perlindungan konsumen & tanggung jawab hukum

1. Perlindungan Konsumen & Tanggung jawab Hukum
Era globalisasi membawa pelaku usaha untuk tidak memperhatikan lagi tanggung
jawabnya sebagai pelaku usaha dan etika berbisnis, padahal setiap pelaku usaha harus
bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. persaingan yang ketat
para pelaku bisnis berlomba – lomba untuk menjadi yang terbaik di bidangnya masing –
masing.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah
setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Para pebisnis atau pelaku usaha dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi
konsumen, dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. perusahaan harus
menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk barang dan jasa yang
ditawarkan biasanya disebut dengan perlindungan konsumen dimana bisnis dan
perlindungan konsumen sangat berkaitan.
Berbicara mengenai konsumen, konsumen merupakan salah satu factor penting dari
berjalannya sebuah bisnis. Suatu perusahaan tidak dapat bertahan lama tanpa konsumen
sebagai pengguna produk yang dihasilkan. Oleh karena itu sebuah perusahaan harus bisa
menarik minat konsumen terhadap produk yang telah diciptakan dengan memperhatikan
hal yang menjadi keinginan konsumen itu sendiri.
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan
terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia
mendapat perlindungan hukum. Undang Undang Perlindungan konsumen mengatur tentang
hak – hak dan kewajiban konssumen dan produsen.
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha, produsen
dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang
dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu : Hak
Pelaku Usaha
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik

2. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Batasan
hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha
memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada
pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat.
Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh
UUPK. Sebagai berikut :
Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan,
kenyamanan,keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga
yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri.
Mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak konsumen di
Indonesia sebagaimana tertulis pada bab III, pasal 4 diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.

3. 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen,
kewajiban konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Dapat diketahui bawasannya dalam UUPK telah disebutkan secara jelas hak – hak
konsumen, namun pada realita yang ada banyak konsumen yang belum mengetahui akan
hak – hak ini. Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen? Agar UUPK
berjalan dengan maksimal, tentunya harus disosialisasikan secara baik ke seluruh lapisan
masyarakat. Tentunya peran pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam proses ini
sekaligus dalam implementsai penegakan UUPK ini. tidak hanya pemerintah, melainkan
msyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari pelaku yang terlibat dalam UUPK juga
mempunyai tanggung jawab serta peran sesuai dengan porsinya masing-masing.
Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip tanggung jawab Ganti rugi bukan hanya yang
Nampak nyata tapi ganti rugi yang diharapkan
Prinsip
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

4. · Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh
yang mendalilkan kesalahan tergugat.
· Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan hokum); Unsur-unsurnya
1.adanya perbuatan
2.Adanya unsure kesalahan
3.adanya kerugian yang diderita
4.adanya hub kausalitas antara kesalahan dan kerugian
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
· Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat membuktikan, ia tidak
bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat
3. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
· Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan
pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan contoh pada
hokum pengangkutan pada bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen
sendiri
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
· Biasanya prinsip ini diterapkan karena (1), Konsumen tidak dalam posisi
menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan
distribusi yang kompleks, (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika
sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah
komponen biaya tertentu pada harga produknya, (3) Asas ini dapat memaksa produsen
lebih berhati-hati.
· Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang
memasarkan produknya yang merugikan konsumen Product liability dapat dilakukan
berdasarkan tiga hal: (1) melanggar jaminan, missal khasiat tidak sesuai janji, (2) Ada unsure
kelalaian (negligence), lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik, (3) Menerapkan
tanggung jawab mutlak (strict liability)
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
· Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang maka konsumen hanya
dibatasi ganti kerugian nya sebesar sepeluh kali harga.
Dalam pasal dan ketentuan mana hal menyangkut perlindungan hukum yaitu :

5. · 1. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi warga
negara Indonesia, yaitu Pasal 27 ayat(1), Pasal 28A, dan Pasal 28G ayat (1).
· 2. KUHP mengatur perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, yaitu
perlindungan terhadap jiwa manusia, perlindungan terhadap tubuh manusia, perlindungan
terhadap kebebasan tindak pidana manusia, perlindungan terhadap kehormatan manusia,
dan perlindungan terhadap milik seseorang.
· 3. Sedangkan KUHPer mengatur perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia,
yaitu perlindungan terhadap perkawinan monogami, perlindungan terhadap hak milik atas
benda, perlindungan terhadap kreditan, dan perlindungan terhadap penjual dan pembeli.
Pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen menurut pakar hukum
yaitu :
Pengertian Hukum Konsumen Menurut Para Pakar yaitu :
· 1. Az Nasution
Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan
dengan barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup.
· 2. Menurut Elizabeth A. Martin
perlindungan (hukum) konsumen merupakan perlindungan yang diberikan,terutama secara
hukum kepada konsumen (pihak yang melakukan akad dengan pihak lain dalam suatu bisnis
untuk memperoleh barang dan jasa dari pihak yang mengadakannya).
· 3. Menurut Janus Sidabalok
Perlindungan (hukum) konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan
konsumen itu sendiri.
Pegertian Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Para Ahli/Pakar Hukum yaitu :
· 1. Menurut Mochtar Kusumaatmaja.
Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum
yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para
penyedia barang dan/atau jasa konsumen.
· 2. Az Nasution

6. “Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat
asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen.”
Sumber lain :
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
http://dwisantosapambudi.blogspot.co.id/2012/11/perlindungan-konsumen.html
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mencantumkan
kewajiban pelaku usaha yaitu:
a. Kewajiban beriktikad baik Kewajiban beriktikad baik ini berarti pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan iktikad baik, yaitu secara
berhati-hati, mematuhi dengan aturanaturan, serta dengan penuh tanggung jawab. Dalam
UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha karena meliputi
semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga dapat diartikan bahwa
kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi
sampai pada tahap penjualan.
b. Kewajiban memberi informasi Kewajiban ini berarti pelaku usaha wajib memberi
informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk
yang dibutuhkan konsumen,informasi itu adalah informasi yang benar, jelas dan jujur.10
c. Kewajban melayani dengan cara yang sama Kewajiban ini berarti pelaku usaha wajib
memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak
membedahbedahkan cara ataupun kualitas pelayanan.
Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen pelaku usaha mempunyai peran penting
untuk mengupayakan segala kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sesuai dengan asas
perlindungan konsumen yaitu asas manfaat yang mengamatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu pada Pasal 19 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Tahun 1999 mencamtumkan tanggung jawab pelaku usaha yaitu:
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan.

7. 2. Ganti rugi sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketetntuan
perundangundangan.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
transaksi.
Contoh Kasus
Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Developer Terhadap Pemilik Rumah di Perumahan
CitraLand Manado.
Developer sebagai pengembang perumahan mempunyai tanggung jawab dalam
menjalankan kegiatan usahanya, tanggung jawab merupakan satu kewajiban yang harus
dilakukan pihak developer sebagai pelaku usaha. Developer dibebani dengan tanggung
jawab terhadap produk yang dihasilkannya (product liability), dalam menjalankan kegiatan
usahanya developer harus memperhatikan rumah sebagai produk atau barang yang
dihasilkannya. Tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab atas kerugian yang
diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan
barang-barang yang dipakai atau dikonsumsi konsumen. Tanggung jawab tersebut
sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan
kerugian bagi konsumen baikkerugian kematian maupun harta benda.
Tanggung jawab produk ini merupakan salah satu bentuk upaya developer dalam tanggung
jawabnya menjalankan kegiatan usahanya. Seperti yang disebutkan pada bagian
sebelumnya tanggung jawab terhadap produk meliputi kualitas barang atau produk yang
dihasilkannya agar produk atau barang yang dihasilkannya tidak cacat atau layak
dikonsumsi/dipakai oleh konsumen sehingga tidak menimbulkan kerugian pada konsumen.
Bentuk tanggung jawab produk ini bagi developer perumahan berarti developer harus dapat
meyakinkan kepada pemilik rumah sebagai konsumen perumahan bahwa produk yang
dihasilkannya tidak cacat atau sesuai dengan aturan yang ada. Developer dalam
mempertanggungjawabkan produknya yang cacat diwajibkan bertanggungjawab secara
hukum sesuai dengan kewajiban developer sebagai pelaku usaha dan untuk memenuhi hak
pemilik rumah sebagai konsumen.
Bentuk tanggung jawab yang dilakukan developer Perumahan CitraLand Manado adalah:
1. Pertanggungjawaban Publik Developer Perumahan CitraLand Manado sesuai pernyataan
di atas telah memenuhi kewajibannya untuk bertanggungjawab secara publik, developer
sebagai pelaku usaha beriktikad baik kepada konsumen perumahan yang menjadi korban
banjir dan tanah longsor dengan mengevakuasi korban banjir ke hotel Lex Privatum, Vol.
III/No. 3/Jul-Sep/2015 84 untuk mendapatkan tempat tinggal sementara,dan mengganti
kerugian yang dialami konsumen, sesuai dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8

8. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban pelaku usaha adalah
beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya,dengan melaksanakan kewajibannya
untuk selalu beriktikad baik berarti developer Perumahan CitraLand Manado ikut
bertanggung jawab dalam menciptakan dunia usaha yang sehat demi menunjang
pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, makmur dan mandiri, jelas ini merupakan pertanggungjawaban
publik yang telah dilakukan oleh developer Perumahan CitraLand Manado.
2. Pertanggungjawaban Privat (Perdata) Pertanggungjawaban privat (perdata) yang
dilakukan developer Perumahan CitraLand Manado terhadap korban banjir dan tanah
longsor meliputi tanggung jawab keperdataan atau privat, dengan adanya hubungan hukum
antara developer dan pemilik rumah dan hubungan hukum yang lahir kemudian sebagai
konsekuensi yang harus ditanggung oleh developer kepada pemilik rumah yang mengalami
kerugian karena memakai produknya. Dengan kata lain tanggung jawab keperdataan yang
dimaksud di sini bersifat kontraktual maupun yang di luar hubungan kontraktual. Pada fakta
yang telah disebutkan sebelumnya, pemilik rumah sebagai konsumen mengalami kerugian
materil maupun imateril karena memakai rumah sebagai produk yang dihasilkan developer.
Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
mencantumkan hak konsumen yaitu: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Sebagai bentuk pertanggungjawab privat
(perdata) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya developer Perumahan
CitraLand Manado, maka sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UndangUndang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan atau ganti kerugian akibat menkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Developer Perumahan CitraLand Manado menjalankan
kewajibannya untuk bertanggung jawab dengan memberikan santunan kepada korban
tanah longsor senilai Rp. 250.000.000,00 dan mengganti rumah yang terkena longsor
dengan perumahan yang ada untuk kenyamanan pemilik rumah selaku konsumen
perumahan. Bentuk-bentuk tanggung jawab yang dilakukan developer Perumahan CitraLand
Manado ini dalam hukum perlindungan konsumen termasuk upaya perlindungan konsumen,
karena developer menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum perlindungan konsumen dalam
melakukan kewajibannya untuk bertanggung jawab, prinsip strict liability (tanggung jawab
mutlak) yang diterapkan developer dalam bertanggung jawab atas kerugian yang dialami
pemilik rumah.
PENUTUP

9. A. Kesimpulan
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
yaitu dapat terciptanya kesimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Developer Perumahan CitraLand Manado telah melakukan tanggung jawabnya sebagai
pelaku usaha, bentuk tanggung jawabnya yang dilakukannya yaitu, pertanggungjawaban
secara publik dan pertanggungjawaban secara privat.
B. Saran
1. Dalam upaya perlindungan konsumen pelaku usaha perlu melakukan peningkatan mutu
penjualan barang agar produk atau barang yang diperdagangkannya layak
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=376739&val=1003&title=TANGGUNG
%20JAWAB%20HUKUM%20DEVELOPER%20TERHADAP%20PEMILIK%20RUMAH%20DI%20P
ERUMAHAN%20CITRALAND%20MANADO