1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
06
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Tindak Pidana Pencucian Uang Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan
2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Menjelaskan definisi tindak pidana pencucian uang dan implementasi tindak pidana pencucian
uang terhadap perusahaan yang diamati.
3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
A. Pengertian Pencucian Uang
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU no 25 th 2003 pencucian uang adalah perbuatan
menempatkan, mentransfer, membayar, menghibahkan, dan membawa keluar negeri atas
harta yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah
menjadi harta kekayaan yang sah.
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU no 8 tahun 2010 Pencucian Uang adalah segala perbuatan
yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.
B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering)
Apabila seseorang memperoleh sebuah keuntungan materiil berupa uang yang dihasilkan
dari sebuah perbuatan kriminal atau tindakan lain yang tidak legal, seperti mendapatkan
uang dari hasil gratifikasi, uang dari hasil korupsi, uang dari hasil penjualan narkotika dan
obat-obatan terlarang, uang dari hasil penyeleundupan barang antar negara dan lain
sebagainya yang tentunya hasil dari setiap tindak kejahatan tersebut bernilai sangat besar.
Dengan besarnya uang hasil kejahatan itu, apabila uang tersebut langsung digunakan secara
nyata pasti hal ini akan menimbulkan kecurigaan karena akan menimbulkan
ketidakwajaran dalam penggunaannya atau pembelanjaannya. Oleh karena itu, agar uang
dari hasil kejahatan itu bisa tersamarkan dan tidak diketahui asal-usulnya, para pelaku
kejahatan ini tentu akan melakukan “pembersihan” uang ini dengan “mencucinya” dengan
menggunakan uang tersebut untuk aktivitas bisnis yang “halal”, sehingga keluaran dari
usaha yang halal ini menyebabkan seolah-olah uang hasil kejahatan tadi menjadi uang
halal.
C. Hukum pidana ekonomi adalah hukum pidana khusus.
Yang dimaksud dengan tindak pidana dibidang ekonomi adalah suatu perbuatan yang
melanggar ketentuan dalam peraturan hukum dibidang ekonomi, ketentuan mana tersebar
dalam berbagai peraturan.
Adapun menurut peraturan tindak pidana ekonomi dapat ditemukan pada pada UU darurat
no. 7 th 1955 dalam arti sempitnya. Sedangkan dalam arti luasnya, tindak pidana dibidang
ekonomi meliputi sbb;
UU no 10 th 1998 tentang perbankan.
UU no 7 th 1987 tentang hak cipta.
UU no 20 th 2001 tentang tindak pidana korupsi.
4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
UU no 25 th 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Perubahan dari pada UU no 15 th
2002.
Menurut Pasal 2 UU No 8 tahun 2010 yang dikatakan pencucian uang adalah usaha untuk
memutihkan asal usul uang dari hasil kejahatan seperti :
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. Korupsi;
b. Penyuapan;
c. Narkotika;
d. Psikotropika;
e. Penyelundupan tenaga kerja;
f. Penyelundupan migran;
g. Di bidang perbankan;
h. Di bidang pasar modal;
i. Di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. Cukai;
l. Perdagangan orang;
m. Perdagangan senjata gelap;
n. Terorisme;
o. Penculikan;
p. Pencurian;
q. Penggelapan;
r. Penipuan;
s. Pemalsuan uang;
t. Perjudian;
u. Prostitusi
Untuk menjadikan agar undang-undang ini menjadi efektif maka dibentuklah Pusat Pelaporan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi,
dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.
Adapun tugas PPATK antara lain : Mendeteksi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisi
informasi yang diparoleh PPATK berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pelapor bisa
orang-perorang, kelompok dan instansi.
Merekomendasikan pada penegak hukum.
5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Menurut pasal 26 g UU nomor 25 tahun 2003 PPATK wajib melaporkan hasil analisis pada
kepolisian dan kejaksaan.
Menurut pasal 26 h UU nomor 25 tahun 2003 PPATK wajib memberikan laporan pada Presiden
setiap, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa
keuangan setiap 6 bulan sekali.
Tahap-tahap Money Laundring :
1. Menempatkan uang dibank. (placeman)
Seseorang menyimpan uangnya dibank dari hasil kejahatannya agar aman, Sebab amat
berbahaya jika uang tersebut disimpan dirumah atau disimpan ditempat yang tidak jelas.
2. Dipindah-pindah atau dilapis-lapis. (levering).
Uang tersebut dipindah-pindah dari bank satu ke bank yang lain lalu dipisah-pisah menjadi
jumlah kecil. Seumpama seseorang dari hasil kejahatannya memperoleh uang Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar) lalu dipecah-pecah menjadi Rp 2.00.000.000,00 (dua ratus
juta) pada lima bank Yang berbeda.
3. Menyatukan uang. (integration).
Uang uang yang dipisahkan tadi dikumpulkan kembali dan jadilah uang tersebut seolah-
olah menjadi halal.
4. Problem yang dihadapi
Sebagaimana kita ketahui Hukum dibuat untuk mengatur hubungan manusia.“Hukum
adalah alat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan mesyarakat.3” terdapat perbedaan
antara tindak pidana Pencucian uang dengan tindak pidana dalam KUHP, diantaranya
dalam KUHP Hanya terdapat hukuman maximal. Sedangkan dalam UU no 25 tahun 2003
terdapat hukuman maximal dan minimal. Berdasarkan Pasal 6 UU no 25 tahun 2003 dan
Pasal 9 UU no 25 tahun 2003 . Sudah seharusnya hukum dapat mencegah dan memperbaiki
masyarakat, Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa pasal yang masih dapat
memberi peluang seseorang atau suatu kelompok untuk dapat melakukan money
laundering tanpa terjerat atau lolos begitu saja dari jangkauan UU no 25 tahun 2003 itu
sendiri. Diantaranya adalah menurut Pasal 13 ayat 1 UU no 25 tahun 2003 ; penyedia jasa
keuangan (bank) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai
berikut;
5. Transaksi keuangan mencurigakan.
Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah komulatif sebasar Rp 500.000.000,00
atau lebih atau mata uang asing yang nilainya sama atau lebih dari itu. Sementara jika ada
trasaksi keuangan yang dibawah nilai uang Rp 5.00.000.000,00 (limaratus juta rupiah)
6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Hendaknya “hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) atau lebih, yang diperoleh langsung ataupun tidak langsung dari
suatu kejahatan. Bukankah ini dapat mempersempit jangkauan hukum itu sendiri.
Seumpama apabila terjadi sebuah kasus dimana terdapat tansaksi kejahatan yang bernilai
dibawah Rp 500.000.000,00 tidak dapat dijangkau oleh hukum karena harus bernilai Rp
500.000.000,00.
Menurut Pasal 40 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi
tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1).
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke
dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:
1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini)
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana
karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Contoh kasusnya adalah Pembelian Saham Maskapai Penerbangan Nasiona Garuda Indonesia
oleh Muhammad Nazarudin, dimana pembelian saham yang dilakukannya hanya perusahaan-
perusahaan dilingkungan saja dengan tawaran lebih tinggi. Nazarudin melakukan ini untuk
menyimpan uangnya ke dalam sistem yang lebih aman dan berorientasi untuk mendapatkan
keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dikatakan sebagai money laundering.
Melirik pada UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU pasal 3, karena Nazarudin telah
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana (dalam hal ini membelanjakan berupa saham
maskapai penerbangan Garuda Indonesia) sehingga dapat terkena pidana penjara paling lama
20 tahun dan denda paling banyak Rp10 milyar.
7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 4
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak
atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena
Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Misalnya Penyamaran dana yang dilakukan oleh si X yang merupakan karyawan Bank. Dalam
kasus tersebut, X melakukan perbuatan Tindak Pidana penggelapan dana nasabahnya dengan
mengalihkan dana nasabah ke tabungannya dan seterusnya. Selanjutnya, dana tersebut
ditransfer ke beberapa tabungan adik, ibu serta suaminya. Selain itu dana tersebut dipakai
untuk membeli barang-barang seperti apartemen dan mobil.
Atas perbuatan tersebut, maka X telah menyamarkan asal-usul uang hasil penggelapan
tersebut.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 5
Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran,
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU
ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.
Melanjutkan contoh kasus dari poin 2 di atas, maka adik, ibu beserta suaminya yang menerima
transferan dari X dan menikmatinya dengan dipakai untuk membeli beberapa barang
seperti apartemen dan mobil, maka juga dapat dikenakan Pasal 5 Undang-undang ini, karena
mereka telah menerima uang yang baik diketahui atau seharusnya patut diduga bahwa
uang tersebut adalah hasil tindak pidana.
Pencucian uang (money laundering) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun
2010 Tentang Pencegah an dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:
“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai
dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Dari definisi tindak pidana pencucian uang, dibawah ini yang termasuk unsur dalam pencucian
uang adalah :
1. Pelaku
8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
2. Perbuatan ( transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (illegal) seolah-olah
menjadi harta kekayaan yang sah (illegal)
3. Hasil tindak pidana
Pencucian uang merupakan kasus yang sangat kompleks, tidak mudah untuk membuktikan
adanya suatu kejahatan kasus pencucian uang, namun para pakar telah berhasil menemukan
tahap proses pencucian uang, diantaranya adalah :
1. Tahap placement
Tahap penempatan atau placement merupakan upaya menempatkan uang dari hasil tindak
pidana kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.Dalam proses ini, terdapat
pergerakan atau perpindahan uang tunai, penggabunganantarauangtunai yang berasal dari
tindak pidana dengan uang yang diperoleh dari hasil yang sah, atau dengan cara-cara lain
seperti pembukaan deposito, pembelian saham - saham atau juga mengkonversikannya
kedalam mata uang negara lain
2. Tahap Layering
Tahap layering merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak
pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui tahap placement atau
penempatan.Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil placement ke
beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang dibuat untuk
menyamarkan dana hasil Tindak pidana tersebut.
3. Tahap Intergration
Tahap Intergration atau menggunakan harta kekayaan merupakan suatu tindakan menggunakan
harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah melewati tahap tahap placement dan layering
sehingga seolah olah merupakan harta kekayaan yang halal, sehingga tampak seperti tidak
berhubungan sama sekali dengan tindak kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut.
9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Studi Kasus Pencucian Uang M. Nazarudin
Contoh salah satu kasus money laundering yang terjadi di Indonesia baru- baru ini menimpa
mantan bendahara umum Partai Demokrat, yaitu Muhammad Nazaruddin.Muhammad
Nazaruddin merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 dari Partai Demokrat. Pada kasus Nazaruddin
didakwa telah menerima uang senilai Rp. 40,3 Milyar dari PT Duta Graha Indah (DGI) dan PT
Nindya Karya sebagai imbalan atas melancarkan proyek. Nazaruddin juga didakwa karena
menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.
Mantan Bendahara Partai Demokrat yakni M. Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka kasus
tindak pidana pencucian uang (money laundering). Penetapan tersangka ini merupakan
pengembangan penyidikan dari perkara Wisma Atlet, dimana M. Nazaruddin menjadi
terdakwa. Pemilik permai grup itu diduga membeli saham di PT Garuda menggunakan dana
yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi proyek Wisma Atlet.
Pembelian saham garuda oleh permai grup terungkap dari kesaksian Yulianis yang mengatakan
bahwa perusahaan Nazaruddin membeli saham garuda senilai Rp 300,8 miliar. Uang pembelian
saham berasal dari dana fee proyek-proyek yang diterima permai grup. Pembelian dilakukan
oleh lima anak perusahaan permai grup yakni PT Permai Raya Wisata (Rp 22,7 miliar), PT
Cakrawala Abadi (Rp 37,5 miliar), PT Exartech Technology Utama (Rp 124,1 miliar), PT
Pasific Putra Metropolitan (Rp 75 miliar), dan PT Darmakusuma (Rp 41 miliar). Total
pembelian saham garuda itu Rp 300,8 miliar yang berasal dari keuntungan proyek.
Dalam kasus ini, Nazaruddin telah melakukan pengalihan kepemilikan atas saham perusahaan
Permai Grup, melakukan pengalihan kepemilikan atas tanah dan bangunan, membelanjakan
atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan, membelanjakan untuk kendaraan
bermotor, membayarkan untuk polis asuransi, dan membayarkan untuk pembelian saham dan
obligasi sukuk. Nazaruddin juga didakwa telah menerima imbalan pelican proyek dari PT
Waskita Karya sejumlah Rp13.250.023.000, dari PT Adhi Karya sejumlah Rp3.762.000.000,
serta dari PT Pandu Persada Konsultanse jumlah Rp1.701.276.000.
Dari kasus tersebut M. Nazaruddin dapat dijerat dengan pasal 12 huruf a subsidair pasal 5 dan
pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6
UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Sidang putusan terdakwa kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin sudah ditetapkan.
Nazaruddin mendapatkan hukuman 6 tahun penjara disertai denda Rp 1 miliar subsidier satu
tahun.
Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki Widodo mengatakan Nazaruddin sudah ditetapkan secara
sah bersalah melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan pasal 3 ayat 1 huruf
a dan c Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Selain itu, dalam putusan tersebut Majelis menyatakan terdapat beberapa aset yang telah disita
Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan dikembalikan terdakwa. Pasalnya, aset tersebut diketahui
sudah dimiliki oleh mantan bendahara umum Demokrat tersebut sebelum menjabat sebagai
anggota DPR. Aset yang dikembalikan antara lain perkebunan kelapa sawit di daerah Mandau,
beberapa klaim asuransi, rumah di alam sutera, dan jam tangan hitam yang sudah pecah merek
Patek Philippe.
Usai dibacakan hasil keputusan tersebut, Nazaruddin menyatakan tidak akan mengajukan
upaya hukum. Ia yang selama persidangan menundukkan kepala dan mengaku sedang tidak
sehat mengatakan menerima keputusan yang telah ditetapkan.Meski begitu, keputusan tersebut
berbeda dengan tuntut an dari Jaksa Penuntut Umum. Awalnya, JPU menuntut hukuman pidana
selama tujuh tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun penjara. JPU KPK juga
menuntut agar harta Nazaruddin dirampas untuk negara Senilai Rp 600 miliar. Ditemui usai
persidangan pimpinan JPU KPK, Kresno Anton Wibowo mengatakan masih berpikir untuk
mengajukan upaya hukum atas putusan hakim.
Ia menambahkan Nazaruddin awalnya diminta oleh JPU untuk penyitaan Rp 300 miliar berasal
dari saham dan uang yang disita sekitar Rp 100 miliar. Namun, saat ini Kresno belum bisa
memberitahukan berapa nominal dari penyitaan saham dan uang yang ditetapkan. Jumlah te
rsebut belum termasuk aset dari properti seperti rumah dan pabrik yang nilainya diperkirakan
cukup besar.Sebelumnya, Nazaruddin didakwa telah menerima uang senilai Rp40,3 miliar dari
PT Duta Graha Indah (DGI) dan PT Nindya Karya sebagai imbalan melancarkan proyek. Dia
juga didakwa menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindak
pidana korupsi.
Awalnya, jaksa mendakwa Nazaruddin telah mentransfer uang menggunakan rekening
perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain.
Ada 42 rekening yang menjadi tempat persembunyian uang Nazaruddin, di antaranya PT
Pasific Putra Metropolitan, PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technologi Utama, PT
Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, PT Dulamayo Raya, PT Buana Ramosari Gemilang, PT
Nuratindo Bangun Perkasa, PT Anugerah Nusantara, PT Marell Mandiri, PT Panahatan, PT
City Investment, PT Alfindo Nuratama, PT Borisdo Jaya, PT Darmo Sipon, PT Putra Utara
Mandiri, Neneng Sri Wahyuni, Amin Handoko, dan Fitriaty Kuntana.
Dalam berkas dakwaan, Nazaruddin disebut telah mengalihkan kepemilikan atas saham
perusahaan Permai Grup, mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan, membelanjakan
atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan, membelanjakan untuk kendaraan
bermotor, membayarkan polis asuransi, dan membayarkan pembelian saham dan obligasi
sukuk.
Nazaruddin juga didakwa menerima imbalan pelicin proyek dari PT Waskita Karya sejumlah
Rp13.250.023.000, dari PT Adhi Karya sejumlah Rp3.762.000.000, serta dari PT Pandu
Persada Konsultan sejumlah Rp1.701.276.000.
11. ‘18
11 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang.
“Tahapan Proses Money Laundry” diperoleh dari :
https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-sejarah-
dan-cara-penanggulangannya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-internasional/
“Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang” diperoleh dari :
https://bplawyers.co.id/2017/03/06/3-jenis-tindak-pidana-pencucian-uang-yang-harus-anda-
ketahui/
“Analisis Kasus Pencucian Uang” diperoleh dari :
http://nutritionmk.blogspot.co.id/2017/01/analisis-kasus-pencucian-uang.html
“Sidang putusan terdakwa kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin sudah ditetapkan.”
diperoleh dari : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160615195824-12-
138428/nazaruddin-divonis-enam-tahun-kasus-pencucian-uang
“Makalah Kasus Money Laundry Nazaruddin “ diperoleh dari :
https://www.academia.edu/30992501/Makalah_Kasus_Money_Laundering_Nazaruddin.docx
?auto=download
