Modul ini membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdapat pula pembahasan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dan kasus iklan Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga dibahas studi kasus tentang iklan mobil Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...Giriyogodwis
Modul ini membahas perlindungan konsumen dan hukum di Indonesia. Modul ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen menurut undang-undang dan para ahli hukum. Modul ini juga menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab produk dalam perlindungan konsumen juga diuraikan dalam modul ini.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha dalam bertransaksi. Pelanggaran atas UU tersebut dapat dituntut secara hukum.
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen."
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...Muhammad Ramadhan
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip tanggung jawab hukum pelaku usaha.
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga dibahas studi kasus tentang iklan mobil Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...Giriyogodwis
Modul ini membahas perlindungan konsumen dan hukum di Indonesia. Modul ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen menurut undang-undang dan para ahli hukum. Modul ini juga menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab produk dalam perlindungan konsumen juga diuraikan dalam modul ini.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha dalam bertransaksi. Pelanggaran atas UU tersebut dapat dituntut secara hukum.
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen."
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...Muhammad Ramadhan
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip tanggung jawab hukum pelaku usaha.
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menganalisis kasus sengketa antara konsumen dengan Alfamart mengenai penggunaan uang sumbangan yang didonasikan melalui toko tersebut.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak dan perlindungan konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, serta melakukan promosi atau iklan yang menyesat
Dokumen tersebut membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak memilih barang sesuai nilai tukar dan kondisi; serta hak mendapat kompensasi bila barang tidak sesuai. Pelaku usaha mempunyai hak menerima pembayaran dan perlindungan hukum,
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk Undang-Undang terkait seperti UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Secara garis besar dokumen menjelaskan alasan utama mengapa konsumen perlu dilindungi, definisi konsumen dan pelaku usaha, hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang, serta tujuan dari perlindungan konsumen.
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...megiirianti083
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia, hak dan kewajiban konsumen, serta lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Modul ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek hukum terkait perlindungan konsumen.
Original file name: _PERLINDUNGAN KONSUMEN2.ppt
Field of Study : Accounting, Management
Subject : Hukum Bisnis II
Author : Nurti Widayati, SH., MH.
Filetype : ppt
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang hak pelaku usaha
UU ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, dan melakukan iklan yang menyesatkan. UU ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil
Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan melindungi konsumen dalam bertransaksi dengan penyedia barang dan jasa. Dokumen tersebut menjelaskan definisi konsumen menurut undang-undang dan hak serta kewajiban konsumen beserta prinsip-prinsip perlindungan konsumen seperti keadilan, keseimbangan, dan keamanan.
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...Teuku Alvin Putra Rezalino
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam 3 kalimat. Pertama, menjelaskan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan kontrak, produk, dan penawaran. Kedua, mengatur larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha dalam produksi, perdagangan, dan iklan barang. Ketiga, menjelaskan sanksi perdata dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar perlindun
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen.
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas kasus Achmad Supardi yang merasa dirugikan setelah melakukan pembelian sejumlah sepeda motor secara online di situs Lazada. Lazada kemudian membatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti uang pembelian Achmad dengan voucher belanja. Kasus ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 9, 10, dan 16 tentang penawaran yang menyesatkan, informasi produk yang tidak benar, serta pembatalan
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menganalisis kasus sengketa antara konsumen dengan Alfamart mengenai penggunaan uang sumbangan yang didonasikan melalui toko tersebut.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak dan perlindungan konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, serta melakukan promosi atau iklan yang menyesat
Dokumen tersebut membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak memilih barang sesuai nilai tukar dan kondisi; serta hak mendapat kompensasi bila barang tidak sesuai. Pelaku usaha mempunyai hak menerima pembayaran dan perlindungan hukum,
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk Undang-Undang terkait seperti UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Secara garis besar dokumen menjelaskan alasan utama mengapa konsumen perlu dilindungi, definisi konsumen dan pelaku usaha, hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang, serta tujuan dari perlindungan konsumen.
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...megiirianti083
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia, hak dan kewajiban konsumen, serta lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Modul ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek hukum terkait perlindungan konsumen.
Original file name: _PERLINDUNGAN KONSUMEN2.ppt
Field of Study : Accounting, Management
Subject : Hukum Bisnis II
Author : Nurti Widayati, SH., MH.
Filetype : ppt
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang hak pelaku usaha
UU ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, dan melakukan iklan yang menyesatkan. UU ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil
Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan melindungi konsumen dalam bertransaksi dengan penyedia barang dan jasa. Dokumen tersebut menjelaskan definisi konsumen menurut undang-undang dan hak serta kewajiban konsumen beserta prinsip-prinsip perlindungan konsumen seperti keadilan, keseimbangan, dan keamanan.
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...Teuku Alvin Putra Rezalino
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam 3 kalimat. Pertama, menjelaskan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan kontrak, produk, dan penawaran. Kedua, mengatur larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha dalam produksi, perdagangan, dan iklan barang. Ketiga, menjelaskan sanksi perdata dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar perlindun
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen.
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas kasus Achmad Supardi yang merasa dirugikan setelah melakukan pembelian sejumlah sepeda motor secara online di situs Lazada. Lazada kemudian membatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti uang pembelian Achmad dengan voucher belanja. Kasus ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 9, 10, dan 16 tentang penawaran yang menyesatkan, informasi produk yang tidak benar, serta pembatalan
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha serta upaya yang dilakukan lembaga perlindungan konsumen untuk membela konsumen.
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...AS_Ramadhandy
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk pengertian, dasar hukum, asas, tujuan, hak dan kewajiban konsumen, serta lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia.
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, khususnya mengenai kasus Achmad Supardi yang dirugikan oleh situs e-commerce Lazada setelah melakukan pembelian sepeda motor secara online. Lazada dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan membatalkan transaksi yang telah dibayar dan mengganti dana konsumen dengan voucher belanja."
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, meliputi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen, serta kasus penarikan produk Indomie di Taiwan karena mengandung zat pengawet yang dilarang di sana."
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...BellaTriOktaviana2
1. Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia untuk melindungi hak-hak konsumen.
2. Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen.
3. Kasus konsumen yang mengadukan ketidakmampuan membayar cicilan motor ke lembaga perlindungan konsumen setelah dilakukan penarikan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan
3 be gg-salomo roy freddy-hapzi ali-ethic of consumer protection-universitas...salomoroyfreddy
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang etika perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen berdasarkan undang-undang di Indonesia. Dibahas pula tentang pentingnya hubungan saling menguntungkan antara bisnis dan konsumen beserta dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis.
HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...Rinytrianas21
Dokumen tersebut membahas hukum perlindungan konsumen dan kasus gugatan terhadap maskapai penerbangan karena keterlambatan keberangkatan. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjamin hak-hak mereka, sementara kasus yang digugat melanggar hukum ini karena mengandung klausula yang dilarang.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Dibahas mengenai pengertian konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, kasus pelanggaran hak konsumen oleh pengelola apartemen, serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan menjamin keamanan produk. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti menjual produk yang tidak sesuai standar atau memberikan informasi yang menyesatkan.
3, BE & GG, Sukrasno, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Universitas M...SukrasnoSukrasno
Teks tersebut membahas tentang etika perlindungan konsumen di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa: (1) konsumen memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, namun penerapannya di Indonesia masih jauh dari ideal; (2) terdapat berbagai lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen di Indonesia, meskipun keterkenalannya masih rendah; (3) implementasi etika perlind
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dokumen tersebut menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, dan kasus sengketa antara Mustolih dengan PT Sumber Alfaria Trijaya mengenai informasi penggunaan donasi yang dikumpulkan melalui
Similar to Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, universitas mercu buana, 2018 (20)
Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...Dyana Anggraini
Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan menurut undang-undang dan para ahli, dasar hukum dalam mengelola lingkungan, jenis penegakan hukum lingkungan, dan kasus lumpur Lapindo sebagai contoh penerapan hukum lingkungan terhadap perusahaan. Modul ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang hukum lingkungan di Indonesia.
Hbl 10, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak...Dyana Anggraini
Modul ini membahas hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan tentang tujuan dan pelaku usaha dalam UU Nomor 5 tahun 1999, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta implementasi UU tersebut terhadap kasus PT PLN yang melakukan monopoli listrik nasional.
Hbl 2, dyana anggraini, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi...Dyana Anggraini
Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Sengketa ekonomi dapat muncul dari berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi seperti perniagaan, perbankan, investasi, industri, dan lainnya. Berbagai lembaga seperti pengadilan umum dan niaga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak se...Dyana Anggraini
Modul perkuliahan ini membahas hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999, termasuk pengertian, tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta pengecualian dalam undang-undang tersebut. Modul ini juga menggunakan studi kasus monopoli PT PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang melanggar undang-undang anti monopoli.
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perubahan di pt. kereta api indonesia (perse...Dyana Anggraini
Perubahan besar terjadi di PT Kereta Api Indonesia sejak 2009. Perubahan ini meliputi restrukturisasi organisasi, infrastruktur, pelayanan penumpang, budaya kerja, dan pembentukan anak perusahaan baru. Perubahan ini menghadapi tantangan dari internal maupun eksternal, namun pada akhirnya memberikan dampak positif seperti peningkatan keuangan dan kesejahteraan karyawan.
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak se...Dyana Anggraini
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan pengertian kedua konsep tersebut, asas dan tujuannya, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, universitas mercu buana, 2018
1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Perlindungan Konsumen dan
Tanggung Jawab Hukum
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
09
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami hukum mengenai
Perlindungan Konsumen dan
Tanggung Jawab Hukum.
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran hukum
Perlindungan Konsumen dan
Tanggung Jawab Hukum.
2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi
dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia
mendapat perlindungan hukum. Undang Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang
hak – hak dan kewajiban konssumen dan produsen.
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha,
produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang
tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,
yaitu :
Hak Pelaku Usaha
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatperlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak
hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan
perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing
dengan sehat.
Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh
UUPK. Sebagai berikut :
Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan,
kenyamanan,keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga
yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri.
3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
B. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
Mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak
konsumen di Indonesia sebagaimana tertulis pada bab III, pasal 4 diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
Konsumen, kewajiban konsumen adalah :
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Dapat diketahui bawasannya dalam UUPK telah disebutkan secara jelas hak – hak
konsumen, namun pada realita yang ada banyak konsumen yang belum mengetahui akan
hak – hak ini. Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen? Agar UUPK
berjalan dengan maksimal, tentunya harus disosialisasikan secara baik ke seluruh lapisan
masyarakat. Tentunya peran pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam proses ini
sekaligus dalam implementsai penegakan UUPK ini. Tidak hanya pemerintah, melainkan
msyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari pelaku yang terlibat dalam UUPK juga
mempunyai tanggung jawab serta peran sesuai dengan porsinya masing-masing.
C. Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Prinsip Tanggung Jawab
a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan
oleh yang mendalilkan kesalahan tergugat, Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan
hokum). Unsur-unsurnya :
4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
adanya perbuatan
adanya unsur kesalahan
adanya kerugian yang diderita
adanya hub kausalitas antara kesalahan dan kerugian
b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat membuktikan, ia tidak
bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat
c. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan
pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan contoh pada
hokum pengangkutan pada bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen
sendiri
d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
Biasanya prinsip ini diterapkan karena :
i. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya
kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks
ii. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada
gugatan atas kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah
komponen biaya tertentu pada harga produknya
iii. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.
Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang
memasarkan produknya yang merugikan konsumen/ product liability
Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:
1. melanggar jaminan, misalnya khasiat tidak sesuai janji
2. Ada unsur kelalaian (negligence), misalnya lalai memenuhi standar pembuatan obat
yang baik
3. Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability)
e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang maka konsumen
hanya dibatasi ganti kerugian nya sebesar sepeluh kali harga.
D. Implementasi Perlindungan Perilaku Konsumen
“Kasus Iklan Nissan March Masuk Pengadilan”
Berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas, Nissan March
mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km. Informasi serupa terdapat di
brosur Nissan March. Karena itulah Milla berkeyakinan membeli satu unit untuk dipakai
5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
sehari-hari. “Di iklan itu ditulis berdasarkan hasil tes majalah Autobild edisi 197 tanpa
mencantumkan rute kombinasi,” imbuhnya.
Pihak Nissan melakukan tiga kali pengujian setelah pemberitahuan Milla. Milla hanya
ikut dua kali proses pengujian. Lantaran tak mendapatkan hasil, Milla meminta dilakukan tes
langsung di jalan dengan mengikutsertakan saksi. “Saya berharap diadakan road test
dengan ada saksi,” kata karyawati swasta itu.
Kasus ini akhirnya masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Jakarta. Milla meminta tanggung jawab PT Nissan Motor Indonsia (NMI). Perjuangannya
berhasil. Putusan BPSK 16 Februari lalu memenangkan Milla. BPSK menyatakan NMI
melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. NMI diminta membatalkan transaksi, dan karenanya mengembalikan uang
pembelian Rp150 juta.
Kasus diatas membuktikan, Pada ketentuan umum UU soal konsumen, menyangkut
promosi disebutkan, Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi
suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau
jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Maka, Kasus ini menunjukkan bahwa
terkadang promosi iklan sangat tidak beretika bisnis. Oleh karena itu, diharapkan akan
adanya keterbukaan antara produsen kepada konsumen sehingga mereka akan bisa saling
nyaman satu sama lain.
6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
Rofiq Hidayat, 2012. http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8503fecc5fb/kasus-
iklan-nissan-march-masuk-pengadilan (12 Mei 2018, 12.39 WIB)
Mardyantongara, 2013.
http://www.google.co.id/amp/s/mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-
konsumen/amp/ (12 Mei 2018, 12.39 WIB)