Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha dalam bertransaksi. Pelanggaran atas UU tersebut dapat dituntut secara hukum.

1. Perlindungan Konsumen & Tanggung jawab Hukum
Era globalisasi membawa pelaku usaha untuk tidak memperhatikan lagi tanggung jawabnya sebagai
pelaku usaha dan etika berbisnis, padahal setiap pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk
yang dihasilkan atau diperdagangkan. persaingan yang ketat para pelaku bisnis berlomba – lomba untuk
menjadi yang terbaik di bidangnya masing – masing.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi. (Tesis hukum,2012)
Para pebisnis atau pelaku usaha dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen, dan
tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi
perusahaan adalah mencari keuntungan. perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan
konsumen atas produk barang dan jasa yang ditawarkan biasanya disebut dengan perlindungan
konsumen dimana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan.
Berbicara mengenai konsumen, konsumen merupakan salah satu factor penting dari berjalannya sebuah
bisnis. Suatu perusahaan tidak dapat bertahan lama tanpa konsumen sebagai pengguna produk yang
dihasilkan. Oleh karena itu sebuah perusahaan harus bisa menarik minat konsumen terhadap produk
yang telah diciptakan dengan memperhatikan hal yang menjadi keinginan konsumen itu sendiri.
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya
hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20
April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum. Undang Undang
Perlindungan konsumen mengatur tentang hak – hak dan kewajiban konssumen dan produsen.
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha, produsen dan pelaku
usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang dalam pasal 6 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu : Hak Pelaku Usaha
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai
tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak
diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Batasan hak dan
kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan
perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur
dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat.
Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh UUPK. Sebagai
berikut :
Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau
jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian,
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima
atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha hal ini
dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, kenyamanan,keamanan baik bagi diri
konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan
mutu produk itu sendiri.
Mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak konsumen di Indonesia
sebagaimana tertulis pada bab III, pasal 4 diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.

3. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Dwi santoso,2012.)
Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, kewajiban
konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Dapat diketahui bawasannya dalam UUPK telah disebutkan secara jelas hak – hak konsumen, namun
pada realita yang ada banyak konsumen yang belum mengetahui akan hak – hak ini. Siapa yang
bertanggung jawab atas perlindungan konsumen? Agar UUPK berjalan dengan maksimal, tentunya harus
disosialisasikan secara baik ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya peran pemerintahlah yang
bertanggung jawab dalam proses ini sekaligus dalam implementsai penegakan UUPK ini. tidak hanya
pemerintah, melainkan msyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari pelaku yang terlibat dalam
UUPK juga mempunyai tanggung jawab serta peran sesuai dengan porsinya masing-masing.
Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip tanggung jawab Ganti rugi bukan hanya yang Nampak nyata
tapi ganti rugi yang diharapkan
Prinsip
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
· Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh yang
mendalilkan kesalahan tergugat.
· Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan hokum); Unsur-unsurnya
1.adanya perbuatan
2.Adanya unsure kesalahan

4. 3.adanya kerugian yang diderita
4.adanya hub kausalitas antara kesalahan dan kerugian
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
· Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi
beban pembuktian ada pada si tergugat
3. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
· Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian
biasanya secara common sense dapat dibenarkan contoh pada hokum pengangkutan pada bagasi/kabin
tangan, yang didalam pengawasan konsumen sendiri
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
· Biasanya prinsip ini diterapkan karena (1), Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk
membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, (2)
diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas
kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya,
(3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.
· Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan
produknya yang merugikan konsumen Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1)
melanggar jaminan, missal khasiat tidak sesuai janji, (2) Ada unsure kelalaian (negligence), lalai
memenuhi standar pembuatan obat yang baik, (3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability)
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
· Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang maka konsumen hanya dibatasi
ganti kerugian nya sebesar sepeluh kali harga. (Ratna,2012)
dalam pasal dan ketentuan mana hal menyangkut perlindungan hukum yaitu :
· 1. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi warga negara
Indonesia, yaitu Pasal 27 ayat(1), Pasal 28A, dan Pasal 28G ayat (1).
· 2. KUHP mengatur perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap
jiwa manusia, perlindungan terhadap tubuh manusia, perlindungan terhadap kebebasan tindak pidana
manusia, perlindungan terhadap kehormatan manusia, dan perlindungan terhadap milik seseorang.
· 3. Sedangkan KUHPer mengatur perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, yaitu
perlindungan terhadap perkawinan monogami, perlindungan terhadap hak milik atas benda,
perlindungan terhadap kreditan, dan perlindungan terhadap penjual dan pembeli.

5. Pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen menurut pakar hukum yaitu :
Pengertian Hukum Konsumen Menurut Para Pakar yaitu :
· 1. Az Nasution
Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau
jasa di dalam pergaulan hidup.
· 2. Menurut Elizabeth A. Martin
perlindungan (hukum) konsumen merupakan perlindungan yang diberikan,terutama secara hukum
kepada konsumen (pihak yang melakukan akad dengan pihak lain dalam suatu bisnis untuk memperoleh
barang dan jasa dari pihak yang mengadakannya).
· 3. Menurut Janus Sidabalok
Perlindungan (hukum) konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam
usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
Pegertian Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Para Ahli/Pakar Hukum yaitu :
· 1. Menurut Mochtar Kusumaatmaja.
Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau
jasa konsumen.
· 2. Az Nasution
“Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas
atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan
konsumen.”
Sumber lain :
Tesis hukum. http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
Dwi santoso,2012. http://dwisantosapambudi.blogspot.co.id/2012/11/perlindungan-konsumen.html
Ratna,2012. http://galeryratnajasmin.blogspot.co.id/2012/10/hukum-perlindungan-konsumen.html

6. Batavia Air Langgar UU Perlindungan Konsumen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dihentikannya operasi PT Metro Batavia atau Batavia Air menuai protes
dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pasalnya, penghentian operasional maskapai swasta
tersebut tidak mempertimbangkan undang-undang (UU) konsumen.
Penghentian operasi Batavia Air telah melanggar Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen pasal 16. Dalam pasal tersebut disebutkan perseroan dilarang tidak menepati
pesanan dan kesepakatan waktu penyelesaian dengan yang dijanjikan. Pelanggaran yang dilakukan
Batavia Air tersebut dapat dituntut dengan hukuman maksimal pidana penjara paling lama dua tahun
atau membayar denda sebesar Rp 500 juta. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 62 ayat 2 UU
Perlindungan Konsumen. (republika,2013.)
Batavia Air seharusnya tidak perlu menghentikan operasionalnya. Pasalnya, masih banyak konsumen
yang sudah telanjur membeli tiket Batavia Air. Sesuai undang-undang kepailitan tidak ada hukum yang
memaksa perseroan menghentikan operasi setelah dinyatakan pailit. Kasus kepailitan PT Metro Batavia
menyebabkan kerugian bagi para konsumen. Hal itu terjadi karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan tidak berpihak kepada nasib para konsumen, terutama yang telah memegang
tiket Batavia Air. Dalam UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan itu, tanggung jawab ganti rugi yang
pertama harus diselesaikan adalah kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Dalam
UU tersebut, para konsumen pemegang tiket berada di posisi yang paling rendah, yaitu kreditur
konkuren. Ada kemungkinan para konsumen hanya menerima bekasnya dalam ganti rugi tersebut,
bahkan tidak diganti.
Batavia Air masih memiliki sekitar 14 unit pesawat dari total sebelumnya 33 unit. Jika Batavia Air
memang menjunjung tinggi pelayanan konsumen, pesawat yang tersisa harus dimaksimalkan untuk
mengangkut penumpang ke kota tujuan.
"Dengan pesawat yang ada mereka seharusnya masih bisa terbang," ujar Ketua Harian YLKI Sudaryatmo.
Namun, kenyataannya Batavia Air justru menelantarkan penumpang dengan menutup operasional
perusahaan.
Sebelumnya maskapai Batavia Air dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perseroan
dinilai tidak mampu membayar hutang sebesar 4,68 juta dolar AS kepada International Lease Finance
Corporation. (Kompas, 2013.)
Analisa Kasus:
Dari kasus ini sudah waktunya Kementerian Perhubungan menerapkan klasifikasi kesehatan untuk setiap
perusahaan maskapai penerbangan. Perlu ada kejelasan jika ada maskapai yang tidak sehat harus diberi
pengawasan khusus dan pembatasan kegiatan usaha sebelum maskapai itu ditutup atau berhenti
beroperasi. Reformasi hukum kepailitan perlu ada pendekatan yang berbeda, khususnya dalam
menangani perkara kepailitan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan publik. jika suatu

7. perusahaan maskapai penerbangan tidak sehat, seharusnya mereka tidak lagi melakukan penjualan
tiket. Mereka juga harus segera memberikan pemberitahuan kepada para calon konsumennya mengenai
status perusahaan mereka. Dengan begitu, tidak akan ada konsumen yang akan dirugikan.
Undang undang yang dilanggar :
Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 16:
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi
Pasal 4
Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa”
Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau
jasa”
Pasal 7
Ayat 2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”
Pasal 19
Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan”
Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal transaksi” (Romi,2015.)
Sumber:
republika,2013. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/13/02/01/mhiys7-ylki-batavia-air-
langgar-uu-perlindungan-konsumen

8. Kompas, 2013.
https://ekonomi.kompas.com/read/2013/02/01/22565992/Maskapai.Penerbangan.Bangkrut..Konsume
n.Jadi.Korban
Romi,2015. https://rominurfauzi.wordpress.com/2015/03/25/kasus-pelanggaran-etika-bisnis-pt-metro-
batavia-batavia-air/