SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Download to read offline
Kompartemen Bebas
African Swine Fever
(ASF)
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan
Rapat Koordinasi dan In-house Training Audit Kompartemen Bebas ASF
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jakarta, 16-17 Maret 2020
African swine fever (ASF)
• Indonesia saat ini sudah menjadi negara tertular.
• Penyebaran ASF didorong oleh faktor manusia (human driven
factor).
• Epidemiologi ASF adalah komplek dan unik.
• Pemahaman tentang populasi babi hutan liar diperlukan.
• Zona dan kompartementalisasi adalah kunci untuk
meminimalkan gangguan perdagangan.
• Vaksin untuk ASF adalah penting sekali untuk pengendalian dan
eradikasi.
• Kemitraan dengan swasta/industri (public private partnership)
dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
adalah elemen penting dalam mencari solusi.
Kriteria umum penentuan status ASF
(Article 15.1.3.)
1. ASF adalah penyakit yang wajib dilaporkan (notifiable disease) di
seluruh wilayah negara, dan semua spesies babi yang menunjukkan
gejala klinis atau lesi patologik harus diduga sebagai ASF untuk
dilakukan investigasi lapangan dan laboratorium;
2. Program peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan untuk
mendorong pelaporan semua spesies babi yang menunjukkan gejala
klinis atau lesi patologik yang diduga ASF;
3. Otoritas Veteriner memiliki pengetahuan terkini, dan kewenangan
terhadap semua kelompok-kelompok babi domestik dan babi liar di
negara, zona atau kompartemen;
4. Otoritas Veteriner memiliki pengetahuan terkini mengenai spesies
babi liar dan babi hutan, distribusi dan habitatnya di negara/zona;
5. Untuk babi domestik dan babi liar, telah dilakukan suatu program
surveilans sesuai dengan standar OIE.
Negara atau zona bebas ASF
(Article 15.1.4.)
Bebas pada semua spesies babi
• Suatu negara atau zona dapat dipertimbangkan bebas ASF pada
semua spesies babi jika memenuhi seluruh kriteria dalam Article
15.1.3. dan apabila:
1) surveilans ASF yang sesuai dengan standar OIE telah
dijalankan dalam 3 tahun terakhir;
2) tidak ada kasus infeksi dengan virus ASF selama 3 tahun
terakhir; periode ini dapat dikurangi menjadi 12 bulan jika
surveilans dapat menunjukkan bahwa tidak ada bukti
keberadaan atau keterlibatan caplak Ornithodoros;
3) impor komoditi spesies babi dilakukan sesuai dengan
rekomendasi OIE.
Deklarasi sendiri (self declaration) status
bebas penyakit dari suatu negara, zona
atau kompartemen (Chapter 1.6.)
• Deklarasi sendiri tidak diterapkan untuk penyakit-penyakit
(hewan darat/ terrestrial animals) yang tidak mendapatkan
pengakuan resmi (official recognition) dari OIE.
• OIE dapat mempublikasikan deklarasi sendiri tersebut di
website OIE dan/atau di The Bulletin.
• OIE memberikan pengakuan resmi untuk negara atau zona
untuk sejumlah penyakit hewan darat, tetapi tidak ada
mekanisme untuk pengakuan resmi terhadap
KOMPARTEMEN untuk penyakit hewan darat.
Sumber: Khan S. (2015). Application of Compartmentalisation in Animal Trade. World
Organization for Animal Health (OIE).
Deklarasi sendiri (self-declared)
bebas ASF 2007-2020 (1)
Negara Status deklarasi
sendiri (self-declared)
Mulai Sampai Negara/zona/
kompartemen
Austria Aktif 11/2007 Negara
Azerbaijan Aktif 02/06/2011 Negara
Belgia Tidak aktif 11/2007 09/09/2018 Negara
Cyprus Aktif 11/2007 Negara
Denmark Aktif 11/2007 Negara
Republik Czech Tidak aktif 11/2007 21/06/2017 Negara
Estonia Tidak aktif 11/2007 02/09/2014 Negara
Finlandia Aktif 11/2007 Negara
Perancis Aktif 11/2007 Negara
Jerman Aktif 11/2007 Negara
Yunani Tidak aktif 11/2007 05/02/2020 Negara
Hongaria Tidak aktif 11/2007 20/04/2018 Negara
Irlandia Aktif 11/2007 Negara
Sumber: OIE’ members self-declaration (2020)
Deklarasi sendiri (self-declared)
bebas ASF 2007-2020 (2)
Negara Status deklarasi
sendiri (self-declared)
Mulai Sampai Negara/zona/
kompartemen
Italia Aktif 11/2007 Zona
Kazakhstan Aktif 22/10/2018 Negara
Latvia Tidak aktif 11/2007 25/06/2014 Negara
Lithuania Tidak aktif 11/2007 24/01/2014 Negara
Luxembourg Aktif 11/2007 Negara
Mauritius Aktif 23/04/2012 Negara
Mexico Aktif 19/07/2018 Negara
Finlandia Aktif 11/2007 Negara
Polandia Tidak aktif 11/2007 13/02/2014 Negara
Portugal Aktif 11/2007 Negara
Slovakia Aktif 11/2007 Negara
Spanyol Aktif 11/2007 Negara
Belanda Aktif 11/2007 Negara
Inggris Aktif 11/2007 Negara
Deklarasi sendiri (self-declared)
bebas ASF (2020)
Negara Deklarasi
sendiri kaitan
ke WAHIS
Mulai tertular
kembali
Mulai bebas Negara/zona/
kompartemen
Kanada Aktif 03/07/2019 Negara
Republik Czech Aktif 21/06/2017 19/04/2019 Negara
Belgia Aktif 09/09/2018
Rekonfirmasi
deklarasi sendiri
November 2007
05/04/2019 Negara
Estonia Aktif 02/09/2014 19/09/2018 Negara
Sumber: https://www.oie.int/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/
Belgia telah mendeklarasikan sendiri berdasarkan Article 15.1.3 OIE
Code, dimana sudah dilakukan program surveilans ASF selama lebih
dari 3 tahun; tidak ada kasus infeksi virus ASF selama 3 tahun terakhir
pada babi domestik dan babi hutan liar (wabah terakhir pada 1985).
Kompartementalisasi dalam
perdagangan hewan
Rasional kompartementalisasi
• “Mengingat kesulitan dalam memperoleh dan
mempertahankan status bebas penyakit untuk seluruh
wilayah negara, terutama untuk penyakit-penyakit yang
sulit dikendalikan melalui tindakan-tindakan di perbatasan
nasional, maka akan lebih memberikan manfaat .….
dengan membentuk dan mempertahankan suatu
SUBPOPULASI di wilayah negara tersebut dengan status
kesehatan hewan yang berbeda.”
Sumber: Khan. S. (2007) OIE update on zoning & compartmentalization SPS Committee
17 October 2007.
Definisi “Kompartemen”
• KOMPARTEMEN adalah SUBPOPULASI hewan yang ada
dalam satu atau lebih unit usaha peternakan yang memiliki
sistim manajemen biosekuriti yang sama dan memiliki
status kesehatan yang berbeda berkaitan dengan suatu
penyakit tertentu atau penyakit-penyakit tertentu serta telah
diterapkan tindakan-tindakan surveilans, pengendalian
penyakit dan biosekuriti.
[untuk hewan darat/terrestrial animals]
Sumber: https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
Tujuan kompartementalisasi
• Kompartementalisasi adalah prosedur yang
diimplementasikan oleh suatu negara dalam menetapkan
SUBPOPULASI dengan status kesehatan hewan yang
berbeda di dalam suatu wilayah negara untuk tujuan
pengendalian penyakit dan/atau perdagangan.
• Suatu kompartemen ditetapkan utamanya oleh praktik-
praktik manajemen dan budidaya ternak (husbandry) yang
terkait dengan biosekuriti.
• Tanggung jawab untuk penggunaan pendekatan
kompartementalisasi adalah pada Otoritas Veteriner dari
negara yang bersangkutan.
Sumber: Khan. S. (2007) OIE update on zoning & compartmentalization SPS Committee
17 October 2007.
Konsep kompartementalisasi
Kompartemen bebas ASF
• Pembentukan kompartemen bebas ASF harus mengikuti
persyaratan yang relevan dan prinsip-prinsip yang ada dalam
Chapter 4.4. dan 4.5.
• Zona dan kompartementalisasi
• Aplikasi kompartementalisasi
OIE Code Article 15.1.5.
OIE Code Chapter 4.4.
OIE Code Chapter 4.5.
Kompartemen dan Perdagangan
• Dasar hukum dan transparansi
– Kesulitan dapat muncul ketika ada hambatan hukum untuk
penggunaan kompartementalisasi (dan zonasi) di tingkat
kabupaten/kota/provinsi/nasional – dan dapat menggagalkan
pengakuan kompartemen dari suatu unit usaha peternakan.
• Kemitraan pemerintah-swasta (PPP)
– Pemerintah adalah yang terutama bertanggung jawab untuk
biaya yang terkait dengan zonasi, tetapi sektor swasta
terutama yang bertanggung jawab untuk biaya yang terkait
dengan kompartementalisasi (dan ini mungkin cukup besar).
Sumber: Khan S. (2015). Application of Compartmentalisation in Animal Trade. World
Organization for Animal Health (OIE).
Praktik ‘Zona’ dan ‘kompartementalisasi’
KompartementalisasiZona (Zoning)
TERINFEKSI
BEBAS
TERINFEKSI
BATAS
BIOSEKURITI
Sumber: Torres G. (2019). OIE Regionalization The Compartmentalisation
Concept. [Modified from USDA APHIS]
-manajemen biosekuriti umum
-status kesehatan berbeda
-surveilans
-pengendalian
-biosekuriti spesifik penyakit
Prinsip-prinsip dalam menentukan
kompartemen (Artikel 4.4.3.+Cecklist)
1. Kompartemen untuk penyakit apa harus ditentukan.
2. Kompartemen harus diketahui mempunyai pemisahan
epidemiologi secara jelas antara hewan di dalam dan hewan
lain di luar kompartemen dan semua faktor yang dapat
menimbulkan risiko masuknya dan menyebarnya penyakit.
3. Kompartemen harus memiliki Standar Operasional Prosedur
(SOP) untuk menggambarkan bukti yang jelas tentang surveilans
yang dilakukan, sistim identifikasi dan penelusuran (traceability),
dan praktik-praktik manajemen dan pemeliharaan yang memadai
untuk memenuhi definisi sebagai kompartemen.
4. Pergerakan ternak, orang, peralatan, pakan dan kendaraan ke
dalam dan ke luar kompartemen harus terdokumentasi dan
dapat dikendalikan dengan baik.
Audit dan re-audit kompartemen
bebas ASF
• Hasil penilaian akhir dari audit kompartemen adalah
diterbitkannya Sertifikat Kompartemen Bebas ASF.
• Sertifikat Kompartemen Bebas ASF berlaku sepanjang tidak
ditemukan adanya kasus dan/atau agen penyakit ASF.
• Re-audit status kompartemen bebas ASF dilakukan setelah satu
tahun sejak Sertifikat Kompartemen Bebas ASF diterima.
• Re-audit yang tidak dilaksanakan pada waktunya, maka Sertifikat
Kompartemen Bebas ASF dinyatakan tidak berlaku dan dapat
mengajukan ulang sesuai dengan syarat dan tata cara
pengajuan kompartemen bebas ASF.
Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status
kompartemen bebas African swine fever (ASF).
Lalu lintas ternak babi
1. Babi yang berasal dari perusahaan peternakan yang memiliki
Sertifikat Kompartemen Bebas ASF diizinkan untuk dapat
dilalulintaskan keluar dari kompartemen.
2. Untuk melalulintaskan babi seperti pada butir 1, yang ditujukan
untuk antar kabupaten/kota dalam provinsi atau antar provinsi,
wajib disertai Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan
Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal.
3. Selama dalam perjalanan, babi yang berasal kompartemen
bebas ASF dilarang dicampur dengan babi yang tidak berasal
dari kompartemen bebas ASF.
4. Semua kendaraan pengangkut babi yang kembali ke peternakan
harus didekontaminasi secara baik untuk memastikan tidak ada
patogen yang terbawa masuk ke kompartemen.
Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status
kompartemen bebas African swine fever (ASF).
Internal surveilans (deteksi dini)
1. Apabila ditemukan kasus dengan gejala penyakit ASF di dalam
kompartemen, maka penanggung jawab kesehatan hewan
kompartemen wajib sesegera mungkin melaporkan dalam
jangka waktu 1 x 24 jam tanpa penundaan kepada Otoritas
Veteriner kabupaten/kota.
2. Apabila kasus telah dikonfirmasi penyebabnya adalah ASF,
maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
dapat segera mencabut status kompartemen bebas dan
memberitahu kepada semua pihak berkepentingan yang terkait.
Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status kompartemen bebas
African swine fever (ASF).
Eksternal surveilans
1. Surveilans bertarget (targeted
surveillance) dilakukan minimum setiap 6
(enam) bulan sekali untuk membuktikan
bahwa kompartemen yang dinilai bebas
dari ASF.
2. Pengambilan spesimen dan pengujian
terhadap ASF dilakukan oleh Balai
Besar/Balai Veteriner yang berada di
wilayah dimana kompartemen berlokasi.
Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status kompartemen bebas
African swine fever (ASF).
Uji Spesimen Deteksi agen Lama hasil
Deteksi agen:
Isolasi virus Darah EDTA/jaringan Virus 1 – 2 minggu
ELISA Darah EDTA/jaringan Antigen 1 hari
Karakterisasi agen:
PCR and
sequencing
(genotyping)
Darah EDTA/jaringan
/isolat virus
Genom virus 2 – 3 hari
Serologi:
ELISA Serum Antibodi 1 hari
Diagnosa laboratorium
Sumber: AUSVETPLAN (2016). Disease strategy African swine fever Version 4.1.
PCR adalah uji ‘gold standard’ untuk deteksi dini ASF untuk
mendeteksi genom virus dalam setiap sampel dari babi domestik,
babi hutan liar dan caplak (Gallardo et al., 2015; Oura et al., 2013).
Besaran sampel yang diambil
Ukuran populasi 20000
Uji sensitivitas 0,9
Tingkat kepercayaan 0,95
Prevalensi 3%
• Besar sampel yang diperlukan dengan prevalensi 3% dan
tingkat kepercayaan 95% ditentukan = 111.
• Babi dalam kompartemen yang diambil sampelnya adalah dari
populasi grower dan finisher (stockist). Keseluruhan jumlah
sampel harus merepresentasikan kelompok babi yang berbeda
(growers dan finisher).
• Hasil surveilans harus menunjukkan jumlah kasus negatif dan
positif.
Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status kompartemen bebas
African swine fever (ASF).
Penilaian biosekuriti untuk
kompartemen bebas ASF
Definisi Biosekuriti
BIOSEKURITI
• adalah seperangkat tindakan manajemen dan fisik yang
dirancang untuk mengurangi risiko masuk, berkembang dan
menyebarnya penyakit hewan ke, dari dan antara populasi
hewan.
RENCANA BIOSEKURITI (BIOSECURITY PLAN)
• adalah suatu rencana yang mengidentifikasikan jalur potensial
untuk masuk, berkembang dan menyebarnya penyakit dalam
suatu KOMPARTEMEN, dan digambarkan dengan tindakan-
tindakan yang telah atau akan diterapkan untuk memitigasi risiko
penyakit sesuai dengan rekomendasi OIE.
Sumber:https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
Pertimbangan biosekuriti
• Tindakan biosekuriti yang diterapkan harus cukup
fleksibel, sesuai dengan tipe produksi dan spesies dari
setiap kategori hewan yang terlibat dan memperhitungkan
juga lingkungan sekitar dan pertimbangan teknis.
• Meskipun biosekuriti memerlukan sejumlah investasi yang
dilakukan di muka, pengurangan risiko penyakit hewan
sebagai outputnya harus menjadi suatu insentif bagi
pemilik peternakan.
Sumber: Dietze K. and Depner K. (2019). Role of biosecurity in protecting farms against ASF.
Biosekuriti dalam konteks
• Biosekuriti “peace time” (tidak ada wabah)
– Pekerjaan rutin di peternakan
– Tidak ada target spesifik
• Biosekuriti “crisis-oriented” (wabah sedang berlangsung)
– Melampaui rutinitas normal
– Memiliki target spesifik
– Upaya tambahan – (idealnya) dengan efisiensi waktu
• Keduanya mengikuti prinsip yang sama tetapi mempunyai
masalah dan dimensi yang berbeda.
Sumber: Dietze K. and Depner K. (2019). Biosecurity: the key of ASF control.
Penanganan biosekuriti di
peternakan yang perlu diketahui
Peternakan
Skala produksi
Tipe produksi
Manajemen
Infrastruktur/batas
Status kesehatan
hewan
Areal
Lokasi
Tata letak
Kepadatan ternak
Zona bersih & kotor
Pengelolaan limbah
Pengendalian hama
Akses masuk
Pengunjung
Pekerja
Kendaraan
Pakan
Babi baru
Identifikasi risiko
Tindakan pencegahan yang tepat
…. dan surveilans yang tepat
Sumber:
Bellini S. (2018).
Biosecurity in domestic
pigs. BTSF. European
Commission.
Tata letak kandang
Lokasi dan tata letak peternakan
• Jarak dengan peternakan babi terdekat: tipe peternakan,
jumlah ternak yang ada di peternakan dan kepadatan
ternak di kandang babi yang berdekatan dapat memainkan
peran penting dalam introduksi agen penyakit.
• Fungsi dari bangunan, kandang dan infrastruktur lain
sesuai dengan peruntukkannya.
• Jalur kerja untuk pekerja, ternak babi dan kendaraan
pengangkut.
• Kemungkinan untuk perluasan (expansion) lebih lanjut.
• Akses jalan yang terpisah untuk areal perkantoran dan
areal peternakan.
Sumber: https://www.cidlines.com/en-INT/critical-points-pig-farm-general-management
Tiga elemen utama biosekuriti
1) Pemisahan
(segregation)
Membuat dan mempertahankan adanya suatu
pembatas yang menghalangi peluang potensial
hewan terinfeksi dan material terkontaminasi masuk
ke lokasi yang tidak terinfeksi. Jika diterapkan secara
benar, langkah ini akan mampu mencegah
kontaminasi dan infeksi.
2) Pembersihan
(cleaning)
Material (misalnya kendaraan, peralatan) yang masuk
(atau keluar) dari suatu lokasi harus dibersihkan
sepenuhnya untuk menghilangkan kotoran yang
terlihat. Hal ini juga akan mampu menghilangkan
patogen yang mengkontaminasi material.
3) Disinfeksi
(disinfection)
Apabila diterapkan secara tepat, disinfeksi akan
menginaktivasi setiap patogen yang ada pada
material yang telah dibersihkan sepenuhnya.
Sumber: FAO-OIE (2010). Good practices for biosecurity in the pig sector.
Titik kritis pada peternakan babi
Sumber: https://www.cidlines.com/en-INT/critical-points-pig-farm-general-management
Sumber dan jalur utama penularan selama
berlangsungnya wabah ASF pada babi domestik
Sumber dan penularan virus Jumlah %
Penjualan babi sakit 1 0,3
Bertetangga dengan peternak babi belakang rumah
yang terinfeksi
5 1,7
Kontak langsung dengan orang (makan di peternakan) 1 0,3
Kontak selama transportasi, pengapalan, lalu lintas 108 38
Babi liar terinfeksi ASF 4 1,4
Pemberian pakan sisa (swill feeding) 100 35
Tidak dapat ditentukan 65 23
Total 284 100
Sumber: Scientific Opinion on African swine fever (EFSA Journal 2014;12(4):3628)
Penularan ASF lewat fomit
• Kontaminasi umumnya terjadi lewat kontak langsung dengan
jaringan dan cairan tubuh dari babi yang terinfeksi atau yang
menjadi ’carrier’, termasuk ekskreta dari hidung, mulut (saliva),
urin, dan feses atau semen yang terinfeksi.
• Untuk menghentikan orang memindahkan feses, urin dan saliva
dari satu peternakan ke peternakan, maka adalah vital untuk
melepaskan pakaian, alas kaki dan setiap peralatan yang
dikenakan atau dibawa ke dalam peternakan.
• Area fasilitas mandi (shower area) adalah untuk menghilangkan
risiko patogen yang dapat berpindah dari pakaian dan alas kaki
dari luar peternakan (off-farm) ke dalam peternakan (on-farm).
Desain dasar area ‘shower’ untuk
masuk ke peternakan
• Ada area untuk melepas baju
luar dan alas kaki. Idealnya
ada ‘locker’ untuk keamanan.
• Tidak ada opsi selain harus
melalui ‘shower’ – tidak
mungkin menghindar dari
‘shower’.
• Area ‘shower’ perlu
dibersihkan secara rutin
sehingga tidak ada jamur
yang tumbuh di dinding.
Sumber: https://thepigsite.com/articles/african-swine-fever-biosecurity-the-people-factor-part-3
Ancaman utama terhadap biosekuriti
• Stok hewan baru yang masuk
• Peralatan dan barang yang masuk
• Kendaraan yang masuk
• Pekerja
• Pengunjung
• Sanitasi dan higiene rutin
Biosekuriti spesifik untuk ASF
• Pengunjung/pekerja tidak membawa daging babi/produk
daging babi dari wilayah terjangkit ASF ke wilayah dimana
kompartemen berlokasi (misalnya: sosis, salami, daging
asap).
• Tidak masuk ke peternakan babi setidaknya selama 72 jam,
apabila pernah melakukan kontak dengan babi lain atau
babi hutan.
• Tidak melakukan perburuan babi hutan liar.
• Tidak memberikan pakan sisa makanan (swill) untuk
dikonsumsi babi.
Sumber: Caroll C. African swine fever: Biosecurity.
Batas zona bersih-zona kotor:
Kendaraan
• Pintu masuk dan area parkir yang tepat (sistim
disinfeksi kendaraan yang baik)
• Protokol disinfeksi kendaraan angkut/truk
Pemisahan (segregation)
• Pemisahan melibatkan pembuatan PEMBATAS (barrier) baik secara
fisik dan/atau temporer untuk mengendalikan apa dan/siapa yang bisa
masuk melalui pembatas tersebut.
• Pembatas harus ditentukan secara jelas, seperti pagar keliling
(perimeter) dan pintu-pintu masuk (gate) ke peternakan.
• Pemisahan di tingkat peternakan fokus pada penentuan pemisahan
zona secara fisik untuk mengurangi peluang penularan penyakit.
• Zona ‘BERSIH’ yaitu lokasi dimana hewan dikandangkan yang
direncanakan untuk dilindungi dan hanya mengandung patogen yang
merupakan bagian normal dari ‘status kesehatan’ peternakan.
• Zona ‘KOTOR’ yaitu wilayah yang mengelilingi zona bersih dan
berpotensi untuk terkontamninasi dengan patogen yang bukan
merupakan bagian dari ‘status kesehatan’ peternakan.
Sumber: http://www. pig333.com/ Low cost, high impact
biosecurity: well-defined clean and dirty zones.
Faktor risiko masuk dan
menyebarnya ASF di peternakan
• Introduksi hewan baru ke peternakan
• Introduksi kendaraan/transportasi (ternak, pakan)
• Pekerja, dokter hewan, inseminator, pengunjung/tamu
• Introduksi peralatan
• Introduksi pakan
• Pupuk/fertilizer
• Keberadaan babi hutan liar
• Keberadaan tikus, burung, insekta, anjing, kucing
• Semen babi untuk inseminasi buatan
• Air dan udara
Tindakan pencegahan terhadap
masuk dan menyebarnya ASF
• Isolasi fisik dari subpopulasi ternak (pagar, jarak dengan
pemukiman)
• Akses ke peternakan (pengunjung, pekerja, kendaraan,
pakan, peralatan)
• Stok babi baru yang masuk (kandang karantina)
• Konsumsi pakan sisa (swill feeding)
• Pakan dan air (pengecekan kualitas secara rutin)
• Pengendalian hama (tikus, burung, lalat dsb)
• Disposal karkas (area khusus)
• Transportasi (kendaraan, babi)
Penutup
• Konsep ini didasarkan atas prinsip epidemiologi bahwa
suatu subpopulasi ternak dapat dipisahkan secara efektif
dari populasi ternak rentan lainnya, sehingga ternak hidup
atau produk yang berasal dari subpopulasi tersebut dapat
diperdagangkan secara aman.
• Status kesehatan hewan yang berbeda dari subpopulasi
tersebut sangat ditentukan oleh:
• manajemen dan praktik biosekuriti yang tinggi.
• epidemiologi spesifik penyakit
• sistim produksi ternak
• infrastruktur, dan
• surveilans.
ASF Kompartemen

More Related Content

What's hot

Aspek Epidemiologi dan Pengendalian Brucellosis - Ditkeswan - Presentasi Zoo...
Aspek Epidemiologi dan Pengendalian Brucellosis -  Ditkeswan - Presentasi Zoo...Aspek Epidemiologi dan Pengendalian Brucellosis -  Ditkeswan - Presentasi Zoo...
Aspek Epidemiologi dan Pengendalian Brucellosis - Ditkeswan - Presentasi Zoo...Tata Naipospos
 
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Tata Naipospos
 
Progressive Control Pathway (PCP) Penyakit Mulut dan Kuku - Ditkeswan-AIHSP, ...
Progressive Control Pathway (PCP) Penyakit Mulut dan Kuku - Ditkeswan-AIHSP, ...Progressive Control Pathway (PCP) Penyakit Mulut dan Kuku - Ditkeswan-AIHSP, ...
Progressive Control Pathway (PCP) Penyakit Mulut dan Kuku - Ditkeswan-AIHSP, ...Tata Naipospos
 
FMD Impact and Cost Benefit Analysis - LEP Expo & Conference 2018, ICE BSD Ci...
FMD Impact and Cost Benefit Analysis - LEP Expo & Conference 2018, ICE BSD Ci...FMD Impact and Cost Benefit Analysis - LEP Expo & Conference 2018, ICE BSD Ci...
FMD Impact and Cost Benefit Analysis - LEP Expo & Conference 2018, ICE BSD Ci...Tata Naipospos
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...Tata Naipospos
 
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...Tata Naipospos
 
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Tata Naipospos
 
Modul mpi 5 pemberdayaan masyarakat_29 okt 2020 fina_lok
Modul  mpi 5 pemberdayaan masyarakat_29 okt 2020 fina_lokModul  mpi 5 pemberdayaan masyarakat_29 okt 2020 fina_lok
Modul mpi 5 pemberdayaan masyarakat_29 okt 2020 fina_lokBidangTFBBPKCiloto
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Tata Naipospos
 
Pertimbangan Teknis Rencana Aksi dan Strategi Pengendalian LSD di Indonesia -...
Pertimbangan Teknis Rencana Aksi dan Strategi Pengendalian LSD di Indonesia -...Pertimbangan Teknis Rencana Aksi dan Strategi Pengendalian LSD di Indonesia -...
Pertimbangan Teknis Rencana Aksi dan Strategi Pengendalian LSD di Indonesia -...Tata Naipospos
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Tata Naipospos
 
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penyakit Hewan - Ditkeswan-AIHSP, 4 Juni 2021
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penyakit Hewan - Ditkeswan-AIHSP, 4 Juni 2021Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penyakit Hewan - Ditkeswan-AIHSP, 4 Juni 2021
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penyakit Hewan - Ditkeswan-AIHSP, 4 Juni 2021Tata Naipospos
 
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Terhadap African Swine Fever - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 20 Me...
Kewaspadaan Terhadap African Swine Fever - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 20 Me...Kewaspadaan Terhadap African Swine Fever - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 20 Me...
Kewaspadaan Terhadap African Swine Fever - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 20 Me...Tata Naipospos
 
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...Tata Naipospos
 
Masterplan Pemberantasan Brucellosis di Indonesia - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta...
Masterplan Pemberantasan Brucellosis di Indonesia - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta...Masterplan Pemberantasan Brucellosis di Indonesia - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta...
Masterplan Pemberantasan Brucellosis di Indonesia - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta...Tata Naipospos
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Tata Naipospos
 
Kajian singkat Lumpy Skin Disease - Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
Kajian singkat Lumpy Skin Disease -  Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019Kajian singkat Lumpy Skin Disease -  Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
Kajian singkat Lumpy Skin Disease - Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019Tata Naipospos
 
Respon Laporan Surveilans PMK 2021 dan Potensi Ancaman PMK Bagi Indonesia - P...
Respon Laporan Surveilans PMK 2021 dan Potensi Ancaman PMK Bagi Indonesia - P...Respon Laporan Surveilans PMK 2021 dan Potensi Ancaman PMK Bagi Indonesia - P...
Respon Laporan Surveilans PMK 2021 dan Potensi Ancaman PMK Bagi Indonesia - P...Tata Naipospos
 

What's hot (20)

Aspek Epidemiologi dan Pengendalian Brucellosis - Ditkeswan - Presentasi Zoo...
Aspek Epidemiologi dan Pengendalian Brucellosis -  Ditkeswan - Presentasi Zoo...Aspek Epidemiologi dan Pengendalian Brucellosis -  Ditkeswan - Presentasi Zoo...
Aspek Epidemiologi dan Pengendalian Brucellosis - Ditkeswan - Presentasi Zoo...
 
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
 
Progressive Control Pathway (PCP) Penyakit Mulut dan Kuku - Ditkeswan-AIHSP, ...
Progressive Control Pathway (PCP) Penyakit Mulut dan Kuku - Ditkeswan-AIHSP, ...Progressive Control Pathway (PCP) Penyakit Mulut dan Kuku - Ditkeswan-AIHSP, ...
Progressive Control Pathway (PCP) Penyakit Mulut dan Kuku - Ditkeswan-AIHSP, ...
 
FMD Impact and Cost Benefit Analysis - LEP Expo & Conference 2018, ICE BSD Ci...
FMD Impact and Cost Benefit Analysis - LEP Expo & Conference 2018, ICE BSD Ci...FMD Impact and Cost Benefit Analysis - LEP Expo & Conference 2018, ICE BSD Ci...
FMD Impact and Cost Benefit Analysis - LEP Expo & Conference 2018, ICE BSD Ci...
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 2) - Ditjen PKH, Bogo...
 
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
Siskeswannas di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi - Ditkeswan, Cibubur,...
 
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 
Modul mpi 5 pemberdayaan masyarakat_29 okt 2020 fina_lok
Modul  mpi 5 pemberdayaan masyarakat_29 okt 2020 fina_lokModul  mpi 5 pemberdayaan masyarakat_29 okt 2020 fina_lok
Modul mpi 5 pemberdayaan masyarakat_29 okt 2020 fina_lok
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
 
Pertimbangan Teknis Rencana Aksi dan Strategi Pengendalian LSD di Indonesia -...
Pertimbangan Teknis Rencana Aksi dan Strategi Pengendalian LSD di Indonesia -...Pertimbangan Teknis Rencana Aksi dan Strategi Pengendalian LSD di Indonesia -...
Pertimbangan Teknis Rencana Aksi dan Strategi Pengendalian LSD di Indonesia -...
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
 
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penyakit Hewan - Ditkeswan-AIHSP, 4 Juni 2021
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penyakit Hewan - Ditkeswan-AIHSP, 4 Juni 2021Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penyakit Hewan - Ditkeswan-AIHSP, 4 Juni 2021
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penyakit Hewan - Ditkeswan-AIHSP, 4 Juni 2021
 
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
 
Kewaspadaan Terhadap African Swine Fever - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 20 Me...
Kewaspadaan Terhadap African Swine Fever - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 20 Me...Kewaspadaan Terhadap African Swine Fever - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 20 Me...
Kewaspadaan Terhadap African Swine Fever - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 20 Me...
 
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
 
Masterplan Pemberantasan Brucellosis di Indonesia - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta...
Masterplan Pemberantasan Brucellosis di Indonesia - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta...Masterplan Pemberantasan Brucellosis di Indonesia - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta...
Masterplan Pemberantasan Brucellosis di Indonesia - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta...
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
 
Kajian singkat Lumpy Skin Disease - Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
Kajian singkat Lumpy Skin Disease -  Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019Kajian singkat Lumpy Skin Disease -  Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
Kajian singkat Lumpy Skin Disease - Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
 
Respon Laporan Surveilans PMK 2021 dan Potensi Ancaman PMK Bagi Indonesia - P...
Respon Laporan Surveilans PMK 2021 dan Potensi Ancaman PMK Bagi Indonesia - P...Respon Laporan Surveilans PMK 2021 dan Potensi Ancaman PMK Bagi Indonesia - P...
Respon Laporan Surveilans PMK 2021 dan Potensi Ancaman PMK Bagi Indonesia - P...
 

Similar to ASF Kompartemen

Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Tata Naipospos
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tata Naipospos
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Tata Naipospos
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Tata Naipospos
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Tata Naipospos
 
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Tata Naipospos
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Tata Naipospos
 
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...Tata Naipospos
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Tata Naipospos
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Tata Naipospos
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Tata Naipospos
 
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogenLecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogenAndrew Hutabarat
 
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Tata Naipospos
 
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Tata Naipospos
 
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptxMateri Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptxfauzichandra95
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...Tata Naipospos
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Tata Naipospos
 
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...Tata Naipospos
 
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...Tata Naipospos
 
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...Tata Naipospos
 

Similar to ASF Kompartemen (20)

Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
 
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
 
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
 
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogenLecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
 
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
 
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
 
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptxMateri Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
 
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
 
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
 
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
 

More from Tata Naipospos

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 

Recently uploaded (20)

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 

ASF Kompartemen

  • 1. Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan Rapat Koordinasi dan In-house Training Audit Kompartemen Bebas ASF Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Jakarta, 16-17 Maret 2020
  • 2. African swine fever (ASF) • Indonesia saat ini sudah menjadi negara tertular. • Penyebaran ASF didorong oleh faktor manusia (human driven factor). • Epidemiologi ASF adalah komplek dan unik. • Pemahaman tentang populasi babi hutan liar diperlukan. • Zona dan kompartementalisasi adalah kunci untuk meminimalkan gangguan perdagangan. • Vaksin untuk ASF adalah penting sekali untuk pengendalian dan eradikasi. • Kemitraan dengan swasta/industri (public private partnership) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah elemen penting dalam mencari solusi.
  • 3. Kriteria umum penentuan status ASF (Article 15.1.3.) 1. ASF adalah penyakit yang wajib dilaporkan (notifiable disease) di seluruh wilayah negara, dan semua spesies babi yang menunjukkan gejala klinis atau lesi patologik harus diduga sebagai ASF untuk dilakukan investigasi lapangan dan laboratorium; 2. Program peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan untuk mendorong pelaporan semua spesies babi yang menunjukkan gejala klinis atau lesi patologik yang diduga ASF; 3. Otoritas Veteriner memiliki pengetahuan terkini, dan kewenangan terhadap semua kelompok-kelompok babi domestik dan babi liar di negara, zona atau kompartemen; 4. Otoritas Veteriner memiliki pengetahuan terkini mengenai spesies babi liar dan babi hutan, distribusi dan habitatnya di negara/zona; 5. Untuk babi domestik dan babi liar, telah dilakukan suatu program surveilans sesuai dengan standar OIE.
  • 4. Negara atau zona bebas ASF (Article 15.1.4.) Bebas pada semua spesies babi • Suatu negara atau zona dapat dipertimbangkan bebas ASF pada semua spesies babi jika memenuhi seluruh kriteria dalam Article 15.1.3. dan apabila: 1) surveilans ASF yang sesuai dengan standar OIE telah dijalankan dalam 3 tahun terakhir; 2) tidak ada kasus infeksi dengan virus ASF selama 3 tahun terakhir; periode ini dapat dikurangi menjadi 12 bulan jika surveilans dapat menunjukkan bahwa tidak ada bukti keberadaan atau keterlibatan caplak Ornithodoros; 3) impor komoditi spesies babi dilakukan sesuai dengan rekomendasi OIE.
  • 5. Deklarasi sendiri (self declaration) status bebas penyakit dari suatu negara, zona atau kompartemen (Chapter 1.6.) • Deklarasi sendiri tidak diterapkan untuk penyakit-penyakit (hewan darat/ terrestrial animals) yang tidak mendapatkan pengakuan resmi (official recognition) dari OIE. • OIE dapat mempublikasikan deklarasi sendiri tersebut di website OIE dan/atau di The Bulletin. • OIE memberikan pengakuan resmi untuk negara atau zona untuk sejumlah penyakit hewan darat, tetapi tidak ada mekanisme untuk pengakuan resmi terhadap KOMPARTEMEN untuk penyakit hewan darat. Sumber: Khan S. (2015). Application of Compartmentalisation in Animal Trade. World Organization for Animal Health (OIE).
  • 6. Deklarasi sendiri (self-declared) bebas ASF 2007-2020 (1) Negara Status deklarasi sendiri (self-declared) Mulai Sampai Negara/zona/ kompartemen Austria Aktif 11/2007 Negara Azerbaijan Aktif 02/06/2011 Negara Belgia Tidak aktif 11/2007 09/09/2018 Negara Cyprus Aktif 11/2007 Negara Denmark Aktif 11/2007 Negara Republik Czech Tidak aktif 11/2007 21/06/2017 Negara Estonia Tidak aktif 11/2007 02/09/2014 Negara Finlandia Aktif 11/2007 Negara Perancis Aktif 11/2007 Negara Jerman Aktif 11/2007 Negara Yunani Tidak aktif 11/2007 05/02/2020 Negara Hongaria Tidak aktif 11/2007 20/04/2018 Negara Irlandia Aktif 11/2007 Negara Sumber: OIE’ members self-declaration (2020)
  • 7. Deklarasi sendiri (self-declared) bebas ASF 2007-2020 (2) Negara Status deklarasi sendiri (self-declared) Mulai Sampai Negara/zona/ kompartemen Italia Aktif 11/2007 Zona Kazakhstan Aktif 22/10/2018 Negara Latvia Tidak aktif 11/2007 25/06/2014 Negara Lithuania Tidak aktif 11/2007 24/01/2014 Negara Luxembourg Aktif 11/2007 Negara Mauritius Aktif 23/04/2012 Negara Mexico Aktif 19/07/2018 Negara Finlandia Aktif 11/2007 Negara Polandia Tidak aktif 11/2007 13/02/2014 Negara Portugal Aktif 11/2007 Negara Slovakia Aktif 11/2007 Negara Spanyol Aktif 11/2007 Negara Belanda Aktif 11/2007 Negara Inggris Aktif 11/2007 Negara
  • 8. Deklarasi sendiri (self-declared) bebas ASF (2020) Negara Deklarasi sendiri kaitan ke WAHIS Mulai tertular kembali Mulai bebas Negara/zona/ kompartemen Kanada Aktif 03/07/2019 Negara Republik Czech Aktif 21/06/2017 19/04/2019 Negara Belgia Aktif 09/09/2018 Rekonfirmasi deklarasi sendiri November 2007 05/04/2019 Negara Estonia Aktif 02/09/2014 19/09/2018 Negara Sumber: https://www.oie.int/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/ Belgia telah mendeklarasikan sendiri berdasarkan Article 15.1.3 OIE Code, dimana sudah dilakukan program surveilans ASF selama lebih dari 3 tahun; tidak ada kasus infeksi virus ASF selama 3 tahun terakhir pada babi domestik dan babi hutan liar (wabah terakhir pada 1985).
  • 10. Rasional kompartementalisasi • “Mengingat kesulitan dalam memperoleh dan mempertahankan status bebas penyakit untuk seluruh wilayah negara, terutama untuk penyakit-penyakit yang sulit dikendalikan melalui tindakan-tindakan di perbatasan nasional, maka akan lebih memberikan manfaat .…. dengan membentuk dan mempertahankan suatu SUBPOPULASI di wilayah negara tersebut dengan status kesehatan hewan yang berbeda.” Sumber: Khan. S. (2007) OIE update on zoning & compartmentalization SPS Committee 17 October 2007.
  • 11. Definisi “Kompartemen” • KOMPARTEMEN adalah SUBPOPULASI hewan yang ada dalam satu atau lebih unit usaha peternakan yang memiliki sistim manajemen biosekuriti yang sama dan memiliki status kesehatan yang berbeda berkaitan dengan suatu penyakit tertentu atau penyakit-penyakit tertentu serta telah diterapkan tindakan-tindakan surveilans, pengendalian penyakit dan biosekuriti. [untuk hewan darat/terrestrial animals] Sumber: https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
  • 12. Tujuan kompartementalisasi • Kompartementalisasi adalah prosedur yang diimplementasikan oleh suatu negara dalam menetapkan SUBPOPULASI dengan status kesehatan hewan yang berbeda di dalam suatu wilayah negara untuk tujuan pengendalian penyakit dan/atau perdagangan. • Suatu kompartemen ditetapkan utamanya oleh praktik- praktik manajemen dan budidaya ternak (husbandry) yang terkait dengan biosekuriti. • Tanggung jawab untuk penggunaan pendekatan kompartementalisasi adalah pada Otoritas Veteriner dari negara yang bersangkutan. Sumber: Khan. S. (2007) OIE update on zoning & compartmentalization SPS Committee 17 October 2007.
  • 13. Konsep kompartementalisasi Kompartemen bebas ASF • Pembentukan kompartemen bebas ASF harus mengikuti persyaratan yang relevan dan prinsip-prinsip yang ada dalam Chapter 4.4. dan 4.5. • Zona dan kompartementalisasi • Aplikasi kompartementalisasi OIE Code Article 15.1.5. OIE Code Chapter 4.4. OIE Code Chapter 4.5.
  • 14. Kompartemen dan Perdagangan • Dasar hukum dan transparansi – Kesulitan dapat muncul ketika ada hambatan hukum untuk penggunaan kompartementalisasi (dan zonasi) di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional – dan dapat menggagalkan pengakuan kompartemen dari suatu unit usaha peternakan. • Kemitraan pemerintah-swasta (PPP) – Pemerintah adalah yang terutama bertanggung jawab untuk biaya yang terkait dengan zonasi, tetapi sektor swasta terutama yang bertanggung jawab untuk biaya yang terkait dengan kompartementalisasi (dan ini mungkin cukup besar). Sumber: Khan S. (2015). Application of Compartmentalisation in Animal Trade. World Organization for Animal Health (OIE).
  • 15. Praktik ‘Zona’ dan ‘kompartementalisasi’ KompartementalisasiZona (Zoning) TERINFEKSI BEBAS TERINFEKSI BATAS BIOSEKURITI Sumber: Torres G. (2019). OIE Regionalization The Compartmentalisation Concept. [Modified from USDA APHIS] -manajemen biosekuriti umum -status kesehatan berbeda -surveilans -pengendalian -biosekuriti spesifik penyakit
  • 16. Prinsip-prinsip dalam menentukan kompartemen (Artikel 4.4.3.+Cecklist) 1. Kompartemen untuk penyakit apa harus ditentukan. 2. Kompartemen harus diketahui mempunyai pemisahan epidemiologi secara jelas antara hewan di dalam dan hewan lain di luar kompartemen dan semua faktor yang dapat menimbulkan risiko masuknya dan menyebarnya penyakit. 3. Kompartemen harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menggambarkan bukti yang jelas tentang surveilans yang dilakukan, sistim identifikasi dan penelusuran (traceability), dan praktik-praktik manajemen dan pemeliharaan yang memadai untuk memenuhi definisi sebagai kompartemen. 4. Pergerakan ternak, orang, peralatan, pakan dan kendaraan ke dalam dan ke luar kompartemen harus terdokumentasi dan dapat dikendalikan dengan baik.
  • 17. Audit dan re-audit kompartemen bebas ASF • Hasil penilaian akhir dari audit kompartemen adalah diterbitkannya Sertifikat Kompartemen Bebas ASF. • Sertifikat Kompartemen Bebas ASF berlaku sepanjang tidak ditemukan adanya kasus dan/atau agen penyakit ASF. • Re-audit status kompartemen bebas ASF dilakukan setelah satu tahun sejak Sertifikat Kompartemen Bebas ASF diterima. • Re-audit yang tidak dilaksanakan pada waktunya, maka Sertifikat Kompartemen Bebas ASF dinyatakan tidak berlaku dan dapat mengajukan ulang sesuai dengan syarat dan tata cara pengajuan kompartemen bebas ASF. Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status kompartemen bebas African swine fever (ASF).
  • 18. Lalu lintas ternak babi 1. Babi yang berasal dari perusahaan peternakan yang memiliki Sertifikat Kompartemen Bebas ASF diizinkan untuk dapat dilalulintaskan keluar dari kompartemen. 2. Untuk melalulintaskan babi seperti pada butir 1, yang ditujukan untuk antar kabupaten/kota dalam provinsi atau antar provinsi, wajib disertai Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal. 3. Selama dalam perjalanan, babi yang berasal kompartemen bebas ASF dilarang dicampur dengan babi yang tidak berasal dari kompartemen bebas ASF. 4. Semua kendaraan pengangkut babi yang kembali ke peternakan harus didekontaminasi secara baik untuk memastikan tidak ada patogen yang terbawa masuk ke kompartemen. Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status kompartemen bebas African swine fever (ASF).
  • 19. Internal surveilans (deteksi dini) 1. Apabila ditemukan kasus dengan gejala penyakit ASF di dalam kompartemen, maka penanggung jawab kesehatan hewan kompartemen wajib sesegera mungkin melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam tanpa penundaan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota. 2. Apabila kasus telah dikonfirmasi penyebabnya adalah ASF, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat segera mencabut status kompartemen bebas dan memberitahu kepada semua pihak berkepentingan yang terkait. Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status kompartemen bebas African swine fever (ASF).
  • 20. Eksternal surveilans 1. Surveilans bertarget (targeted surveillance) dilakukan minimum setiap 6 (enam) bulan sekali untuk membuktikan bahwa kompartemen yang dinilai bebas dari ASF. 2. Pengambilan spesimen dan pengujian terhadap ASF dilakukan oleh Balai Besar/Balai Veteriner yang berada di wilayah dimana kompartemen berlokasi. Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status kompartemen bebas African swine fever (ASF).
  • 21. Uji Spesimen Deteksi agen Lama hasil Deteksi agen: Isolasi virus Darah EDTA/jaringan Virus 1 – 2 minggu ELISA Darah EDTA/jaringan Antigen 1 hari Karakterisasi agen: PCR and sequencing (genotyping) Darah EDTA/jaringan /isolat virus Genom virus 2 – 3 hari Serologi: ELISA Serum Antibodi 1 hari Diagnosa laboratorium Sumber: AUSVETPLAN (2016). Disease strategy African swine fever Version 4.1. PCR adalah uji ‘gold standard’ untuk deteksi dini ASF untuk mendeteksi genom virus dalam setiap sampel dari babi domestik, babi hutan liar dan caplak (Gallardo et al., 2015; Oura et al., 2013).
  • 22. Besaran sampel yang diambil Ukuran populasi 20000 Uji sensitivitas 0,9 Tingkat kepercayaan 0,95 Prevalensi 3% • Besar sampel yang diperlukan dengan prevalensi 3% dan tingkat kepercayaan 95% ditentukan = 111. • Babi dalam kompartemen yang diambil sampelnya adalah dari populasi grower dan finisher (stockist). Keseluruhan jumlah sampel harus merepresentasikan kelompok babi yang berbeda (growers dan finisher). • Hasil surveilans harus menunjukkan jumlah kasus negatif dan positif. Sumber: Ditjen. PKH (2020). Pedoman penetapan status kompartemen bebas African swine fever (ASF).
  • 24. Definisi Biosekuriti BIOSEKURITI • adalah seperangkat tindakan manajemen dan fisik yang dirancang untuk mengurangi risiko masuk, berkembang dan menyebarnya penyakit hewan ke, dari dan antara populasi hewan. RENCANA BIOSEKURITI (BIOSECURITY PLAN) • adalah suatu rencana yang mengidentifikasikan jalur potensial untuk masuk, berkembang dan menyebarnya penyakit dalam suatu KOMPARTEMEN, dan digambarkan dengan tindakan- tindakan yang telah atau akan diterapkan untuk memitigasi risiko penyakit sesuai dengan rekomendasi OIE. Sumber:https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
  • 25. Pertimbangan biosekuriti • Tindakan biosekuriti yang diterapkan harus cukup fleksibel, sesuai dengan tipe produksi dan spesies dari setiap kategori hewan yang terlibat dan memperhitungkan juga lingkungan sekitar dan pertimbangan teknis. • Meskipun biosekuriti memerlukan sejumlah investasi yang dilakukan di muka, pengurangan risiko penyakit hewan sebagai outputnya harus menjadi suatu insentif bagi pemilik peternakan. Sumber: Dietze K. and Depner K. (2019). Role of biosecurity in protecting farms against ASF.
  • 26. Biosekuriti dalam konteks • Biosekuriti “peace time” (tidak ada wabah) – Pekerjaan rutin di peternakan – Tidak ada target spesifik • Biosekuriti “crisis-oriented” (wabah sedang berlangsung) – Melampaui rutinitas normal – Memiliki target spesifik – Upaya tambahan – (idealnya) dengan efisiensi waktu • Keduanya mengikuti prinsip yang sama tetapi mempunyai masalah dan dimensi yang berbeda. Sumber: Dietze K. and Depner K. (2019). Biosecurity: the key of ASF control.
  • 27. Penanganan biosekuriti di peternakan yang perlu diketahui Peternakan Skala produksi Tipe produksi Manajemen Infrastruktur/batas Status kesehatan hewan Areal Lokasi Tata letak Kepadatan ternak Zona bersih & kotor Pengelolaan limbah Pengendalian hama Akses masuk Pengunjung Pekerja Kendaraan Pakan Babi baru Identifikasi risiko Tindakan pencegahan yang tepat …. dan surveilans yang tepat Sumber: Bellini S. (2018). Biosecurity in domestic pigs. BTSF. European Commission.
  • 29. Lokasi dan tata letak peternakan • Jarak dengan peternakan babi terdekat: tipe peternakan, jumlah ternak yang ada di peternakan dan kepadatan ternak di kandang babi yang berdekatan dapat memainkan peran penting dalam introduksi agen penyakit. • Fungsi dari bangunan, kandang dan infrastruktur lain sesuai dengan peruntukkannya. • Jalur kerja untuk pekerja, ternak babi dan kendaraan pengangkut. • Kemungkinan untuk perluasan (expansion) lebih lanjut. • Akses jalan yang terpisah untuk areal perkantoran dan areal peternakan. Sumber: https://www.cidlines.com/en-INT/critical-points-pig-farm-general-management
  • 30. Tiga elemen utama biosekuriti 1) Pemisahan (segregation) Membuat dan mempertahankan adanya suatu pembatas yang menghalangi peluang potensial hewan terinfeksi dan material terkontaminasi masuk ke lokasi yang tidak terinfeksi. Jika diterapkan secara benar, langkah ini akan mampu mencegah kontaminasi dan infeksi. 2) Pembersihan (cleaning) Material (misalnya kendaraan, peralatan) yang masuk (atau keluar) dari suatu lokasi harus dibersihkan sepenuhnya untuk menghilangkan kotoran yang terlihat. Hal ini juga akan mampu menghilangkan patogen yang mengkontaminasi material. 3) Disinfeksi (disinfection) Apabila diterapkan secara tepat, disinfeksi akan menginaktivasi setiap patogen yang ada pada material yang telah dibersihkan sepenuhnya. Sumber: FAO-OIE (2010). Good practices for biosecurity in the pig sector.
  • 31. Titik kritis pada peternakan babi Sumber: https://www.cidlines.com/en-INT/critical-points-pig-farm-general-management
  • 32. Sumber dan jalur utama penularan selama berlangsungnya wabah ASF pada babi domestik Sumber dan penularan virus Jumlah % Penjualan babi sakit 1 0,3 Bertetangga dengan peternak babi belakang rumah yang terinfeksi 5 1,7 Kontak langsung dengan orang (makan di peternakan) 1 0,3 Kontak selama transportasi, pengapalan, lalu lintas 108 38 Babi liar terinfeksi ASF 4 1,4 Pemberian pakan sisa (swill feeding) 100 35 Tidak dapat ditentukan 65 23 Total 284 100 Sumber: Scientific Opinion on African swine fever (EFSA Journal 2014;12(4):3628)
  • 33. Penularan ASF lewat fomit • Kontaminasi umumnya terjadi lewat kontak langsung dengan jaringan dan cairan tubuh dari babi yang terinfeksi atau yang menjadi ’carrier’, termasuk ekskreta dari hidung, mulut (saliva), urin, dan feses atau semen yang terinfeksi. • Untuk menghentikan orang memindahkan feses, urin dan saliva dari satu peternakan ke peternakan, maka adalah vital untuk melepaskan pakaian, alas kaki dan setiap peralatan yang dikenakan atau dibawa ke dalam peternakan. • Area fasilitas mandi (shower area) adalah untuk menghilangkan risiko patogen yang dapat berpindah dari pakaian dan alas kaki dari luar peternakan (off-farm) ke dalam peternakan (on-farm).
  • 34. Desain dasar area ‘shower’ untuk masuk ke peternakan • Ada area untuk melepas baju luar dan alas kaki. Idealnya ada ‘locker’ untuk keamanan. • Tidak ada opsi selain harus melalui ‘shower’ – tidak mungkin menghindar dari ‘shower’. • Area ‘shower’ perlu dibersihkan secara rutin sehingga tidak ada jamur yang tumbuh di dinding. Sumber: https://thepigsite.com/articles/african-swine-fever-biosecurity-the-people-factor-part-3
  • 35. Ancaman utama terhadap biosekuriti • Stok hewan baru yang masuk • Peralatan dan barang yang masuk • Kendaraan yang masuk • Pekerja • Pengunjung • Sanitasi dan higiene rutin
  • 36. Biosekuriti spesifik untuk ASF • Pengunjung/pekerja tidak membawa daging babi/produk daging babi dari wilayah terjangkit ASF ke wilayah dimana kompartemen berlokasi (misalnya: sosis, salami, daging asap). • Tidak masuk ke peternakan babi setidaknya selama 72 jam, apabila pernah melakukan kontak dengan babi lain atau babi hutan. • Tidak melakukan perburuan babi hutan liar. • Tidak memberikan pakan sisa makanan (swill) untuk dikonsumsi babi. Sumber: Caroll C. African swine fever: Biosecurity.
  • 37. Batas zona bersih-zona kotor: Kendaraan • Pintu masuk dan area parkir yang tepat (sistim disinfeksi kendaraan yang baik) • Protokol disinfeksi kendaraan angkut/truk
  • 38. Pemisahan (segregation) • Pemisahan melibatkan pembuatan PEMBATAS (barrier) baik secara fisik dan/atau temporer untuk mengendalikan apa dan/siapa yang bisa masuk melalui pembatas tersebut. • Pembatas harus ditentukan secara jelas, seperti pagar keliling (perimeter) dan pintu-pintu masuk (gate) ke peternakan. • Pemisahan di tingkat peternakan fokus pada penentuan pemisahan zona secara fisik untuk mengurangi peluang penularan penyakit. • Zona ‘BERSIH’ yaitu lokasi dimana hewan dikandangkan yang direncanakan untuk dilindungi dan hanya mengandung patogen yang merupakan bagian normal dari ‘status kesehatan’ peternakan. • Zona ‘KOTOR’ yaitu wilayah yang mengelilingi zona bersih dan berpotensi untuk terkontamninasi dengan patogen yang bukan merupakan bagian dari ‘status kesehatan’ peternakan. Sumber: http://www. pig333.com/ Low cost, high impact biosecurity: well-defined clean and dirty zones.
  • 39.
  • 40. Faktor risiko masuk dan menyebarnya ASF di peternakan • Introduksi hewan baru ke peternakan • Introduksi kendaraan/transportasi (ternak, pakan) • Pekerja, dokter hewan, inseminator, pengunjung/tamu • Introduksi peralatan • Introduksi pakan • Pupuk/fertilizer • Keberadaan babi hutan liar • Keberadaan tikus, burung, insekta, anjing, kucing • Semen babi untuk inseminasi buatan • Air dan udara
  • 41. Tindakan pencegahan terhadap masuk dan menyebarnya ASF • Isolasi fisik dari subpopulasi ternak (pagar, jarak dengan pemukiman) • Akses ke peternakan (pengunjung, pekerja, kendaraan, pakan, peralatan) • Stok babi baru yang masuk (kandang karantina) • Konsumsi pakan sisa (swill feeding) • Pakan dan air (pengecekan kualitas secara rutin) • Pengendalian hama (tikus, burung, lalat dsb) • Disposal karkas (area khusus) • Transportasi (kendaraan, babi)
  • 42. Penutup • Konsep ini didasarkan atas prinsip epidemiologi bahwa suatu subpopulasi ternak dapat dipisahkan secara efektif dari populasi ternak rentan lainnya, sehingga ternak hidup atau produk yang berasal dari subpopulasi tersebut dapat diperdagangkan secara aman. • Status kesehatan hewan yang berbeda dari subpopulasi tersebut sangat ditentukan oleh: • manajemen dan praktik biosekuriti yang tinggi. • epidemiologi spesifik penyakit • sistim produksi ternak • infrastruktur, dan • surveilans.