Tugas XV mendiskusikan hukum lingkungan dan implementasinya. Dokumen ini menjelaskan pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan, konsep tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

1. Tugas XV Hukum Lingkungan
Tugas XV (Materi ke 15 ) Materi Hukum Lingkungan dan implementasinya sebagai salah
satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Lingkungan.
DISUSUN OLEH :
NAMA : Clara Monalisa
JURUSAN : Akuntansi
NIM : 43217010157
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Jalan Meruya Selatan No. 1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11650, Indonesia
Telp. (021) 5840 816 Fax. (021) 5840 015

2. A. Penjeleasan Hukum Lingkungan
Menurut penjelasan UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam
pengertian yang sama. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH adalah:
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan
prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
mahluk hidup lain.
Menurut para ahli :
P.Gatot Soemartono: Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang
tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang
pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang
berwenang.
Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi,
termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat
manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup
lainnya.
Menurut Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.,M.L Aspek-aspek Hukum Lingkungan
Sebagai Berikut :
- Hukum Tata Lingkungan yaitu mengatur penataan lingkungan guna mencapai
keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup (fisik, sosial budaya).
Bidang garapan HTL meliputi tata guna tanah dan cara peran serta masyarakat, tata
cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, perlindungan lingkungan,
ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan
lingkungan hidup.
Dengan penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan
lingkungan sosial budaya, maka jangkauan HTL lebih luas dari hukum tata ruang, atau
‘recht van de ruimtelijk ordening’ yang definisnya menurut van Driel dan van Vliet
adalah: hukum yang mengatur penataan dari ruang (ruimte) yang dari sudut sosial,
ekonomi dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi
pengembangan hidup masyarakat di wilayah tersebut atau hukum yang mengatur
penataan kegunaan (bestemming) dan penggunaan (gubruik) dari tanah.
- Hukum Perlindungan Lingkungan merupakan kumpulan dari perundang-udangan di
bidang lingkungan hidup yg dalam wujud strukturalnya meliputi perlindungan hayati,
non hayati, buatan, termasuk cagar budaya, seperti pada UU No 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi SDA & Ekosistemnya, UU No 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
- Hukum Kesehatan Lingkungan yaitu berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang
kesehatan lingkungan & wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah,
dan udara, seperti pada Peraturan Perundang-undangan No 35 Tahun 19991 Tentang
Sungai.
- Hukum Pencemaran Lingkungan merupakan hukum yg memiliki pengaturan tentang
pencegahan dan penanggulangan pencemaran, meliputi pencemaran air, udara, dan

3. tanah, seperti pada Peraturan Perundang-undangan No. 12 tahun 1995 Tentang
Pengelolaan Limbah B3.
- Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional merupakan instrumen yuridis dalam
pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yg sifatnya melintas batas
negara.
- Hukum sengketa Lingkungan merupakan hukum yg mengatur prosedur pelaksanaan
hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan. Dalam Pasal 30 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) disebutkan:
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau
diluar pengadilan berdasarkan pilihan ' sukarela para pihak yang bersengketa;
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini;
(3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan; gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
B. Dasar Hukum Dalam Mengeolola Lingkungan
1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu orang seorang,
kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai hak,
menurut pasal 5 ayat (2) UULH “setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan
mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”.
2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan kewajiban setiap orang
untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mencakup tahap
perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya dari hak
berperan serta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara, khususnya
tentang izin lingkungan.
C. Tanggung Gugat Lingkungan dan Beban Pembuktian
Tanggung gugat lingkungan mengandung arti bahwa seseorang atau badan hukum perdata
wajib bertangung gugat untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu akibat
perbuatan dan kerugian yang mereka lakukan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama. Untuk itu dalam konsep tanggung gugat lingkungan selalu dikaitkan dengan
beban pembuktian.
Tanggung gugat digunakana oleh pakar hukum perdata dalam menerjemahkan liability untuk
membedakannya dari pengertian responsibility yang lebih dikenal dalam hukum pidana dengan
istilah “tanggung jawab”.

4. Ada beberapa jenis konsep tanggung gugat yang dikenal dalam hukum perdata, baik dalam
sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system) maupun Sistem Anglo Saxon (commonlaw
system). Berikut ini beberapa jenis konsep tanggung gugat yang dimaksud.
1. Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan (Liability based on Fault / Schuld
Aansprakelijkheid Tort Liability )
Dalam hukum perdata konsep ini tertuang dalam 1365 KUHPerdata tentang perbuatan
melawan hukum, ketentuan ini kemudian diadopsi dalam Pasal 87 (1) UU PPLH 2009. Dalam
konsep ini Tanggung gugat yang didasarkan atas kesalahan (act or omission) yang
menyebabkan terjadinya risiko bagi pihak lain, beban pembuktian ada pada penggugat.
Kelemahan dalam konsep ini adalah sulitnya membuktikan unsur perbuatan melawan hukum
tersebut, terutama kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang
ditimbulkan, apalagi beban pembuktian ada pada pihak korban/penggugat. Oleh karena itu,
gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan
lingkungan yg diatur dalam Pasal 87 (1) UU PPLH 2009 jo. 1365 KUHPerdata cenderung
gagal di pengadilan.
2. Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan dengan Beban Pembuktian Terbalik (Liability
based on Burden-Shifting Doctrine)
Konsep tanggung gugat ini termasuk tanggung gugat yang dipertajam, yaitu dengan
membalikkan kewajiban beban pembuktian. Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan
tergugat, tetapi sebaliknya tergugat yang harus membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk
berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan.
Konsep ini tertuang dalam Pasal 1367 KUHPerdata ayat (2) jo. Ayat (5) tentang tanggung
gugat orang tua dan wali, dan Pasal 1368 KUHPerdata tentang tanggung gugat pemilik
binatang. Konsep ini tidak diatur dalam UU PPLH 2009.
3. Tanggung Gugat Mutlak (Strict Liability)
Strict Liability mengandung makna bahwa tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya
perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Namun demikian tidak semua kegiatan
dapat diterapkan dengan asas ini, melainkan diperuntukkan bagi kasus-kasus tertentu yang
besar dan membahayakan lingkungan.
Pengaturan Strict Liability dalam undang-undang lingkungan sudah ada seja UULH 1982
(Pasal 21) , Pasal 35 UUPLH 1997, dan terakhir pada Pasal 88 UUPPLH 2009 yang
menentukan :
“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,
menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius
terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan”
4. Tanggung Gugat Bersama

5. Konsep ini diterapkan dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum dan
penggugat tidak dapat secara spesifik menunjuk pelaku pencemaran dari sekian banyak
perusahaan yang potensial menjadi penyebab pencemaran-pencemaran lingkungan. Dalam
UUPPLH 2009 tidak ditemukan pengaturan tanggung gugat bersama, namun ada dalam Pasal
30 (1) UU No. 10/1997 tentang Ketanaganukrilan.
5. Tanggung Gugat Beradasarkan Andilnya dalam Pencemaran
Pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti
Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011)
sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup (Permen KLH 7/2014).
Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi setiap orang
yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola
limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Dalam Pasal 84 UUPPLH mengatur:
1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di
luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para
pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian
sengketadi luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau
para pihak yang bersengketa.
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat
sukarela dan lebih menenkankan penyelesaian diluar pengadilan, artinya para pihak yang
bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup apakah melalui
pengadilan atau di luar pengadilan dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat
dilakukan jika proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (mediasi) telah dilakukan dan
tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan.
Adapun tujuan dari Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan
untuk mencapai kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 85 UUPPLH, yaitu berupa:
1. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau
perusaka; dan/atau
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup
Upaya yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta
bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan, misalnya dapat
menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter (baik arbiter adhoc atau melalui lembaga
penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesai).

6. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui
tiga jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum, maupun gugatan tata
usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemilihan tiga jalur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ditentukan
berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa
lingkungan tersebut. Gugatan perdata diajukan di pengadilan umum, jika perbuatan melanggar
hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada
orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup atau perbuatan melanggar hukum tidak
bersifat kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak termasuk pada ketentuan
Bab XV tentang Ketentuan Pidana UUPPLH.
Sementara untuk penyelesaian sengketa melalui tuntutan pidana di pengadilan umum terjadi
jika segi perbuatan masuk dalam kategori tindakan kejahatan sebagaimana termuat dalam Bab
XV tentang Ketentuan Pidana UUPPLH.
Sedangkan untuk gugatan tata usaha sifanya terkait dengan masalah administratif mengenai
keputusan dibidang lingkungan yang dikeluarkan pejabat. Gugatan tata usaha negara dapat
diajukan apabila:
1. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha
dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
2. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan
yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau;
3. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang
tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
D. Ganti Rugi, Tindakan Tertentu & Uang Paksa
Menurut Pasal 87 (1) UUPPLH 2009 ada dua jenis ganti rugi, yaitu (1) ganti rugi kepada orang
yang menderita akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan (2) ganti rugi kepada
lingkungan hidup itu sendiri. Selain kewajiban membayar ganti rugi, dapat pula dikenakan
tindakan hukum tertentu untuk :
- memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan
baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.
E. Penegakan Hukum Lingkungan
Sebagaimana telah di uraikan di atas, bahwa tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup adalah:
a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.
b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

7. c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak
asasi manusia.
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
Dalam hubungan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan
kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :
1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha
Negara.
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.
Pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 4 tahun 1982, dan menerbitkan Undang-undang
Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku pada tanggal 19
September 1997.

8. Implementasi Hukum Lingkungan :
Studi Kasus Sengketa Antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan Petani Desa
Kemiri Kecamatan Kebak kramat Kabupaten Karanganyar
Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan berkelanjutan atau sustainable
development, yaitu pembangunan yang dilakukan dengan berwawasan lingkungan. Dalam
pembangunan berkelanjutan, harus dipenuhi syarat - syarat yaitu, pertama, adanya kelestarian
lingkungan dan kedua, dipenuhinya hak masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat.
Kasus serupa terjadi antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry yang berada di wilayah
Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar dengan petani setempat.
Perusahaan tersebut memproduksi berbagai zat kimia dan dibangun di sekitar pemukiman
penduduk. Kegiatan produksi dan pembuangan limbahnya dilakukan di sekitar pemukiman
penduduk. Oleh karena itu masyarakat merasa bahwa proses produksi tersebut telah
mengakibatkan terganggunya hak akan lingkungan hidup yang baik.
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPLH) diatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian
melalui pengadilan dimaksudkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan
dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas sengketa lingkungan hidup yang
terjadi. Pengaturan lebih lanjut mengenai gugatan perdata terdapat dalam Pasal 34 hingga Pasal
39 UUPL.
Penyelesaian sengketa hukum lingkungan, menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UUPPLH, dapat
dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela
para pihak yang bersengketa (pasal 84 ayat 1).
Melalui pengadilan, dapat dilakukan dengan jalur administratif, perdata maupun pidana.
Sedangkan di luar pengadilan, dapat dilakukan dengan negosiasi, mediasi,
konsiliasi maupun arbitrase.
PT. Indo Acidatama Chemi adalah salah satu perusahaan yang terletak di wilayah kabupaten
Karanganyar yang bergerak di bidang produksi bahan-bahan kimia, yaitu: alkohol, methanol
dan acid etanol. Perusahaan ini berdiri tahun 1988, diatas lahan kurang lebih 15 Ha, memiliki
sekitar 400 karyawan. Perusahaan ini merupakan yang terbesar di Indonesia untuk perusahaan
sejenis. Bahan baku tetes (limbah industri gula/tebu) yang diperoleh dari beberapa kota di
sekitarnya, bahkan hingga ke Sumatera. Dengan proses permentase bahan tetes tersebut
diproses menjadi bahan kimia jadi yaitu: alkohol, methanol dan acid etanol. Produksinya
dipasarkan dan/atau digunakan untuk mencukupi pasar dalam negeri dan selebihnya dieksport
ke negara Jepang, Singapore dan beberapa negara lainnya. Diperkirakan dalam produksi yang
optimal limbah cairnya bisa mencapai 10.000 M
Kasus serupa terjadi antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry yang berada di wilayah
Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar dengan petani setempat.
Perusahaan tersebut memproduksi berbagai zat kimia dan dibangun di sekitar pemukiman
penduduk. Kegiatan produksi dan pembuangan limbahnya dilakukan di sekitar pemukiman

9. penduduk. Oleh karena itu masyarakat merasa bahwa proses produksi tersebut telah
mengakibatkan terganggunya hak akan lingkungan hidup yang baik.
Dugaan adanya pencemaran tersebut oleh sebagian masyarakat di sekitar perushaan dibuktikan
dengan misalnya:
(1) keruhnya (warna coklat pekat) air sungai Sroyo;
(2) timbulnya gejala gatal-gatal yang dirasakan oleh sebagian masyarakat yang menggunakan
sungai sebagai tempat kebutuhan mereka sehari-hari, misalnya
pencari pasir dan peternak;
(3) perubahan warna air pada sumur milik penduduk disekitar perusahaan;
(4) terjadinya penurunan permukaan air sumur penduduk di sekitar pabrik terutama waktu
musim kemarau;
(5) timbulnya bau busuk (odor) yang menyengat;
(6) meningkatnya korosifitas/pengeroposan;
(7) penurunan secara dratis hasil produksi pertanian dari petani yang lahannya dialiri limbah
cair dari perusahaan.
Beberapa bentuk kerugian yang dirasakan petani adalah :
1)Tanaman padi berwarna kemerah-merahan.
2) Hasil produksi padi merosot, diakibatkan isi biji padi tidak bisa penuh(hampa, kopong).
Kerugian-kerugian yang dirasakan petani tersebut, diduga diakibatkan oleh:
- Pencemaran udara (limbah gas) dari pabrik yang berada di selatan sawah
petani, sehingga arah angin yang cenderung ke utara menyebabkan tanaman padi yang di tanam
petani terkena dampaknya.
-Pencemaran tanah, sehingga kualitas tanah pertanian menjadi menurun.
Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Diterapkan Oleh PT. Indo Acidatama
Chemical Industry dengan Petani Desa Kemiri Lahan pertanian yang berada di depan pabrik
PT. Indo Acidatama Chemical Industry seperti telah disebut di muka, seluas 38 patok. Lahan
tersebut terdiri dari lahan milik pribadi dan lahan milik kas Desa Kemiriyang merupakan gaji
dari Perangkat Desa Kemiri.
Sengketa antara PT. IACI dengan warga petani Desa Kemiri terjadi pada awal tahun 2005.
Dalam kasus sengketa dengan PT. IACI, salah seorang petani, Mariyo, atas persetujuan petani
yang lain, bertindak sebagai koordinator petani dalam rangka penyelesaian sengketa
lingkungan hidup dengan PT. IACI.
Atas kesepakatan para petani, selanjutnya ditunjuk seorang pendamping
yang diharapkan dapat menjembatani perundingan dengan pihak perusahaan. Pendamping
yang ditunjuk yaitu Bagus Sela, Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar yang berdomisili di Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat. Maksud
dari penunjukan pendamping ini, menurut petani adalah supaya proses perundingan dapat
berlangsung dengan cepat serta tidak bertele-tele, sehingga petani juga tidak mau melibatkan
banyak pihak. Hal ini diakui petani dikarenakan sebagian besar petani adalah orang-orang yang
buta hukum, sehingga orang yang
mereka tunjuk sebagai pendamping pun diambil dari orang yang telah mereka kenal
sebelumnya.Sedangkan dari perusahaan di wakili oleh Budi Muljono selaku Direktur Utama
PT. IACI.Berdasarkan ciri-ciri dari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan,
maka penyelesaian sengketa yang terjadi antara warga petani Desa Kemiri dengan PT. IACI
termasuk dalam bentuk mediasi. Hal ini

10. diketahui dari :
a. Diangkatnya pihak ketiga yang netral, yaitu Bagus Sela, sebagai mediator,
b. Penunjukan mediator dilakukan oleh petani dan disetujui oleh seluruh petani,
c. Mediator tidak mempunyai hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan petani
maupun PT. IACI,
d. Memiliki ketrampilan melakukan perundingan dan menjadi penengah,
e. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya,
f.Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Namun, dalam
pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup memang banyak faktor dominan yang
mempengaruhi, yaitu :
 Faktor hukum sendiri,
 Faktor Penegak Hukum,
 Faktor fasilitas dan biaya,
 Faktor masyarakat.
 Faktor- faktor ini juga mempengaruhi dalam kasus sengketa PT. IACI dengan warga
petani Desa Kemiri. Hal ini terlihat dari, petani yang merupakan perangkat Desa
Kemiri, “diarahkan” oleh Camat Kebakkramat, untuk tidak melanjutkan aksi mereka
dengan janji kelak akan dapat kompensasi tersendiri. Sehingga, pada tahap selanjutnya
petani yang juga perangkat Desa tersebut akhirnya keluar dari anggota petani yang
menuntut diselesaikannya sengketa dengan PT. IACI.
Keluhan petani Desa Kemiri terhadap keberadaan PT. IACI yang telah
menimbulkan kerugian, sering ditanggapi “dingin”oleh pihak perusahaan. Hal ini
disebabkan, menurut uji laboratorium yang mereka lakukan menunjukkan bahwa limbah
industri yang mereka hasilkan tidak membahayakan lingkungan hidup.
Dengan adanya hasil laboratorium yang menyatakan keadaan unsur tanah dan kualitas udara
masih di ambang batas normal, membuat PT. IACI tidak mau dijadikan “kambing hitam”
sebagai poluter bagi pencemaran yang terjadi,
meskipun dampaknya betul-betul dirasakan oleh petani. Sehingga, dalam perundingan yang
memakan waktu hampir 1 tahun, pada akhir 2005 dicapai kesepakatan, yaitu :
- PT. IACI memberikan Bantuan Koperasi Tani sebesar Rp. 150 juta. Istilah yang dipakai
disini bukanlah ganti kerugian, karena PT. IACI merasa bahwa mereka tidak
melakukan pencemaran lingkungan hidup. Uang ini oleh petani, selanjutnya dibagi rata
diluar petani perangkat Desa Kemiri, dengan dalih bahwa petani perangkat Desa Kemiri
akan memperoleh uang langsung dari PT. IACI. Namun, setelah petani perangkat Desa
Kemiri mengkonfirmasikan kepada PT. IACI, oleh perusahaan dikatakan bahwa uang
sudah diserahkan semua kepada petani.
Kesimpangsiuran ini terjadi karena, dalam pencairan bantuan, hanya koordinator petani
dan mediator saja yang diundang ke PT. IACI, sedangkan petani perangkat Desa Kemiri
tidak diundang. Akhirnya, petani perangkat Desa Kemiri hanya bisa “gigit jari” karena
uang Rp. 150 juta terlanjur dibagi, dan petani juga menganggap bahwa petani perangkat
Desa Kemiri sudah keluar dari keanggotaan mereka.
- PT. IACI mencarikan bibit padi yang bisa tumbuh dengan baik bila ditanam di sekitar
pabrik. Sawah yang digunakan untuk menanam bibit percobaan adalah sawah milik
perangkat Desa Kemiri. Sedangkan jumlah bibit yang diujicobakan adalah 15 jenis,
yang khusus didatangkan dari UGM Yogyakarta. Bibit yang kemudian dapat bertahan
tumbuh dengan baik adalah jenis “Code” dan “Mikongga”. Sawah milik petani

11. perangkat desa tersebut selanjutnya digunakan percobaan selama 6 kali musim tanam,
berawal sejak awal 2006 dan berakhir sampai akhir 2007. Selama proses percobaan
berlangsung, segala biaya produksi, mulai bibit, biaya pemeliharaan dan pupuk
ditanggung oleh pabrik, serta panen ditampung oleh pabrik. Namun, setelah panen,
semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pabrik harus dikembalikan oleh petani
perangkat Desa Kemiri. Hanya saja kalau terjadi gagal panen maka seluruh biaya
ditanggung pabrik sesuai dengan harga setempat.
Sehingga PT. IACI hanya meminjami modal kepada petani perangkat Desa Kemiri.
Petani yang sudah memperoleh uang Rp 150 juta, tidak mendapatkan bibit secara gratis,
jadi harus membelinya sendiri.

12. Daftar Pustaka
Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Heribertus Supadmo. 2004. Laporan Evaluasi Pengaruh Limbah Pabrik Alk ohol PT. Indo
Acidatama Pada Lahan Sawah Sekitar Pabrik. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa
Tengah.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Tiap perbuatan melawan hukum yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Pasal 88 UU 32/2009 menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya,
dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas
kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.
“Menurut penjelasan UULH, istilah ‘lingkungan hidup’ dan ‘lingkungan’ dipakai dalam
pengertian yang sama.” diperoleh dari : http://pusathukum.blogspot.com/2015/09/Materi-
Kuliah-Hukum-Lingkungan.html.
“Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup” diperoleh dari :
https://media.neliti.com/media/publications/85166-ID-penegakan-hukum-lingkungan-
menurut-uuplh.pdf
“Pengertian Menurut para Ahli dan Aspek Hukum Lingkungan” diperoleh dari :
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4060/HUKUM%20LINGKUNGAN.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
“Dasar Hukum Dalam Mengeolola Lingkungan” diperoleh dari
http://pusathukum.blogspot.com/2015/09/Materi-Kuliah-Hukum-Lingkungan.html.
“Ganti Rugi, Tindakan Tertentu, dan Uang Paksa” diperoleh dari :
http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan-keperdataan_17.html
“Penegakan Hukum Lingkungan” Diperoleh dari :
https://profsyamsularifin.wordpress.com/2011/12/26/perundang-undangan-perlindungan-dan-
pengelolaan-lingkungan-hidup/
“Kasus Sengketa Antara Pt. Indo Acidatama Chemical Industry dengan Petani Desa Kemiri”
diperoleh dari
https://eprints.uns.ac.id/759/1/Identifikasi_Penyebab_Dan_Pola_Penyelesaian_Sengketa_Lin
gkungan_Di_Wilayah_Kabupaten_Karanganyar.pdf

13. “Studi Kasus Pt. Acidatama Chemical Industry Karanganyar” diperoleh dari
https://www.scribd.com/document/348465319/Studi-Kasus-PT-Indo-Acidatama-Chemical-
Industry-Karanganyar