mulai efektif sejak 1 Februari 2015 hingga 31
Januari 2016.
Selama proses pembuatan kartu peserta, pelayanan asuransi kesehatan Reliance tetap dapat di
nikmati dengan menginformasikan kepada pihak rumah sakit terkait nama peserta, nama

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
perusahaan dan nama asuransi atau untuk mempermudah pelayanan dapat menghubungi
hotline Service Reliance
Kerjasama PT Semen Indonesia(Persero)Tbk dengan PT Asuransi Reliance Indonesia dalam
penjaminan kesehatan tersebut sebelumnya telah di sosialisasikan kepada jajaran karyawan di
Gedung PPS Gresik, selasa(10/2) lalu. Dalam kerjasama tersebut Semen Indonesia
menggunakan program Reliance Manage Care yang memberikan pelayanan kesehatan
berdasarkan indikasi dan kebutuhan medis tanpa ada batas atau klaim (limit).
Beberapa fasilitas yang diberikan oleh layanan Reliance Manage Care antara lain konsultasi
dokter umum dan spesialis, imunisasi dasar, perawatan gigi dasar hingga perawatan ibu hamil
yang kesemuanya di dasarkan pada indikasi dan kebutuhan medis.
Semua layanan tersebut harus dilakukan secara berjenjang di jaringan provider Reliance
Manage Care. Sementara jika terjadi emergency case, pelayanan medis dapat di lakukan di
non-provider dan dapat di ajukan klaim (reimbursement) dengan penggantian sesuai tagihan
yang memenuhi syarat.
Daftar Pustaka
“Lembaga pembiayaan pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menyediakan” diperoleh
dari : https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/fungsi-lembaga-pembiayaan
“Jenis-Jenis Asuransi “ diperoleh dari : https://www.halomoney.co.id/blog/6-jenis-asuransi-
prioritas-yang-wajib-kamu-miliki

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
“Dasar Hukum Asuransi” diperoleh dari https://legalbanking.wordpress.com/materi-
hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/
“Fungsi Lembaga Pembiayaan” diperoleh dari : https://dosenekonomi.com/ilmu-
ekonomi/fungsi-lembaga-pembiayaan
“Studi Kasus Semen Indonesia” diperoleh dari : http://semenindonesia.com/wp-
content/uploads/2017/10/Buku_Prospektus_SMI.pdf
“Kecelakaan Kerja di Pt. Semen Indonesia” diperoleh dari : https://news.detik.com/berita-
jawa-timur/d-2364767/-kecelakaan-kerja-di-pt-semen-indonesia-tewaskan-satu-pekerja
“Jamian kesehatan karyawan” diperoleh dari : http://www.semenindonesia.com/pastikan-
jaminan-kesehatan-karyawan-smi-kerjasama-dengan-reliance/
“Semen Indonesia “ diperoleh dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Semen_Indonesia
“Fungsi dan Tujuan Asuransi” diperoleh dari :
http://asuransibinagriya.blogspot.co.id/2011/11/disamping-sebagai-bentuk-pengendalian.html
.