2. Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Tujuan Perlindungan Konsumen:
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang
dan/atau jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai
konsumen;
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi
serta akses untuk memperoleh informasi;
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam penyediaan
barang dan/atau jasa yang berkualitas.
2
3. Sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat 1, secara jelas disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Namun, sejauh ini UU
Perlindungan konsumen tersebut belum sepenuhnya ditegakkan.
Konsumen sebagai objek UU Perlindungan Konsumen masih saja
sering dirugikan oleh para produsen nakal. Masih banyak saja
pelanggaran UU Perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia.
3
4. Ada 4 hak dasar / umum konsumen
1. Hak untuk mendapat keamanan
2. Hak untuk mendapat informasi
Ex :
Misal makanan kaleng informasinya tertera di kaleng tersebut.
3. Hak memilih
Memilih produk yang akan kita gunakan (bebas dari hak monopoli)
4. Hak untuk didengar
Dalam arti kita berhak untuk mengeluh kepada pelaku usaha.
4
5. Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat
mengajukan perlindungan di Indonesia, adalah:
o Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
o Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
o Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha
Tidak Sehat.
o Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
o Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen
o Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan
konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
o Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman
Pelayanan Pengaduan Konsumen
5
6. Kasus ini bermula saat Maulite memesan tiket Lion Air nomor penerbangan JT 1852 rute Denpasar-Lombok untuk jadwal 3 Agustus
2013 pukul 08.40 Wita. Pada hari yang ditentukan, Maulite melakukan check in di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan menaruh bagasi
dengan kode Lion Air.
Saat penerbangan sudah siap, lalu petugas memanggil semua penumpang lewat pengeras suara. Setelah dipanggil tiga kali, Maulite tidak
kunjung naik pesawat. Akhirnya, pesawat Lion Air pun terbang ke Lombok dan Maulite tertinggal di Denpasar. Adapun koper Maulite
ikut terbawa ke Lombok.
Maulite menuding, Lion Air secara sepihak membatalkan penerbangan. Padahal, pihaknya sudah menunggu cukup lama di bandara. Saat
dicek ke petugas, pihak Lion Air mengatakan, ada penerbangan ke Lombok, tetapi dengan Wings Air pada pukul 12.00 Wita pada hari
yang sama.
Namun, Maulite harus membeli tiket baru lagi. Tiketnya tak bisa dialihkan meskipun petugas bandara mengatakan bahwa antara
pesawat Lion Air dan Wings Air merupakan satu grup usaha.
Maulite merasa dirugikan karena akhirnya harus terlambat bertemu kliennya. Atas kejadian ini, Maulite menuntut ganti rugi mencapai
Rp 2,5 miliar. Pasalnya, Lion Air dianggap telah melanggar Pasal 7, 12, dan 18 UU Perlindungan Konsumen.
Namun, kuasa hukum Lion Air, Nusirwin, mengelak semua tuduhan tersebut. "Klien kami sudah memanggil penumpang sebelum
terbang,"
6
7. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memenangkan gugatan yang diajukan penumpang
bernama Maulite Sitompul. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Arief Waluyo
tersebut, Lion Air dinyatakan bersalah dan harus membayar kerugian yang dialami Maulite.
"Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian," ujar
Arief saat membaca putusan di PN Niaga Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2014).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Lion Air menjual tiket Denpasar-Lombok, tetapi ternyata
Lion tidak mempunyai rute tersebut.
Karena itu, Lion dinilai majelis hakim telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Kendati begitu,
majelis hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Maulite. Majelis menghukum Lion Air untuk
mengembalikan uang tiket sebesar Rp 632.000 dan Lion Air harus membayar uang perkara di pengadilan.
Sementara itu, majelis tidak mengabulkan permohonan pembayaran uang penginapan di hotel dan
tuntutan ganti rugi sebesar Rp 2,5 miliar yang diklaim dialami oleh Maulite.
7
8. Kuasa hukum Lion Air Nusirwin mengatakan akan mengonsultasikan masalah itu dengan
kliennya. "Jadi, kita masih pikir-pikir apakah akan banding atau tidak," ujarnya seusai sidang.
Namun, ia menegaskan bahwa majelis hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan
penumpang tersebut lantaran si penumpang lalai dan tidak datang saat dipanggil.
Sementara itu, Maulite mengatakan, ia menerima putusan hakim itu sebab putusan tersebut
telah membenarkan bahwa pihak Lion Air bersalah karena menjual tiket tetapi tidak ada
rutenya. "Lion Air terbukti melakukan perbuatan melawan hukum," ujarnya.
Ia juga tidak terlalu mempermasalahkan karena majelis hakim hanya mengabulkan gugatan
ganti rugi tiket, dan yang gugatan imateriil tidak dikabulkan. "Saya bawa dua karyawan juga
tidak dihitung, tapi tidak masalah," tambahnya.
8
9. Menurut kami pada Undang-Undang No.4 tahun 1999 telah dijelaskan sesuai ketentuan pasal
terdapat 4 poin yaitu :
a. Telah menerangkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengkonsunsi barang atau jasa
b. Mengatur konsumen untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
c. Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
atau jasa.
d. Konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, serta
masih banyak ketentuan lain dalam pasal tersebut.
Karena konsumen tidak mendapat kenyamanan dari PT FIF maka konsumen mengajukan surat yang
isinya permohonan maaf atas ketidak nyamanannya dari pihak PT FIF. Karena surat yang diajukan
konsumen tidak di tanggapi maka konsumen melaporkan ke YLKI setalah dilaporkan barulah
ditanggapi oleh PT FIF. Dan akhirnya PT FIF meminta maaf kepada konsumen.
9
