HBL,Clara Monalisa,Hapzi Ali, Resolusi Sengketa, Universitas Mercu Buana, 2018, PDF

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
RESOLUSI SENGKETA
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
02
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Resolusi Sengketa Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Menjelaskan bagaimana menyelesaikan perselisihan ekonomi secara lngsung atau tidak
Iangsung dan untuk menielaskan hal yang sama melalui lembaga peradilan (pengadilan) dan
arbitrase.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
RESOLUSI SENGKETA
1. Resolusi Sengketa secara umum yaitu penyelesain tantangan atau konflik yang terjadi antara
individu-individu kelompk yang memmpunyai hubungan atau kepentingan yang sama. -
Winardi.
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berasal dari persepsi yang
berbeda tentang suatu kepentingan yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya - Ali
Achmad.
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
Menurut pasal 33 ayat 1 ( perekonomian disusun sebagai usaha berdasar asas-asas
kekeluargaan) piagam PBB penyelesain sengketa dapat di tempuh melalui cara-cara sebagai
berikut :
- Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada
saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
- Enquriy atau Penyelidikan merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan oleh
pihak ketiga.
- Mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian
mengenai prosedur mediasi yang efektif.
- Konsilisasi merupakan lanjutan dari mediasi sebagai Mediator yang berubah fungsi menjadi
konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari
bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak.
- Arbitrase merupakan teknik hukum untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana
para pihak yang bersengketa merujuk ke satu atau lebih orang, yang dengan keputusan mereka
setuju untuk terikat.
- Judical settlement merupakan penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan
internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.
- Organisasi / badan Regional merupakan organisasi yang mewadahi kepentingan negara-
negara dalam satu kawasan tertentu.
3. Hal-hal lain yang berhubungan dari materi 2 berdasarkan RPS yaitu alternatif penyelesaian
sengketa baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga pengadilan.
Di Indonesia lembaga peradilan adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan
berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-
Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Cara penyelesaian sengketa menurut dalam Pasal 6 Undang-Undang No 30 Tahun 1999
Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa yaitu Sengketa atau beda pendapat perdata dapat
diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada
itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadialan negeri.
KASUS PKPU PT ARGO PANTES TBK. DAN PT SEKAR LAUT TBK.
PT Argo Pantes Tbk. merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri
TPT (tekstil dan produk tekstil). Krisis moneter tahun 1997 PT Argo Pantes Tbk tidak dapat
dilanjutkan karena kondisi cashflow setelah persetujuan makin menurun. Ditambah lagi usia
mesin yang dimiliki PT Argo Pantes Tbk. semakin tua sehingga penggunaan kapasitas produksi
semakin menurun.
Ketidakmampuan PT Argo Pantes Tbk. memenuhi kewajibannya akhirnya menyebabkan ,
perseroan digugat pailit oleh Indo Plus B.V. berkaitan dengan utang yang jatuh tempo sebesar
US$ 12 juta. Menanggapi gugatan pailit yang dilayangkan oleh Indo Plus B. V, PT Argo Pantes
mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Argo Pantes TBk.
juga menyertainya dengan pengajuan rencana perdamaian berupa debt to equity swap.
Kemudian dalam perkembangannya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan putusannya
No. 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA. JKT.PST
tanggal 3 Maret 2006 memutuskan untuk menerima permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) yang disampaikan oleh PT Argo Pantes Tbk.
Pihak Yang terkait : Permohonan PKPU diajukan oleh PT Argo Pantes Tbk dan Permohonan
PKPU tersebut diajukan terhadap Kreditor PT Argo Pantes Tbk., yaitu Indo Plus BV.
Rencana Perdamaian yang Diajukan oleh PT Argo Pantes Tbk :
PT Argo Pantes Tbk. menganggap prospek usahanya masih tetap baik dan untuk itu
diajukanlah proposal perdamaian agar struktur permodalan perusahaan akan menjadi lebih baik
dan recovery kreditor diharapkan akan lebih maksimum dan efektif.
Adapun dalam rencana perdamaian skema penyelesaian utang terhadap para kreditor adalah
sebagai berikut:
1. Kepada Kreditor Separatis, dengan jumlah utang pokok sebesar USD 106.516.552,
penyelesaian utang akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian fasilitas kredit yang
berlaku dan masih berjalan.
2. Kepada Kreditor Konkuren, kreditor konkuren terdiri dari kreditor konkuren yang
memilih konversi utang menjadi saham, dan kreditor konkuren yang memilih konversi
utang menjadi “subordinated zero coupon bonds”.
Dengan jumlah utang sebesar USD 40.618.805,68 penyelesaian utang akan dilaksanakan
dengan mengkonversi jumlah utang menjadi “subordinated zero coupon bonds”, yaitu
surat utang yang akan diterbitkan oleh PT Argo Pantes Tbk. Dengan kondisi tenor 25
(dua puluh lima) tahun, tanpa bunga dan bersifat subordinasi.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,
tanggal 17 April 2006, diputuskan antara lain sebagai berikut:
1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 April 2006
beserta lampirannya berupa Rencana Perdamaian Final PT Argo Pantes Tbk. tanggal 11
April 2006 beserta Lampiran Ralatnya antara PT Argo Pantes sebagai Debitor dengan
Kreditor-kreditornya yang telah dicapai berdasarkan pemungutan suara tanggal 17 April
2006
2. Menghukum PT Argo Pantes Tbk. dan para kreditornya untuk tunduk dan mematuhi
serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut beserta lampirannya berupa
Rencana Perdamaian Final PT Argo Pantes Tbk. tanggal 11 April 2006 beserta Lampiran
Ralatnya yang telah disepakati
3. Menyatakan PKPU PT Argo Pantes Tbk. berakhir
4. Membebankan kepada Debitor untuk membayar biaya pengurusan dan imbalan jasa
pengurus yang akan ditetapkan kemudian;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada
Debitor.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
“Resolusi sengketta secara umum” diperoleh dari :
https://ugnurul.wordpress.com/2011/03/18/penyelesaian-sengketa-ekonomi/
“Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Umum” diperoleh dari :
https://ahlihukum.com/alternative-dispute-resolution/?lang=id
“Resolusi Sengketa Secara Umum” diperoleh dari :
https://fahran77.wordpress.com/2011/03/10/alternatif-penyelesaian-sengketa/
.