k

1. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (Hunting) Faksimile (021) 4207807
Yth.
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia
4. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia
5. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia
6. Kepala Puskesmas dan FKTP seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.02/C/4815/2023
TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP LONJAKAN KASUS COVID-19
Berdasarkan data WHO per 22 November 2023, beberapa negara di antaranya Rusia,
Italia, Singapura, Australia, dan Polandia melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19.
Selain itu, Pemerintah Singapura melaporkan adanya lonjakan kasus COVID-19 lebih dari dua
kali lipat yang didominasi oleh subvarian EG.5. Sub varian EG.5 merupakan turunan dari varian
omicron dan masuk dalam kategori Variant of Interest (VOI). Secara global, sub varian ini telah
mendominasi seluruh regional WHO dan regional yang melaporkan peningkatan sub varian ini
meliputi Regional Amerika, Eropa dan Pasifik Barat. Karakteristik dari sub varian ini dapat
menyebabkan peningkatan kasus, menghindari dari kekebalan sehingga lebih mudah
menginfeksi namun tidak ada perubahan tingkat keparahan.
Situasi COVID-19 di Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan tren kasus sejak
minggu ke-41 (8-14 Oktober 2023). Peningkatan tren kasus ini tidak diikuti dengan peningkatan
rawat inap dan kematian. Situasi tersebut selaras dengan karakteristik sub varian EG.5 yang
saat ini sedang mendominasi di Indonesia. Namun demikian, adanya mobilisasi masyarakat
saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berpotensi terhadap lonjakan kasus COVID-
19. Mempertimbangkan situasi tersebut, maka perlu melakukan peningkatan kewaspadaan
lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.
Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi Pemerintah
Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kantor Kesehatan
Pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait peningkatan kewaspadaan lonjakan kasus
COVID-19 di Indonesia.
Mengingat ketentuan:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam
Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan
Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. -2-
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit
Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 597); dan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023
Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.
Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan:
A. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
a. Memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara
lain:
1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus); dan
2) https://covid19.who.int/ (update perkembangan kasus global)
b. Memastikan tenaga kesehatan yang bekerja di pintu masuk mendapatkan
perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 baik primer
maupun lanjutan (booster) sesuai ketentuan;
c. Memastikan seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan memberikan pelayanan vaksinasi
COVID-19 dan memastikan ketersediaan vaksin;
d. Melakukan identifikasi terhadap status vaksinasi pelaku perjalanan luar negeri
sebelum keberangkatan serta sangat direkomendasikan untuk melengkapi dosis
vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan (booster) sesuai ketentuan;
e. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada pelaku perjalanan terutama
daerah/negara yang sedang mengalami lonjakan kasus dan yang menunjukan gejala
klinis COVID-19 atau Influenza Like Illness (ILI);
f. Mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait
protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
g. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat
dalam rangka peningkatan kewaspadaan;
h. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan bersama Otoritas Pelabuhan dan
Bandara, Operator Alat Angkut, Keagenan, Dinas Kesehatan, Balai Besar/Balai
Laboratorium Kesehatan Masyarakat serta para pihak terkait;
i. Memantau dan melaporkan kasus COVID-19 yang ditemukan kepada Dirjen P2P
melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di
aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor
Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Apabila dilakukan pemeriksaan, maka seluruh data
pemeriksaan Rapid Diagnostic Test antigen (RDT-Ag) dan Realtime Polimerase
Chain Reaction (RT-PCR) wajib di entri ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui
https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd; dan
j. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan yang
tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman
Penanggulangan COVID-19.
B. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:
a. Memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara
lain:
1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus); dan
2) https://covid19.who.int/ (update perkembangan kasus global)
b. Memantau tren peningkatan kasus ILI, pneumonia, SARI, dan suspek COVID-19
melalui Surveilans Berbasis Indikator/Indicator Based Surveillance (IBS) dan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. -3-
Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR atau
surveilans sentinel ILI-SARI;
c. Memastikan seluruh Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang berada di wilayah
kerjanya untuk melakukan penemuan kasus secara aktif dan pasif, serta dilanjutkan
pemeriksaan laboratorium menggunakan RDT-Ag COVID-19 maupun RT-PCR;
d. Memastikan tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di
fasilitas kesehatan mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi
dosis vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan (booster) sesuai ketentuan;
e. Memastikan seluruh Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang berada di wilayah
kerjanya tetap memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19, dan memastikan
ketersediaan vaksin;
f. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus COVID-19 dari Fasyankes dengan tetap
melakukan pelacakan kontak erat;
g. Memastikan Laboratorium Kesehatan Daerah melakukan asesmen mandiri kapasitas
dan sumber daya bahan habis pakai dan reagensia pemeriksaan RDT-Ag COVID-19
maupun RT-PCR, pengambilan spesimen, dan pengiriman rujukan spesimen whole
genome sequencing (WGS);
h. Memastikan persediaan bahan habis pakai dan reagensia terkait pemeriksaan
laboratorium COVID-19 yang dibutuhkan;
i. Menyebarluaskan informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk kembali
menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker di tempat umum dan alat
angkut serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
j. Memantau dan melaporkan kasus COVID-19 yang ditemukan kepada Dirjen P2P
melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di
aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor
Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya seluruh data pemeriksaan RDT-Ag
dan RT-PCR wajib di entri ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui
https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd; dan
k. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan yang
tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman
Penanggulangan COVID-19.
C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat
a. Memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara
lain:
1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus); dan
2) https://covid19.who.int/ (update perkembangan kasus global)
b. Memastikan tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di
laboratorium kesehatan masyarakat mendapatkan perlindungan yang optimal dengan
melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan (booster) sesuai
ketentuan;
c. Menyiapkan penyediaan sumber daya terkait kapasitas dan bahan habis pakai
reagensia terkait pemeriksaan laboratorium RT-PCR COVID-19 yang dibutuhkan,
logistik pengambilan dan pengiriman spesimen rujukan WGS COVID-19;
d. Menginput hasil pemeriksaan spesimen di dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui
https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd;
e. Memastikan setiap temuan kasus COVID-19 melalui pemeriksaan RT-PCR dengan
cycle threshold value (CT-value) <30 (di bawah tiga puluh) ditindaklanjuti melalui
pemeriksaan WGS dan menginput hasil pemeriksaan WGS melalui link
https://wgs.kemkes.go.id/ (aplikasi integrasi WGS dan All Record Tc-19) dan website
Global Initiative on Sharing All Influenza Data/GISAID (www.gisaid.org);
f. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota terkait pemeriksaan WGS pada setiap temuan kasus COVID-19
yang memenuhi ketentuan; dan
g. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan yang
tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman
Penanggulangan COVID-19.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. -4-
D. Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
a. Memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara
lain:
1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus); dan
2) https://covid19.who.int/ (update perkembangan kasus global)
b. Memantau tren peningkatan kasus ILI, pneumonia, SARI, dan suspek COVID-19
melalui Surveilans Berbasis Indikator/Indicator Based Surveillance (IBS) dan
Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR atau
surveilans sentinel ILI-SARI;
c. Melakukan penemuan kasus secara aktif dan pasif, serta dilanjutkan pemeriksaan
laboratorium menggunakan RDT-Ag COVID-19 maupun RT-PCR, hingga pelacakan
kontak erat;
d. Memastikan tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di
fasilitas kesehatan mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi
dosis vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan (booster) sesuai ketentuan;
e. Memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 dan memastikan ketersediaan vaksin
dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;
f. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian
infeksi di fasyankes;
g. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan
pelayanan penyakit infeksi emerging;
h. Menyebarluaskan informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk kembali
menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker di tempat umum dan alat
angkut serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
i. Memantau dan melaporkan kasus COVID-19 yang ditemukan kepada Dirjen P2P
melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di
aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor
Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya seluruh data pemeriksaan RDT-Ag
dan RT-PCR wajib di entri ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui
https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd;
j. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan yang
tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman
Penanggulangan COVID-19.
Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 11 Desember 2023
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS
Tembusan:
1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)