Slide ttentang pengelolaan hibah

1. ADMINISTRASI
PENGELOLAAN
HIBAH
PMK NOMOR
99/PMK.05/2017

2. Hibah
Hibah Pemerintah = setiap penerimaan negara dalam bentuk
devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau
surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak
perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau
luar negeri.
2
?
Dengan ketentuan :
1. Tidak untuk dinayar kembali kepada pemberi
2. Tidak disertai ikatan politik, serta muatan yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan negara
3. Digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran
kegiatan satker penerima hibah, atau untuk mendukung
penanggulangan keadaan darurat

3. Penggunaan Hibah
3
1. Mendukung program pembangunan nasional, bertujuan
untuk memberikan manfaat bagi satker penerima hibah
guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran
kegiatan..
2. Mendukung penanggulangan bencana alam dan
bantuan kemanusiaan, bertujuan untuk memberikan
manfaat bagi satker penerima hibah guna mendukung
penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan
termasuk bencana non alam seperti : epidemi, wabah
penyakit, bencana sosial/konflik sosial, teror.

4. Jenis-jenis Hibah
Hibah Dalam Negeri
o Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan
o Pemerintah Daerah
o Perusahaan Asing Yang Berdomisili dan Berkegiatan di NKRI
o Lembaga Lainnya
o Perorangan
4
Hibah Luar Negeri
o Negara Asing
o Lembaga dibawah PBB, Lembaga Multilateral
o Lembaga Keuangan Asing, Lembaga Non Keuangan Asing
o Lembaga Keuangan Nasional Yang Berdomisili dan
Berkegiatan di luar Wilayah NKRI
o Perorangan
1. Berdasarkan Sumber Dana :

5. Jenis-jenis Hibah
5
2. Berdasarkan Bentuknya:
o Uang, t.d:
 Uang Tunai
 Uang untuk Membiayai Kegiatan
o Barang/Jasa;
o Surat Berharga
3. Berdasarkan Jenis/Mekanisme Pencairan:
o Hibah Yang Direncanakan
o Hibah Langsung

6. Penarikan Hibah
6
1. Melalui Kuasa BUN, Proses Penarikannya dilakukan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb dan KPPN.
Mekanisme mengacu pada PMK Tata Cara Penarikan
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
2. Tidak Melalui Kuasa BUN, Proses Penarikannya
dilaksanakan melalui K/L.

7. Konsultasi Rencana Penerimaan Hibah
7
1. Setiap Hibah Langsung yg akan diterima, Dikonsultasikan
dulu kepada Menteri Keuangan, cq. DJPPR atau Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.
2. Konsultasi dilakukan Jika menerima hibah pertama
kalinya atau menerima hibah yang tidak sama sebelumnya.
3. Konsultasi mencakup: Penentuan Jenis Hibah, Bentuk
Hibah, Penarikan Hibah.

8. Perjanjian Hibah
8
Perjanjian Hibah paling sedikit memuat :
1. Identitas pemberi dan penerima
2. Tanggal perjanjian/penandatanganan
3. Jumlah Hibah
4. Peruntukan Hibah
5. Ketentuan dan persyaratan
Pengecualian :
Jika tidak terdapat Perjanjian Hibah Langsung untuk Hibah Mendukung
penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan,
Perjanjian Hibah dapat digantikan dengan Surat Pernyataan Telah
Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) yang di TTD oleh KPA

9. 9

10. Tahapan Pengesahan Hibah Langsung
Bentuk Uang
10

11. 11

12. Pengajuan Nomor Register
• PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register ke DJPPR untuk
hibah dari luar negeri, Ke Kanwil DJPb untuk hibah dari dalam negeri
• Permohonan nomor register dilampiri:
– Perjanjian Hibah
– Ringkasan Hibah.
– Surat Kuasa/Pendelegasian Kewenangan untuk TTD Perjanjian Hibah
• Jumlah yang diregister: Sejumlah Perjanjian Hibah
• Jumlah register: 1 (satu) PH  1 (satu) Nomor Register
• Output:
12
NOMOR
REGISTER

13. 13

14. Pengelolaan Rekening Hibah
• K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening
Hibah kepada BUN/Kuasa BUN/KPPN
• Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
• Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum persetujuan
pembukaan rekening diterbitkan, harus ditutup dan dipindahklan
saldonya ke rekening hibah yang sudah mendapatkan
persetujuan.
14

15. Pengelolaan Rekening Hibah
• Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke
Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam
Perjanjian.
• Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan
saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain
dalam Perjanjian Hibah.
• BUN/Kuasa BUN melakukan monitoring atas pengelolaan
Rekening Hibah.
15

16. Quiz
• Pada bulan Pebruari 2012 Satker ABC Kementerian
Kesehatan menandatangani Perjanjian Penerimaan Hibah
Langsung dalam bentuk uang sebesar Rp.10 Miliar dari LSM
Dalam Negeri dalam rangka pembangunan Puskesmas.
• Hibah akan diberikan dalam 2 tahun, Tahun 2012 sebesar
Rp.6 Miliar, tahun 2013 sebesar Rp.4 Miliar.
• Pertanyaan:
– Berapa Yang di Register?
– Berapa Nomor Register yang diterbitkan?
– Menggunakan Nomor Rekening Apa?
16

17. Jawaban:
• Yang di Register ada ……..
• Nomor Register yang diterbitkan ada ……..
• Menggunakan Nomor Rekening ……….
17

18. 18

19. REVISI DIPA DI K/L
 Yang di Revisi adalah Estimasi Pendapatan dan Pagu
Belanja
 Uang dari Hibah Dapat digunakan tanpa menunggu revisi
 Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output
yang sesuai
 Menggunakan akun belanja seperti biasa (52xxxx, 53xxxx &
57xxxx)
 Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan
akan dilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya
sebesar Perjanjian Hiba
19

20. PERSYARATAN REVISI DIPA K/L
Ringkasan Naskah Perjanjian
Nomor Register
Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan
penggunaan dana hibah sesuai standar biaya
dan peruntukan
Persetujuan Pembukaan
Rekening Penampung
20

21. Kode Akun Pendapatan Hibah Langsung
Bentuk Uang
Kode Akun Uraian
111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
311911 Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
431131 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang –
Perorangan
431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang –
Lembaga/Badan Usaha
431133 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang –
Pemerintah Daerah
431139 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
431231 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
431239 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
21

22. QUIZ!
 Berdasarkan Perjanjian Hibah, Satker ABC
merencanakan pembangunan Puskesmas
dalam 2 tahun, yaitu Rp.5 Milyar Tahun 2012
dan Rp. 5 Milyar Tahun 2013.
 Pertanyaan:
 Berapa Revisi DIPA yang diajukan?
 Menggunakan akun apa?
22

23. Jawaban:
• Revisi DIPA yang diajukan adalah sebesar
Rp……………………
• Menggunakan akun…………..
23

24. 24

25. PENGESAHAN
Dokumen Pengesahan:
 SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung)
 SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung)
Lampiran:
– copy Rekening atas Rekening Hibah;
– SPTMHL;
– SPTJM; dan
– copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan
SP2HL pertama kali.
25
Yang disahkan:
Pendapatan
Hibah
Belanja yang
bersumber dari
Hibah

26. SP2HL
26

27. QUIZZZ
• Selama Tahun 2012 Realisasi Penerimaan Hibah
Rp. 5 Milyar, dan yang direalisasikan/dibelanjakan
untuk pembangunan Gedung Puskesmas adalah
Rp.4 Milyar.
• Pertanyaan:
– Apa saja yang disahkan?
– Berapa yang disahkan?
– Menggunakan akun apa?
– Bagaiman penyajiannya dalam Laporan Keuangan?
27

28. Jawaban:
• SP2HL (word)
• Penyajian dalam Laporan Keuangan (word)
28

29. QUI…ZZZ…ZZZ…ZZZ
Selama Tahun 2013 Satker ABC:
• Merencanakan meneruskan pembangunan puskesmas yaitu
sebesar Rp.6 Milyar
• Menerima Hibah lagi sebesar Rp.5 Milyar
• Membelanjakan hibah sebesar Rp.6 Milyar untuk pembangunan
puskesmas.
• Pertanyaan:
– Apakah perlu register ke DJPU? Jika ya, berapa yang diregister?
– Apakah perlu minta Ijin Pembukaan Rekening?
– Apakah perlu Revisi DIPA? Jika ya, berapa yang direvisi?
– Untuk Pengesahan:
• Apa saja yang disahkan?
• Berapa yang disahkan?
• Menggunakan akun apa?
• Bagaiman penyajiannya dalam Laporan Keuangan?
29

30. Jawaban
30

31. 31

32. Perlakuan Sisa Dana Hibah
1. Sisa dana hibah dikembalikan kepada donor
 belum pernah dilakukan pengesahan
 telah dilakukan pengesahan pendapatan
2. Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara
 belum pernah dilakukan pengesahan
 telah dilakukan pengesahan pendapatan
3. digunakan pada tahun 2012
32

33. Pengembalian Hibah ke Donor
 Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan
kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan.
 Dokumen yang digunakan:
o Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
(SP4HL)
o Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
 Lampiran SP4HL:
o Copy Rekening atas Rekening Hibah;
o Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
o SPTJM.
 Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai
negatif.
33

34. SP4HL
34

35. Sisa dana hibah dikembalikan kepada
donor
Dalam hal dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan:
• Maka pada saat pengajuan pengesahan (SP2HL):
– pendapatan hibah disahkan sebesar nilai nettonya (Sejumlah
Realisasi Hibah yang diterima dikurangi yang dikembalikan).
– Belanja yang dibiayai dari hibah disahkan sebesar realisasi
belanja tsb.
 pendapatan hibah cantumkan sama dengan jumlah belanja
yang bersumber dari hibah.
• Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada Pemberi
Hibah.
• Transaksi pengembalian dana hibah kepada Pemberi
Hibah cukup diungkapkan dalam CaLK.
35

36. Sisa dana hibah dikembalikan
kepada donor (belum dilakukan
pengesahan)
Contoh:
Pada Tahun 2011:
• Terima Hibah Rp.100,-
• belanja Rp.80,-
• dikembalikan ke Donor Rp.20,-
Maka:
• Revisi DIPA belanja: Rp.80,-
• SP2HL yang diajukan adalah:
• Kemudian yang Rp.20,- dikembalikan ke donor tanpa melalui
penerbitan SP4HL.
• Ungkapkan dalam CaLK secara memadai.
36
Belanja Rp.80,- Pendapatan Rp.80,-

37. Sisa dana hibah dikembalikan kepada
donor
Dalam hal dana hibah telah dilakukan
pengesahan pendapatan:
• Satker mengajukan SP4HL kepada KPPN
sebesar jumlah yang dikembalikan ke donor.
• Tanggal/tahun Penerbitan SP4HL adalah
disesuaikan dengan tahun pengembalian ke
donor (sesuai bukti transfer).
37

38. Sisa dana hibah dikembalikan kepada donor (telah dilakukan
Pengesahan)
Contoh:
Pada Tahun 2011:
• Terima Hibah Rp.100,-
• dibelanjakan Rp.80,-
• dikembalikan ke Donor Rp.20,-
• telah diterbitkan SP2HL sbb:
Maka:
• Satker harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20,- tertanggal 31-12-2011.
Apabila pengembalian ke Donor dilakukan di tahun 2012
Maka:
• penerbitan SP4HL sebesar Rp.20,- dilakukan pada tanggal/tahun 2012
• Sehingga pada Neraca 2011 terdapat Kas di K/L dari Hibah sebesar Rp.20,-
38
Belanja Rp.80,- Pendapatan Rp.100,-
Sehingga terdapat sisa Kas sebesar Rp.20,-

39. Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara
Dalam hal dana hibah belum dilakukan pengesahan:
• Pada pengajuan SP2HL, pendapatan dicatat sebesar nettonya
(pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja yang
bersumber dari hibah yang telah direalisasikan).
• Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi
dengan SSBP:
– Kode Akun 431XXX (sama dengan akun pendapatan yang ada
di SP2HL),
– Kode BA.999.02,
– Kode Satker: 977263
– Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun
2011”.
• Copy SSBP dikirim ke DJPU.
39

40. Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara (belum dilakukan
pengesahan)
Contoh:
Pada tahun 2011:
• Terima Hibah Rp.100,-
• dibelanjakan Rp.80,-
• disetor ke Kas Negara Rp.20,-
maka
• SP2HL yang diajukan:
• Kemudian yang Rp.20,- disetor ke Bank Persepsi.
• Ungkapkan secara memadai dalam CaLK.
40
Belanja Rp.80,- Pendapatan Rp.80,-

41. Sisa dana hibah disetor ke Kas
Negara
Dalam hal dana hibah telah dilakukan pengesahan pendapatan:
• Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank
Persepsi dengan SSBP:
o Kode Akun 431XXX (sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL),
o Kode BA.999.02,
o Kode Satker 977263,
o Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 2011 yang
telah disahkan sebagai pendapatan hibah”.
• Copy SSBP dikirim ke DJPU.
• Kemudian untuk keperluan pembukuan maka Satker wajib
membuat SP4HL dengan dilampiri copy SSBP.
• Dokumen SP4HL juga harus disampaikan ke DJPU.
• Tanggal/tahun pada SP4HL/SP3HL sama dengan Tahun
pada SSBP
41

42. Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara (telah dilakukan
pengesahan)
Contoh:
Pada tahun 2011:
• Terima Hibah Rp.100,-
• dibelanjakan Rp.80,-
• disetor ke Kas Negara Rp.20,-
• telah diterbitkan SP2HL sbb:
Maka:
• Satker menyetor Rp.20,- ke Bank Persepsi dengan SSBP
• Menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20,-.
Apabila penyetoran ke Kas Negara (SSBP) dilakukan di tahun 2012
Maka:
• penerbitan SP4HL sebesar Rp.20,- dilakukan pada tanggal/tahun 2012
• Pada Neraca 2011 terdapat Kas di K/L dari Hibah sebesar Rp.20,-
42
Belanja Rp.80,- Pendapatan Rp.100,-
Sehingga terdapat sisa Kas sebesar Rp.20,-

43. Sisa Hibah dipergunakan di tahun
berikutnya
• Apabila sisa dana hibah tidak dikembalikan ke Donor dan/atau
tidak disetor ke Kas Negara (masih di rekening
Kementerian/Lembaga), sisa dana hibah langsung dapat
digunakan pada tahun berikutnya.
• Kementerian/Lembaga mengajukan Revisi DIPA pada tahun
berikutnya.
43

44. 44

45. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga
Penandatanganan BAST dan penatausahaan
dokumen pendukung lainnya
Permohonan Nomor Register
Pengesahan Pendapatan Hibah ke DJPU
Memo Pencatatan ke KPPN
45

46. 1.BAST
• Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam
bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST
bersama dengan Pemberi Hibah.
• BAST sekurang-kurangnya memuat:
– Tanggal serah terima;
– Pihak Pemberi dan Penerima;
– Nilai nominal;
– Bentuk hibah;
– Tujuan BAST; dan
– Rincian harga per barang.
46

47. 2. Pengajuan Permohonan Nomor
Register
• Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker
selaku PA/Kuasa PA mengajukan surat permohonan
nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS,
dilampiri:
– Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
– Ringkasan hibah (Grant Summary).
• Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri
dengan:
– Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH)
– SPTMHL.
47

48. 3.Pengesahan ke DJPU
• PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU
c.q. Direktur EAS dengan dilampiri:
– BAST; dan
– SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah).
• DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3
dengan ketentuan:
– Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
– Lembar ke-2, untuk PA/Kuasa PA guna dilampirkan pada
pengajuan MPHL-BJS; dan
– Lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.
48

49. SP3HL-BJS
49

50. Nilai Barang/Jasa/Surat Berharga
 Nilai B/J/S dalam mata uang asing, dikonversi ke Rupiah
berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST.
Dalam BAST/dokumen pendukung lainnya tidak
terdapat nilai B/J/S, Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa
PA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar
atas B/J/S yang diterima.
50

51. 4.Pencatatan Hibah Bentuk Barang /Jasa / Surat
Berharga ke KPPN
• PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah
Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (MPHL-
BJS)
• Untuk keperluan pencatatan: (dengan akun khusus)
– Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
– Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
– Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya
dari Hibah
– Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari
Hibah dan;
– Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga
51

52. Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga ke KPPN
• PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN
dengan dilampiri:
– SPTMHL;
– SP3HL-BJS lembar kedua; dan
– SPTJM.
• Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS
dalam rangkap 3 dengan ketentuan:
– Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;
– Lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Dit. EAS
dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan
– Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
52

53. MPHL-BJS
53

54. Sanksi
• Kementerian/Lembaga yang menerima
hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan
surat berharga yang tidak mengajukan
register dan/atau pengesahan diberikan
sanksi administrasi.
• Hibah yang diterima langsung yang tidak
dikelola sesuai Peraturan Menteri
Keuangan ini menjadi tanggung jawab
penerima hibah.
54

55. Ketentuan Lain-lain
Hibah Ineligible:
• Dalam hal terjadi klaim dari pihak pemberi donor atas
hibah yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan
oleh K/L, maka pengeluarannya tidak ditanggung oleh
Negara.
• Namun terhadap hibah yang telah diajukan register dan
pengesahan oleh K/L, dapat ditanggung oleh Negara
melalui DIPA K/L ybs.
55

56. PERAN APIP
• Membantu menginventarisasi Hibah yang
diterima baik terencana maupun langsung
• Memastikan satker yang menerima hibah
mengikuti ketentuan yang berlaku
• Memastikan terdapat SOP dan telah
dilaksanakan dengan baik.
• Reviu Laporan Keuangan.
56