Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul menjelaskan definisi pelaku usaha dan konsumen serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kasus Lazada dibatalkan transaksi secara sepihak dan mengganti dana konsumen dengan voucher dijelaskan melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Lazada dapat dikenai sanksi berupa denda atau pencabutan izin usaha.

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Perlindungan Konsumen dan Tanggung
Jawab Hukum
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
09
F041700009 Anindia putri Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Pendahuluan

2. Menurut pakar dan Undang-unndang tentang Perlindungan Konsumen
dan Tanggungjawab Hukum
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha
adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Para pebisnis atau pelaku usaha dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi
konsumen, dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan
dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. perusahaan harus menjamin
keamanan dan keselamatan konsumen atas produk barang dan jasa yang ditawarkan biasanya
disebut dengan perlindungan konsumen dimana bisnis dan perlindungan konsumen sangat
berkaitan.
Berbicara mengenai konsumen, konsumen merupakan salah satu factor penting dari
berjalannya sebuah bisnis. Suatu perusahaan tidak dapat bertahan lama tanpa konsumen
sebagai pengguna produk yang dihasilkan. Oleh karena itu sebuah perusahaan harus bisa
menarik minat konsumen terhadap produk yang telah diciptakan dengan memperhatikan hal
yang menjadi keinginan konsumen itu sendiri.
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi
dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia
mendapat perlindungan hukum. Undang Undang Perlindungan konsumen mengatur tentang
hak – hak dan kewajiban konssumen dan produsen.
Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut
ketentuan hukum yang berlaku dan di sini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur
tentang tanggung jawab. Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka
pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar.
Implementasi Perlindungan Konsumen
Batalkan Transaksi, Lazada Langgar UU Perlindungan Konsumen
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian
Perdagangan Widodo mengatakan Achmad Supardi telah menjadi korban dari situs
ecommerce Lazada. Ia mengatakan Achmad Supardi sebagai korban bisa melaporkan kasus
ini kepada Kementerian Perdagangan. Widodo menjelaskan situs Lazada telah melanggar
Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
Ada 3 pasal yang dilanggar Lazada yaitu Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 16.
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. Isi dari pasal 9 adalah pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan atau
mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah olah barang tersebut telah
memenuhi potongan harga, harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik,
barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan, menggunakan kata kata
berlebihan seperti, aman, murah serta menawarkan sesuatu yang belum pasti.
Isi dari pasal 10 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat
pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan suatu barang,
tawaran potongan harga dan hadiah yang menarik.
Dan isi pasal 16 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui
pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian dan
tidak menepati janji.
" Konsumen mempunyai haknya dan dilindungi," ujar Widodo kepada Investor Daily,
di Jakarta, Minggu (3/1).
Widodo mengatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang
tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain.
Sementara perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. "Indonesia adalah negara hukum
dan jika ada yang melanggar ada sanksinya," ujar dia. Ia mengatakan berdasarkan UU
perlindungan konsumen, Lazada sudah melanggar pasal 9, pasal 10 dan pasal 16 dan
dikenakan sanksi sesuai pasal 62 dan 63.
Sanksinya berupa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang
dimaksud pasal 9 dan pasal 10, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 16,
dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
Sementara Pasal 63 berbunyi, pelaku usaha bisa dicabut izin usahanya.
Seperti diketahui, Achmad Supardi merupakan korban yang dirugikan Lazada,
Achmad Supardi membuat pengakuan bahwa Lazada sudah membatalkan secara sepihak
transaksi yang sudah dibayar lunas konsumen dan mengembalikan dana konsumen tersebut
dalam bentuk voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada.
Achmad membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda
Revo pada 12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing
masing Rp 500 ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli dengan harga
Rp 2.700.000 untuk pembelian cash on the road, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda
motor secara cash on the road bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional
(Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah
dan dikonfirmasi Lazada.
Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan
sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit,
di tanggal yang sama, ia ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan tenant sepeda
motor Lazada, staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad
menjelaskan sepeda motor dibeli secara cash on the road, pihak Angsana menelepon hingga
dua kali.
Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut
karena transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah
menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses refund dengan
memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit
sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta.
Achmad mengaku kecewa, karena voucher tidak bisa diuangkan, sebagai konsumen ia
meminta Lazada meminta maaf, dan sebagai perusahaan besar tidak selayaknya
memperlakukan konsumen dengan tidak terhormat.
Dafar Pustaka
Modul Hapzi Ali (Diakses pada 15 mei 2018, Jam 23.00)
(Gilly’s Sabtu, 25 Maret 2017) http://gillylubis.blogspot.co.id/2017/03/perlindungan-
konsumen-dan-contoh.html (Diakses pada 15 mei 2018, Jam 23.30)
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id