Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menganalisis kasus sengketa antara konsumen dengan Alfamart mengenai penggunaan uang sumbangan yang didonasikan melalui toko tersebut.

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
Dan
Lingkungan
Perlindungan Konsumen &
Tanggungjawab Hukum
Fakultas Program Studi TatapMuka Kode MK DisusunOleh
Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi S1
09
HBL Zahra Kamila
Abstract Kompetensi
Perlindungan Konsumen &
Tanggungjawab Hukum
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu menjelaskan
definisi dan tujuan perlindungan
konsummen & tanggungjawab hukum

2. 2015
2 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Perlindungan Konsumen & Tanggungjawab Hukum
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk
melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang
Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-
hak konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum. Undang Undang
Perlindungan konsumen mengatur tentang hak – hak dan kewajiban konssumen dan
produsen.
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku
usaha, produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :
Hak Pelaku Usaha :
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dengan begitu, Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan
yang dilarang bagi pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan
terhadap kesehatan, kenyamanan,keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta
bendanya agar sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu
produk itu sendiri.
Mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak
konsumen di Indonesia sebagaimana tertulis pada bab III, pasal 4 diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

3. 2015
3 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika
barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
Konsumen, kewajiban konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
Dapat diketahui bawasannya dalam UUPK telah disebutkan secara jelas hak – hak
konsumen, namun pada realita yang ada banyak konsumen yang belum mengetahui
akan hak – hak ini. Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen?
Agar UUPK berjalan dengan maksimal, tentunya harus disosialisasikan secara baik
ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya peran pemerintahlah yang bertanggung
jawab dalam proses ini sekaligus dalam implementsai penegakan UUPK ini. tidak
hanya pemerintah, melainkan msyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari
pelaku yang terlibat dalam UUPK juga mempunyai tanggung jawab serta peran
sesuai dengan porsinya masing-masing.
Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip Tanggung jawab
Ganti rugi bukan hanya yang Nampak nyata tapi ganti rugi yang diharapkan Prinsip
 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan
 Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus
dapat dibuktikan oleh yang mendalilkan kesalahan tergugat,
 Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan hokum) Unsur-unsurnya :
1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hub kausalitas antara kesalahan dan kerugian

4. 2015
4 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
 Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (Pembuktian terbalik)
 Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat
membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si
tergugat
 Prinsip Untuk Selalu Tidak Bertanggungjawab
 Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat
terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense
dapat dibenarkan contoh pada hokum pengangkutan pada
bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen sendiri
 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)
 Biasanya prinsip ini diterapkan karena (1), Konsumen tidak dalam
posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam
suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, (2) diasumsikan
produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada
gugatan atas kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah
komponen biaya tertentu pada harga produknya, (3) Asas ini dapat
memaksa produsen lebih berhati-hati.
 Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen
barang) yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen/
product liability
 Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1) melanggar
jaminan, missal khasiat tidak sesuai janji, (2) Ada unsure kelalaian
(negligence), lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik, (3)
Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability)
 Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan
 Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang maka
konsumen hanya dibatasi ganti kerugian nya sebesar sepeluh kali
harga.

5. 2015
5 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Kasus
Kasus Kembalian Uang Alfamart dalam
Perspektif UU Perlindungan Konsumen
Sengketa antara Mustolih dan PT Sumber Alfaria Trijaya (PT SAT) yang awalnya diselesaikan di Komisi Informasi
Pusat dan kemudian berlanjut di Pengadilan Negeri Tangerang , pada dasarnya adalah sengketa yang terkait dengan
perlindungan konsumen. Mustolih adalah seorang konsumen yang berbelanja di Alfamart, sebuah toko yang dikelola PT
SAT. Sedangkan PT SAT adalah pelaku usaha di bidang ritel. Baik Mustolih maupun PT SAT, keduanya tunduk pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sebagai konsumen, Mustolih memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa[i] . Dalam kasus sengketa dengan PT SAT, Mustolih ingin menggunakan haknya untuk
mengetahui informasi mengenai penggunaan uang kembalian yang didonasikan melalui Alfamart kepada
beberapa yayasan sosial. Memang uang kembalian tersebut tidak dikategorikan sebagai barang yang dikonsumsi.
Namun upaya Alfamart untuk menjadi penghubung antara yayasan sosial dengan konsumen yang ingin berdonasi
dapat dikategorikan sebagai jasa.
Dalam pasal 1 butir 5 UU Nomor 8 Tahun 1999, jasa didefinisikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Peran yang dijalankan PT SAT sebagai media
pengumpulan sumbangan sukarela adalah bentuk pelayanan yang disediakan oleh PT SAT kepada konsumen, di
samping PT SAT juga menjual barang kebutuhan sehari-hari pada konsumen.
Setelah konsumen membayar barang belanjaannya, kasir Alfamart sebagai representasi dari PT SAT akan menyediakan
jasa pengumpulan donasi ini dengan bertanya, “Bapak/Ibu, apakah uang kembaliannya mau didonasikan?” Konsumen
yang bersedia menggunakan jasa ini tentu langsung memberikan uang kembaliannya untuk disumbangkan. Sedangkan
konsumen yang tidak bersedia, tentu akan menolak dan kemungkinan akan menyumbangkan uangnya dengan cara
yang lain.
Sebagai pelaku usaha, berdasarkan pasal 7 butir b UU Nomor 8 Tahun 1999, PT SAT berkewajiban untuk memberikan
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan . Oleh karena itu, hasil dari jasa pengumpulan donasi yang dilakukan oleh
PT SAT melalui kasir Alfamart wajib dilaporkan penggunaannya secara benar, jelas, dan jujur. Tidak ada
penjelasan lebih lanjut tentang maksud benar, jelas, dan jujur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999.
Namun menurut pendapat penulis, PT SAT harus melaporkan hasil pengumpulan donasi dengan cara yang benar,
misalnya melaporkan secara langsung di gerai Alfamart atau melalui situs resmi perusahaan. Isi laporannya juga harus
jelas sehingga dapat diketahui siapa yang memberi donasi, kapan donasi diberikan, dan bagaimana donasi itu
dipergunakan oleh yayasan-yayasan sosial yang bekerja sama dengan PT SAT. Selain benar dan jelas, isi laporannya
juga harus jujur dan tidak mengada-ada sehingga laporan harus diaudit oleh akuntan publik, mengingat jumlah donasi
yang terkumpul sangat besar. Hingga 30 September 2016, donasi yang terkumpul mencapai Rp21,1 miliar. [ii]
Terlepas dari perdebatan apakah PT SAT merupakan badan publik atau bukan[iii], PT SAT memang harus terbuka
terhadap penggunaan uang kembalian yang didonasikan agar terwujud keterbukaan informasi sehingga konsumen
memperoleh haknya untuk mengakses informasi dari pelaku usaha.[iv]
[i] Pasal 4 butir c UU Nomor 8 Tahun 1999
[ii]
[iii]
[iv] Pasal 3 butir d UU Nomor 8 Tahun 1999
DaftarPustaka
https://tirto.id/eksploitasi-kerja-di-pabrik-es-krim-aice-sponsor-asian-games-2018-
cA7h

6. 2015
6 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id