Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang seperti monopoli, kolusi, penyalahgunaan posisi dominan, serta sanksi yang diberikan. Kasus Temasek Holdings atas dugaan pelanggar

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS
TIDAK SEHAT
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
10
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Anti Monopoli dan Persainagn
Bisnis Tidak sehat Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
Mendefinisikan Hak Monopoli dan memahami larangan terhadap praktik Anti Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT
A. Pengertian Monopoli
Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoli adalah
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu
oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha.
Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli, Persaingan usaha tidak sehat
adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.
Pengaturan hukum persaingan usaha atau bisnis melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( LN 1999 No. 33, TLN No.
3817 ) diberlakukan secara efektif pada tanggal 5 Maret 2000 merubah kegiatan bisnis dari
praktik monopoli yang terselubung, diam-diam dan terbuka masa orde baru menuju praktik
bisnis yang sehat.
B. Asas dan Tujuan
Pasal 2
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum.
Pasal 3
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat
sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,
pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh
pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dalam UU No.5/1999,kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24.
Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan,seperti halnya perjanjian. Namun
demikian, dari kata “kegiatan” dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
adalah aktivitas,tindakan secara sepihak. Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut
yaitu :
a. Monopoli
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
- barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan
atau jasa yang sama; atau
- satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
b. Monopsoni
(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas
barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi
pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.
c. Penguasaan Pasar
- Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama
pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat berupa: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau mematikan usaha
pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya
lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
d. Persekongkolan
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan
usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau
jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah,
kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
e. Posisi Dominan
Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak
mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang
dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan,
penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa
tertentu.
f. Jabatan Rangkap
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang
menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang
bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
g. Pemilikan Saham
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha
dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan
usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa
perusahaan yang sama.
h. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang
berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat
tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia
yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian,
penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang
menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli.
Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti
Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU
Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai
pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.
Implementasi
Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat Penyalahgunaan Posisi Dominan Kasus
Temasek Holdings Pte. Ltd.
Sebuah perusahaan Holding Company berasal dari Singapura yaitu Temasek Holdings Pte. Ltd.
yang mengelola dana investasi sebesar US$ 108 Miliar atau sekitar Seribu triliun rupiah diduga
melakukan struktur kepemilikan silang atas saham dua perusahaan jasa seluler Indonesia yaitu
Telkomsel dan Indosat. Dugaan tersebut telah berlangsung mulai dari tahun 2002 dan baru
diangkat ke sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2006. Adapun
pihak-pihak yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran tersebut adalah :
1. Temasek Holdings Pte. Ltd.
2. Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.
3. STT Communications Ltd.
4. Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd.
5. Asia Mobile Holdings Pte. Ltd.
6. Indonesia Communications Limited.
7. Indonesia Communications Pte. Ltd.
8. Singapore Telecommunications Ltd.
9. Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd.
10. PT. Telekomunikasi Selular.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Kasus ini berkaitan dengan Telkomsel yang menyalahgunakan posisi dominannya untuk
membatasi pasar dan pengembangan teknologi sehingga melanggar pasal 25 ayat (1) huruf b
UU No 5 Tahun 1999.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) Tim Pemeriksa pada pokoknya
menyatakan telah terjadi hambatan interkoneksi yang dilakukan oleh Telkomsel sesuai dengan
bukti:
A. Tuduhan Pertama : Kepemilikan Silang dan Saham Mayoritas
Bukti tuduhan terhadap Temasek dimuat dalam point ke 46 pada bagian dugaan pelanggaran
dalam Putusan KPPU. Berdasarkan fakta yang diperoleh, Temasek melalui anak
perusahaannya memiliki 35% saham dengan hak suara di Telkomsel, hak untuk
menominasikan direksi dan komisaris, dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan
perusahaan terutamadalam hal persetujuan anggaran melalui Capex Committee dan
kemampuan untukmemveto putusan RUPS (negative control) dalam hal perubahan Anggaran
Dasar, buy back saham perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan,pembubaran
dan likuidasi perusahaan.
B. Tuduhan Kedua : Kepemimpinan Harga (Price leadership) oleh Telkomsel Sehingga
Menyebabkan Pemasangan Tarif yang Tinggi. KPPU berpendapat bahwa kepemilikan silang
Temasek terhadap Indosat dan Telkomsel telah berpengaruh negatif terhadap kondisi
persaingan di pasar relevan. Sehubungan dengan hal ini, KPPU mengklaim sejumlah hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Klaim bahwa pasar relevan itu terkonsentrasi tinggi dan terus bertambah dalam beberapa
waktu terakhir.
2. Variasi dari klaim mengenai kinerja keuangan Telkomsel yang baik.
3. Klaim bahwa kinerja Indosat tidak baik sejak akuisis saham oleh ICL/ICPL.
4. Klaim yang menyatakan bahwa Telkomsel telah menyebabkan buruknya kinerja Indosat.
5. Klaim bahwa pasar dikarakteristikan dengan dilakukannya price leadership oleh Telkomsel.
6. Klaim bahwa tarif Telkomsel itu berlebihan.
7. Klaim bahwa ketiadaan dugaan “kepemilikan silang”, maka situasi persaingan didalam pasar
akan lebih baik.
C. Tuduhan Ketiga : Penyalahgunaan Posisi Dominan.
Bila dikaitkan dengan industri seluler Indonesia, Telkomsel merupakan first mover dalam
industri ini, karena merupakan pemain yang paling lama, memiliki posisi dominan, dan
pembangunan infrastruktur yang paling luas. Hal ini diperjelas dengan data perbandingan
jumlah BTS seluler, dimana Telkomsel memiliki BTS yang paling tinggi, jauh diatas
pesaingnya. Adanya jangka waktu lama upaya new entrant tersebut akan membuat first mover
memiliki posisi dominan dengan market power yang mudah digunakan untuk mengakumulasi
monopolis profit. Telkomsel juga dianggap memperlambat pembangunan BTS milik Indosat.

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cross-ownership yang terjadi pada industri jasa
seluler semakin menjauhkan industri tersebut sehat dan kompetitif karena melemahkan
persaingan Indosat sebagai closest rival terhadap Telkomsel sebagai dominan player.
Sebelum menganalisa pemenuhan unsur pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis Komisi terlebih
dahulu mengurai pendekatan analisa terhadap pasal 25 yaitu menurut Majelis Komisi analisa
terhadap pasal 25 dapat dilakukan secara per se rule maupun rule of reason. Penggunaan
pendekatan per se rule adalah pendekatan minimalist karena dari segi rumusannya pasal 25
tidak tercantum salah satu dari dua kalimat yaitu "dapat menimbulkan praktik monopoli‟ dan
"persaingan usaha tidak sehat‟.
Penggunaan pendekatan rule of reason adalah pendekatan maximalist. Perspektif ini
mendasarkan pada asumsi bahwa kebijakan pelaku usaha seperti tercantum dalam ayat (1)
huruf a, b, atau c belum
tentu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Untuk itu perlu dibuktikan
bahwa kebijakan pelaku usaha dimaksud menimbulkan atau berpontensi menimbulkan dampak
negatif. Dalam perkara ini, Majelis Komisi menggunakan perspektif maximalist yaitu rule of
reason. Dari beberapa asumsi diatas, selanjutnya KPPU berdasarkan Putusan Perkara Nomor
07/KPPU-L/2007 mengeluarkan putusan sebagai berikut :
Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore
Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company
Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia
Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom
Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5
Tahun 1999;
- Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999;
- Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1)
huruf b UU No 5 Tahun 1999;
Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies
Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia
Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte.
Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk
menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat,
Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT.
Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies
Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia
Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk
memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara
dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas
yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham
secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan.
Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum no.4 dilakukan dengan
syarat sebagai berikut:
a. untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas;
b. pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli lain
dalam bentuk apa pun.
Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT
Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, bAsia Mobile Holdings Pte.
Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore
Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar
denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen
Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha)
Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan tarif
tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurangkurangnya sebesar 15% (lima belas
persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini.
Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli :
https://kincow.wordpress.com/2014/04/03/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat-
curang/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Asas dan Tujuan Pasal 2
dan Pasal 3.
Tujuan pembentukan undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.
Dalam UU No.5/1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal
24 : https://pandubudimulya.wordpress.com/2015/06/11/anti-monopoli-dan-persaingan-
usaha-tidak-sehat/
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
:https://pandubudimulya.wordpress.com/2015/06/11/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-
tidak-sehat/
Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha :
https://pandubudimulya.wordpress.com/2015/06/11/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-
tidak-sehat/
Penyalahgunaan Posisi Dominan Kasus Temasek Holdings Pte. Ltd :
http://idilvictor.blogspot.co.id/2008/11/persaingan-usaha.html
Sebelum menganalisa pemenuhan unsur pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis Komisi terlebih
dahulu
mengurai pendekatan analisa terhadap pasal 25 yaitu menurut Majelis Komisi analisa
terhadap
pasal 25 dapat dilakukan secara per se rule maupun rule of reason :
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2888/4/T2_322010007_BAB%20III.pdf