Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang hak pelaku usaha

1. Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
9
F041700009 Maghfira Arsyfa Ganivy
Abstract Kompetensi
Perlindungan Konsumen &
Tanggungjawab Hukum
Perlindungan Konsumen &
Tanggungjawab Hukum
MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Perlindungan Konsumen dan
Tanggung Jawab Hukum
Modul Standar untuk
digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

2. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu.
Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mebantu.
Kami menyadari sekali, di dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta
banyak kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal isi dalam makalah ini sendiri,
untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang membangun untuk lebih
menyempurnakan makalah ini dilain waktu. Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah
ini ialah, mudah-mudahan apa yang kami susun penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman,
serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari
makalah ini sebagai tambahan referensi yang telah ada.
Jakarta, 13 Mei 2018
Penulis

3. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Perlindungan Konsumen & Tanggungjawab Hukum
Era globalisasi membawa pelaku usaha untuk tidak memperhatikan lagi tanggung
jawabnya sebagai pelaku usaha dan etika berbisnis, padahal setiap pelaku usaha harus
bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. persaingan yang ketat para
pelaku bisnis berlomba – lomba untuk menjadi yang terbaik di bidangnya masing – masing. Pasal
1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap
orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Para pebisnis atau pelaku usaha dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi
konsumen, dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari
bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. perusahaan harus menjamin keamanan dan
keselamatan konsumen atas produk barang dan jasa yang ditawarkan biasanya disebut dengan
perlindungan konsumen dimana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan.
Berbicara mengenai konsumen, konsumen merupakan salah satu factor penting dari
berjalannya sebuah bisnis. Suatu perusahaan tidak dapat bertahan lama tanpa konsumen sebagai
pengguna produk yang dihasilkan. Oleh karena itu sebuah perusahaan harus bisa menarik minat
konsumen terhadap produk yang telah diciptakan dengan memperhatikan hal yang menjadi
keinginan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan
untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.
Dengan ditetapkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada
tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum.
Undang Undang Perlindungan konsumen mengatur tentang hak – hak dan kewajiban konssumen
dan produsen. Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha,
produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang
dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

4. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Hak Pelaku Usaha :
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen
tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya
berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan
kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat. Hak-
hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh UUPK.
Sebagai berikut :
Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau
jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

5. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan,
kenyamanan,keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga yang
dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri. Mengacu pada Undang Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak konsumen di Indonesia sebagaimana tertulis pada bab
III, pasal 4 diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen,
kewajiban konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Dapat diketahui bawasannya dalam UUPK telah disebutkan secara jelas hak – hak
konsumen, namun pada realita yang ada banyak konsumen yang belum mengetahui akan hak –
hak ini. Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen? Agar UUPK berjalan dengan
maksimal, tentunya harus disosialisasikan secara baik ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya
peran pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam proses ini sekaligus dalam implementsai
penegakan UUPK ini. tidak hanya pemerintah, melainkan msyarakat dan pelaku usaha sebagai
bagian dari pelaku yang terlibat dalam UUPK juga mempunyai tanggung jawab serta peran sesuai
dengan porsinya masing-masing.
Hukum Perlindungan Konsumen
Prinsip tanggung jawab Ganti rugi bukan hanya yang Nampak nyata tapi ganti rugi yang
diharapkan Prinsip
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
a. Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh yang
mendalilkan kesalahan tergugat,
b. Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan hokum); Unsur-unsurnya :
- Adanya perbuatan
- Adanya unsur kesalahan
- adanya kerugian yang diderita
- adanya hub kausalitas antara kesalahan dan kerugian
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah.
Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat
3. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan
demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan contoh pada hokum pengangkutan
pada bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen sendiri

7. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
Biasanya prinsip ini diterapkan karena :
(1), Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan
dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks,
(2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas
kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga
produknya,
(3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.
Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan
produknya yang merugikan konsumen/ product liability
Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:
(1) melanggar jaminan, missal khasiat tidak sesuai janji,
(2) Ada unsure kelalaian (negligence), lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik,
(3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability)
Implementasi
Batalkan Transaksi, Lazada Langgar UU Perlindungan Konsumen
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan
Widodo mengatakan Achmad Supardi telah menjadi korban dari situs ecommerce Lazada. Ia
mengatakan Achmad Supardi sebagai korban bisa melaporkan kasus ini kepada Kementerian
Perdagangan.
Widodo menjelaskan situs Lazada telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar Lazada yaitu Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 16.
Isi dari pasal 9 adalah pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan atau mengiklankan
suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah olah barang tersebut telah memenuhi

8. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
potongan harga, harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik, barang dan
jasa tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan, menggunakan kata kata berlebihan
seperti, aman, murah serta menawarkan sesuatu yang belum pasti.
Isi dari pasal 10 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan tidak benar
atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan suatu barang, tawaran potongan harga
dan hadiah yang menarik.
Dan isi pasal 16 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan
dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian dan tidak menepati
janji.
" Konsumen mempunyai haknya dan dilindungi," ujar Widodo kepada Investor Daily, di
Jakarta, Minggu (3/1).
Widodo mengatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia
dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain. Sementara
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen.
" Indonesia adalah negara hukum dan jika ada yang melanggar ada sanksinya," ujar dia.
Ia mengatakan berdasarkan UU perlindungan konsumen, Lazada sudah melanggar pasal 9, pasal
10 dan pasal 16 dan dikenakan sanksi sesuai pasal 62 dan 63. Sanksinya berupa pelaku usaha
yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 dan pasal 10, maka dipidana
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 16, dipidana penjara
paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sementara Pasal 63 berbunyi,
pelaku usaha bisa dicabut izin usahanya.

9. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Seperti diketahui, Achmad Supardi merupakan korban yang dirugikan Lazada, Achmad Supardi
membuat pengakuan bahwa Lazada sudah membatalkan secara sepihak transaksi yang sudah
dibayar lunas konsumen dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk voucher
belanja yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada.
Achmad membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada
12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing masing Rp 500
ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli dengan harga Rp 2.700.000 untuk
pembelian cash on the road, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara cash on
the road bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga
murah bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah
melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.
Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama namun
sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit, di tanggal yang
sama, ia ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan tenant sepeda motor Lazada, staf
Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad menjelaskan sepeda
motor dibeli secara cash on the road, pihak Angsana menelepon hingga dua kali.
Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena
transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi
ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses refund dengan
memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit
sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta.
Achmad mengaku kecewa, karena voucher tidak bisa diuangkan, sebagai konsumen ia meminta
Lazada meminta maaf, dan sebagai perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan
konsumen dengan tidak terhormat.

10. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Budiono Abdul Rachmat . 1995. Hukum Perburuhan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada
. Jakarta.
Syukro Ridho . 2016 . Batalkan Transaksi, Lazada Langgar UU Perlindungan Konsumen .
(http://www.beritasatu.com/iptek/337594-batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-
perlindungan-konsumen.html diakses pada 13 Mei 2018)
R. Subekti . 2005 . Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa
Rachman Kartika Gustin . 2014 . Hukum Perlindungan Konsumen .
(http://gustinkartikarachman.blogspot.co.id/p/hukum-perlindungan-konsumen.html
diakses pada 13 Mei 2018)