Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) memutuskan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor bersalah melakukan kartel penetapan harga motor skuter matik. Kedua perusahaan dikenakan denda masing-masing Rp25 miliar dan Rp22,5 miliar.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Perburuhan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
NIM Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
09
43216010041 Kevin Biondy
Abstract : Kompetensi
Hukum perburuhan di Indonesia
Mahasiswa mampu memahami
dan menjelaskan bagaimana
hukum perburuhan di Indonesia.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
JawabanQuiz :
Perlindungan Konsumen
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun
tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau
jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang
diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah
Republik Indonesia.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah
yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani
perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh
konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu
upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
perdagangan.
Tanggung Jawab Hukum
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4
Hak konsumen adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
JawabanForum:
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) memutus
bersalah PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor
(AHM) dalam sidang putusan kartel. Kedua perusahaan itu divonis bersekongkol dalam
penetapan harga jual motor skuter matik 110cc-125cc.
"Semua yang telah ditetapkan oleh majelis dalam persidangan karena adanya bukti-bukti.
Apapun yang diputuskan itu tanpa adanya intervensi dari siapapun termasuk saya selaku
Ketua KPPU," ujar Ketua KPPU RI Muh Syarkawi Rauf di Makassar seperti dikutip Antara,
Senin (20/2).
Putusan majelis menyatakan, terlapor satu (YIMM) dan terlapor dua (AHM) terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dengan demikian, YIMM dan AHM dikenakan sanksi administratif. Kedua terlapor juga
diharuskan membayar denda karena terbukti melakukan pelanggaran. Terlapor satu (YIMM)
didenda sebesar Rp25 miliar. Sedangkan terlapor dua, (AHM) di denda membayar Rp22,5
miliar.
"Kami di KPPU itu, putusan yang dijatuhkan berupa denda dan sanksi administratf. Untuk
denda, bagi pihak terhukum harus membayar dendanya itu dan disetorkan langsung ke kas
negara sesuai dengan jumlah yang diputuskan majelis," kata Syarkawi.
Dia mengatakan, kedua terlapor harus melakukan pembayaran denda sesuai dengan yang
diputuskan. Setelah itu, salinan bukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan
diserahkan ke KPPU.
Anggota KPPU Saidah Sakwan menjelaskan, sepeda motor skuter matik seharusnya dijual
dengan harga Rp8,7 juta di pasaran Indonesia. Namun kedua terlapor menjualnya dengan
harga Rp14-18 juta. Hal itu menurut Saidah, sangat menguntungkan perusahaan.
Dalam kasus ini, sebelumnya investigator KPPU menemukan kejanggalan terhadap harga
sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc produksi PT Yamaha Indonesia Motor
Manufacturing dan PT Astra Honda Motor.
KPPU menduga kedua perusahaan itu membahas mengenai kesepakatan antara PT Yamaha
Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti harga jual motor PT Astra Honda Motor.
Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk PT Yamaha Indonesia Motor
Manufacturing mengikuti harga jual PT Astra Honda Motor. (pmg)
Daftar Pustaka:
Undang-UndangNo8 Tahun 1990, https://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-
konsumen