penjelasan ttg Bagaimana membangn budaya Ber-Integritas bagi peserta Pelatihan Tata Naskah Dinas dilingkungan ASN Prov Jawa Barat

1. MEMBANGUN BUDAYA
BER-INTEGRITAS
DILINGKUNGAN ASN
Pelatihan Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
Budy Hermawan
Bandung, Mei 2024

2. Mari berkenalan…

3. BUDY HERMAWAN
PENYULUHANTIKORUPSIKPK
WIDYAIS
WARA MADYA BPS
DM J
ABAR
FASILITATORPBJ LKPP
https://budy125.blogspot.com/
https://youtu.be/fuZb1DgR4tw
HP 082217273179

4. Apel malam membawa senter
Menuju lapangan memakai dasi
ASN Jabar yang berkarakter
Katakan tidak pada korupsi
PANTUN SEMANGAT
PAGI

5. TUJUAN PEMBELAJARAN
(1)
Peserta mampu membentuk
perilaku yang AMANAH dan
JUJUR
(2)
Peserta mampu BERPERAN
dalam PENCEGAHAN KORUPSI
di lingkungannya

6. POKOK BAHASAN :
1.Pengertian Integritas
2. Integritas ASN saat ini
3. Pengertian Korupsi
4. Bentuk-bentuk Korupsi berdasarkan Per UU
5.Membangun Budaya Ber-Integritas

7. Kenapa Materi ini Penting ?

8. membangunintegritas
moral& kejujuran
motivasi& semangat
nasionalisme&kebangsaan
karakter kepribadianyang
unggul& bertanggungjawab
memperkuatprofesionalisme&
kompetensibidang
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN
YANG AKAN
DIBANGUN

9. Integritas
Permenpan 38 tahun 2017 tentang Standard Kompetensi
Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma
dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam
hubungan dengan manajemen, rekan kerja,
bawahan langsung, dan pemangku kepentingan,
menciptakan budaya etika tinggi,
bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan
beserta risiko yang menyertainya.

10. Indikator perilaku Integritas
level 1 s.d.5
1. Mampu bertindak sesuai nilai, norma dan etika organisasi dalam kapasitas
pribadi
2. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan
etika organisasi
3. Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin
bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal
4. Mampu penciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma,
dan etika organisasi
5. Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di
tingkat nasional.

11. Menjadi role model
Melaporkan orang lain
Menegur/mengingatkan
orang lain
Mengajak orang lain
Diri Sendiri
LEVEL
INTEGRITAS

12. BGM KONDISI INTEGRITAS ASN DI
INDONESIA ?

15. INDEKS
SPI
BERDASARKAN PENGELOMPOKKAN TIPE ANGGARAN DAN JUMLAH
PEGAWAI
KEMENTERIAN/LEMBA
GA
TIPE BESAR
BANK INDONESIA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
85.7 61.6
TERTINGI TERENDAH
TIPE SEDANG
BPKP SEKRETARIAT DPR
85.1 59.6
TIPE KECIL
PPATK KOMISI
KEJAKSAAN
85.8 67.0
PROVINSI
TIPE BESAR
JAWA
TENGAH
JAWA BARAT
77.9 66.3
TERTINGI TERENDAH
TIPE SEDANG
BALI NTT
78.5 62.7
TIPE KECIL
DI
YOGYAKARTA
PAPUA
BARAT
77.3 57.2

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2029
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bagi ASN
di lingkungan Pemerintah Provisi Jawa Barat
Pasal 4
Gubernur Jawa Barat
menyelenggarakan Pendidikan
Antikorupsi bagi ASN di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

17. PENGERTIAN dan
DEFINISI
KORUPSI

18. SecaraYuridis
UU No.31T
ahun 1999 jo.
UU No.20T
ahun 2001
Setiap orang yang dengan sengajadengan melawanHukum
untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri
sendiri atauorang lain atausuatu komporasi yang
mengakibatkan kerugian Negara atau Perekonomian
Negara.

19. PEN C URIAN :
Secara melawan
hukum + mengambil
sebagian atau
seluruhnya barang
atau hak orang lain +
Tujuannya memiliki
atau memperoleh
keuntungan
KORUPSI
=
Penggelapan + kerugian
negara
PEN GGELA P
A N :
Pencurian
yang
atau
barang/hak
dipercayakan
berada dalam
kekuasaan pelaku
+ penyalahgunaan
kewenangan atau
kepercayaan

20. JENIS TIPIKOR (UU NO.31/1999 JO.UU NO.20/2001)
Korupsidirumuskandalam 30 jenis tipikor,dikelompokkan menjaditujuh jenis besar.

21. BENTUK
Uang Barang
PinjamanTanpa
Bunga
Pengobatan Cuma-
Cuma
Komisi
Rabat/Diskon FasilitasPenginapan Tiket Perjalanan PerjalananWisata FasilitasLainnya
APA ITU GRATIFIKASI ?
Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Pasal 12 B UU 20 Tahun2001
DEFINISI
Pemberian dalam arti luas

22. Gratifikasitidak dianggapSUAP, jika
LAPOR KomisiPemberantasan
Korupsi
sebelum30 HARI KERJA
sejakGratifikasi
diterima
UU N O.20TAHUN 2001
PASAL 12C AYAT 1 DAN AYAT 2

23. PenyelenggaraNegara (PN)
WAJIB LAPOR GRATIFIKASI
Pasal16 UU KPK
#obatmanjur-orang hebat main jujur
Gratifikasiyang Wajib
Dilaporkan
Pasal12B UU 20/2001
Jika Lapor KPK
Menjadi Milik Negara
Bebas dari AncamanPidana Pasal 12 B
Jika Tidak Lapor KPK
DiancampidanaPasal12B
Sanksi Administratif
Tidak berhubungandengan
jabatan & tidak
berlawanandengan
kewajiban/tugas penerima
Non 12B
Jika dilaporkan,
Ditetapkanmilik Penerima
Tidak Wajib Dilaporkan
Konstruksi Hukum Pelaporan Gratifikasi

24. #obatmanjur-orang hebat main jujur

25. Faktor Eksternal :
1. Faktor Politik
2. Faktor Hukum
3. Faktor Ekonomi
4. Faktor Organisasi
Faktor Internal
1.Sifat tamak/Rakus, Serakah
2. Gaya hidup konsumtif
3. Peluang, kesempatan dan
kekuasaan
4. Pudarnya budaya malu
5.Moral yang kurang kuat
PENYEBAB KORUPSI

26. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hingga 2021,
86% pelaku Tindak
Pidana Korupsi yang
ditangani oleh KPK adalah
lulusan perguruan
tinggi.
S3 S2 S1 D3/ D4 s.d. SMA Unknown
Sumber: www.acch.kpk.go.id, Agustus 2015
FAKTA KORUPSI DI INDONESIA
BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

29. Membangun
Budaya
Ber-Integritas

32. mengukur
INTEGRITAS
KEJUJURAN KEPATUHAN
terhadap ketentuan
dan peraturan
kemampuan
KERJA SAMA DAN
KOLABORASI
PENGABDIAN
Kepada masyarakat
bangsa & negara
Pasal 69 UU ASN nomor 5 tahun 2014

38. TERIMA KASIH