Teks tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Kasus yang diangkat adalah dugaan pelanggaran oleh Temasek Holdings atas kepemilikan silang dan pengaruhnya terhadap kinerja Telkomsel dan Indosat di Indonesia. KPPU memutuskan bahwa Telkomsel melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang membatasi persaingan.
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang seperti monopoli, kolusi, penyalahgunaan posisi dominan, serta sanksi yang diberikan. Kasus Temasek Holdings atas dugaan pelanggar
Hbl minggu 10, hefti juliza, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan usaha, u...Hefti Juliza
UU No. 5/1999 mengatur persaingan usaha dan larangan praktik monopoli. Dokumen menjelaskan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta pengertian kunci seperti pelaku usaha, monopoli, dan posisi dominan. KPPU menyatakan Aqua dan distributor melakukan praktik monopoli dan dihukum denda Rp 13 miliar dan Rp 6 miliar.
Dokumen tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, termasuk kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta sanksi yang dijatuhkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi pelaksanaannya.
Tugas 8. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis t...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara khusus membahas tentang pengertian, kegiatan yang dilarang seperti monopoli dan persekongkolan, serta contoh kasus Telkomsel dan Indosat yang diduga melakukan praktek monopoli.
10. hbl, maghfira arsyfa ganivy, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisn...Maghfira Arsyfa Ganivy
PENGERTIAN MONOPOLI Dalam UU No. 5 Tahun 1999
Pengertian monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha
PENGERTIAN PRAKTEK MONOPOLI dalam UU no. 5 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang praktek monopoli yang pengertiannya sebagai berikut.
“Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”
PENGERTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang seperti monopoli, kolusi, penyalahgunaan posisi dominan, serta sanksi yang diberikan. Kasus Temasek Holdings atas dugaan pelanggar
Hbl minggu 10, hefti juliza, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan usaha, u...Hefti Juliza
UU No. 5/1999 mengatur persaingan usaha dan larangan praktik monopoli. Dokumen menjelaskan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta pengertian kunci seperti pelaku usaha, monopoli, dan posisi dominan. KPPU menyatakan Aqua dan distributor melakukan praktik monopoli dan dihukum denda Rp 13 miliar dan Rp 6 miliar.
Dokumen tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, termasuk kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta sanksi yang dijatuhkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi pelaksanaannya.
Tugas 8. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis t...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara khusus membahas tentang pengertian, kegiatan yang dilarang seperti monopoli dan persekongkolan, serta contoh kasus Telkomsel dan Indosat yang diduga melakukan praktek monopoli.
10. hbl, maghfira arsyfa ganivy, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisn...Maghfira Arsyfa Ganivy
PENGERTIAN MONOPOLI Dalam UU No. 5 Tahun 1999
Pengertian monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha
PENGERTIAN PRAKTEK MONOPOLI dalam UU no. 5 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang praktek monopoli yang pengertiannya sebagai berikut.
“Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”
PENGERTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
10, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak...SINDINALURITA1
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999, termasuk definisi, larangan, dan sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut. (2) KPPU diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang anti monopoli dan dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang. (3)
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktek monopoli. UU ini mengatur larangan perjanjian dan kegiatan tertentu, serta penyalahgunaan posisi dominan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif oleh KPPU dan sanksi pidana oleh peradilan
Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...MeikaSihombimg
1) Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat di Indonesia.
2) Kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli meliputi monopoli, kartel, penetapan harga, dan penguasaan pasar.
3) Kasus contoh penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan Telkomsel di Indonesia.
HBL 10, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT, UN...ZahraKamila4
Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ia menjelaskan pengertian monopoli dan persaingan tidak sehat, asas dan tujuan hukum anti monopoli, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, pengecualian, sanksi, serta kasus KPPU melawan Carrefour.
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)indra wijaya
Makalah ini membahas tentang tindakan-tindakan yang dilarang dalam persaingan usaha menurut UU No. 5 Tahun 1999. Ada tiga kategori tindakan yang dilarang yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Pada kategori perjanjian yang dilarang, ada sepuluh tindakan termasuk oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, dan pemboikotan.
Hbl 10, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak...Dyana Anggraini
Modul ini membahas hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan tentang tujuan dan pelaku usaha dalam UU Nomor 5 tahun 1999, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta implementasi UU tersebut terhadap kasus PT PLN yang melakukan monopoli listrik nasional.
Undang-undang ini mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Terdiri dari 6 bagian yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lainnya. Komisi ini dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat, dengan tugas melakukan penilaian, pen
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, anti monopoli dan persainagn bisnis tidak sehat...Dimas Triadi
Makalah ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan yang meliputi pengertian anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat menurut UU, asas dan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, hal-hal yang dikecualikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sanksi dalam UU Anti Monopoli.
Aspek hukum dalam ekonomi 'monopoli dan persaingan usaha tidak sehat'Nur Azizah
Undang-Undang Antimonopoli No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil serta mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini melarang berbagai perjanjian antar pelaku usaha yang dapat mengh
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak se...Dyana Anggraini
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan pengertian kedua konsep tersebut, asas dan tujuannya, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, ...Dhaifina Fathihah
Modul ini membahas tentang anti monopoli dan persaingan sehat. Topik utama meliputi pengertian monopoli dan kegiatan yang dilarang seperti monopoli dan persekongkolan. Modul ini juga menjelaskan peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam menerapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran.
10, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak...SINDINALURITA1
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999, termasuk definisi, larangan, dan sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut. (2) KPPU diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang anti monopoli dan dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang. (3)
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktek monopoli. UU ini mengatur larangan perjanjian dan kegiatan tertentu, serta penyalahgunaan posisi dominan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif oleh KPPU dan sanksi pidana oleh peradilan
Hbl 10, mei ika, hapzi ali,anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, m...MeikaSihombimg
1) Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat di Indonesia.
2) Kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli meliputi monopoli, kartel, penetapan harga, dan penguasaan pasar.
3) Kasus contoh penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan Telkomsel di Indonesia.
HBL 10, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT, UN...ZahraKamila4
Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ia menjelaskan pengertian monopoli dan persaingan tidak sehat, asas dan tujuan hukum anti monopoli, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, pengecualian, sanksi, serta kasus KPPU melawan Carrefour.
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)indra wijaya
Makalah ini membahas tentang tindakan-tindakan yang dilarang dalam persaingan usaha menurut UU No. 5 Tahun 1999. Ada tiga kategori tindakan yang dilarang yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Pada kategori perjanjian yang dilarang, ada sepuluh tindakan termasuk oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, dan pemboikotan.
Hbl 10, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak...Dyana Anggraini
Modul ini membahas hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan tentang tujuan dan pelaku usaha dalam UU Nomor 5 tahun 1999, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta implementasi UU tersebut terhadap kasus PT PLN yang melakukan monopoli listrik nasional.
Undang-undang ini mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Terdiri dari 6 bagian yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lainnya. Komisi ini dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat, dengan tugas melakukan penilaian, pen
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, anti monopoli dan persainagn bisnis tidak sehat...Dimas Triadi
Makalah ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan yang meliputi pengertian anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat menurut UU, asas dan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, hal-hal yang dikecualikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sanksi dalam UU Anti Monopoli.
Aspek hukum dalam ekonomi 'monopoli dan persaingan usaha tidak sehat'Nur Azizah
Undang-Undang Antimonopoli No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil serta mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini melarang berbagai perjanjian antar pelaku usaha yang dapat mengh
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak se...Dyana Anggraini
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan pengertian kedua konsep tersebut, asas dan tujuannya, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, ...Dhaifina Fathihah
Modul ini membahas tentang anti monopoli dan persaingan sehat. Topik utama meliputi pengertian monopoli dan kegiatan yang dilarang seperti monopoli dan persekongkolan. Modul ini juga menjelaskan peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam menerapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran.
HBL,10,Giri Yogo,Hapzi Ali,Anti monopoli dan persaingan bisnis,Universitas Me...Giriyogodwis
Modul ini membahas tentang anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Topik utama meliputi pengertian anti monopoli dan persaingan tidak sehat, asas dan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, pengecualian, sanksi, serta kasus monopoli PLN.
10. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , anti monopoli dan persai...Novi Siti
Modul ini membahas tentang anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Topik utama meliputi pengertian monopoli dan persaingan tidak sehat, asas dan tujuan anti monopoli, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehatAnchi Geger
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang Indonesia serta larangan dan sanksi yang terkait, termasuk peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi pelanggaran undang-undang tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Definisi dan contohnya serta sanksi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan yang dilarang meliputi monopoli, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, dan perjanjian tertentu seperti kartel. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, pidana pokok, atau
10, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Monopoli dan Persaingan Bisnis Tida...lenianggr
Makalah ini membahas tentang hukum monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999. Makalah ini menjelaskan definisi monopoli dan persaingan tidak sehat, asas dan tujuan UU tersebut, serta contoh penerapannya pada kasus Aqua yang dinyatakan melakukan persaingan tidak sehat terhadap produsen air minum lainnya.
Pengertin pasar monopoli persaingan tidak sehatAnchi Geger
1. Dokumen tersebut membahas tentang monopoli dan persaingan tidak sehat menurut undang-undang Indonesia. Istilah-istilah seperti monopoli, antitrust, dan kekuatan pasar digunakan untuk menunjukkan dominasi pasar oleh satu pelaku usaha.
2. KPPU bertugas mengawasi perjanjian dan kegiatan yang dilarang seperti kartel atau penyalahgunaan posisi dominan, guna mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.
10.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali ,Anti Monopoli dan Persaingan B...Jihan Nabilah
Dokumen tersebut membahas tentang anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan produsen air minum Aqua dan distributor terbukti melakukan persaingan bisnis tidak sehat terhadap produsen air minum Le Minerale dengan melarang toko-toko menjual produk pesaing dan menurunkan status distributor yang menjual produk pesaing. Dokumen ini juga menjelask
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tidak sehat, univ...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara singkat, dibahas mengenai definisi anti monopoli, teori-teori yang terkait, kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta sanksi yang diberikan bagi pelanggaran anti monopoli.
Similar to 10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, universitas mercu buana, 2018 (18)
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, perjanjian GATT yang mengatur perdagangan internasional, serta konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perundingan WTO terhadap harmonisasi peraturan perdagangan nasional.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis khususnya hukum perbankan dan asuransi. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian perbankan dan asuransi beserta prinsip-prinsip dan landasan hukum yang melandasinya. Juga dijelaskan sumber hukum perbankan dan asuransi serta hubungan antara keduanya dalam konteks kredit.
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perbankan dan asuransi serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam kedua bidang tersebut seperti prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Dokumen tersebut juga membahas sumber hukum perbankan dan asuransi di Indonesia serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian terkait.
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kalimantan dengan fokus pada empat hal: (1) konsep pengembangan wilayah Kalimantan yang menekankan keterpaduan dan konektivitas infrastruktur, (2) potensi dan profil Pulau Kalimantan dalam bidang sosial, ekonomi, pariwisata dan sumber daya alam, (3) tema pembangunan wilayah Kalimantan berdasarkan dokumen RPJMN, dan (4)
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, khususnya mengenai kasus Achmad Supardi yang dirugikan oleh situs e-commerce Lazada setelah melakukan pembelian sepeda motor secara online. Lazada dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan membatalkan transaksi yang telah dibayar dan mengganti dana konsumen dengan voucher belanja."
3. hbl,clara monalisa,hapzi ali, tugas artikel perusahaan perseroan, universi...claramonalisa09
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang PT Tjiwi Kimia Tbk yang bergerak dalam bidang industri kertas dan hasil olahannya serta upaya perusahaan dalam memenuhi hukum dan peraturan terkait lingkungan bisnisnya.
3. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perusahaan perseroan, universitas mercu buan...claramonalisa09
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Perseroan Terbatas dan tanggung jawab hukum kepada perseroan terbatas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.
2. Menguraikan contoh penerapan perseroan terbatas pada PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang bergerak di bidang industri kertas.
3. Memaparkan visi, misi, dan strategi pemasaran PT Pabrik Kertas
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
Tugas XV mendiskusikan hukum lingkungan dan implementasinya. Dokumen ini menjelaskan pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan, konsep tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
HBL,Clara Monalisa,Hapzi Ali,Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent, Universitas Me
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas kasus Achmad Supardi yang merasa dirugikan setelah melakukan pembelian sejumlah sepeda motor secara online di situs Lazada. Lazada kemudian membatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti uang pembelian Achmad dengan voucher belanja. Kasus ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 9, 10, dan 16 tentang penawaran yang menyesatkan, informasi produk yang tidak benar, serta pembatalan
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
Pertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdf
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat, universitas mercu buana, 2018
1. Tugas X Anti Monopoli dan Persainagn Bisnis Tidak sehat
Tugas X (Materi ke 10 ) Anti Monopoli dan Persainagn Bisnis Tidak sehat sebagai salah satu
tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Lingkungan.
DISUSUN OLEH :
NAMA : Clara Monalisa
JURUSAN : Akuntansi
NIM : 43217010157
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Jalan Meruya Selatan No. 1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11650, Indonesia
Telp. (021) 5840 816 Fax. (021) 5840 015
2. A. Pengertian Monopoli
Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoli adalah
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu
oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha.
Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli, Persaingan usaha tidak
sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha.
Pengaturan hukum persaingan usaha atau bisnis melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( LN 1999 No. 33, TLN No.
3817 ) diberlakukan secara efektif pada tanggal 5 Maret 2000 merubah kegiatan bisnis dari
praktik monopoli yang terselubung, diam-diam dan terbuka masa orde baru menuju praktik
bisnis yang sehat.
B. Asas dan Tujuan
Pasal 2
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum.
Pasal 3
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat
sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,
pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh
pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dalam UU No.5/1999,kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24.
Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan,seperti halnya perjanjian. Namun
demikian, dari kata “kegiatan” dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini
adalah aktivitas,tindakan secara sepihak. Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut
yaitu :
a. Monopoli
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
3. - barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan
atau jasa yang sama; atau
- satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
b. Monopsoni
(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas
barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi
pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.
c. Penguasaan Pasar
- Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama
pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat berupa: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau mematikan usaha
pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya
lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
d. Persekongkolan
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan
usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau
jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah,
kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
e. Posisi Dominan
Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak
mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang
dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan,
penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa
tertentu.
f. Jabatan Rangkap
4. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang
menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang
bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
g. Pemilikan Saham
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha
dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan
usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa
perusahaan yang sama.
h. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang
berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat
tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia
yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian,
penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang
menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli.
Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti
Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU
Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai
pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.
5. Implementasi
Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat Penyalahgunaan Posisi Dominan Kasus
Temasek Holdings Pte. Ltd.
Sebuah perusahaan Holding Company berasal dari Singapura yaitu Temasek Holdings Pte. Ltd.
yang mengelola dana investasi sebesar US$ 108 Miliar atau sekitar Seribu triliun rupiah diduga
melakukan struktur kepemilikan silang atas saham dua perusahaan jasa seluler Indonesia yaitu
Telkomsel dan Indosat. Dugaan tersebut telah berlangsung mulai dari tahun 2002 dan baru
diangkat ke sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2006. Adapun
pihak-pihak yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran tersebut adalah :
1. Temasek Holdings Pte. Ltd.
2. Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.
3. STT Communications Ltd.
4. Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd.
5. Asia Mobile Holdings Pte. Ltd.
6. Indonesia Communications Limited.
7. Indonesia Communications Pte. Ltd.
8. Singapore Telecommunications Ltd.
9. Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd.
10. PT. Telekomunikasi Selular.
Kasus ini berkaitan dengan Telkomsel yang menyalahgunakan posisi dominannya untuk
membatasi pasar dan pengembangan teknologi sehingga melanggar pasal 25 ayat (1) huruf b
UU No 5 Tahun 1999.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) Tim Pemeriksa pada pokoknya
menyatakan telah terjadi hambatan interkoneksi yang dilakukan oleh Telkomsel sesuai dengan
bukti:
A. Tuduhan Pertama : Kepemilikan Silang dan Saham Mayoritas
Bukti tuduhan terhadap Temasek dimuat dalam point ke 46 pada bagian dugaan pelanggaran
dalam Putusan KPPU. Berdasarkan fakta yang diperoleh, Temasek melalui anak
perusahaannya memiliki 35% saham dengan hak suara di Telkomsel, hak untuk
menominasikan direksi dan komisaris, dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan
perusahaan terutamadalam hal persetujuan anggaran melalui Capex Committee dan
kemampuan untukmemveto putusan RUPS (negative control) dalam hal perubahan Anggaran
Dasar, buy back saham perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan,pembubaran
dan likuidasi perusahaan.
B. Tuduhan Kedua : Kepemimpinan Harga (Price leadership) oleh Telkomsel Sehingga
Menyebabkan Pemasangan Tarif yang Tinggi. KPPU berpendapat bahwa kepemilikan silang
Temasek terhadap Indosat dan Telkomsel telah berpengaruh negatif terhadap kondisi
persaingan di pasar relevan. Sehubungan dengan hal ini, KPPU mengklaim sejumlah hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Klaim bahwa pasar relevan itu terkonsentrasi tinggi dan terus bertambah dalam beberapa
waktu terakhir.
2. Variasi dari klaim mengenai kinerja keuangan Telkomsel yang baik.
3. Klaim bahwa kinerja Indosat tidak baik sejak akuisis saham oleh ICL/ICPL.
4. Klaim yang menyatakan bahwa Telkomsel telah menyebabkan buruknya kinerja Indosat.
5. Klaim bahwa pasar dikarakteristikan dengan dilakukannya price leadership oleh Telkomsel.
6. Klaim bahwa tarif Telkomsel itu berlebihan.
6. 7. Klaim bahwa ketiadaan dugaan “kepemilikan silang”, maka situasi persaingan didalam pasar
akan lebih baik.
C. Tuduhan Ketiga : Penyalahgunaan Posisi Dominan.
Bila dikaitkan dengan industri seluler Indonesia, Telkomsel merupakan first mover dalam
industri ini, karena merupakan pemain yang paling lama, memiliki posisi dominan, dan
pembangunan infrastruktur yang paling luas. Hal ini diperjelas dengan data perbandingan
jumlah BTS seluler, dimana Telkomsel memiliki BTS yang paling tinggi, jauh diatas
pesaingnya. Adanya jangka waktu lama upaya new entrant tersebut akan membuat first mover
memiliki posisi dominan dengan market power yang mudah digunakan untuk mengakumulasi
monopolis profit. Telkomsel juga dianggap memperlambat pembangunan BTS milik Indosat.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cross-ownership yang terjadi pada industri jasa
seluler semakin menjauhkan industri tersebut sehat dan kompetitif karena melemahkan
persaingan Indosat sebagai closest rival terhadap Telkomsel sebagai dominan player.
Sebelum menganalisa pemenuhan unsur pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis Komisi terlebih
dahulu
mengurai pendekatan analisa terhadap pasal 25 yaitu menurut Majelis Komisi analisa terhadap
pasal 25 dapat dilakukan secara per se rule maupun rule of reason. Penggunaan pendekatan
per se rule adalah pendekatan minimalist karena dari segi rumusannya pasal 25 tidak tercantum
salah satu dari dua kalimat yaitu "dapat menimbulkan praktik monopoli‟ dan "persaingan usaha
tidak sehat‟.
Penggunaan pendekatan rule of reason adalah pendekatan maximalist. Perspektif ini
mendasarkan pada asumsi bahwa kebijakan pelaku usaha seperti tercantum dalam ayat (1)
huruf a, b, atau c belum
tentu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Untuk itu perlu dibuktikan
bahwa kebijakan pelaku usaha dimaksud menimbulkan atau berpontensi menimbulkan dampak
negatif. Dalam perkara ini, Majelis Komisi menggunakan perspektif maximalist yaitu rule of
reason.
Dari beberapa asumsi diatas, selanjutnya KPPU berdasarkan Putusan Perkara Nomor
07/KPPU-L/2007 mengeluarkan putusan sebagai berikut :
Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore
Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company
Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia
Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom
Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5
Tahun 1999;
- Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999;
- Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1)
huruf b UU No 5 Tahun 1999;
Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies
Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia
Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte.
Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk
7. menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat,
Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT.
Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies
Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia
Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte.
Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk
memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara
dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas
yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham
secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan.
Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum no.4 dilakukan dengan
syarat sebagai berikut:
a. untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas;
b. pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli lain
dalam bentuk apa pun.
Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT
Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, bAsia Mobile Holdings Pte.
Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore
Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar
denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen
Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha)
Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan tarif
tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurangkurangnya sebesar 15% (lima belas
persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini.
Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
8. Daftar Pustaka :
Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli :
https://kincow.wordpress.com/2014/04/03/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat-
curang/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Asas dan Tujuan Pasal 2
dan Pasal 3.
Tujuan pembentukan undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.
Dalam UU No.5/1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal
24 : https://pandubudimulya.wordpress.com/2015/06/11/anti-monopoli-dan-persaingan-
usaha-tidak-sehat/
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
:https://pandubudimulya.wordpress.com/2015/06/11/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-
tidak-sehat/
Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha :
https://pandubudimulya.wordpress.com/2015/06/11/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-
tidak-sehat/
Penyalahgunaan Posisi Dominan Kasus Temasek Holdings Pte. Ltd :
http://idilvictor.blogspot.co.id/2008/11/persaingan-usaha.html
Sebelum menganalisa pemenuhan unsur pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis Komisi terlebih
dahulu
mengurai pendekatan analisa terhadap pasal 25 yaitu menurut Majelis Komisi analisa
terhadap
pasal 25 dapat dilakukan secara per se rule maupun rule of reason :
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2888/4/T2_322010007_BAB%20III.pdf