HBL,Clara Monalisa,Hapzi Ali,Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent, Universitas Me

1. Tugas XIII Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran
Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent.
Tugas XIII (Materi ke 13) Implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang,
dan Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent sebagai salah satu tugas mata kuliah
Hukum Bisnis dan Lingkungan.
DISUSUN OLEH :
NAMA : Clara Monalisa
JURUSAN : Akuntansi
NIM : 43217010157
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Jalan Meruya Selatan No. 1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11650, Indonesia
Telp. (021) 5840 816 Fax. (021) 5840 015

2. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau
peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang
telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum
yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau
beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang
komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).
Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut :
1. Prinsip Ekonomi
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia
yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik
hak cipta.
 Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil
dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas
kekayaan intelektual terhadap karyanya.
 Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna
meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa
dan Negara.
 Prinsip Sosial
Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah
diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan
berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.
Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Dalam penetapan HAKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :
 Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World
Trade Organization (WTO)
 Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
 Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
 Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
 Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
 Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the
Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual
Property Organization
 Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty

3.  Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works
 Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty
Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu :
1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi :
- Hak Paten
- Hak Merk
- Hak Desain Industri
- Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Hak Rahasia Dagang
- Hak Indikasi
Berdasarkan pengalaman empiriknya: Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia
Dagang, dan Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent :
1. Hak Merk Berdasarkan Undang-undang Nomor 15/2001 pasal 1 ayat 1, hak merek adalah
tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Hak Merk adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik
merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa,
sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar.
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/
atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Implementasi Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent
Kasus sengketa sepeda motor Tossa Krisma dengan Honda Karisma
Kasus ini berawal dari kesalahan penemu merek. Dilihat dengan seksama antara Krisma dan
Karisma memiliki penyebutan kata yang sama. Tossa Krisma diproduksi oleh PT.Tossa Sakti,
sedangkan Honda Karisma diproduksi oleh PT.Astra Honda Motor. PT.Tossa Sakti tidak dapat
dibandingkan dengan PT.Astra Honda Motor (AHM), karena PT.AHM perusahaan yang
mampu memproduksi 1.000.000 unit sepeda motor per tahun. Sedangkan PT.Tossa Sakti pada
motor Tossa Krisma tidak banyak konsumen yang mengetahuinya, tetapi perusahaan tersebut
berproduksi di kota-kota Jawa Tengah, dan hanya beberapa unit di Jakarta.
Permasalahan kasus ini tidak ada hubungan dengan pemroduksian, tetapi masalah penggunaan
nama Karisma oleh PT.AHM. Sang pemilik merek dagang Krisma (Gunawan Chandra),
mengajukan gugatan kepada PT.AHM atas merek tersebut ke jalur hukum. Menurut beliau,
PT.AHM telah menggunakan merek tersebut dan tidak sesuai dengan yang terdaftar di
Direktorat Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Bahkan
PT.AHM diduga telah menggunakan merek tidak sesuai prosedur, karena aslinya huru Karisma

4. di desain dengan huruf balok dan berwarna hitam putih, sedangkan PT.AHM memproduksi
motor tersebut dengan tulisan huruf sambung dengan desain huruf berwana.
Akhirnya permohonan Gunawan Chandra dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga Negeri.
Namun, PT.AHM tidak menerima keputusan dari hakim pengadilan, bahkan mengajukan
keberatan melalui kasasi ke Mahkamah Agung. PT.AHM menuturkan bahwa sebelumnya
Gunawan Chandra merupakan pihak ketiga atas merek tersebut. Bahkan, beliau menjiplak
nama Krisma dari PT.AHM (Karisma) untuk sepeda motornya.
Setelah mendapat teguran, beliau membuat surat pernyataan yang berisikan permintaan maaf
dan pencabutan merek Krisma untuk tidak digunakan kembali, namun kenyataannya sampai
saat ini beliau menggunakan merek tersebut. Hasil dari persidangan tersebut, pihak PT.Tossa
Sakti (Gunawan Chandra) memenangkan kasus ini, sedangkan pihak PT.AHM merasa kecewa
karena pihak pengadilan tidak mempertimbangkan atas tuturan yang disampaikan. Ternyata
dibalik kasus ini terdapat ketidakadilan bagi PT.AHM, yaitu masalah desain huruf pada Honda
Karisma bahwa pencipta dari desain dan seni lukis huruf tersebut tidak dilindungi hukum.
Dari kasus tersebut, PT.AHM dikenakan pasal 61 dan 63 Undang-Undang No.15 Tahun 2001
tentang merek sebagai sarana penyelundupan hukum. Sengketa terhadap merek ini terjadi dari
tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2011, hal ini menyebabkan penurunan penjualan Honda
Karisma dan pengaruh psikologis terhadap konsumen. Kini, PT.AHM telah mencabut merek
Karisma tersebut dan menggantikan dengan desain baru yaitu Honda Supra X dengan bentuk
hampir serupa dengan Honda Karisma.
2. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/
atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Contoh : Hitachi Digugat Soal Rahasia Dagang Bisnis Indonesia, Suwantin Oemar, 21 Oktober
2008.
JAKARTA: PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi melalui
Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar
Rp127 miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang.
Selain PT Hitachi Construction Machinery Indonesia HCMI, pihak lain yang dijadikan sebagai
tergugat dalam kasus itu adalah Shuji Sohma, dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT HCMI.
Tergugat lainnya adalah Gunawan Setiadi Martono tergugat III, Calvin Jonathan Barus
tergugat IV, Faozan tergugat V,Yoshapat Widiastanto tergugat VI, Agus Riyanto tergugat VII,
Aries Sasangka Adi tergugat VIII, Muhammad Syukri tergugat IX, dan Roland Pakpahan
tergugat X.
Insan Budi Maulana, kuasa hukum PT Basuki Pratama Engineering BPE, mengatakan sidang
lanjutan dijadwalkan pada 28 November dengan agenda penetapan hakim mediasi. Menurut
Insan, gugatan itu dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan
metode produksi dan atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.
PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin
pengering kayu.

5. Penggugat, katanya, adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode produksi
dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia "Metode proses produksi itu sifatnya rahasia
perusahaan," katanya.
Dia menjelaskan bahwa tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT BPE,
tetapi ternyata sejak para tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan, mereka telah bekerja di
perusahaan tergugat PT HCMI.
Tergugat, katanya, sekitar tiga sampai dengan lima tahun lalu mulai memproduksi mesin boiler
dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik penggugat yang selama ini
menjadi rahasia dagang PT BPE.
PT BPE, menurutnya, sangat keberatan dengan tindakan tergugat I baik secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode
produksi dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak.
Bayar ganti rugi
"Para tergugat wajib membayar ganti rugi immateriil dan materiil sekitar Rp127 miliar atas
pelanggaran rahasia dagang mesin boiler".
Sebelumnya, PT BPE juga menggugat PT HCMI melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
dalam kasus pelanggaran desain industri mesin boiler. Gugatan PT BPE itu dikabulkan oleh
majelis hakim Namun, PT HCMI diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas
putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Sementara itu, kuasa hukum PT HCMI, Otto Hasibuan, mengatakan pengajuan gugatan
pelanggaran rahasia dagang oleh PT BPE terhadap mantan-mantan karyawannya dan PT
HCMI pada prinsipnya sama dengan pengaduan ataupun gugatan BPE sebelumnya.
Gugatan itu, menurut Otto Hasibuan, dalam pernyataannya yang diterima Bisnis, dilandasi oleh
tuduhan BPE terhadap mantan karyawannya bahwa mereka telah mencuri rahasia dagang
berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler.
Padahal, ujarnya, mantan karyawan BPE yang memilih untuk pindah kerja hanya bermaksud
untuk mencari dan mendapatkan penghidupan yang layak dan ketenteraman dalam bekerja,
dan sama sekali tidak melakukan pelanggaran rahasia dagang ataupun peraturan perusahaan
BPE. Bahkan, menurutnya, karyawan itu telah banyak memberikan kontribusi terhadap BPE
dalam mendesain mesin boiler.
Dia menjelaskan konstitusi dan hukum Indonesia, khususnya UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi pekerja,
termasuk hak untuk pindah kerja.HCMI optimistis gugatan BPE tersebut tidak berdasar "HCMI
percaya majelis hakim akan bersikap objektif, sehingg gugatan BPE tersebut akan ditolak,"
ujarnya
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Contoh : Perkara gugatan pelanggaran hak cipta logo cap jempol pada kemasan produk
mesin cuci merek TCL bakal berlanjut ke Mahkamah Agung setelah pengusaha Junaide
Sasongko melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi. “Kita akan mengajukan kasasi ke

6. Mahkamah Agung (MA), rencana besok (hari ini) akan kami daftarkan,” kata Angga Brata
Rosihan, kuasa hukum Junaide. Meskipun kasasi ke MA, Angga enggan berkomentar lebih
lanjut terkait pertimbangan majelis hakim yang tidak menerima gugatan kliennya itu.
“Kami akan menyiapkan bukti-bukti yang nanti akan kami tunjukan dalam kasasi,”
ujarnya. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengatakan tidak
dapat menerima gugatan Junaide terhadap Nurtjahja Tanudi-sastro, pemilik PT Ansa
Mandiri Pratama, distributor dan perakit produk mesin cuci merek TCL di Indonesia.
Pertimbangan majelis hakim menolak gugatan tersebut antara lain gugatan itu salah pihak
(error in persona). Kuasa hukum tergugat, Andi Simangunsong, menyambut gembira
putusan Pengadilan Niaga tersebut. Menurut dia, adanya putusan itu membuktikan tidak
terdapat pelanggaran hak cipta atas peng-gunaan logo cap jempol pada produk TCL di
Indonesia. Sebelumnya, Junaide menggugat Nurtjahja karena menilai pemilik dari
perusahaan distributor dan perakit produk TCL di Indonesia itu telah menggunakan logo
cap jempol pada kemasan mesin cuci merek TCL tanpa izin. Dalam gugatanya itu.
penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 144 miliar.
Penggugat mengklaim pihaknya sebagai pemilik hak eksklusif atas logo cap jempol.
Pasalnya dia mengklaim pemegang sertifikat hak cipta atas gambar jempol dengan judul
garansi di bawah No.-C00200708581 yang dicatat dan diumumkan untuk pertama kalinya
pada 18 Juni 2007. Junaide diketahui pernah bekerja di TCL China yang memproduksi AC
merek TCL sekitar pada 2000-2007. Pada 2005. Junaide mempunya ide untuk menaikkan
kepercayaan masyarakat terhadap produk TCL dengan membuat gambar jempol yang di
bawahnya ditulis garansi. Menurut dia, Nurtjahja telah melanggar Pasal 56 dan Pasal 57
UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk itu Junaide menuntut ganti rugi materiel
sebesar Rpl2 miliar dan imateriel sebesar Rp 120 miliar.

7. Daftar Pustaka :
“Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sumber Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia”
diperoleh dari : https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-
intelektual-haki/
“Kasus sengketa sepeda motor Tossa Krisma dengan Honda Karism” diperoleh dari :
http://andri-wawan.blogspot.com/2017/01/contoh-kasus-hak-cipta-paten-merk.html
“Hitachi Digugat Soal Rahasia Dagang Bisnis Indonesia, Suwantin Oemar, 21 Oktober
2008.” Diperoleh dari : http://andri-wawan.blogspot.com/2017/01/contoh-kasus-hak-cipta-
paten-merk.html
“17 Perusahaan Gugat Hak Paten Pengawetan Kayu ke PN Jakpus” diperoleh dari :
https://news.detik.com/berita/d-3668855/17-perusahaan-gugat-hak-paten-pengawetan-kayu-
ke-pn-jakpus