AN NISA RIZKI YULIANTI UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu) HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN

1. AN NISA RIZKI YULIANTI (MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA)
43218010031
PROF.DR.IR HAPZI ALI,MM,CMA (DOSEN PENGAMPU)
AKUNTANSI S1
PERLINDUNGAN KONSUMEN & TANGGUNG JAWAB HUKUM
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan
terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapat perlindungan
hukum. Undang Undang Perlindungan konsumen mengatur tentang hak – hak dan kewajiban
konssumen dan produsen.
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha, produsen dan
pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang dalam pasal 6
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :
Hak Pelaku Usaha
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai
tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak
diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha
memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku
usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat.

2. Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh UUPK.
Sebagai berikut :
Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, kenyamanan,keamanan baik
bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu
produk dengan mutu produk itu sendiri.
Mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak konsumen di Indonesia
sebagaimana tertulis pada bab III, pasal 4 diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen,
kewajiban konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip tanggung jawab
Ganti rugi bukan hanya yang Nampak nyata tapi ganti rugi yang diharapkan Prinsip
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

3. Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh yang
mendalilkan kesalahan tergugat,
Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan hokum); Unsur-unsurnya :
1.adanya perbuatan
2.Adanya unsure kesalahan
3.adanya kerugian yang diderita
4.adanya hub kausalitas antara kesalahan dan kerugian
1. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi
beban pembuktian ada pada si tergugat.
1. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian
biasanya secara common sense dapat dibenarkan contoh pada hokum pengangkutan pada
bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen sendiri.
1. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
Biasanya prinsip ini diterapkan karena (1), Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk
membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, (2)
diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas
kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga
produknya, (3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.
 Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan
produknya yang merugikan konsumen/ product liability
 Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1) melanggar jaminan, missal khasiat
tidak sesuai janji, (2) Ada unsure kelalaian (negligence), lalai memenuhi standar pembuatan
obat yang baik, (3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability).
1. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang maka konsumen hanya dibatasi ganti
kerugian nya sebesar sepeluh kali harga.
Dapat diketahui di jawaban sebelumnya bahwa dalam UUPK telah disebutkan secara jelas hak – hak
konsumen, namun pada realita yang ada banyak konsumen yang belum mengetahui akan hak – hak
ini. Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen? Agar UUPK berjalan dengan
maksimal, tentunya harus disosialisasikan secara baik ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya
peran pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam proses ini sekaligus dalam implementasi
penegakan UUPK ini. Tidak hanya pemerintah, melainkan msyarakat dan pelaku usaha sebagai
bagian dari pelaku yang terlibat dalam UUPK juga mempunyai tanggung jawab serta peran sesuai
dengan porsinya masing-masing. (Subekti,2015)
Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut:
 Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault).
 Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability).
 Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability).
 Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).
 Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability).

4. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan
adalah:
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan
Pasal 33.
 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Usaha Tidak Sehat.
 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan
pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.
 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang
Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Dari uraian diatas kami akan menjelaskan alasan kenapa begitu pentingnya hukum perlindungan
konsumen ini, seperti dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan
perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban.
Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai
konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya,
ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk
memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari
bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. (Arika,2014)
DAFTAR PUSTAKA
1. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa
2. Arus Akbar Silondae, SH., LL.M., dan Wirawan B. Ilyas, SE., SH., Msi., MH. " Pokok-Pokok Hukum
Bisnis", Salemba Empat Publisher, 2011.
3. Richard Burton S, SH, "Aspek Hukum dalam Bisnis", Reneka Cipta, Jakarta, 2007.
4. R. Goenawan Oetomo, SH., MBA., "Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum Perburuhan di
Indonesia", Grhadhika Press Publisher, Jakarta, 2004.
5. Supriadi, SH., M.Hum, "Hukum Lingkungandi Indonesia" Sinar Grafika, 2013.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

5. Abdul Rachmad Budiono, 1995. HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA. Yang menerbitkan PT Raja
Grafindo Persada: Jakarta.
http://arikathemousleemah.blogspot.com/2014/04/makalah-perlindungan-konsumen.html