SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
CLARA KHAIRUNNISSA PAULIDA (211103011015)
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
2
Konsumen didefinisikan sebagai
individu yang menggunakan
barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat untuk
kepentingan pribadi, keluarga,
orang lain, atau makhluk hidup
lainnya, dan tidak untuk tujuan
perdagangan.
konsumen pelaku usaha
Pelaku usaha merujuk kepada individu atau entitas,
baik itu merupakan badan hukum resmi maupun
tidak, yang menjalankan kegiatan usaha di dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik
secara mandiri atau melalui kesepakatan bersama,
dalam berbagai sektor ekonomi. Untuk menciptakan
lingkungan usaha yang nyaman bagi para pelaku
usaha dan sebagai penyeimbang terhadap hak-hak
yang diberikan kepada konsumen,
Dasar Hukum
UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
HAK DAN KEWAJ IBAN KONSUMEN
PASAL 4 DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGATUR HAK-HAK YANG PERLU
DILINDUNGI BAGI KONSUMEN, MELIPUTI:
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
4
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan saat menggunakan barang
dan/atau jasa.
Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau
jasa.
Hak untuk menyampaikan pendapat dan
keluhan terkait barang dan/atau jasa yang
digunakan.
Hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara adil.
Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar,
jujur, dan tanpa diskriminasi.
Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi,
dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
memenuhi standar yang diharapkan.
PASAL 5 DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGATUR KEWAJIBAN
KONSUMEN , MELIPUTI:
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
5
Membaca atau mengikuti petunjuk informasi
dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, untuk menjaga keamanan
dan keselamatan.
Bertindak dengan itikad baik dalam melakukan
transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah
disepakati.
Mengikuti proses penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara adil dan patut.
H A K D A N K E WA J I B A N P E L A K U U S A H A
HAK DAN KEWAJIBAN
PERLINDUNG
AN
KO
NSUMEN
7
PASAL 6 UU NO. 8 TAHUN 1999
MEMBERIKAN HAK-HAK KEPADA
PELAKU USAHA SEBAGAI
BERIKUT:
1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari
tindakan konsumen yang tidakbermaksud baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri secara layak
dalam penyelesaian sengketa hukum dengan
konsumen.
4. Hak untuk mendapat rehabilitasi nama baik apabila
secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen
tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
5. Hak-hak lain yang diatur dalam perundang-
undangan yang relevan.
PELAKU USAHA MEMILIKI
BEBERAPA KEWAJIBAN YANG
DIATUR DALAM PASAL 7 UU NO.
8 TAHUN 1999 SEBAGAI
BERIKUT:
1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaannya.
2. Memperlakukan atau melayani konsumen dengan
benar, jujur, dan tanpa diskriminasi.
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan
standar mutu yang berlaku.
4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk
menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu,.
5. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau
penggantian atas kerugian yang timbul akibat
penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang
atau jasa yang diperdagangkan.
A N A L I S I S C O N TO H K A S U S P E L A N G G A R A N K O N S U M E N
P E L A N G G A R A N K O N S U M E N
PERLINDUNG
AN
KO
NSUMEN
9
CASE :
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
telah menilai bahwa penggunaan alat rapid test
antigen bekas (daur ulang) merupakan
pelanggaran terhadap hak masyarakat Indonesia
sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan
dan keselamatan saat menggunakan layanan jasa
rapid test antigen. Kejadian penggunaan alat rapid
test antigen bekas di Bandara Internasional
Kualanamu Medan dan adanya dugaan mafia
karantina di Bandara Soekarno- Hatta menjadi
insiden yang merugikan bagi upaya pemerintah
dalam memerangi virus Covid-19.
PENYELESAIAN :
Kejadian tersebut merupakan pelanggaran
terhadap Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Pelaku usaha telah gagal
memenuhi kewajibannya, yang meliputi
beritikad baik dalam memberikan pelayanan
rapid test antigen yang dapat
dipertanggungjawabkan bahwa layanan serta
alat rapid test antigen tersebut adalah benar-
benar baru dan bukan bekas. Terhadap pelaku
usaha yang terbukti melakukan tindakan
pemalsuan alat rapid test antigen, dapat
dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun
penjara atau pidana denda maksimal Rp2
miliar.
TA N G G U N G J AWA B P E LA K U
U S A H A J IK A M E LA N G G A R H A K
K O N S U M E N
1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi:
Dalam kasus tuntutan ganti rugi berdasarkan
wanprestasi, terdapat perbedaan esensial dengan
tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada
perbuatan melanggar.
2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar
Hukum:
siapa pun yang dirugikan dapat mengajukan
tuntutan, bahkan jika tidak ada hubungan
perjanjian langsung antara mereka. Ini
memungkinkan pihak ketiga untuk mengajukan
tuntutan. Salah satunya adalah Cacat Produk
(produk tidak aman)
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam UU
Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 19
UU No. 8 Tahun 1999.
D A S A R H U K U M P E R TA N G G U N G
J AWA B A N G A N T I R U G I
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
1 0
PASAL 1365 KUHPERDATA
Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran
terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus
ditanggung dan diadili secara hukum. anti rugi dalam
hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari
suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan
hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi
adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak
melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam
perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan
pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian
tersebut menderita kerugian.
PASAL 1366 KUHPERDATA
“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian
yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas
kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.
“Tiap orang yang melanggar hukum dan membawa
kerugian kepada orang lain. mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut.”.
PASAL 1367 KUHPERDATA
“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian
yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas
kerugian yang disebabkan perbuatn-perbuatan orang-orang
yang menjadi tanggungannya atay disebabkan barang-barang
yang berada dibawah pengawasannya”.
SUMMARY
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
1 1
perlindungan konsumen dalam era globalisasi ekonomi dan
kompleksitas pasar yang semakin meningkat. Dalam kondisi ini,
konsumen menjadi rentan terhadap berbagai praktik dagang
yang tidak adil dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan
regulasi yang kuat guna melindungi hak-hak konsumen. Di sisi
lain, pelaku pasar, termasuk perusahaan dan pengecer, harus
mengubah praktik mereka agar sesuai dengan regulasi
perlindungan konsumen. Langkah ini tidak hanya akan
memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga membangun
citra merek yang positif serta mendukung pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.
THANK YOU
POWERPOINT BY CLARA KHAIRUNNISSA PAULIDA

More Related Content

Similar to PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online

Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...megiirianti083
 
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...Dyana Anggraini
 
3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...
3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...
3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...WahyuNorM
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...Dyana Anggraini
 
9, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
9, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20199, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
9, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019riskiariyani2976
 
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...Muhammad Ramadhan
 
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen  tanggungj...Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen  tanggungj...
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...AgungAgungPangestu
 
HBL 9, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, PERLINDUNGAN KONSUMEN & TANGGUNGJAWAB HUKUM, ...
HBL 9, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, PERLINDUNGAN KONSUMEN & TANGGUNGJAWAB HUKUM, ...HBL 9, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, PERLINDUNGAN KONSUMEN & TANGGUNGJAWAB HUKUM, ...
HBL 9, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, PERLINDUNGAN KONSUMEN & TANGGUNGJAWAB HUKUM, ...ZahraKamila4
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWA...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWA...febrysaragih
 
Ethics of consumer protection
Ethics of consumer protectionEthics of consumer protection
Ethics of consumer protectionpetraaja
 
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...BellaTriOktaviana2
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...adeayularassati
 
9, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab H...
9, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab H...9, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab H...
9, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab H...lenianggr
 
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...Giriyogodwis
 
HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...
HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...
HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...Rinytrianas21
 
22002405 UU Perlindungan Konsumen
22002405 UU Perlindungan Konsumen22002405 UU Perlindungan Konsumen
22002405 UU Perlindungan KonsumenSuprijanto Rijadi
 

Similar to PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online (20)

Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...
 
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
Hbl 9, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab h...
 
3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...
3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...
3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...
 
Paparan Uupk
Paparan UupkPaparan Uupk
Paparan Uupk
 
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huku...
 
9, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
9, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20199, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
9, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
 
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...
 
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen  tanggungj...Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen  tanggungj...
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...
 
HBL 9, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, PERLINDUNGAN KONSUMEN & TANGGUNGJAWAB HUKUM, ...
HBL 9, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, PERLINDUNGAN KONSUMEN & TANGGUNGJAWAB HUKUM, ...HBL 9, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, PERLINDUNGAN KONSUMEN & TANGGUNGJAWAB HUKUM, ...
HBL 9, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, PERLINDUNGAN KONSUMEN & TANGGUNGJAWAB HUKUM, ...
 
Bab 9
Bab 9Bab 9
Bab 9
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWA...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWA...
 
Ethics of consumer protection
Ethics of consumer protectionEthics of consumer protection
Ethics of consumer protection
 
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
 
9, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab H...
9, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab H...9, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab H...
9, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab H...
 
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...
 
PPT HUKUM DAGANG KELOMPOK 1.pdf
PPT HUKUM DAGANG KELOMPOK 1.pdfPPT HUKUM DAGANG KELOMPOK 1.pdf
PPT HUKUM DAGANG KELOMPOK 1.pdf
 
HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...
HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...
HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...
 
22002405 UU Perlindungan Konsumen
22002405 UU Perlindungan Konsumen22002405 UU Perlindungan Konsumen
22002405 UU Perlindungan Konsumen
 
hukum
hukumhukum
hukum
 

Recently uploaded

Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxrani414352
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxWulanEnggarAnaskaPut
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docxDokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docxjayantilinda
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMhanyakaryawan1
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxFitriaSarmida1
 
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XIPPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XIHepySari1
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...walidumar
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxRezaWahyuni6
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfsubki124
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANGilangNandiaputri1
 
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13ZulfiWahyudiAsyhaer1
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxcupulin
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASNursKitchen
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptxJaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptxarbidu2022
 
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptxRezaWahyuni6
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatanSuzanDwiPutra
 

Recently uploaded (20)

Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docxDokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XIPPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
 
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptxJaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
 
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
 

PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online

  • 1. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN CLARA KHAIRUNNISSA PAULIDA (211103011015)
  • 2. PERLINDUNGAN KONSUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2 Konsumen didefinisikan sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan perdagangan. konsumen pelaku usaha Pelaku usaha merujuk kepada individu atau entitas, baik itu merupakan badan hukum resmi maupun tidak, yang menjalankan kegiatan usaha di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara mandiri atau melalui kesepakatan bersama, dalam berbagai sektor ekonomi. Untuk menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi para pelaku usaha dan sebagai penyeimbang terhadap hak-hak yang diberikan kepada konsumen, Dasar Hukum UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • 3. HAK DAN KEWAJ IBAN KONSUMEN
  • 4. PASAL 4 DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGATUR HAK-HAK YANG PERLU DILINDUNGI BAGI KONSUMEN, MELIPUTI: PERLINDUNGAN KONSUMEN 4 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan.
  • 5. PASAL 5 DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGATUR KEWAJIBAN KONSUMEN , MELIPUTI: PERLINDUNGAN KONSUMEN 5 Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Bertindak dengan itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Mengikuti proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil dan patut.
  • 6. H A K D A N K E WA J I B A N P E L A K U U S A H A
  • 7. HAK DAN KEWAJIBAN PERLINDUNG AN KO NSUMEN 7 PASAL 6 UU NO. 8 TAHUN 1999 MEMBERIKAN HAK-HAK KEPADA PELAKU USAHA SEBAGAI BERIKUT: 1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidakbermaksud baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri secara layak dalam penyelesaian sengketa hukum dengan konsumen. 4. Hak untuk mendapat rehabilitasi nama baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak lain yang diatur dalam perundang- undangan yang relevan. PELAKU USAHA MEMILIKI BEBERAPA KEWAJIBAN YANG DIATUR DALAM PASAL 7 UU NO. 8 TAHUN 1999 SEBAGAI BERIKUT: 1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. 2. Memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. 3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. 4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu,. 5. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
  • 8. A N A L I S I S C O N TO H K A S U S P E L A N G G A R A N K O N S U M E N
  • 9. P E L A N G G A R A N K O N S U M E N PERLINDUNG AN KO NSUMEN 9 CASE : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menilai bahwa penggunaan alat rapid test antigen bekas (daur ulang) merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat Indonesia sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan saat menggunakan layanan jasa rapid test antigen. Kejadian penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu Medan dan adanya dugaan mafia karantina di Bandara Soekarno- Hatta menjadi insiden yang merugikan bagi upaya pemerintah dalam memerangi virus Covid-19. PENYELESAIAN : Kejadian tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha telah gagal memenuhi kewajibannya, yang meliputi beritikad baik dalam memberikan pelayanan rapid test antigen yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa layanan serta alat rapid test antigen tersebut adalah benar- benar baru dan bukan bekas. Terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan pemalsuan alat rapid test antigen, dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara atau pidana denda maksimal Rp2 miliar. TA N G G U N G J AWA B P E LA K U U S A H A J IK A M E LA N G G A R H A K K O N S U M E N 1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi: Dalam kasus tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, terdapat perbedaan esensial dengan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar. 2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum: siapa pun yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan, bahkan jika tidak ada hubungan perjanjian langsung antara mereka. Ini memungkinkan pihak ketiga untuk mengajukan tuntutan. Salah satunya adalah Cacat Produk (produk tidak aman) 3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999.
  • 10. D A S A R H U K U M P E R TA N G G U N G J AWA B A N G A N T I R U G I PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 0 PASAL 1365 KUHPERDATA Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. anti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian. PASAL 1366 KUHPERDATA “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. “Tiap orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”. PASAL 1367 KUHPERDATA “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatn-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atay disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.
  • 11. SUMMARY PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 1 perlindungan konsumen dalam era globalisasi ekonomi dan kompleksitas pasar yang semakin meningkat. Dalam kondisi ini, konsumen menjadi rentan terhadap berbagai praktik dagang yang tidak adil dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat guna melindungi hak-hak konsumen. Di sisi lain, pelaku pasar, termasuk perusahaan dan pengecer, harus mengubah praktik mereka agar sesuai dengan regulasi perlindungan konsumen. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga membangun citra merek yang positif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  • 12. THANK YOU POWERPOINT BY CLARA KHAIRUNNISSA PAULIDA