Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen, termasuk hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen. Juga dibahas mengenai pentingnya kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha agar hubungan jangka panjangnya dapat berjalan dengan saling menguntungkan.

1. NAMA : WAHYU NOR MARYONO
NIM : 55117120181
FAKULTAS : MAGISTER MANAGEMENT UNIVERSITAS MERCUBUANA
DOSEN : PROF Dr.Ir. HAPZI ALI, MM, CMA
JUDUL MATERI KULIAH : ETHICS OF CONSUMER PROTECTION
Pendahuluan
Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda – beda dalam menjalankan perusahaannya. Untuk
menjalankan kebijakan tersebut perusahaan harus membuat kerangka kerja biasanya berupa etika
bisnis. Dengan demikian adanya etika bisnis, diharapkan para pelaku dalam organisasi perusahaan lebih
mudah memahami dasar pemikiran dibalik kebijakan tersebut.
Didalam etika bisnis selain untuk pelaku dalam organisasi perusahaan juga diharapkan dapat
memberikan efek ke konsumen pemakai produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan berupa
perlindungan konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen tersebut, diharapkan dapat
memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan
dan dapat melindungi konsumen dari tindakan – tindakan pelaku bisnis / pelaku usaha yang dapat
merugikan konsumen.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi produk atau jasa, hak untuk memilih produk atau jasa serta
mendapatkan produk atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak
untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila produk atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Consumer-an important stakeholder
Menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya Prinsiples Of Marketing konsumen adalah semua individu
dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.
Dengan kata lain konsumen merupakan semua individu maupun rumah tangga yang menggunakan
produk atau jasa yang tersedia di pasar, untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga maupun
orang lain.
Dengan adanya kebutuhan individu yang berbeda – beda inilah muncul organisasi yang berbeda – beda
untuk memenuhi dan melayani semua keinginan maupun kebutuhan konsumennya. Jadi antara
konsumen dan perusahaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, disatu sisi konsumen membutuhkan
perusahaan dan disisi lain perusahaan membutuhkan konsumen. Untuk menjaga agar keterkaitan
tersebut saling menguntungkan dalam jangka panjang, maka dibutuhkan rasa saling percaya setiap
bertransaksi, dimana dalam bertransaksi harus adil dan tanpa ada paksaan diantara keduanya.

2. Untuk menjaga keadilan, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi di negara kita memiliki
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana didalamnya mengatur
mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, sebagai berikut:
- Bab III, Bagian Pertama, Pasal 4, hak konsumen :
• hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
• hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
• hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau
jasa;
• hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
• hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut;
• hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
• hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
• hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
• hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- BAB III Bagian Pertama, Pasal 5, kewajiban konsumen:
• membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
• beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
• membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
• mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Bab III, Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 6 tentang hak pelaku usaha:
• hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai
tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
• hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen;
• hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak
diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, kewajiban pelaku usaha
• beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
• memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau
jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
• memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
• menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

3. • memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan;
• memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Dengan mengetahui hak dan kewajiban berdasarkan Undang – Undang tersebut diatas, diharapkan baik
konsumen maupun pelaku usaha dapat menjalankannya kegiatannya dengan mengacu pada peraturan
tersebut. Jika masing – masing sudah menjalankan dengan baik, maka akan tercipta hubungan yang
dilandasi kepercayaan, sehingga akan memberikan keadilan, keamana dan kenyamanan dalam
bertransaksi.
Hidden taxation on society
Menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan pengertian pajak adalah sebuah
konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat
memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara
langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.
Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat
kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari
sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan
dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan Negara.
Jadi pajak merupakan iuran atau kontribusi yang harus dibayarkan setiap orang atau badan hukum
kepada Negara yang penggunaannya untuk kebutuhan pembiayaan Negara, seperti membangun fasilitas
dan berbagai infrastruktur. Semakin banyak pajak yang diterima Negara, maka semakin banyak pula
fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang.
Setiap warga Negara akan terikat peraturan dan hukum pada Negara yang ditempatinya yang mau tidak
mau harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku agar tercipta kehidupan yang baik dan
tenteram. Salah satu peraturan yang harus di taati adalah mengenai kewajiban membayar pajak yang
menjadi wajib pajak.
Walaupun sudah di sosialisasikan bahwa penggunaan pajak untuk kepentingan dan kebutuhan Negara
dan masyarakat luas, namun masih ada orang yang belum membayar pajak. Salah satu penyebabnya
adalah manfaat paajak tidak bisa dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, belum lagi dengan adanya
kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah khususnya pajak. Keengganan membayar pajak
ini membuat banyak wajib pajak yang berusaha menghindar dari kewajibannya baik secara legal
ataupun ilegal. Salah satunya adalah dengan melakukan tax avoidance.
Menurut Wikipedia tax avoidance adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak
sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Hambatan – hambatan tersebut bisa

4. berupa pengaturan transaksi keuangan dengan cara sedemikian rupa yang memiliki tujuan agar pajak
yang dibayarkan jumlahnya lebih kecil daripada yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Cara –
cara seperti ini dilakukan untuk memanfaatkan celah – celah dalam hukum pajak, sehingga tidak
termasuk pelanggaran hukum. Walaupun demikian tindakan ini tidak dapat diperbolehkan karena
tujuannya untuk keuntungan pribadi yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pajak untuk
Negara.
Penghindaran pajak tersebut juga dapat terjadi pada wajib pajak berbadan hukum, yang tergantung
kepada tata kelola perusahaannya (corporate governance) dalam perencanaan pajaknya. Perusahaan
yang baik merupakan perusahaan yang memiliki tata kelola yang transparan, bertanggung jawab,
akuntabilitas, mandiri dan wajar.
Stakeholder alliance
Stakeholders menurut Wibisono adalah seseorang maupun kelompok yang punya kepentingan secara
langsung/ tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan.
Menurut ISO 26000 SR, pengertian stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki
kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi.
Jadi stakeholder merupakan pemangku kepentingan atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap
suatu organisasi atau pun perusahaan. Pemangku kepentingan dalam organisasi dapat dibedakan sesuai
dengan kekuatan, posisi maupun pengaruhnya. Berdasarkan pengelompokkan tersebut, maka
pemangku kepentingan terbagi menjadi:
- Pemangku Kepentingan Utama
Pemangku kepentingan ini akan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, program, dan proyek.
Mereka memiliki peran dalam pengambilan keputusan mengenai langkah – langkah atau strategi
perusahaan yang tepat dalam mewujudkan cita – cita dari suatu organisasi. Contoh masyarakat,
mereka secara langsung akan terkena dampak maupun manfaat dari suatu kebijakan, proyek maupun
program yang dijalankan suatu organisasi.
- Pemangku Kepentingan Pendukung
Pemangku kepentingan ini merupakan pihak yang tidak terlibat langsung terhadap pembuatan
kebijakan, program dan proyek. Akan tetapi, memiliki keprihatinan dan kepedulian sehingga memiliki
suara untuk mempengaruhi sikap dari pemangku kepentingan utama dan keputusan legal dari
pemerintah. Contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di sekitar area proyek yang akan bergerak
dibidang yang berhubungan dengan dampak, rencana maupun manfaat yang akan muncul.
- Pemangku Kepentingan Kunci
Pemangku kepentingan ini adalah unsur eksekutif yang berdasarkan pada level yang punya
wewenang secara legal dalam mengambil keputusan. Contoh pemangku kepentingan kunci pada
suatu proyek di wilayah kabupaten adalah pemerintah kabupaten, DPR kabupaten dan dinas yang
membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

5. Consumer protection
Baik konsumen maupun perusahaan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Agar
hubungan tersebut dapat berjalan dengan saling menguntungkan dan dalam jangka panjang sangat di
butuhkan asas kepercayaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan tersebut baik konsumen maupun
perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang berlandaskan Undang – Undang No Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
Jika konsumen dan perusahaan masing – masing sudah memahami hak dan kewajibannya berdasarkan
peraturan yang berlaku, maka transaksi diantara mereka diharapkan dapat berjalan secara adil dan
tanpa ada unsur paksaan. Sisi perusahaan menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh
konsumen dengan kualitas dan manfaat yang tidak merugikan konsumen. Sedangkan dari sisi konsumen
memberikan timbal balik berupa pembelian kepada produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu
perusahaan dengan nilai yang wajar.
Jadi dengan perusahaan memberikan informasi yang transparan mengenai produk atau jasa yang di jual,
kualitas dan manfaat produk yang tidak merugikan konsumen, mudahnya pelayanan after salesnya akan
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen dalam membeli produk atau jasa tersebut.
Sehingga konsumen pun akan dengan tenang mengeluarkan sejumlah uang jika memang produk atau
jasa tersebut sepadan dengan jumlah yang dibayarkan.
Implementasi “Ethics of Consumer Protection” pada Perusahaan L’OREAL
L’OREAL beroperasi di banyak Negara – tempat beraneka ragam sistem kebudayaan, hukum dan politik.
Sebagai peraturan dasar, baik sebagai sebuah bisnis maupun individu dalam melaksanakan kewajiban
kita, harus menaati undang – undang yang berlaku di Negara ditempat L’OREAL beroperasi. L’OREAL
khususnya terikat pada semangat dan undang – undang yang salah satunya mengatur tentang standar
mutu, kesehatan dan keselamatan.
Untuk menerapkan standar mutu, kesehatan dan keselamatan L’OREAL sangat memperhatikan hal yang
sangat penting yaitu keamanan dan kualitas produknya. Agar tercipta rasa hormat terhadap para
pelanggan, dimana akan menghasilkan kepercayaan, meningkatkan image dari brand L’OREAL dan agar
perusahaan dapat tetap memimpin di bidangnya, maka L’OREAL berkomitmen untuk menunjukkan
keunggulan kinerja, kualitas dan keamanan dari produk – produknya dengan penjabaran poin – poinnya
sebagai berikut:
Keamanan dan Kualitas Produk
L’OREAL berkomitmen akan selalu memasarkan produk yang memang sudah terbukti baik manfaat dan
keamanannya, dan semua tersebut dijamin melalui pengujian yang sangat teliti. Selain itu, karyawan
L’OREAL juga diharuskan memiliki komitmen untuk pencapaian mutu produk dari konsep hingga
pendistribusian dan pada akhirnya hingga produk tersebut telah berada di pasar.
Semua pegawai L’OREAL yang terlibat mulai dari pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi dan
penjualan produk – produk, diharapkan untuk:

6. - Memenuhi semua persyaratan hukum dan peraturan mengenai pengembangan dan pelabelan
produk
- Mendorong pertukaran pandangan yang bebas dan terbuka tentang keamanan produk, sehingga
tidak ada masalah keamanan yang terlewatkan
- Memastikan bahwa standar higienis tertinggi dan kendali mutu yang ketat telah di berlakukan di
setiap tahap dari proses produksi
- Memastikan semua reaksi negative dari pelanggaran telah dilaporkan ke Departemen Pengawasan
Pasca Pemasaran (Departement of Post Marketing Surveilance)
- Segera menanggapi perhatian apa pun tentang masalah keamanan produk, toleransi dan kendali
mutu
Akurasi Dalam Data Finansial dan Bisnis
Dari sisi akurasi mengenai data finansial dan bisnis L’OREAL sangat menekankan untuk menjalankan
dengan sah, jujur dan efisien dan semua pegawai diwajibkan untuk memastikan semua data mulai dari
data finansial atau data apapun harus akurat. Hal ini agar dapat memberikan informasi yang transparan
untuk memudahkan para pemangku kepentingan maupun pelanggan dalam memperoleh informasi
mengenai L’OREAL. Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- Menjalankan bagian masing – masing pihak dalam memastikan data finansial dan bisnis yang akurat
untuk di pertahankan sepanjang waktu
- Menjaga data secara aman dan mengikuti panduan tentang penyimpanan data
- Bekerja sama dengan auditor internal maupun eksternal
- Menolak semua transaksi secara tunai. Jika tidak ada kemungkinan lainny, transaksi secara tunai
harus di otorisasi, dicatat dengan benar dan dokumentasinya disimpan
- Pastikan bahwa kita tidak akan menjual, memindahkan atau membuang aset apapun milik L’OREAL
tanpa otorisasi dan dokumentasi yang sesuai
Informasi Rahasia
Pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah dapat membahayakan L’OREAL. Kita harus
memastikan bahwa seluruh informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum harus tetap
dirahasiakan. Kita yang memiliki akses terhadap informasi rahasia milik mitra bisnis memiliki kewajiban
yang sama untuk melindungi dari pengungkapan rahasia. Semua pegawai diharapkan untuk :
- Membatasi pengungkapan informasi rahasia kepada orang – orang yang memiliki hak “yang berhak
mengetahui” untuk menjalankan kepentingan L’OREAL
- Melindungi semua data rahasia milik pelanggan dan supplier, baik data yang berbentuk kertas
maupun elektronik
- Mencegah pengungkapan informasi rahasia kepada pihak ketiga di luar L’OREAL (termasuk anggota
keluarga karyawan)
- Menghindari pembahasan atau bekerja dengan informasi rahasia di wilayah umum di mana
percakapan dapat terdengar oleh orang lain atau data dapat berada dalam posisi yang
membahayakan
- Memastikan bahwa kita tidak akan mengungkap informasi rahasia perusahaan tempat karyawan
sebelumnya bekerja
- Mengembalikan seluruh informasi rahasia (termasuk semua salinan dari dokumen asli) saat
meninggalkan L’OREAL

7. Hadiah dan Hiburan
Untuk tetap menjaga kualitas produknya L’OREAL berusaha untuk selalu obyektif terhadap semua
suppliernya, hal ini juga bertujuan untuk menghindari benturan konflik antara kepentingan pribadi dan
professional. Dalam mendukung hal in L’OREAL memiliki aturan mengenai hadiah dan hiburan sebagai
berikut:
- Tidak menerima hadiah atau hiburan dari supplier manapun kecuali jika hadiah memiliki nilai simbolik
yang jelas
- Tidak memberi atau menerima hadiah tunai
- Memastikan bahwa pada saat membangun hubungan bisnis baru, semua pihak sejak awal paham
tentang panduan L’OREAL mengenai hadiah dan hiburan. Pastikan kebijakan mitra bisnis Anda sejalan
dengan perusahaan untuk menghindai kesalahpahaman dikemudian hari
- Segera mengungkapkan kepada manajemen tentang hadiah atau undangan apa pun yang kita terima
Suap dan Uang Pelicin
L’OREAL sangat menentang semua jenis korupsi termasuk suap dan uang pelican dalam menjalankan
kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dapat merugikan perusahaan dan mencerminkan pos biaya
bagi perusahaan. Suap adalah salah satu bentuk tindak korupsi, dan merupakan hal yang ilegal di
kebanyakan negara, khususnya di mana pegawai pemerintah terlibat. Beberapa negara bahkan
melarang “uang pelicin”. Uang pelicin didefinisikan sebagai pembayaran yang digunakan untuk
mengamankan atau mempercepat kegiatan rutin resmi pemerintah, seperti dalam menerbitkan izin atau
melepaskan barang di pabean. Kebanyakan dari uang pelicin sebenarnya merupakan suap. Semua
pegawai diharapkan untuk :
- Tidak membuat, menawarkan, atau menjanjikan tunai atau jasa (termasuk hadiah dan hiburan)
kepada pegawai pemerintah, pegawai lainnya, dan siapa saja yang berpengaruh terhadap mereka
- Tidak melakukan pembayaran tersebut secara sengaja melalui pihak ketiga – yang berarti memilih
dan memantau kontraktor, agen dan mitra bisnis secara hati-hati
- Memastikan bahwa, ketika kita berada dalam situasi di mana pembayaran semacam itu tidak dapat
dihindari, kita akan segera memberitahukan kepada Presiden Direktur, dan mendokumentasikan
selengkapnya permintaan pembayaran itu
Dengan adanya penerapan nilai – nilai diatas L’OREAL berharap selain menjalankan dan mematuhi
peraturan dan undang – undang yang berlaku di Negara tempat perusahaan beroperasi juga dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa
L’OREAL di belahan Negara mana pun. Selain itu dengan adanya perlindungan konsumen tersebut,
diharapkan dapat menciptakan loyalitas dari pelanggan untuk tetap setia dalam menggunakan produk
atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketika loyalitas sudah tercipta, secara tidak langsung akan
memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena para pelanggan yang loyal tersebut selain akan
mengkonsumsi untuk diri pribadi juga akan mereferensikan kepada orang – orang yang mereka kenal.

8. Daftar Pustaka :
• https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwia9auWy9LdAhWNqaQKHeS8BKwQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.loreal.com%2F~
%2Fmedia%2FLoreal%2FFiles%2Fpdf%2Fen%2Fethics_book_indonesian.pdf&usg=AOvVaw3pc-
INtxDYx7UxugQLex5K
• Hapzi Ali, 2016. Modul Business Ethics & GG: Ethics of consumer protection, Universitas Mercu
Buana.
• https://aditnobaka.wordpress.com/2010/10/08/pengertian-konsumen/
• https://www.bastamanography.id/hak-kewajiban-konsumen-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-
undang/
• http://woocara.blogspot.com/2015/12/pengertian-pajak-dan-unsur-unsur-pajak.html
• http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tax-avoidance/
• https://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak
• https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-stakeholder.html