Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
Similar to PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
- 1. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN CLARA KHAIRUNNISSA PAULIDA (211103011015)
- 2. PERLINDUNGAN KONSUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2 Konsumen didefinisikan sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan perdagangan. konsumen pelaku usaha Pelaku usaha merujuk kepada individu atau entitas, baik itu merupakan badan hukum resmi maupun tidak, yang menjalankan kegiatan usaha di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara mandiri atau melalui kesepakatan bersama, dalam berbagai sektor ekonomi. Untuk menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi para pelaku usaha dan sebagai penyeimbang terhadap hak-hak yang diberikan kepada konsumen, Dasar Hukum UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- 3. HAK DAN KEWAJ IBAN KONSUMEN
- 4. PASAL 4 DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGATUR HAK-HAK YANG PERLU DILINDUNGI BAGI KONSUMEN, MELIPUTI: PERLINDUNGAN KONSUMEN 4 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan.
- 5. PASAL 5 DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGATUR KEWAJIBAN KONSUMEN , MELIPUTI: PERLINDUNGAN KONSUMEN 5 Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Bertindak dengan itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Mengikuti proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil dan patut.
- 6. H A K D A N K E WA J I B A N P E L A K U U S A H A
- 7. HAK DAN KEWAJIBAN PERLINDUNG AN KO NSUMEN 7 PASAL 6 UU NO. 8 TAHUN 1999 MEMBERIKAN HAK-HAK KEPADA PELAKU USAHA SEBAGAI BERIKUT: 1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidakbermaksud baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri secara layak dalam penyelesaian sengketa hukum dengan konsumen. 4. Hak untuk mendapat rehabilitasi nama baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak lain yang diatur dalam perundang- undangan yang relevan. PELAKU USAHA MEMILIKI BEBERAPA KEWAJIBAN YANG DIATUR DALAM PASAL 7 UU NO. 8 TAHUN 1999 SEBAGAI BERIKUT: 1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. 2. Memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. 3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. 4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu,. 5. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 8. A N A L I S I S C O N TO H K A S U S P E L A N G G A R A N K O N S U M E N
- 9. P E L A N G G A R A N K O N S U M E N PERLINDUNG AN KO NSUMEN 9 CASE : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menilai bahwa penggunaan alat rapid test antigen bekas (daur ulang) merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat Indonesia sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan saat menggunakan layanan jasa rapid test antigen. Kejadian penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu Medan dan adanya dugaan mafia karantina di Bandara Soekarno- Hatta menjadi insiden yang merugikan bagi upaya pemerintah dalam memerangi virus Covid-19. PENYELESAIAN : Kejadian tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha telah gagal memenuhi kewajibannya, yang meliputi beritikad baik dalam memberikan pelayanan rapid test antigen yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa layanan serta alat rapid test antigen tersebut adalah benar- benar baru dan bukan bekas. Terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan pemalsuan alat rapid test antigen, dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara atau pidana denda maksimal Rp2 miliar. TA N G G U N G J AWA B P E LA K U U S A H A J IK A M E LA N G G A R H A K K O N S U M E N 1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi: Dalam kasus tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, terdapat perbedaan esensial dengan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar. 2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum: siapa pun yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan, bahkan jika tidak ada hubungan perjanjian langsung antara mereka. Ini memungkinkan pihak ketiga untuk mengajukan tuntutan. Salah satunya adalah Cacat Produk (produk tidak aman) 3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999.
- 10. D A S A R H U K U M P E R TA N G G U N G J AWA B A N G A N T I R U G I PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 0 PASAL 1365 KUHPERDATA Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. anti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian. PASAL 1366 KUHPERDATA “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. “Tiap orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”. PASAL 1367 KUHPERDATA “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatn-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atay disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.
- 11. SUMMARY PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 1 perlindungan konsumen dalam era globalisasi ekonomi dan kompleksitas pasar yang semakin meningkat. Dalam kondisi ini, konsumen menjadi rentan terhadap berbagai praktik dagang yang tidak adil dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat guna melindungi hak-hak konsumen. Di sisi lain, pelaku pasar, termasuk perusahaan dan pengecer, harus mengubah praktik mereka agar sesuai dengan regulasi perlindungan konsumen. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga membangun citra merek yang positif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 12. THANK YOU POWERPOINT BY CLARA KHAIRUNNISSA PAULIDA