Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip tanggung jawab hukum pelaku usaha.

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS & LINGKUNGAN
Perlindungan Konsumen & Tanggungjawab Hukum
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Magister
Manajemen
09 35040 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Perlindungan Konsumen &
Tanggungjawab Hukum
Mahasiswa dapat menjelaskan
tentang Perlindungan Konsumen
& Tanggungjawab Hukum

2. ‘15
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
Perlindungan Konsumen & Tanggungjawab Hukum
Era globalisasi membawa pelaku usaha untuk tidak memperhatikan lagi tanggung
jawabnya sebagai pelaku usaha dan etika berbisnis, padahal setiap pelaku usaha
harus bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan.
persaingan yang ketat para pelaku bisnis berlomba – lomba untuk menjadi yang
terbaik di bidangnya masing – masing.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha
adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
Para pebisnis atau pelaku usaha dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi
konsumen, dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari
keuntungan. perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen
atas produk barang dan jasa yang ditawarkan biasanya disebut dengan
perlindungan konsumen dimana bisnis dan perlindungan konsumen sangat
berkaitan.
Berbicara mengenai konsumen, konsumen merupakan salah satu factor penting dari
berjalannya sebuah bisnis. Suatu perusahaan tidak dapat bertahan lama tanpa
konsumen sebagai pengguna produk yang dihasilkan. Oleh karena itu sebuah
perusahaan harus bisa menarik minat konsumen terhadap produk yang telah
diciptakan dengan memperhatikan hal yang menjadi keinginan konsumen itu sendiri.
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi
dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak
konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum. Undang Undang Perlindungan
konsumen mengatur tentang hak – hak dan kewajiban konssumen dan produsen.
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha,
produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :
Hak Pelaku Usaha

3. ‘15
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan
lainnya.
Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK
tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga
memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik
sehingga mampu bersaing dengan sehat.
Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang
diemban oleh UUPK. Sebagai berikut :
Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan,
kenyamanan,keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar

4. ‘15
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu
sendiri.
Mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak
konsumen di Indonesia sebagaimana tertulis pada bab III, pasal 4 diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika
barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
Konsumen, kewajiban konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
Dapat diketahui bawasannya dalam UUPK telah disebutkan secara jelas hak – hak
konsumen, namun pada realita yang ada banyak konsumen yang belum mengetahui
akan hak – hak ini. Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan
konsumen? Agar UUPK berjalan dengan maksimal, tentunya harus disosialisasikan
secara baik ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya peran pemerintahlah yang
bertanggung jawab dalam proses ini sekaligus dalam implementsai penegakan
UUPK ini. tidak hanya pemerintah, melainkan msyarakat dan pelaku usaha sebagai
bagian dari pelaku yang terlibat dalam UUPK juga mempunyai tanggung jawab serta
peran sesuai dengan porsinya masing-masing.

5. ‘15
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Perlindungan Konsumen : Prinsip tanggung jawab
Ganti rugi bukan hanya yang Nampak nyata tapi ganti rugi yang diharapkan
Prinsip
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
 Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus
dapat dibuktikan oleh yang mendalilkan kesalahan tergugat,
 Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan hokum); Unsur-unsurnya
 1.adanya perbuatan
 2.Adanya unsure kesalahan
 3.adanya kerugian yang diderita
 4.adanya hub kausalitas antara kesalahan dan kerugian
1. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
 Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat
membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si
tergugat
1. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
 Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat
terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense
dapat dibenarkan contoh pada hokum pengangkutan pada
bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen sendiri
1. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
 Biasanya prinsip ini diterapkan karena (1), Konsumen tidak dalam
posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam
suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, (2) diasumsikan
produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan
atas kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah
komponen biaya tertentu pada harga produknya, (3) Asas ini dapat
memaksa produsen lebih berhati-hati.
 Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen
barang) yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen/
product liability

6. ‘15
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
 Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1) melanggar
jaminan, missal khasiat tidak sesuai janji, (2) Ada unsure kelalaian
(negligence), lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik, (3)
Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability)
1. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
 Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang maka
konsumen hanya dibatasi ganti kerugian nya sebesar sepeluh kali
harga.

7. ‘15
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
Wajib:
1. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit
Intermasa
Tambahan:
1. Arus Akbar Silondae, SH., LL.M., dan Wirawan B. Ilyas, SE., SH., Msi., MH. "
Pokok-Pokok Hukum Bisnis", Salemba Empat Publisher, 2011.
2. Richard Burton S, SH, "Aspek Hukum dalam Bisnis", Reneka Cipta, Jakarta,
2007.
3. R. Goenawan Oetomo, SH., MBA., "Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum
Perburuhan di Indonesia", Grhadhika Press Publisher, Jakarta, 2004.
4. Supriadi, SH., M.Hum, "Hukum Lingkungandi Indonesia" Sinar Grafika, 2013.
 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 Abdul Rachmad Budiono, 1995. HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA.
Yang menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.