HBL, Clara Monalisa, Hapzi ALi, Lembaga Pembiayaan dan Konsekuensi Hukum Asuransi, Universitas Mercu Buana, 2018

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
ASPEK HUKUM LEMBAGA
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
05
1A2323EL CLARA MONALISA
(43217010157)
Abstract Kompetensi
Aspek Hukum Lembaga Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
1. Jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya serta peran kegiatan bisnis.
2. Menjelaskan definisi, fungsi dan jenis dan tujuan asuransi dan konsekuensi hukum yang
timbul dari perjanjian Asuransi

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
HUKUM ASPEK LEMBAGA
1. Jenis Lembaga Pembiayaan
a. Perusahaan Pembiayaan:
Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa
Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
b. Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan
usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan
pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham,
penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian
atas hasil usaha.
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk
melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Manfaat Asuransi :
- Memberikan rasa tenang dan aman
Dengan memiliki asuransi, Anda dapat merasa lebih tenang dan aman akan ketidakpastian
masa depan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak asuransi tentulah akan
membantu Anda secara finansial.
- Membantu mengelola keuangan
Dengan membayar premi asuransi hal itu akan membantu kita dalam mengatur keuangan kita.
Mau tidak mau, kita harus cermat dalam mengalokasikan penghasilan untuk beberapa pos-pos
pengeluaran.
- Memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian
Setiap asuransi memberikan perlindungan terhadap nasabahnya terhadap kerugian yang
dialami nasabah. Asalkan Anda membeli asuransi pada perusahaan dengan sistem dan
peraturan yang jelas terhadap nasabahnya, niscaya investasi Anda tidak akan sia-sia
dikarenakan pihak asuransi akan merangkul nasabah yang terkena musibah.
- Memindahkan resiko

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Meskipun premi yang dibayarkan perbulan tidak lah banyak, namun hal ini dapat membantu
Anda memindahkan resiko kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini dikarenakan
pihak asuransi akan mengganti kerugian Anda dengan jumlah yang tidak pasti tersebut setelah
Anda membayar premi setiap bulannya.
2. Fungsi Asuransi
Fungsi Utama (Primer)
a) Pengalihan Resiko
Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss)
dari tertanggung sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung (a
risk transfer mechanism). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan
terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi
asuransi yang pasti (certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim
dengan syarat pembayaran premi.
b) Penghimpun Dana
Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada
mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber-
asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa
sehingga dana tersebut berkemang, yang kelak akan akan dipergunakan untuk membayar
kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.
c) Premi Seimbang
Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing –
masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya
kepada penanggung (equitable premium). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan
tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan dengan Nilai
Pertanggungan.
Fungsi Tambahan (Sekunder)
a) Export Terselubung (invisible export)
Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata
(intangible product) keluar negeri.
b) Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi)
Adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian
kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
c) Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings
d) Sarana Pencegah & Pengendalian Kerugian
Tujuan Asuransi
1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan
biaya.
3) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu
dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak
tentu
dan tidak pasti.
4) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6) Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat
berfungsi (bekerja)
Konsekuensi Hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Hukum dari suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1338 sampai dengan pasal 1341
KUHPerdata, adalah sebagai berikut :
1. Berlaku sebagai Undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata yang bunyinya “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Dari pasal ini terdapat kata “Secara sah” berarti harus memenuhi syarat-
syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah ditentukan oleh hukum, dan kata “mengikat
sebagai Undang-undang” yang berarti mengikat para pihak yang telah membuat
perjanjian
2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah dibuat secara sah akan
mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan
secara sepihak saja (pasal 1338 KUHPerdata) kecuali kesepakatan antara keduanya.
Apabila perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tidak
mengikat. Jika ada salah satu pihak ingin menarik kembali atau membatalkan harus
memperoleh persetujuan pihak lainnya.
b. Pelaksanaan dengan itikad baik Didalam pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa setiap
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang artinya bahwa perjanjian menuntut
kepatutan dan keadilan. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan serta Undang-undang.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
IMPLEMENTASI HUKUM PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA
PT. Asuransi Allianz
Pada tahun 2009 peraturan mengenai lembaga pembiayaan yang sebelumnya diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor
9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan
peran lembaga pembiayaan. Perubahan dapat dilihat dari pengertian, jenis, kegiatan usaha,
pendirian lembaga pembiayaan, dan pembatasan serta pengawasan lembaga pembiayaan.
Kegiatan perusahaan pembiayaan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 dipersempit
menjadi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.
Sedangkan sebelumnya dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988
kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, modal
ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan
konsumen. Kegiatan tersebut dapat juga dilakukan oleh bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank sebagaimana di cantum dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun
1988.
Pada akhir 2011 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk
mendirikan lembaga yang independen yakni Otoritas Jasa keuangan (OJK). OJK pada saat ini
mengeluarkan Rancangan Peraturan Nomor 5 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan usaha
perusahaan pembiayaan sebagai upaya penyempurnaan dari Peraturan OJK Nomor
29/POJK.05/2014.9 Dalam rancangan tersebut terdapat 6 (enam) poin yang akan disesuaikan
ataupun ditambah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau proses pidana yang membelit dua mantan
petinggi PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kasus ini akan didalami oleh OJK untuk
memutuskan sanksi ke perusahaan itu.Penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan
Handoyo yang mana dibenarkan menurut hukum, kedua untuk mengetahui dan menganalisis
upaya hukum yang ditempuh oleh Handoyo untuk mendapatkan klaim atas kerugian yang
diderita tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh
PT Allianz yang diajukan Handoyo tidak dibenarkan menurut hukum, karena PT Allianz tidak
mengakui polis asuransi yang bersangkutan, karena dalam polis telah jelas disebutkan termasuk
sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa non
disclosure of facts termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum
dalam polis asuransi, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim
tertanggung oleh PT Allianz.
Kedua, upaya hukumnya adalah menyelesaikan secara damai permasalahan mengenai
penolakan tersebut, karena PT Allianz tidak dapat membatalkan polis secara sepihak, karena
telah terikat suatu perjanjian asuransi dengan Handoyo dan perjanjian tersebut telah memenuhi
unsur-unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi, selain itu juga membebankan
kepada PT Allianz untuk membayar klaim asuransi disertai dengan penggantian biaya, rugi dan
bunga.

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Ketentuan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut
KUHD) dan juga Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Meskipun
Undang-Undang Usaha Perasuransian telah diundangkan tidak berarti mencabut mengenai
ketentuan asuransi dalam KUHD, diatur dalam Pasal 246: Asuransi atau pertanggungan adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada
pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau
tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Pengertian asuransi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Usaha Perasuransian
adalah suatu perjanjian, yang berarti di dalamnya terlibat dua pihak yaitu antara perusahaan
asuransi sebagai penanggung dengan pihak lain selaku tertanggung. Perusahaan asuransi
sebagai pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung, bertanggung jawab untuk
memberikan ganti kerugian yang diderita pihak lain yaitu tertanggung karena musnahnya
barang atau meninggalnya seseorang yang dijadikan obyek asuransi, karena suatu sebab atau
peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.
Langkah OJK itu menyusul keputusan Polda Metro Jaya menetapkan mantan Direktur Utama
Allianz Life Indonesia, Joachim Wessling dan mantan Manager Klaim perusahaan ini Yuliana
Firmansyah sebagai tersangka pelanggaran pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Hasil tinjauan dan evaluasi dari proses hukum itu, akan menjadi
dasar pemberian sanksi dan keputusan dari OJK sebagai regulator industri jasa keuangan.
Riswinandi mengatakan OJK tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan terhadap Allianz
Life Indonesia mengingat keputusan tersebut akan sangat berdampak pada industri asuransi.
Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Tirta Segara mengatakan pihaknya pernah menerima banyak pengaduan soal masalah klaim
asuransi, termasuk yang terkait dengan Allianz. Tirta mengatakan, sebagai regulator dan
pengawas, OJK sudah menyampaikan pengaduan konsumen itu ke manajemen Allianz.
Namun, dia menegaskan, masyarakat berhak membawa kasus dugaan pelanggaran hak
konsumen ke kepolisian. Kasus ini dilaporkan atas perkara dugaan tindak pidana penjualan
produk tidak sesuai dengan keterangan atau etiket sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (f), 18
(g) Jo 62 dan 63 (f) Undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Clara Monalisa http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Prof. Hapzi Ali, 5. Modul HBL, Hukum Bisnis dan Lingkungan.
“Manfaat Asuransi “ diperoleh dari : https://manfaat.co.id/manfaat-menggunakan-asuransi
“Perkembangan Hukum Pengaturan Anjak Piutang Sebagai Lembaga Pembiayaan di
Indonesia “ diperloeh dari : http://eprints.ums.ac.id/60937/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
“Kasus Pidana PT. Allianz Life Indonesia “ diperoleh dari : https://tirto.id/ojk-kaji-kasus-
pidana-yang-menyeret-allianz-life-indonesia-cxo1
“Kasus Pidana PT. Asuransi Allianz” diperoleh dari : https://www.jpnn.com/news/polda-
metro-pastikan-kasus-allianz-masuk-pidana
.