Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, khususnya mengenai kasus Achmad Supardi yang dirugikan oleh situs e-commerce Lazada setelah melakukan pembelian sepeda motor secara online. Lazada dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan membatalkan transaksi yang telah dibayar dan mengganti dana konsumen dengan voucher belanja."
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas kasus Achmad Supardi yang merasa dirugikan setelah melakukan pembelian sejumlah sepeda motor secara online di situs Lazada. Lazada kemudian membatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti uang pembelian Achmad dengan voucher belanja. Kasus ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 9, 10, dan 16 tentang penawaran yang menyesatkan, informasi produk yang tidak benar, serta pembatalan
Hbl,anindia putri,hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, u...anindiaputri762
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul menjelaskan definisi pelaku usaha dan konsumen serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kasus Lazada dibatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti dana konsumen dengan voucher dijelaskan melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Lazada dapat dikenai sanksi berupa denda atau pencabutan izin usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang di Indonesia. Ia menjelaskan hak-hak konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, dan kasus dimana Lazada dilaporkan melanggar undang-undang perlindungan konsumen dengan membatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti dana konsumen dengan voucher.
Modul ini membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdapat pula pembahasan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dan kasus iklan Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menganalisis kasus sengketa antara konsumen dengan Alfamart mengenai penggunaan uang sumbangan yang didonasikan melalui toko tersebut.
2, be &gg, apriyansyah m ridho, hapzi ali, ethics of consumer protection, uni...Apriyansyah Ridho
Dokumen tersebut membahas implementasi etika perlindungan konsumen pada PT AXA Mandiri Financial Services. Ringkasannya adalah:
1. AXA Mandiri menerapkan perlindungan konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999, termasuk memberikan hak-hak konsumen seperti informasi yang jelas, penyelesaian keluhan, dan kompensasi bila terjadi kerugian.
2. Penerapan etika tersebut memungkinkan AXA Mandiri menjadi perusahaan
2, be & gg, a m ridho, hapzi ali, ethics of consumer protection, universitas ...Apriyansyah Ridho
Dokumen tersebut membahas implementasi etika perlindungan konsumen pada PT AXA Mandiri Financial Services. Ringkasannya adalah:
1. AXA Mandiri menerapkan perlindungan konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999, termasuk memberikan hak-hak konsumen seperti informasi yang jelas, penyelesaian keluhan, dan kompensasi bila terjadi kerugian.
2. Penerapan etika tersebut memungkinkan AXA Mandiri menjadi perusahaan
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...Muhammad Ramadhan
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip tanggung jawab hukum pelaku usaha.
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab huk...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas kasus Achmad Supardi yang merasa dirugikan setelah melakukan pembelian sejumlah sepeda motor secara online di situs Lazada. Lazada kemudian membatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti uang pembelian Achmad dengan voucher belanja. Kasus ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 9, 10, dan 16 tentang penawaran yang menyesatkan, informasi produk yang tidak benar, serta pembatalan
Hbl,anindia putri,hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, u...anindiaputri762
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul menjelaskan definisi pelaku usaha dan konsumen serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kasus Lazada dibatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti dana konsumen dengan voucher dijelaskan melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Lazada dapat dikenai sanksi berupa denda atau pencabutan izin usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang di Indonesia. Ia menjelaskan hak-hak konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, dan kasus dimana Lazada dilaporkan melanggar undang-undang perlindungan konsumen dengan membatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti dana konsumen dengan voucher.
Modul ini membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdapat pula pembahasan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dan kasus iklan Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menganalisis kasus sengketa antara konsumen dengan Alfamart mengenai penggunaan uang sumbangan yang didonasikan melalui toko tersebut.
2, be &gg, apriyansyah m ridho, hapzi ali, ethics of consumer protection, uni...Apriyansyah Ridho
Dokumen tersebut membahas implementasi etika perlindungan konsumen pada PT AXA Mandiri Financial Services. Ringkasannya adalah:
1. AXA Mandiri menerapkan perlindungan konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999, termasuk memberikan hak-hak konsumen seperti informasi yang jelas, penyelesaian keluhan, dan kompensasi bila terjadi kerugian.
2. Penerapan etika tersebut memungkinkan AXA Mandiri menjadi perusahaan
2, be & gg, a m ridho, hapzi ali, ethics of consumer protection, universitas ...Apriyansyah Ridho
Dokumen tersebut membahas implementasi etika perlindungan konsumen pada PT AXA Mandiri Financial Services. Ringkasannya adalah:
1. AXA Mandiri menerapkan perlindungan konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999, termasuk memberikan hak-hak konsumen seperti informasi yang jelas, penyelesaian keluhan, dan kompensasi bila terjadi kerugian.
2. Penerapan etika tersebut memungkinkan AXA Mandiri menjadi perusahaan
HBL9. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 9 hbl, perlindungan konsumen ...Muhammad Ramadhan
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip tanggung jawab hukum pelaku usaha.
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga dibahas studi kasus tentang iklan mobil Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen."
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang hak pelaku usaha
Hbl,kevinbiondy,hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab hukum,unive...Kevin Biondy
Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) memutuskan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor bersalah melakukan kartel penetapan harga motor skuter matik. Kedua perusahaan dikenakan denda masing-masing Rp25 miliar dan Rp22,5 miliar.
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...Giriyogodwis
Modul ini membahas perlindungan konsumen dan hukum di Indonesia. Modul ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen menurut undang-undang dan para ahli hukum. Modul ini juga menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab produk dalam perlindungan konsumen juga diuraikan dalam modul ini.
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...Teuku Alvin Putra Rezalino
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam 3 kalimat. Pertama, menjelaskan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan kontrak, produk, dan penawaran. Kedua, mengatur larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha dalam produksi, perdagangan, dan iklan barang. Ketiga, menjelaskan sanksi perdata dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar perlindun
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha dalam bertransaksi. Pelanggaran atas UU tersebut dapat dituntut secara hukum.
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...BellaTriOktaviana2
1. Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia untuk melindungi hak-hak konsumen.
2. Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen.
3. Kasus konsumen yang mengadukan ketidakmampuan membayar cicilan motor ke lembaga perlindungan konsumen setelah dilakukan penarikan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak dan perlindungan konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, serta melakukan promosi atau iklan yang menyesat
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Dibahas mengenai pengertian konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, kasus pelanggaran hak konsumen oleh pengelola apartemen, serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
UU ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, dan melakukan iklan yang menyesatkan. UU ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang praktik makelar dalam jual beli motor bekas di dua showroom yang berbeda, dan mekanisme kerja makelar sebagai perantara antara pembeli dan penjual, (2) Makelar berperan sebagai mediator yang mendapat imbalan dari kedua belah pihak, meskipun ada beberapa makelar yang memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, (3)
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen.
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Juga dibahas studi kasus tentang iklan mobil Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen."
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang hak pelaku usaha
Hbl,kevinbiondy,hapzi ali,perlindungan konsumen dan tanggungjawab hukum,unive...Kevin Biondy
Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) memutuskan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor bersalah melakukan kartel penetapan harga motor skuter matik. Kedua perusahaan dikenakan denda masing-masing Rp25 miliar dan Rp22,5 miliar.
HBL,9,Giri Yogo,Hapzi Ali,Perlindungan konsumen dan perlidungan hukum,Univers...Giriyogodwis
Modul ini membahas perlindungan konsumen dan hukum di Indonesia. Modul ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen menurut undang-undang dan para ahli hukum. Modul ini juga menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab produk dalam perlindungan konsumen juga diuraikan dalam modul ini.
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...Teuku Alvin Putra Rezalino
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam 3 kalimat. Pertama, menjelaskan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan kontrak, produk, dan penawaran. Kedua, mengatur larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha dalam produksi, perdagangan, dan iklan barang. Ketiga, menjelaskan sanksi perdata dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar perlindun
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha dalam bertransaksi. Pelanggaran atas UU tersebut dapat dituntut secara hukum.
Hbl 9, bella tri oktaviana, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawa...BellaTriOktaviana2
1. Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia untuk melindungi hak-hak konsumen.
2. Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen.
3. Kasus konsumen yang mengadukan ketidakmampuan membayar cicilan motor ke lembaga perlindungan konsumen setelah dilakukan penarikan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak dan perlindungan konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, serta melakukan promosi atau iklan yang menyesat
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Dibahas mengenai pengertian konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, kasus pelanggaran hak konsumen oleh pengelola apartemen, serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
UU ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, dan melakukan iklan yang menyesatkan. UU ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang praktik makelar dalam jual beli motor bekas di dua showroom yang berbeda, dan mekanisme kerja makelar sebagai perantara antara pembeli dan penjual, (2) Makelar berperan sebagai mediator yang mendapat imbalan dari kedua belah pihak, meskipun ada beberapa makelar yang memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, (3)
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...AgungAgungPangestu
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Modul ini juga menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen.
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, meliputi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen, serta kasus penarikan produk Indomie di Taiwan karena mengandung zat pengawet yang dilarang di sana."
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, hukum perlindungan konsumen, universi...AS_Ramadhandy
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk pengertian, dasar hukum, asas, tujuan, hak dan kewajiban konsumen, serta lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dokumen tersebut menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, dan kasus sengketa antara Mustolih dengan PT Sumber Alfaria Trijaya mengenai informasi penggunaan donasi yang dikumpulkan melalui
HBL 9 Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Perlindungan Konsumen dan Tanggun...Rinytrianas21
Dokumen tersebut membahas hukum perlindungan konsumen dan kasus gugatan terhadap maskapai penerbangan karena keterlambatan keberangkatan. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjamin hak-hak mereka, sementara kasus yang digugat melanggar hukum ini karena mengandung klausula yang dilarang.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan konsumen dalam bisnis dan menjelaskan hak-hak konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen.
2. Implementasi perlindungan konsumen pada Bank CIMB Niaga melalui keterbukaan informasi dan pemenuhan hak-hak konsumen.
3. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah penipuan dan praktik tidak adil serta
Uu tahun 1999 no. 8 tentang perlindungan konsumenLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak konsumen serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti memproduksi barang yang tidak sesuai standar atau menawarkan barang secara menyesatkan.
Adapun peranan hukum dalam perlindungan konsumen dapat dilihat dari dua
aspek yaitu :
1. Aspek hukum privat merupakan aspek hukum yang berkaitan dengan hak
dan kewajiban konsumen.
Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan
dihormati yaitu hak keamanan dan keselamatan, hak atas informasi, hak
untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas lingkungan hidup.2
2. Aspek hukum publik merupakan aspek hukum yang dapat dimanfaatkan
oleh Negara, pemerintah instansi yang mempunyai peran dan kemenangan
untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak untuk kepentingan-kepentingan
subyektif. Yang termasuk dalam aspek hukum publik yaitu :
a. Kementrian perdagangan yaitu menteri yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi perdagangan.
b. Direktorat jenderal standardisasi bertugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
standardisasi dan perlindungan konsumen.
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK) adalah badan yang
bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha
dan konsumen.3
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan menjamin keamanan produk. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha seperti menjual produk yang tidak sesuai standar atau memberikan informasi yang menyesatkan.
3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...WahyuNorM
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen, termasuk hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen. Juga dibahas mengenai pentingnya kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha agar hubungan jangka panjangnya dapat berjalan dengan saling menguntungkan.
3, BE & GG, Fatin, Hapzi Ali, Ethics and Business:Ethics of Consumer Protecti...FatinahGhiyats1
Dokumen tersebut membahas tentang bisnis etik dan tata kelola PT Pertamina (Persero) dalam 3 bagian utama. Pertama, menjelaskan bahwa Pertamina dimiliki sepenuhnya oleh negara dan Dewan Komisaris serta Direksinya diangkat langsung oleh pemerintah. Kedua, membahas program PKBL Pertamina untuk membina usaha kecil dan lingkungan sekitar. Ketiga, upaya Pertamina dalam melindungi konsumen di SPBU melal
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, perjanjian GATT yang mengatur perdagangan internasional, serta konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perundingan WTO terhadap harmonisasi peraturan perdagangan nasional.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis khususnya hukum perbankan dan asuransi. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian perbankan dan asuransi beserta prinsip-prinsip dan landasan hukum yang melandasinya. Juga dijelaskan sumber hukum perbankan dan asuransi serta hubungan antara keduanya dalam konteks kredit.
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perbankan dan asuransi serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam kedua bidang tersebut seperti prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Dokumen tersebut juga membahas sumber hukum perbankan dan asuransi di Indonesia serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian terkait.
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kalimantan dengan fokus pada empat hal: (1) konsep pengembangan wilayah Kalimantan yang menekankan keterpaduan dan konektivitas infrastruktur, (2) potensi dan profil Pulau Kalimantan dalam bidang sosial, ekonomi, pariwisata dan sumber daya alam, (3) tema pembangunan wilayah Kalimantan berdasarkan dokumen RPJMN, dan (4)
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang seperti monopoli, kolusi, penyalahgunaan posisi dominan, serta sanksi yang diberikan. Kasus Temasek Holdings atas dugaan pelanggar
3. hbl,clara monalisa,hapzi ali, tugas artikel perusahaan perseroan, universi...claramonalisa09
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang PT Tjiwi Kimia Tbk yang bergerak dalam bidang industri kertas dan hasil olahannya serta upaya perusahaan dalam memenuhi hukum dan peraturan terkait lingkungan bisnisnya.
3. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perusahaan perseroan, universitas mercu buan...claramonalisa09
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Perseroan Terbatas dan tanggung jawab hukum kepada perseroan terbatas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.
2. Menguraikan contoh penerapan perseroan terbatas pada PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang bergerak di bidang industri kertas.
3. Memaparkan visi, misi, dan strategi pemasaran PT Pabrik Kertas
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
Tugas XV mendiskusikan hukum lingkungan dan implementasinya. Dokumen ini menjelaskan pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan, konsep tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
HBL,Clara Monalisa,Hapzi Ali,Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent, Universitas Me
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Teks tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Kasus yang diangkat adalah dugaan pelanggaran oleh Temasek Holdings atas kepemilikan silang dan pengaruhnya terhadap kinerja Telkomsel dan Indosat di Indonesia. KPPU memutuskan bahwa Telkomsel melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang membatasi persaingan.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
9. hbl,clara monalisa,hapzi ali, perlindungan konseumen dan tanggungjawab hukum, universitas mercu buana, 2018
1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG
JAWAB HUKUM
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
09
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Perlindungan Konsumen
danTanggungjawab Hukum.
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan
2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Jelaskan tentang fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen
di Indonesia.
3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
Menurut ketentuan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Hukum Perlindungan Konsumen menurut Janus Sidabalok adalah hukum yang mengatur
tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya
sebagai konsumen.
Asas Dan Tujuan Pasal 2 : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Menurut Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan :
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen
Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 adalah :
1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
Agar Undang-undang Perlindungan Konsumen berjalan dengan maksimal, tentunya peran
pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam proses ini sekaligus dalam implementsai
penegakan UUPK ini dan juga masyarakat.
Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip tanggung jawab
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan :
- Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh
yang mendalilkan kesalahan tergugat,
- Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan hokum); Unsur-unsurnya :
adanya perbuatan, unsure kesalahan, kerugian yang diderita dan hubungan kausalitas antara
kesalahan dan kerugian
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
- Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat membuktikan, ia tidak
bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat
3. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
- Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan
demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan contoh pada hokum pengangkutan
pada bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen sendiri
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
- Biasanya prinsip ini diterapkan karena (1), Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan
untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang
kompleks, (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada
gugatan atas kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu
pada harga produknya, (3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.
- Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang
memasarkan produknya yang merugikan konsumen/ product liability.
- Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1) melanggar jaminan, missal
khasiat tidak sesuai janji, (2) Ada unsure kelalaian (negligence), lalai memenuhi standar
pembuatan obat yang baik, (3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability).
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
- Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang maka konsumen hanya
dibatasi ganti kerugian nya sebesar sepeluh kali harga.
6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum
E-Commerce LAZADA.CO.ID
Lazada.com adalah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket
Internet pada tahun 2011. Website e-commerce Lazada telah dilaunching pada bulan Maret
tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Situs yang diluncurkan
dengan model bisnis penjualan persediaan untuk pelanggan dari gudang sendiri. Pada tahun
2013 itu menambahkan model pasar yang memungkinkan pengecer pihak ketiga untuk menjual
produk mereka melalui situs Lazada.
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan
Widodo mengatakan Achmad Supardi telah menjadi korban dari situs ecommerce Lazada. Ia
mengatakan Achmad Supardi sebagai korban bisa melaporkan kasus ini kepada Kementerian
Perdagangan.
Widodo menjelaskan situs Lazada telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar Lazada yaitu Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 16.
Isi dari pasal 9 adalah pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan atau
mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah olah barang tersebut telah
memenuhi potongan harga, harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik,
barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan, menggunakan kata kata
berlebihan seperti, aman, murah serta menawarkan sesuatu yang belum pasti.
Isi dari pasal 10 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan tidak benar
atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan suatu barang, tawaran potongan harga
dan hadiah yang menarik.
Dan isi pasal 16 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan
dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian dan tidak
menepati janji.
Widodo mengatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia
dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain.
7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Sementara perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ia mengatakan berdasarkan UU
perlindungan konsumen, Lazada sudah melanggar pasal 9, pasal 10 dan pasal 16 dan dikenakan
sanksi sesuai pasal 62 dan 63.
Sanksinya berupa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal
9 dan pasal 10, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda
paling banyak Rp 2 miliar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang
dimaksud pasal 16, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500
juta. Sementara Pasal 63 berbunyi, pelaku usaha bisa dicabut izin usahanya.
Seperti diketahui, Achmad Supardi merupakan korban yang dirugikan Lazada, Achmad
Supardi membuat pengakuan bahwa Lazada sudah membatalkan secara sepihak transaksi yang
sudah dibayar lunas konsumen dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk
voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada.
Achmad membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada
12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing masing Rp 500
ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli dengan harga Rp 2.700.000
untuk pembelian cash on the road, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara
cash on the road bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad
mengira harga murah bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional
(Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah
dan dikonfirmasi Lazada.
Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama
namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit, di
tanggal yang sama, ia ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan tenant sepeda motor
Lazada, staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad
menjelaskan sepeda motor dibeli secara cash on the road, pihak Angsana menelepon hingga
dua kali.
Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena
transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi
ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses refund dengan
memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit
sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta.
Achmad mengaku kecewa, karena voucher tidak bisa diuangkan, sebagai konsumen ia meminta
Lazada meminta maaf, dan sebagai perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan
konsumen dengan tidak terhormat.
Keterangan : Seperti yang dikatakan berita diatas, Achmad Supardi adalah seorang pembeli
(buyer) online di situs Lazada. Ia berbelanja online tersebut karena ia melihat promosi dan
8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
diskon dan kemudian ia terpengaruh. Karenanya, ia mulai melakukan transaksi dalam
pembelian beberapa sepeda motor dengan harga total masing-masing Rp 1.500.000,00 dan Rp
2.700.000 untuk pembelian cash on the road, bukan kredit pada situs Lazada tersebut.dan angka
tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila-
gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer
melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.
Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena
transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi
ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses refund dengan
memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit
sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta.
Berdasarkan kasus di atas, pelaku tersebut terjerat dalam pasal 9, 10, 16 dan 63, yang dijelaskan
sebagai berikut :
Isi dari pasal 9 adalah pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan atau
mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah olah barang tersebut telah
memenuhi potongan harga, harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik,
barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan, menggunakan kata kata
berlebihan seperti, aman, murah serta menawarkan sesuatu yang belum pasti.
Isi dari pasal 10 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan tidak benar
atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan suatu barang, tawaran potongan harga
dan hadiah yang menarik.
Dan isi pasal 16 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan
dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian dan tidak
menepati janji.
Achmad Supardi selaku konsumen yang merasa telah dirugikan karena tindakan Lazada
Indonesia yang telah membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar bahwa Lazada Indonesia telah melakukan
Perbuatan melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kuhperdata dan Lazada Indonesia telah
melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Achmad Supardi meminta Lazada meminta maaf secara formal tertulis serta mengembalikan
dana secara tunai. Sebuah perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan konsumen
dengan cara arogan dan sepihak seperti ini
9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2006, hlm. 3
Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip Tanggung Jawab Hukum :
https://kuliahade.wordpress.com/2010/01/16/perlindungan-konsumen-prinsip-tanggung-
jawab/
Tim wikipedia, “LAZADA.com” diperoleh dari id.wikipedia.co.id diakses pada 14 Oktober
2016.
Direktur Jenderal Widodo, “Lazada Langgar Undang-undang Konsumen” diperoleh dari
http://www.beritasatu.com/iptek/337594-batalkan-transaksi-lazada-langgar-uuperlindungan-
konsumen.html
Achmad Supardi, “Meminta Lazada meminta maaf dan mengembalikan dana secara tunai”
diperoleh dari : https://www.viva.co.id/surat/714827-transaksi-lunas-dibatalkan-sepihak-
oleh-lazada
“Pengadilan negeri” diperoleh dari http://repository.unpas.ac.id/27377/7/J.bab%205.pdf