Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk pengertian, dasar hukum, asas, tujuan, hak dan kewajiban konsumen, serta lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia.

1. MODUL PERKULIAHAN 9
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Hukum Perlindungan Konsumen
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi
09
MK Ahmad Syauqi Ramadhandy
(43214010254)

2. PERLINDUNGAN KONSUMEN
Berbicara tentang perlindungan konsumen (consumer protection), berarti berbicara
tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika.1
[1]
Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan
konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan
konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui
pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian
seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi
yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara
sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat.2
[2] Oleh karena itu, diperlukan seperangkat
aturan hukum yang dapat melindungi atau memberdayakan konsumen. Perlindungan
konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara
untuk melindungi warga negaranya, khusunya atas produk yang halal dan baik.3
[3] Sehingga
dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui
penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut
telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
1. PENGERTIAN
Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi
konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau
jasa konsumen.4
[5] Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah:
1
2
3
4
‘1
3 2
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Ahmad Syauqi Ramadhandy Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id

3. a) UUD 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27, dan pasal 33.
b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3821).
c) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
d) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
e) PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen.
f) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001
tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh
dinas Indag Prop/Kab/Kota.
g) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.
795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
3. ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan
dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.5
[7]
a) Asas Manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.
b) Asas Keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memberikan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c) Asas Keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan
spiritual.
d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi
atau digunakan.
e) Asas Kepastian Hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:
a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.
b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
5
‘1
3 3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Ahmad Syauqi Ramadhandy Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id

4. c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi.
e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha.
f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan
konsumen.
4. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN
Hukum, khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara
tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus
mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang
dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan
kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan
kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu
didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap
pelaku usaha yang bertanggung jawab.6
[8]
Dalam Pasal 4 UUPK mengatur hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen
tersebut adalah:
a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan.
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa.
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g) Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.
6
‘1
3 4
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Ahmad Syauqi Ramadhandy Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id

5. h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak
sebagaimana mestinya.
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.
Selanjutnya pasal 5 UUPK mengatur kewajiban konsumen, yaitu:
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
5. HUKUM TERTULIS YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda sudah ada beberapa peraturan yang
berkaitan dengan perlindungan konsumen, misalnya sebagai berikut:
a) Vuurwerk Ordonnantie (Ordonasi Petasan), S. 1932-143.
b) Sterkwerkannde Geneesmiddelen Orgonnantie (Ordonasi Obat Keras), S.
1937-641.
c) Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie (Ordonasi Bahan-Bahan Berbahaya), S. 1949-
377.
d) Tin Ordonnantie (Ordonasi Timah Putih), S. 1931-509.
e) Verpakkings Ordonnantie (Ordonasi Kemasan), S. 1935 No. 161.
Setelah kemerdekaan, walaupun Undang-Undang yang membahas secara khusus
tentang perlindungan konsumen belum ada, tetapi dalam peraturan perundang-
undangan telah dijelaskan secara parsial yang berhubungan dengannya, misalnya:
a) Undang-Undang Pokok Kesehatan, UU No. 9 Tahun 1960.
b) Undang-Undang Barang, UU No. 10 Tahun 1961.
c) Undang-Undang Narkotika, UU No. 9 Tahun 1976.
d) Undang-Undang Lingkungan Hidup, UU No. 4 Tahun 1982.
e) Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 3 Tahun 1982.
Selain itu juga disebutkan mengenai perlindungan konsumen dalam peraturan
perundang-undangan terutama dalam UUD 1945 pasal 33 dan 27, serta dalam
Pancasila sila 2 dan sila.
‘1
3 5
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Ahmad Syauqi Ramadhandy Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id

6. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Di Indonesia gema dari perlindungan konsumen baru mulai didengungkan pada
tahun 1970-an, terutama setelah berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK)
bulan Mei 1973. Organisasi ini bertindak atas dasar pengabdian kepada kehidupan
manusiawi, dengan Nyonya Lasmidjah Hardi sebagai pimpinannya. Historis dari
lahirnya YLK ditandai oleh rasa mawas diri terhadap gemuruhnya kancah promosi,
yakni promosi untuk memperlancar perdagangan barang-barang dalam negeri.7
[10]
Nyonya Lasmidjah Hardi sebelumnya adalah ketua ‘Pekan Swa Karya’, yaitu
suatu kegiatan berupa aksi promosi terhadap berbagai barang dalam negeri. Kegiatan
dari ‘Pekan Swa Karya’ ini menimbulkan munculnya ssuara-suara dari masyarakat,
terutama dari pihak pers untuk mengimbangi usaha-usaha promosi tersebut dengan
langkah-langkah pengawasan agar kualitasnya tetap terjamin dan masyarakat
konsumen tidak dirugikan.
Dengan adanya tanggapan dari pihak pers dan masyarakat tersebut, maka kegiatan
‘Pekan Swa Karya’ mulai memikirkan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk
melindungi konsumen. Sejumlah tokoh-tokoh masyarakat kemudian mulai bergerak
untuk merealisasikan dan mencari bentuk terhadap masalah perlindungan konsumen.
Tokoh-tokoh tersebut mengadakan temu bicara dengan beberapa kedutaan asing,
dengan Departemen Perindustrian, dengan DPR, dan beberapa tokoh masyarakt
lainnya. Hasil dari kegiatan tersebut akhirnya melahirkan suatu perkumpulan
konsumen di Indonesia yang diberi nama ‘Yayasan Lembaga Konsumen’. Landasan
dan arah Perjuangan YLK sendiri pada dasarnya adalah melindungi konsumen,
menjaga martabat produsen, dan membantu pemerintah.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-
pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan
berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak
dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.
Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan
kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengkonsumsi produk luar
negeri. Terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati
7
‘1
3 6
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Ahmad Syauqi Ramadhandy Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id

7. masyarakat Indonesia maka para pendiri YLKI tersebut menyelenggarakan aksi
promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri.8
[11]
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut
LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah
yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas LPKSM9
[12]
meliputi kegiatan:
a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa.
b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan.
c) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen.
d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen.
Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan
perlindungan konsumen.
8
9
‘1
3 7
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Ahmad Syauqi Ramadhandy Pusat Bahan Ajar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id