Optimalisasi peran karantina hewan sebagai otoritas veteriner di perbatasan dalam konteks pengendalian penyakit membahas pentingnya karantina hewan untuk mencegah penyebaran penyakit menular antar negara dan mengatur impor hewan dan produk hewannya. Dokumen ini juga membahas perlunya koordinasi yang baik antara berbagai otoritas terkait untuk menjalankan fungsi karantina hewan secara efektif.

1. Optimalisasi Peran Karantina Hewan
sebagai Otoritas Veteriner
di Perbatasan dalam Konteks
Pengendalian Penyakit
Drh Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD
Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan
Rapat Kerja Nasional Badan Karantina
Pertanian TA. 2023 – 26 Januari 2023

2. Karantina mengacu pada isolasi / kurungan /
pengasingan hewan / manusia / barang selama
periode tertentu, jika mereka dicurigai terpapar
infeksi atau menjadi pembawa infeksi.

3. Apa itu Karantina hewan?
⊸ Karantina hewan adalah tindakan pencegahan pada
hewan untuk membatasi penyebaran penyakit menular
yang disebabkan oleh virus atau bakteri atau jamur ke
hewan sehat lainnya atau manusia.
⊸ Ada banyak penyakit hewan seperti PMK, rabies,
Leptospirosis dll. di antara hewan, di mana lama
isolasi hewan di karantina didasarkan pada masa
inkubasi penyakit dari hewan yang terinfeksi dan
ketentuan masa karantina mengikuti peraturan
perundangan kesehatan hewan yang mungkin saja
dapat berbeda antar negara.

4. Mengapa perlu karantina hewan?
⊸ Karantina hewan diperlukan dalam hal di mana
hewan atau produk hewan atau produk
sampingan asal hewan diimpor lintas batas
melalui jalur udara, laut, atau darat.
⊸ Bahkan sebelum konsep karantina manusia dan
hewan terhadap virus Corona dimulai, negara-
negara sudah mulai menerapkan prosedur
karantina untuk hewan impor dan merumuskan
peraturan perundangan karantina untuk
mencegah penyebaran penyakit eksotik.
4

5. Contoh agen penyakit terbawa
dan lolos dari karantina hewan
⊸ Di India, pada 1960, African Horse Sickness (AHS)
meningkat pesat karena transportasi kuda yang
terinfeksi dari Pakistan.
⊸ Di India, pada 1961 terjadi lonjakan kasus Flu Babi
karena penjualan babi yang terinfeksi di wilayah Goa
dan Mumbai.
⊸ …………………………. dst
⊸ Di Indonesia, pada 2022 terjadi ledakan kasus PMK di
Jawa Timur dan Aceh karena perdagangan illegal
kambing dari Thailand melalui Malaysia.
5

6. 6
Saat pengangkutan hewan di dalam
perbatasan negara atau lintas negara
secara internasional, karantina
hewan adalah proses yang sangat
penting yang harus dicermati dengan
sangat ketat dan serius.

7. Topik diskusi:
1. Dengan persepsi UU No 21 Tahun 2019 Pasal 8
Ayat (1), bahwa Penyelenggaraan Karantina
diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam
bentuk satu badan.
Pertanyaan:
⊸ Bagaimanakah bentuk Otoritas Veteriner pada
masa mendatang?
⊸ Apa hubungan antara Pejabat Otoritas Veteriner
Karantina Hewan dalam bentuk organisasi yang
baru dengan Pejabat Otoritas Veteriner lainnya?
7

8. Veterinary Services menurut WOAH
⊸ * Definisi: kombinasi individu dan organisasi pemerintah dan non-
pemerintah yang melakukan kegiatan untuk menerapkan kegiatan
standar-standar Terrestrial Code.
8
Veterinary Services* -WOAH
(Siskeswannas - Indonesia?)
Otoritas Veteriner Nasional
(CVO*/WOAH Permanent Delegate)
Otoritas Kompeten
Lainnya
Otoritas Veteriner Sub-Nasional
(Provinsi, Kabupaten/Kota)
Chain of command
* Chief Veterinary Officer

9. WOAH TAHC Chapter 3.2.
⊸ 8 (delapan) komponen Veterinary Services (VS):
1. Kebijakan dan manajemen (Artikel 3.2.3.)
2. Personil dan sumber daya (Artikel 3.2.4.)
3. Profesi veteriner (Artikel 3.2.5.)
4. Stakeholder (Artikel 3.2.6.)
5. Kesehatan hewan (Artikel 3.2.7.)
6. Keamanan pangan asal hewan (Artikel 3.2.8.)
7. Produk obat veteriner (Artikel 3.2.9.)
8. Laboratorium (Artikel 3.2.10.)
9. Kesejahteraan hewan (Artikel 3.2.11.)
10. Perdagangan internasional (Artikel 3.2.12.)
9

10. Definisi Otoritas Veteriner
10
INDONESIA
(PP No. 3/2017)
WOAH
(Glossary)
Kelembagaan pemerintah
atau Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab dan
memiliki kompetensi dalam
penyelenggaraan Kesehatan
Hewan.
Otoritas Pemerintah di
Negara Anggota yang
memiliki tanggung jawab
utama di seluruh wilayah
untuk mengkoordinasikan
implementasi standar-
standar Terrestrial Code.
Kelembagaan vs Otoritas

11. Kenapa kelembagaan vs otoritas?
⊸ Tidak ada garis komando langsung antara Pemerintah
dengan Pemerintah Daerah (bentuk dinas bervariasi sejak
berlakunya Otonomi Daerah) dengan PP No. 3/2017
diharapkan dapat terbentuk KELEMBAGAAN yang
berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat
teknis kesehatan hewan.
⊸ Kelembagaan dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV)
yang ditunjuk harus Dokter Hewan Berwenang dengan
PP No. 3/2017 dapat diangkat PEJABAT yang menjalankan
tugas, wewenang dan fungsi kelembagaan Otoritas Veteriner.
11
• Bagaimana implementasi PP No. 3/2017?
• Apakah perlu dievaluasi sejak PP tersebut terbit?

12. Rincian keberadaan
POV di tingkat
kabupaten
12
No. Provinsi
Kabupaten/kota
Ada POV Tidak ada POV Jumlah kabupaten Tidak ada POV (%)
1. Aceh 1 22 23 96%
2. Bali 9 - 9 0%
3. Bangka Belitung 3 4 7 57%
4. Banten 4 4 8 50%
5. Bengkulu - 10 10 100%
6. DI Yogyakarta 5 - 5 0%
7. DKI Jakarta - 6 6 100%
8. Gorontalo 2 4 6 67%
9. Jambi 2 9 11 82%
10. Jawa Barat 22 5 27 19%
11. Jawa Tengah 19 16 35 46%
12. Jawa Timur 38 - 38 0%
13. Kalimantan Barat 12 2 14 14%
14. Kalimantan Selatan 5 8 13 62%
15. Kalimantan Tengah 12 2 14 14%
16. Kalimantan Timur 6 4 10 40%
17. Kalimantan Utara 3 2 5 40%
18. Kepulauan Riau 5 2 7 29%
19. Lampung 8 7 15 47%
20. Maluku - 11 11 100%
21. Maluku Utara - 10 10 100%
22. Nusa Tenggara Barat 8 2 10 20%
23. Nusa Tenggara Timur 18 4 22 18%
24. Papua - 29 29 100%
25. Papua Barat - 12 12 100%
26. Riau 10 2 12 17%
27. Sulawesi Barat - 7 7 100%
28. Sulawesi Selatan 11 13 24 54%
29. Sulawesi Tengah - 13 13 100%
30. Sulawesi Tenggara 2 15 17 88%
31. Sulawesi Utara - 15 15 100%
32. Sumatera Barat 7 12 19 63%
33. Sumatera Selatan 4 13 17 76%
34. Sumatera Utara 5 28 33 85%
Grand Total 221 293 514 57%
Data ketersediaan POV saat ini:
• 31 POV provinsi; dan
• 221 POV kabupaten/kota
Provinsi yang memiliki POV di semua
kabupaten/kota:
1) Bengkulu;
2) DKI Jakarta;
3) Maluku;
4) Maluku Utara;
5) Papua;
6) Papua Barat;
7) Sulawesi Barat;
8) Sulawesi Tengah;
9) Sulawesi Utara..
26%

13. Kompleksitas Otovet di Indonesia
⊸ PP No. 3 Tahun 2017 Pasal 9 dan 10
13
Otovet
Kementerian
Otovet
kesehatan
hewan
Otovet bidang
konservasi sumber
hayati & ekosistemnya
Otovet
karantina
hewan
Otovet bidang
kesehatan hewan
Otovet bidang
perikanan
Otovet
kementerian
Otovet
kesmavet
?

14. Performance of Veterinary Services
14
Komponen Dasar PVS
I. SUMBER DAYA MANUSIA, FISIK DAN FINANSIAL
II. OTORITAS DAN KAPABILITAS TEKNIS
III. INTERAKSI DENGAN STAKEHOLDER
IV. AKSES PASAR
Sumber: OIE Tool for the Evaluation of Performance of Veterinary Services (2019).

15. 15
II. OTORITAS DAN KAPABILITAS TEKNIS
Kapabilitas ‘national veterinary services’ untuk menerapkan tindakan dan prosedur
SANITARY berbasis ilmiah. Kompetensi kritis (critical competencies):
II-1 Diagnosis laboratorium veteriner
II-2 Analisis risiko dan epidemiologi
II-3 Karantina dan keamanan perbatasan
II-4 Surveilans dan deteksi dini
II-5 Kesiapsiagaan darurat dan respon
lI-6 Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit
II-7 Keamanan pangan asal hewan
II-8 Obat-obatan veteriner dan bahan biologik
II-9 Resistensi antimikroba dan penggunaan antimikroba
II-10 Pengujian residu, monitoring dan manajemen
II-11 Keamanan pakan
II-12 Identifikasi, penelusuran dan lalu lintas
II-13 Kesejahteraan hewan
Otoritas dan kapabilitas teknis yang diperlukan
untuk menangani kesiapsiagaan, pencegahan,
deteksi dan pengendalian penyakit, mengatasi
risiko kesehatan masyarakat termasuk zoonosis
dan keamanan pangan, dan peningkatan
kesejahteraan hewan.
Sumber: OIE Tool for the Evaluation of Performance of Veterinary Services (2019).

16. II-3. KARANTINA DAN KEAMANAN PERBATASAN (BORDER SECURITY)
DEFINISI TINGKAT KEMAJUAN (LEVELS OF ADVANCEMENT)
Otoritas dan
kapabilitas VS untuk
beroperasi mencegah
masuknya penyakit
dan bahaya (hazard)
lainnya dari hewan
dan produk hewan
serta produk veteriner
ke dalam negara
1. VS tidak dapat menerapkan semua jenis prosedur karantina atau keamanan
perbatasan yang diperlukan untuk masuknya hewan, produk hewan dan produk
veteriner dengan negara tetangga atau mitra dagang.
2. VS dapat menetapkan dan menerapkan prosedur karantina dan keamanan perbatasan
secara minimal, atau VS hanya menerapkan prosedur karantina atau keamanan
perbatasan secara efektif di beberapa titik masuk resmi melalui via pos perbatasan.
3. VS dapat menetapkan dan menerapkan prosedur karantina dan keamanan perbatasan
berdasarkan protokol impor dan standar internasional di semua titik masuk resmi
melalui pos perbatasan, tetapi prosedur tersebut tidak secara sistematis menangani
kegiatan ilegal berkaitan dengan impor hewan, produk hewan, produk veteriner.
4. VS dapat menetapkan dan menerapkan prosedur karantina dan keamanan perbatasan
yang efektif yang secara sistematis menangani jalur legal dan kegiatan ilegal (misal
melalui kemitraan yang efektif dengan bea cukai nasional dan polisi perbatasan).
5. VS dapat menetapkan, menerapkan dan melakukan audit terhadap prosedur
karantina dan keamanan perbatasan yang secara sistematis menangani semua risiko
yang diidentifikasi, termasuk kolaborasi dengan negara tetangga dan mitra dagang
[Catatan: Kompetensi
kritis ini mungkin di
beberapa negara
dilakukan oleh suatu
lembaga atau lembaga
selain Otovet].

17. II-3 Otoritas teknis dan kapabilitas
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
0
4
0 1 2 3 4 5
PENGENDALIAN PENYAKIT
DETEKSI DINI/RESPONS DARURAT
SURVEILANS - AKTIF
SURVEILANS - PASIF
KARANTINA
ANALISIS RISIKO
QA LABORATORIUM
INFRASTRUKTUR LABORATORIUM
LABORATORIUM
Gap 2011 Evaluasi 2007
Sumber: OIE PVS 2007 & Analisis gap 2011 (Indonesia)

18. Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here
Saturn is composed of
hydrogen and helium
Neptune
Cases solved per month
10
18
2
0
7
25
12
0 5 10 15 20 25 30
TINGKAT KEMAJUAN LEVEL 1
TINGKAT KEMAJUAN LEVEL 2
TINGKAT KEMAJUAN LEVEL 3
TINGKAT KEMAJUAN LEVEL 4
TINGKAT KEMAJUAN LEVEL 5
Gap 2011 Evaluasi 2007
Penilaian tingkat kemajuan OIE PVS
Level 1 - Tidak
ada kepatuhan
Level 5 -
Kepatuhan penuh
pada standar OIE
42 46 CRITICAL COMPETENCIES
Level 2 = 43%
Sumber: OIE PVS 2007 & Analisis gap 2011 (Indonesia)

19. Masa depan Otoritas Veteriner?
Mekanisme koordinasi eksternal formal dengan prosedur atau perjanjian
yang diuraikan dengan jelas untuk kegiatan (termasuk mekanisme
kesiapsiagaan dan respon) antara OTORITAS VETERINER, OTORITAS
KOMPETEN, otoritas pemerintah lainnya yang relevan, dan stakeholder,
digabungkan dengan pendekatan One Health.
19
Otoritas Kompetan
kesehatan satwa liar
Otoritas Kompeten
karantina hewan
Otoritas Veteriner
Nasional/CVO
Otoritas Kompeten
kesehatan ikan
Otoritas Veteriner Provinsi,
Kabupaten/Kota

20. Topik diskusi:
2. RPP Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
(sebagian kesepakatan dalam harmonisasi oleh
Kemenkumham) merumuskan:
a) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
negara yang berkaitan (Kementan, KLHK,
Kemenkes), Kepala Lembaga Pemerintah
Non Kementerian (LPNK) dalam menetapkan
ALOP.
Pertanyaan:
⊸ Mekanisme seperti apa yang dapat dibangun
dalam rangka koordinasi lintas K/L?
20

21. 21
I. SUMBER DAYA MANUSIA, FISIK DAN FINANSIAL
Kapabilitas ‘national veterinary services’ untuk menerapkan tindakan dan prosedur
SANITARY berbasis ilmiah. Kompetensi kritis (critical competencies):
I-1 Kepegawaian professional dan teknis veteriner of the Veterinary Services
I-2 Kompetensi dan Pendidikan dokter hewan dan paraprofessional veteriner
I-3 Pendidikan berkelanjutan
I-4 Independensi teknis
I-5 Perencanaan, kesinambungan dan manajemen kebijakan dan program
l-6 Kapabilitas koordinasi dari Veterinary Services
I-7 Sumber daya fisik dan investasi modal
I-8 Pendanaan operasional
I-9 Pendanaan darurat
Sumber: OIE Tool for the Evaluation of Performance of Veterinary Services (2019).

22. Mekanisme koordinasi VS menurut PVS 22
BENTUK KOORDINASI DEFINISI LEVEL 5 CC PVS
A. KOORDINASI
INTERNAL
(chain of command)
Kapabilitas Otoritas Veteriner
mengkoordinasikan kegiatan yang
dimandatkan dengan rantai komando yang
jelas, dari tingkat pusat (CVO) sampai ke
tingkat lapangan (misal surveilans,
pengendalian penyakit, keamanan pangan,
kesiapsiagaan darurat dan respon).
Ada mekanisme koordinasi internal
yang formal dan terdokumentasi
sepenuhnya dengan rantai komando
yang jelas dan efektif untuk semua
kegiatan, dan ini secara berkala
ditinjau/diaudit dan diperbarui untuk
mendefinisikan kembali peran dan
mengoptimalkan efisiensi seperlunya.
B. KOORDINASI
EKSTERNAL
(termasuk pendekatan
One Health)
Kapabilitas Otoritas Veteriner untuk
mengkoordinasikan sumber data dan
kegiatan di semua tingkat dengan otoritas
pemerintah dengan tanggung jawab seperti
yang ada di VETERINARY DOMAIN,
untuk mengimplementasikan semua
kegiatan nasional yang relevan dengan OIE
Codes, khususnya yang tidak berada di
bawah otoritas langsung dari CVO (atau
yang setara).
Ada mekanisme koordinasi eksternal
untuk semua kegiatan, dari nasional ke
lapangan, dan ini dikaji ulang secara
periodik dan diperbarui untuk
mengklarifikasi ulang peran dan
mengoptimalkan efisiensi.

23. The Veterinary Domain
⊸ Domain veteriner (Veterinary Domain) adalah:
▫ “Semua kegiatan yang secara langsung atau
tidak langsung terkait dengan hewan, produknya
dan produk sampingannya, yang membantu
melindungi, memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan kesejahteraan manusia, termasuk
dengan cara melindungi kesehatan hewan,
kesejahteraan hewan, dan keamanan pangan”
OIE TAHC Chapter 3.4. Article 3.4.2.
23

24. Inspeksi perbatasan (untuk impor), catat, inspeksi dan otorisasi (untuk impor dan nasional)
Produk non-
pangan
Perdagangan
hewan
Produk
medik
Genetik Pakan
hewan
Pangan
manusia
• Kesejahteraan hewan
• Penelusuran
• Zonasi
• Kompartementalisasi
Perdagangan nasional
Perdagangan internasional
• Produk non-pangan
• Produk sampingan
• Limbah
Sertifikasi ekspor
Akuakultur
Pemotongan &
Pemanenan
Pemrosesan &
perdagangan produk
asal hewan
Satwa liar
Hewan kesayangan
Eksotik
Epidemik
Endemik
Zoonosis
Penyakit
• Residu
• AMR
• Pencegahan
• Pengendalian
• Pemberantasan
• Catat, inspeksi dan
otorisasi tanaman
• Kesejahteraan hewan
• Inspeksi pemrosesan
Pangan manusia
Kesehatan
masyarakat
The
Veterinary
Domain
Kompetensi
lintas
sektoral:
sumber
daya
manusia,
fisik
dan
keuangan,
laboratorium,
perundang-undangan,
pendidikan
dan
interaksi
dengan
stakeholder

25. Topik diskusi:
2. RPP Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (sebagian
kesepakatan dalam harmonisasi oleh Kemenkumham)
merumuskan:
b) Pejabat Karantina Hewan yang merupakan Dokter
Hewan Karantina bertindak sebagai otoritas
veteriner Karantina Hewan di atas alat angkut,
Instalasi Karantina, Tempat Pemasukan, atau
Tempat Pengeluaran untuk melakukan:
i. respon cepat, dalam hal terjadi status situasi
wabah penyakit Hewan di area asal dan/atau
area tujuan, atau negara asal.
Pertanyaan:
▫ Respon cepat seperti apa yang dapat dilakukan?
25

26. Definisi OIE tentang Pos perbatasan
dan Stasiun karantina (Glossary)
⊸ POS PERBATASAN (BORDER POST)
– artinya setiap pelabuhan udara, atau setiap pelabuhan laut,
stasiun kereta api atau pos pemeriksaan jalan raya (check-point)
yang terbuka untuk komoditi perdagangan internasional, dimana
inspeksi veteriner impor dijalankan.
⊸ STASIUN KARANTINA (QUARANTINE STATION)
– artinya suatu bangunan di bawah kendali Otoritas Veteriner
dimana hewan dipelihara dalam isolasi tanpa kontak langsung
atau tidak langsung dengan hewan lain, untuk memastikan bahwa
tidak ada penularan agen patogen tertentu di luar bangunan
sementara hewan sedang menjalani pengamatan untuk jangka
waktu tertentu, jika tepat dilakukan, pengujian atau pengobatan.

27. OIE Code tentang Pos Perbatasan dan
Stasiun Karantina di negara pengimpor
⊸ CHAPTER 5.6.: POS PERBATASAN (BORDER POSTS) DAN STASIUN
KARANTINA (QUARANTINE STATION) DI NEGARA PENGIMPOR
1. Negara dan Otoritas Veterinernya harus, apabila mungkin, untuk
mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa
keberadaan pos perbatasan (border post) dan stasiun karantina
(quarantine station) di wilayahnya dengan organisasi dan
peralatan yang memadai untuk penerapan tindakan-tindakan
yang direkomendasikan dalam Terrestrial Code.
2. Setiap pos perbatasan dan stasiun karantina harus menyediakan
fasilitas untuk pemberian pakan dan air kepada hewan.

28. Deteksi dini
⊸ Metode deteksi penyakit adalah alat utama yang digunakan dan
dikombinasi dengan teknik-teknik investigasi untuk menemukan
serangan hama penyakit hewan karantina (HPHK) di titik masuk
perbatasan darat laut, dan udara.
⊸ Ini biasanya dilakukan pertama kali secara visual (melihat gejala
klinis), dengan dukungan laboratorium untuk pengujian konfirmasi
dan monitoring selanjutnya.
⊸ Pengujian laboratorium menyebabkan penundaan yang signifikan dan
tindakan hanya dilakukan setelah mendapatkan hasil laboratorium.
⊸ Jadi ada kebutuhan nyata akan metode deteksi yang cepat, sederhana
dan kuat yang dapat digunakan di titik masuk dan lapangan untuk
memungkinkan deteksi dini HPHK atau penyakit eksotik.
28

29. Contoh Early detection kit yang perlu
tersedia di karantina
⊸ SVANODIP® FMDV-Ag
Deteksi dini dan cepat untuk virus PMK pada ternak.
⊸ PrioCHECK™ FMDV NS Antibody ELISA Kit
Kit ELISA yang dapat mendeteksi antibodi terhadap
protein non-struktural (NS) virus PMK. Uji dapat
digunakan untuk semua spesies.
⊸ FMDV NSP Ab ELISA Kit
29

30. Topik diskusi:
2. RPP Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (sebagian
kesepakatan dalam harmonisasi oleh Kemenkumham)
merumuskan:
b) Pejabat Karantina Hewan yang merupakan dokter hewan
karantina bertindak sebagai otoritas veteriner karantina
hewan di atas alat angkut, instalasi karantina, tempat
pemasukan, atau tempat pengeluaran untuk melakukan:
ii. tindakan medis yang bersifat darurat terhadap
hewan, dalam hal ditemukan gejala penyakit Hewan
yang tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan,
bersifat individual, dan/atau memerlukan
penanganan lebih lanjut.
Pertanyaan:
⊸ Sejauh mana optimalisasi peran profesi dokter hewan yang
melekat pada dokter hewan karantina dapat dilakukan?
30

31. Lembaga mana yang berkepentingan
melakukan analisis risiko?
UU No. 21/2019 PP No. 3/2017
Penyelenggaraan Karantina didasarkan
pada tingkat perlindungan negara yang
layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK
(Pasal 5 ayat 1).
Pemasukan Media Pembawa ke dalam
wilayah NKRI untuk pertama kali atau
terjadi perubahan status dan situasi
HPHK, HPIK, dan OPTK di negara asal
dilakukan analisis risiko (Pasal 6 ayat 1).
Otoritas Veteriner Nasional mengambil
keputusan teknis tertinggi dalam (Pasal 6
ayat 2):
a. penetapan tingkat perlindungan yang
dapat diterima;
b. penetapan analisis risiko penyakit
hewan terhadap pemasukan hewan dan
produk hewan dari luar wilayah NKRI;
Otoritas Veteriner Karantina:
c. pemberian rekomendasi analisis risiko
HPHK karantina kepada Menteri.

32. Tindakan karantina di Indonesia
⊸ Dasar tindakan karantina hewan di Indonesia yaitu 8 P
(menurut Undang-Undang No. 21/2019 Pasal 16 ayat (1):
▫ Pemeriksaan
▫ Pengasingan
▫ Pengamatan
▫ Perlakuan
▫ Penahanan
▫ Penolakan
▫ Pemusnahan
▫ Pembebasan
32

33. Tindakan karantina di Australia
⊸ Dasar tindakan karantina hewan di Australia menurut
Quarantine Act 1908:
▫ Examination (Pemeriksaan)
▫ Exclusion (Pengecualian)
▫ Detention (Penahanan)
▫ Observation (Pengamatan)
▫ Segregation (Pemisahan)
▫ Isolation (Isolasi)
▫ Protection (Proteksi)
▫ Treatment (Perlakuan), dan
▫ Regulation of vessels (Regulasi kapal)
33
Tujuan:
Instalasi dari manusia, hewan, tumbuhan
atau barang atau benda lain yang
diperlakukan sebagai obyek untuk
pencegahan atau pengendalian dari
introduksi, perkembangan atau penyebaran
penyakit atau hama yang akan atau dapat
menyebabkan kerusakan yang signifikan pada
manusia, hewan, tumbuhan, aspek lain dari
kegiatan lingkungan atau ekonomi.

34. Tindakan-tindakan sanitary sesuai OIE
TAHC (health requirement)
Pengendalian perbatasan dan operasi
karantina yang efektif
Tindakan-tindakan kesehatan hewan
sebelum keberangkatan untuk ekspor,
selama transit melalui negara, dan saat
kedatangan untuk impor
Sertifikasi veteriner internasional yang
efektif untuk hewan, produk hewan, layanan
dan proses untuk ekspor
Penguatan ekuivalensi dan jenis perjanjian
sanitary lainnya dengan mitra dagang,
apabila diperlukan, berkolaborasi dengan
stakeholder nasional
Notifikasi resmi yang regular dan tepat
waktu ke OIE, WTO, mitra dagang dan
organisasi lainnya yang relevan tentang
perubahan status kesehatan hewan, regulasi
dan tindakan dan sistim sanitary
Zona atau kompartemen bebas penyakit atau
status subpopulasi kesehatan tinggi lainnya
untuk tujuan perdagangan, berkolaborasi
dengan produsen dan stakeholder lainnya
Partisipasi aktif dalam proses-
proses penetapan standar OIE dan
Codex Alimentarius
Tantangan perdagangan internasional

35. Prosedur impor/ekspor (Artikel 3.4.13.)
Bab 3.4. tentang Legislasi Veteriner harus menangani elemen berikut::
1) Koordinasi importir, sebagaimana mestinya, untuk persetujuan oleh
Otoritas Kompeten dari negara pengimpor.
2) Otoritas Kompeten harus menetapkan:
– Daftar barang yang harus dilakukan untuk pemeriksaan veteriner.
– Cekpoin resmi yang ditujukan untuk setiap jenis barang.
– Jenis dan prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan.
– Standar yang harus dipatuhi untuk hewan dan komoditas yang
diusulkan untuk diimpor.
3) Pencegahan masuknya barang-barang dan konsinyasi terdaftar ke
dalam negeri kecuali barang-barang tersebut telah melalui
pemeriksaan veteriner.
4) Objektivitas dan independensi inspektor.
35

36. Kesimpulan dan saran (1)
1. Penyelenggaraan Karantina yang diintegrasikan dan
dikoordinasikan dalam bentuk satu badan akan berpengaruh
terhadap keberadaan Otoritas Veteriner saat ini dan mendatang
(tetapi bisa diperbaiki melalui koordinasi lintas sektoral dengan
memperhatikan ‘Veterinary domain’), terutama dalam hal:
▫ kewenangan
▫ pengambilan keputusan/kebijakan
▫ protokol/persyaratan kesehatan hewan
▫ analisis risiko
▫ pengawasan
▫ hubungan keprofesian dan kolegial
▫ koordinasi
▫ kerjasama.
36

37. Kesimpulan dan saran (2)
2. Perluasan ruang lingkup Penyelenggaraan Karantina
dalam UU 21/2019 ke depan mungkin dapat mempengaruhi
efektivitas dalam mencegah masuknya penyakit dan bahaya
kesehatan hewan lainnya yang terbawa melalui hewan dan
produk hewan ke dalam wilayah negara, mengingat:
▫ cakupan pengawasan dan/atau pengendalian serta
keragaman komoditi yang harus diawasi (termasuk
media pembawa yang tidak berisiko HPHK) (Pasal 4);
▫ penetapan fasilitas instalasi karantina pihak lain yang
perlu dirinci dengan suatu mekanisme dan persyaratan
teknis (Pasal 24 ayat 1).
37

38. Terima kasih!
Mari diskusi?
tata.naipospos@gmail.com
tata_naipospos@yahoo.com
www.civas.net
38