Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga dibahas studi kasus tentang iklan mobil Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Perlindungan Konsumen dan
Tanggungjawab Hukum
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
09
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami hukum mengenai
Perlindungan Konsumen dan
Tanggungjawab Hukum.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran Perlindungan
Konsumen dan Tanggungjawab
Hukum.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk
melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang
Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-
hak konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum. Undang Undang
Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak – hak dan kewajiban konsumen dan
produsen.
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku
usaha, produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :
 Hak Pelaku Usaha
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatperlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan
lainnya.
Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK
tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga
memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik
sehingga mampu bersaing dengan sehat.
Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang
diemban oleh UUPK. Sebagai berikut :
 Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.
Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan,
kenyamanan,keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar
sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu
sendiri.
 Mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak
konsumen di Indonesia sebagaimana tertulis pada bab III, pasal 4
diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai
tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang
digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika
barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
 Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang
Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
Dapat diketahui bawasannya dalam UUPK telah disebutkan secara jelas hak – hak
konsumen, namun pada realita yang ada banyak konsumen yang belum mengetahui
akan hak – hak ini. Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen?
Agar UUPK berjalan dengan maksimal, tentunya harus disosialisasikan secara baik
ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya peran pemerintahlah yang bertanggung
jawab dalam proses ini sekaligus dalam implementsai penegakan UUPK ini. Tidak
hanya pemerintah, melainkan msyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari
pelaku yang terlibat dalam UUPK juga mempunyai tanggung jawab serta peran
sesuai dengan porsinya masing-masing.
 Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip tanggung jawab
Ganti rugi bukan hanya yang Nampak nyata tapi ganti rugi yang diharapkan
 Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat
dibuktikan oleh yang mendalilkan kesalahan tergugat, Pasal 1365 KUHper
(perbuatan melawan hokum); Unsur-unsurnya :
1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsure kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hub kausalitas antara kesalahan dan kerugian
 Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat membuktikan,
ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat
 Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan
pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan contoh
pada hokum pengangkutan pada bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan
konsumen sendiri
 Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
Biasanya prinsip ini diterapkan karena :

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya
kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks,
2. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada
gugatan atas kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah
komponen biaya tertentu pada harga produknya
3. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.
 Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang)
yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen/ product liability
Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:
1. Melanggar jaminan, missal khasiat tidak sesuai janji
2. Ada unsure kelalaian (negligence), lalai memenuhi standar pembuatan
obat yang baik
3. Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability)
 Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang
maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugian nya sebesar sepeluh
kali harga.”
B. Studi Kasus
“Kasus Iklan Nissan March Masuk Pengadilan”
Berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas, Nissan
March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km. Informasi serupa
terdapat di brosur Nissan March. Karena itulah Milla berkeyakinan membeli satu unit
untuk dipakai sehari-hari. “Di iklan itu ditulis berdasarkan hasil tes majalah Autobild
edisi 197 tanpa mencantumkan rute kombinasi,” imbuhnya.
Pihak Nissan melakukan tiga kali pengujian setelah pemberitahuan Milla.
Milla hanya ikut dua kali proses pengujian. Lantaran tak mendapatkan hasil, Milla
meminta dilakukan tes langsung di jalan dengan mengikutsertakan saksi. “Saya
berharap diadakan road test dengan ada saksi,” kata karyawati swasta itu.
Kasus ini akhirnya masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Jakarta. Milla meminta tanggung jawab PT Nissan Motor Indonsia (NMI).
Perjuangannya berhasil. Putusan BPSK 16 Februari lalu memenangkan Milla. BPSK
menyatakan NMI melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf c Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. NMI diminta membatalkan transaksi, dan
karenanya mengembalikan uang pembelian Rp150 juta.
Kasus diatas membuktikan, Pada ketentuan umum UU soal konsumen,
menyangkut promosi disebutkan, Promosi adalah kegiatan pengenalan atau
penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
Maka, Kasus ini menunjukkan bahwa terkadang promosi iklan sangat tidak beretika
bisnis. Oleh karena itu, diharapkan akan adanya keterbukaan antara produsen
kepada konsumen sehingga mereka akan bisa saling nyaman satu sama lain.

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sanksi (Diunduh pada tanggal 12
Mei 2018, pukul 12.39)
http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=33 (Diunduh pada
tanggal 12 Mei 2018, pukul 12.39)
http://www.turnudy.com (Diunduh pada tanggal 12 Mei 2018, pukul 12.39)

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)