1. Keterkaitan Undang-Undang
Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil
Kedokteran Hewan dan Kualitas Tenaga
Kerja Kesehatan Hewan
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Dewan Penasihat PB PDHI
Webinar World Veterinary Day 2023:
“UU Pendidikan Kedokteran Hewan:
Kapan Mau Di Sahkan?”
KMMV FKH UGM Yogyakarta
Zoom meeting, 10 Juni 2023

2. Kesehatan dan kesejahteraan hewan, dan yang berhubungan
dengan kesehatan dan kesejahteraan manusia adalah
kepentingan semua orang. Gagal dalam melindungi semua
itu, akan merugikan bangsa, negara dan antar generasi.
WORL D ORGANI SAT I ON FOR ANI MAL HEALT H

4. Kenapa perlu meregulasi profesi veteriner?
• Regulasi atau pengaturan profesi veteriner ditujukan untuk
melindungi masyarakat, dan untuk kesehatan dan
kesejahteraan hewan dengan menetapkan dan
mempertahankan standar pendidikan kedokteran hewan
dan perilaku profesional (professional behaviour).
• Proses regulasi termasuk:
o membatasi penerimaan kepada mereka yang memenuhi
syarat;
o menentukan standar untuk perilaku profesional; dan
o menerapkan tindakan disipliner bila diperlukan.
• Transparansi dijamin oleh daftar/register profesional
veteriner yang memenuhi syarat dan memiliki lisensi untuk
berpraktik klinik/sains.
Sumber: Federation of Veterinarians of Europe (2015). Regulating of the veterinary profession is in the public interest.

5. Hasil evaluasi WOAH
• Pendidikan kedokteran hewan berkualitas adalah KUNCI untuk membekali calon
DOKTER HEWAN dengan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja secara
efisien dan untuk mendukung Sistim Kesehatan Hewan (Veterinary Services)
secara efektif.
• Laporan-laporan evaluasi kinerja Sistim Kesehatan Hewan oleh WOAH (WOAH
Performance of Veterinary Services Evaluation) mengenai kompetensi DOKTER
HEWAN menunjukkan bahwa Lembaga Pendidikan Kedokteran Hewan (dalam
istilah WOAH disebut: Veterinary Education Establishments/VEE) tidak
mempersiapkan lulusan kedokteran hewan secara memadai untuk memiliki
kompetensi pada saat lulus untuk melindungi kepentingan publik di bidang
pengendalian penyakit hewan dan zoonosis dan keamanan pangan (food safety).
Sumber: Presentasi Ronello Abila (2021). OIE SRR SEA. Experience in
SEA to improve veterinary curricula using the OIE Guidelines.

6. Keterkaitan Undang-undang
• Undang-Undang No. 18/2009
Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Undang-Undang No. 41/2013 -
Perubahan atas UU No. 18/2009
• Undang-Undang No. 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang No. 18/2012
tentang Pangan
• Undang-Undang No. 24/2007
tentang Penanggulangan Bencana
• Undang-Undang No. 20/2003
tentang Sistim Pendidikan
Nasional
• Undang-Undang No. 12/2012
tentang Pendidikan Tinggi
• Undang-Undang No…./…. tentang
Pendidikan Kedokteran Hewan
• Sejak awal berdirinya sampai dengan saat ini, PENDIDIKAN KEDOKTERAN HEWAN tidak memiliki
landasan legal formal, sehingga sampai saat ini hanya mengikuti aturan-aturan tentang
pendidikan secara umum. Begitu juga tidak ada Undang-Undang yang menjadi landasan hukum
yang kuat untuk terbentuknya KONSIL KEDOKTERAN HEWAN (Veterinary statutory body).
• Undang-Undang No…./…. tentang
Praktik Kedokteran Hewan

7. UU Pendidikan Kedokteran Hewan
BAB I – VIII UU No. 20/2013 BAB I –VII Draf UU PKH Pasal pengaturan
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM Azas dan Tujuan pendidikan
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEDOKTERAN
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEDOKTERAN
HEWAN
Pembentukan dan Penyelenggaran pendidikan,
Rumah sakit pendidikan, Pendidikan akademik
dan profesi, SDM, Standar nasional pendidikan,
Kurikulum, Mahasiswa, Bantuan biaya
pendidikan, Uji kompetensi, Penjaminan Mutu
PENDANAAN DAN STANDAR
SATUAN BIAYA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN
PENDANAAN DAN STANDAR
SATUAN BIAYA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN HEWAN
Pendanaan tanggung jawab bersama, Biaya
investasi tanggung jawab Menteri, Penetapan
besaran biaya pendidikan
PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH
Membantu dan mendukung penyelenggaraan
pendidikan
PERAN SERTA MASYARAKAT PERAN SERTA MASYARAKAT Bantuan pendanaan, Beasiswa
SANKSI ADMINISTRATIF SANKSI ADMINISTRATIF Sanksi administratif (5 jenis)
KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PERALIHAN Penyesuaian terhadap UU ini
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP Pemberlakuan UU

8. Isu-isu pokok UU Pendidikan KH
1. Pendidikan akademik dan pendidikan
profesi
2. Program profesi dokter hewan
3. Program internship
4. Program Diploma III kesehatan hewan
5. Program dokter hewan spesialis dan
sub-spesialis
6. Integrasi FKH – RSP (termasuk
wahana pendidikan kedokteran
hewan)
7. Seleksi dan kuota nasional mahasiswa
8. Uji kompetensi
9. Standar Nasional Pendidikan
Kedokteran Hewan
10. Kurikulum
11. Hak dan kewajiban mahasiswa
12. Beasiswa dan bantuan pendidikan
13. Penelitian
14. Penjaminan mutu

9. Integrasi Pendidikan kedokteran hewan
F
INTERNSHIP
SPESIALIS
SUB
SPESIALIS
SUB
SPESIALIS
SUB
SPESIALIS
SUB
SPESIALIS
PROFESI
AKADEMIK
F A K U L T A S K E D O K T E R A N H E W A N
Sarjana
Kedokteran
Hewan
O R G A N I S A S I P R O F E S I
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

10. 9 FKH dan 2 Program Studi KH di Indonesia
1. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga
2. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Pertanian Bogor
3. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya
4. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada
5. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana
6. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Tenggara Barat
7. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala
8. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana
9. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
10. Program studi Kedokteran Hewan, Universitas Hasanuddin
11. Program studi Kedokteran Hewan, Universitas Padjadjaran
Sumber: Regional list of Veterinary Education Establishments - WOAH - Asia
Akreditasai oleh
Badan Akreditasi
Nasional
Perguruan Tinggi
(BAN-PT)

11. Posisi Standar Nasional Pendidikan KH
• SNP = STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
• SNPT = STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
TINGGI
• SNPKH = STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
KEDOKTERAN HEWAN (+ standar penelitian
+ standar pengabdian masyarakat +
standar biaya pendidikan)
• SPA = Standar Minimun Pendidikan Awal
• SPL = Standar Minimum Pendidikan
Lanjutan
• SKDH = Standar Kompetensi Dokter Hewan
S
SNP (Peraturan Pemerintah No. 57/2021)
SNPT (Permenristek No. 44/2015)
SPA, SPL dan SKDH
SNPKH
Permendikbud
Konsil Kedokteran Hewan

12. Harapan dengan disahkannya UU PKH
1. Mengintegrasikan peran pendidikan/akademik dan Sistim
Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS), sehingga mampu
meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan operasional
pengendalian dan pencegahan penyakit.
2. Memberikan kepastian hukum tentang pengelolaan pendidikan
yang berkualitas dan mampu memenuhi Standar Pendidikan
Nasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan
dan Standar Minimum Pendidikan (awal dan lanjutan) yang
ditetapkan Konsil Kedokteran Hewan.
3. Memberikan jaminan kualitas pendidikan, melalui proses
seleksi, proses pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana
serta peralatan klinik dan laboratorium, dosen, tenaga pendidik
dan masalah pendanaan pendidikan kedokteran hewan.

13. Keterkaitan pendidikan dan pelayanan
• PDHI = PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN
INDONESIA
• SISKESWANNAS = SISTIM KESEHATAN
HEWAN NASIONAL
• FKH = FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
• KKH = KONSIL KEDOKTERAN HEWAN
SISKESWANNAS
(Pengguna)
P D H I
(Promotor)
K K H
(Regulator)
F K H
(Produsen)
KKH harus “OTONOM” = beroperasi
secara independen, tanpa pengaruh
yang tidak semestinya dari kepentingan
politik atau komersial.

14. Kewenangan KKH menurut WOAH
K K H
Registrasi/
Lisensi (SIP)
DOKTER HEWAN
Dokter hewan
pemerintah
Dokter hewan
swasta
Dokter hewan
lain-lain
Dokter hewan
praktisi
Standar minimum pendidikan
(awal dan lanjutan))
Standar perilaku profesional
dokter hewan
Prosedur untuk penyelidikan
keluhan dan prosedur disiplin

15. Contoh Standar perilaku profesional
Veterinary Council of Ireland Federation of Veterinarian of Europe Veterinary Council of New Zealand

16. ‘Day 1 Competencies’ dan VECC
• ‘Day 1 Competencies’ – identifikasi kebutuhan kompetensi minimum yang harus
dimiliki oleh DOKTER HEWAN yang baru lulus agar SISKESWANNAS (baik komponen
pemerintah dan swasta) dapat memenuhi mandat mereka sesuai dengan standar
WOAH yang diterbitkan dalam Terrestrial dan Aquatic Animal Health Code.
• ‘Veterinary Education Core Curiculum’ -
model inti kurikulum yang menjelaskan
berbagai mata ajaran dan referensi silang
dengan ‘Day 1 Competencies’ yang harus
ditangani dalam setiap mata ajaran.
Pedoman ini membantu pengembangan
kurikulum untuk mendidik mahasiswa
kedokteran hewan sampai ke tingkat
kompetensi yang diharapkan.

17. WOAH ‘Day 1 Competencies’
KOMPETENSI DASAR UMUM (12) KOMPETENSI DASAR KHUSUS (11) KOMPETENSI LANJUTAN (8)
1.1. Biokimia 2.1. Epidemiologi 3.1. Organisasi SISKESWANNAS
1.2. Genetika 2.2. Penyakit lintas batas 3.2. Prosedur inspeksiI dan sertifikasi
1.3. Anatomi 2.3. Zoonosis (termasuk ‘food-borne’) 3.3. Manajemen penyakit menular
1.4. Fisiologi 2.4. Penyakit baru muncul dan muncul kembali 3.4. Keamanan pangan
1.5. Immunologi 2.5. Program pencegahan dan pengendalian penyakit 3.5. Aplikasi analisis risiko
1.6. Biomatematika 2.7. Produk veteriner 3.6. Penelitian
1.7. Parasitologi 2.6. Higiene pangan 3.7. Kerangka perdagangan Internasional
1.8. Farmakologi/Toksikologi 2.8. Kesejahteraan hewan 3.8. Administrasi dan manajemen
1.9. Patologi 2.9. Legislasi veteriner dan etik
1.10. Mikrobiologi 2.10. Prosedur sertifikasi umum
2.12. Sains klinik dan diagnostik 2.11. Ketrampilan komunikasi
1.11. Ekonomi pedesaan, manajemen
bisnis dan produksi ternak

18. Peran KONSIL KEDOKTERAN HEWAN
VSB/KKH
Fakultas
Kedokteran
Hewan A
Fakultas
Kedokteran
Hewan B
KKH mengakui gelar dari FKH A yang
memenuhi Day-1-Competencies
Lulusan dari FKH A mengajukan ke
KKH untuk registrasi atau lisensi
FKH A mengajukan ke
KKH untuk visitasi dan
pengakuan
Lulusan dari A dan B
teregistrasi dan terlisensi
untuk praktik oleh KKH
Tidak diakui oleh KKH
Lulusan dari FKH B mengajukan
ke KKH untuk mendaftar ikut
ujian board/konsil dari KKH
Aplikan mengikuti ujian
board/konsil oleh KKH
Lulusan dari FKH B lulus dari ujian
kompetensi dan mengajukan ke KKH
untuk registrasi atau lisensi
Sumber: WOAH (2014)

19. Apa yang menjadi fokus WOAH?
• WOAH terutama berkaitan dengan apa yang disebut fungsi “BARANG PUBLIK”
(Public Good), yang didefinisikan sebagai barang atau jasa yang terutama
bermanfaat bagi masyarakat luas:
▪ Surveilans, pengendalian dan pemberantasan penyakit lintas batas;
▪ Sertifikasi Kesehatan hewan untuk perdagangan;
▪ Kesehatan Masyarakat Veteriner – inspeksi daging, pengendalian zoonosis.
• WOAH kurang fokus terhadap fungsi “BARANG SWASTA” (Private Good), yang
didefinisikan sebagai barang atau jasa yang terutama menguntungkan individu:
▪ Diagnosis, pengobatan dan pencegahan penyakit, operasi bedah dan kegiatan
kesehatan kelompok (herd health);
▪ Layanan produksi seperti IB, pemeriksaan kebuntingan, penyuluhan, konseling nutrisi.
▪ Fungsi BARANG PUBLIK cenderung bersifat PENGATURAN, sedangkan fungsi
BARANG PRIBADI cenderung berorientasi LAYANAN.

20. Tenaga kerja Kesehatan hewan
• ‘Tenaga kerja kesehatan hewan’ (Veterinary workforce)
ditentukan oleh jumlah, distribusi dan jenis personel
yang bekerja di Kelembagaan dan Sistim Kesehatan
Hewan di seluruh sektor pemerintah dan swasta.
• Fungsi pemerintah terdiri dari:
• kebijakan kesehatan hewan
• surveilans/pengendalian/pemberantasan penyakit
hewan
• sertfikasi kesehatan hewan untuk perdagangan
• kesehatan masyarakat veteriner dll
• Fungsi swasta melibatkan layanan kesehatan hewan
klinis, layanan produksi seperti diagnosis kebuntingan,
dan sebagainya.

21. Surat Izin Praktik (SIP)
Sertifikat pendidikan
akademik (S2, S3)
Surat Tanda Registrasi
Veteriner (STRV)
Sertifikat program
spesialis/subspesialis
Elemen dari profesi dokter hewan
Sertifikat
Kompetensi

22. Kualitas tenaga kerja kesehatan hewan
• DOKTER HEWAN yang telah melalui uji kompetensi
dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
• DOKTER HEWAN yang lulus dari suatu FKH
perguruan tinggi yang diakui oleh KKH (mematuhi
standar pendidikan minimum sesuai WOAH).
• DOKTER HEWAN yang teregistrasi di KKH dan
menggunakan STRV untuk dapat bekerja di bidang
apa saja terkait kesehatan hewan di Indonesia dan
bahkan untuk bekerja di luar negeri (sesuai ASEAN
Mutual Recognition Agreement).
• DOKTER HEWAN yang melakukan secara reguler
pengembangan profesional berkelanjutan
(continuing professional development).
“Veterinary profession is a
self-regulated profession and
a life long learning”

23. P e n u t u p
• Pendidikan kedokteran hewan adalah landasan untuk memastikan bahwa DOKTER
HEWAN yang lulus memiliki kompetensi secara menyeluruh yang baik dalam
memahami dan melakukan tugas-tugas SISKESWANNAS di tingkat pemula untuk
mempromosikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat.
• Rekomendasi WOAH untuk penguatan pendidikan kedokteran hewan:
• menetapkan standar minimum pendidikan;
• menetapkan standar perilaku profesional (Code of Professional Conduct);
• mengharmonisasikan elemen kurikulum utama untuk memfasilitas mobilitas
internasional;
• membentuk ‘veterinary statutory body’ (Konsil Kedokteran Hewan)
• Dengan adanya KKH, maka definisi ‘DOKTER HEWAN’ perlu dirubah menjadi seseorang
dengan pendidikan sesuai yang teregistrasi oleh Konsil Kedokteran Hewan Indonesia
untuk mempraktikkan kedokteran hewan/sains kedokteran hewan (WOAH).