Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang di Indonesia. Ia menjelaskan hak-hak konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, dan kasus dimana Lazada dilaporkan melanggar undang-undang perlindungan konsumen dengan membatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti dana konsumen dengan voucher.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
09
F041700009 Syifa Ramadhanti
(43216010056)
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Resume
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan
terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga
sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk
memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas
dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan
masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan
adalah:
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.
3821
 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Usaha Tidak Sehat.
 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan
pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005
tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Batalkan Transaksi, Lazada Langgar UU
Perlindungan Konsumen
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo
mengatakan Achmad Supardi telah menjadi korban dari situs ecommerce Lazada. Ia mengatakan
Achmad Supardi sebagai korban bisa melaporkan kasus ini kepada Kementerian Perdagangan.
Widodo menjelaskan situs Lazada telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor
8 Tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar Lazada yaitu Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 16.
Isi dari pasal 9 adalah pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan atau mengiklankan
suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah olah barang tersebut telah memenuhi
potongan harga, harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik, barang dan jasa
tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan, menggunakan kata kata berlebihan seperti,
aman, murah serta menawarkan sesuatu yang belum pasti.
Isi dari pasal 10 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan tidak benar atau
menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan suatu barang, tawaran potongan harga dan
hadiah yang menarik.
Dan isi pasal 16 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang
untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian dan tidak menepati janji.
" Konsumen mempunyai haknya dan dilindungi," ujar Widodo kepada Investor Daily, di Jakarta,
Minggu (3/1).
Widodo mengatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam
masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain. Sementara perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen.
" Indonesia adalah negara hukum dan jika ada yang melanggar ada sanksinya," ujar dia.
Ia mengatakan berdasarkan UU perlindungan konsumen, Lazada sudah melanggar pasal 9, pasal 10
dan pasal 16 dan dikenakan sanksi sesuai pasal 62 dan 63. Sanksinya berupa pelaku usaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 dan pasal 10, maka dipidana dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 16, dipidana penjara
paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sementara Pasal 63 berbunyi, pelaku
usaha bisa dicabut izin usahanya.
Seperti diketahui, Achmad Supardi merupakan korban yang dirugikan Lazada, Achmad Supardi
membuat pengakuan bahwa Lazada sudah membatalkan secara sepihak transaksi yang sudah
dibayar lunas konsumen dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk voucher belanja
yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada.
Achmad membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada 12
Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing masing Rp 500 ribu
dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli dengan harga Rp 2.700.000 untuk
pembelian cash on the road, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara cash on the
road bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga murah
bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan
pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.
Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama namun
sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit, di tanggal yang
sama, ia ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan tenant sepeda motor Lazada, staf

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad menjelaskan sepeda motor
dibeli secara cash on the road, pihak Angsana menelepon hingga dua kali.
Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena transaksi
yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup
oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai
jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan
2 voucher sebesar Rp 4,2 juta.
Achmad mengaku kecewa, karena voucher tidak bisa diuangkan, sebagai konsumen ia meminta
Lazada meminta maaf, dan sebagai perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan konsumen
dengan tidak terhormat.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
Syukro Ridho . 2016 . Batalkan Transaksi, Lazada Langgar UU Perlindungan Konsumen
. (http://www.beritasatu.com/iptek/337594-batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-
konsumen.html diakses pada 13 Mei 2018)