emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx

2023
Pusat Pelatihan SDM PBJ
LKPP
Jenis Kompetensi:
MELAKUKAN PERENCANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP)
LEVEL 1
Slide Recall
Modul
Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1
Versi 3.1 Mei, 2023

Tim Penyusun
1. Wildan Massani
2. Ketsia Aprilianny Laya
3. Imam Nawawi
©2023 Pusat Pelatihan SDM PBJ
LKPP
Slide Recall Jenis Kompetensi:
Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1
Versi 3.1 Mei, 2023

https://bit.ly/kenalEMKA & https://bit.ly/emkamalopek
Pengalaman
2008 sd sekarang; Widyaiswara Ahli Madya BPKP
• spesialisasi: Pengadaan, Manajemen risiko, Audit, Data analytics
1994 sd 2008; auditor internal pemerintah BPKP
• 2003 sd 2008; Prov Jateng
• 1998 sd 2003; Prov Jatim
• 1994 sd 1998; Prov Sulteng
2010 sd sekarang; Learner, Researcher, & Writer
• Sinta ID 6733663
• Lebih dari 40 karya tulis
• Juara 1 (ACFE, 2022), Juara 3 (LAN RI, 2022), Juara 1 (BPKP
2020), Juara 2 (ACFE 2019), Juara 1 (LPKN&IAPI 2018)
Mustofa Kamal,
SE,MSAK,CFrA,CCMs,CRP,CRMP
3

Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
6
Indikator Keberhasilan
1. Menjelaskan tentang Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Jenis Barang/Jasa pada
PBJP
2. Menjelaskan tentang Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada
PBJP
3. Menjelaskan tentang Penyusunan Perkiraan Harga untuk setiap tahapan PBJP
4. Menjelaskan tentang Perumusan Strategi Pengadaan, Pemaketan, dan Cara Pengadaan pada
PBJP, serta masing-masing faktor yang mempengaruhinya
5. Menjelaskan tentang Perumusan Organisasi PBJP
6. Menjelaskan potensi risiko dalam perencanaan PBJP
7. Mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan dan/atau data dan/atau informasi yang dibutuhkan
untuk melakukan perencanaan PBJP
PENDAHULUAN
Kompetensi Dasar
Peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan tentang proses Perencanaan PBJP Level 1.

7
IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN
JENIS BARANG/JASA PADA PBJP
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1
02
03
04
05
06
07
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP
PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP
TAHAPAN PBJP
PERUMUSAN ORGANISASI PBJP
PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN,
DAN CARA PENGADAAN PADA PBJP
RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU
DATA DAN/ATAU INFORMASI
7

Jelaskan ruang lingkup
perencanaan dalam PBJP
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA PADA PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 8
01

1 Identifikasi PBJ
2 Penetapan Jenis Barang/Jasa
3
4
5
6
Penetapan Cara Pengadaan
Pemaketan dan Konsolidasi
Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
Anggaran Pengadaan
Hasil Perencanaan Pengadaan
diumumkan di dalam RUP
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PENGADAAN
01

Jelaskan waktu penyusunan
perencanaan pengadaan dalam PBJP
01

WAKTU PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN
DALAM PBJP SUMBER DANA APBN
01
Sumber: Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

WAKTU PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN
DALAM PBJP SUMBER DANA APBD
01
Sumber: Peraturan Pemerintah No 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Jelaskan hal yang perlu diperhatikan oleh PPK
ketika menyusun Perencanaan Pengadaan
01

PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN OLEH PPK
K/L/PD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa
1
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang
memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%
2
Pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan
3
Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri
4
01
Dalam menyusun Perencanaan Pengadaan PPK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Apa yang perlu diperhatikan ketika menyusun
Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa
01

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG/JASA
Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan
memperhatikan:
1. Prinsip efisien dan efektif
2. Pengadaan berkelanjutan
3. Prioritas kebutuhan
4. Barang/jasa pada katalog elektronik
5. Konsolidasi
6. Barang/jasa yang tersedia/dimiliki/dikuasai
01

Lebih efisien mana?
Pelatihan di swisbell Pelatihan di pusdiklat

Jelaskan mengenai Penetapan
Jenis Pengadaan
01

PENETAPAN JENIS PENGADAAN
Barang Pekerjaan Konstruksi
Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
01
PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI
memperhatikan kodefikasi barang/jasa sesuai dengan kodefikasi yang
mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Apa jenis pengadaan yg dibutuhkan?
Tujuan Bahagia, dengan sasaran;
1. Cukup pangan: jenis pengadaan …?
2. Cukup sandang; jenis pengadaan …?
3. Cukup papan; jenis pengadaan …?
4. Cukup kendaraan; jenis pengadaan …?
5. Cukup pasangan; jenis pengadaan …?

24
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1
02
03
04
05
06
07
TAHAPAN PBJP
24

Jelaskan Fungsi Spesifikasi dan
Pertimbangan dalam Menyusun
Spesifikasi Teknis/KAK
PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 25
02

FUNGSI SPESIFIKASI TEKNIS
SPESIFIKASI
TEKNIS
MEDIA KOMUNIKASI
Memberikan informasi kepada Pelaku
Usaha/Penyedia tentang kebutuhan pembeli
PERBANDINGAN
Atribut Barang/Jasa yang
ditawarkan/disediakan Pelaku Usaha/Penyedia
02

PERTIMBANGAN PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS/KAK
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK menggunakan:
❑ Produk dalam negeri
❑ Produk bersertifikat SNI
❑ Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi
❑ Produk ramah lingkungan hidup
02
Sumber penyusunan Spesifikasi Teknis dapat diperoleh dari:
❑ Pengguna akhir (end user)
❑ Industri barang/jasa seperti brosur, katalog, dsb
❑ Standar dan Informasi Pengujian dari tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti
❑ Instansi Pemerintah
❑ SDM Pendukung Ekosistem Pengadaan
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: Komponen
barang/jasa, suku cadang, dan Barang/jasa dalam katalog elektronik

Apa saja Komponen Minimal dalam Penyusunan
Spesifikasi Teknis?
Sebutkan Rincian dari masing-masing spesifikasi
teknis tersebut
02

KOMPONEN MINIMAL SPESIFIKASI TEKNIS
SPESIFIKASI TEKNIS
Spesifikasi
Mutu/Kualitas, opsi:
1.Merek
2.Standarisasi
3.Sampel
4.Spesifikasi Teknis
5.Spesifikasi
komposisi
6.Spesifikasi kinerja,
Spesifikasi Jumlah
Spesifikasi
Waktu
1.Jadwal
2.Lokasi
3.Metode
transportasi dan
pengepakan
Spesifikasi
Pelayanan
1.Tingkat pelayanan
2.Pelatihan jika
perlu
3.Purna jual
4.Masa
Pemeliharaan
Komponen minimal spesifikasi teknis
02

Sebutkan apa yang harus terdapat dalam KAK
02

02
1. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi: latar
belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk
yang dihasilkan (output)
2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun
anggaran
3. Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan
mencakup kualifikasi/kompetensi tenaga ahli yang
dibutuhkan
ISI KERANGKA ACUAN KERJA
KAK Jasa Konsultansi paling sedikit berisi antara lain:

33
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1
02
03
04
05
06
07
TAHAPAN PBJP
33

Jelaskan perkiraan harga dalam PBJP
PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 34
03

PERKIRAAN HARGA DALAM PBJP
terdiri dari:
Penyusunan
Rencana Anggran Biaya (RAB)
1 Penyusunan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2
03

Kapan waktu penyusunan RAB dan HPS
03

PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA PBJP
Pada tahapan perencanaan untuk Anggaran Pengadaan, PPK melakukan reviu terhadap
ketersediaan biaya pendukung pada RKA K/L atau RKA PD, sedangkan pada tahapan persiapan
pengadaan dilakukan penyusunan dan penetapan HPS.
03
Persiapan Pengadaan
Penyusunan
RAB
Penyusunan dan
Penetapan
HPS
Perencanaan

Apa yang dimaksud dengan RAB
Bagaimana tahapan penyusunan RAB
03

PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA PBJP
RAB pengadaan adalah rincian detail kebutuhan anggaran untuk mencapai
output PBJ. RAB disusun dengan cara memasukkan rincian alokasi anggaran
yang dibutuhkan untuk setiap komponen kegiatan dalam suatu pekerjaan.
Pengumpulan
Data dan
Informasi
Identifikasi
Komponen
Pekerjaan
Penentuan
Biaya
dan/atau
harga satuan
Penyusunan
Rincian RAB
RAB
Tahapan Penyusunan RAB PBJ
03

Bagaimana penyusunan, ketentuan, dan
fungsi dari HPS
03

PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan
oleh PPK di tahap Persiapan Pengadaan.
Kegunaan HPS adalah
1. untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan,
2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran
3. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran
yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan
masukan dalam penyusunan HPS.
03

KETENTUAN DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS
HPS dihitung secara keahlian dan
menggunakan data yang dapat
dipertanggungjawabkan
Nilai HPS tidak bersifat rahasia
namun rinciannya rahasia HPS bukan sebagai dasar untuk
menentukan besaran kerugian negara
HPS telah memperhitungkan
keuntungan dan biaya tidak
langsung (overhead cost)
1 2
3 4
HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir
untuk: pemasukan penawaran (pascakualifikasi) atau
pemasukan dokumen kualifikasi (prakualifikasi)
Dikecualikan untuk pagu ≤ 10 juta,
e-purchasing dan tender pekerjaan
terintegrasi
5
6
03

43
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1
02
03
04
05
06
07
TAHAPAN PBJP
43

Jelaskan perumusan strategi pengadaan
dalam PBJP
PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 44
04

PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN DALAM PBJP
Strategi yang dikembangkan
berdasarkan tujuan dan
kebijakan pengadaan
Strategi berdasarkan proses
pada tahap perencanaan
Strategi berdasarkan kategori
barang/jasa model Supply
Positioning Model
04

Bagaimana ketentuan umum dalam
pemaketan PBJP
04

PEMAKETAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pemaketan: mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan
dalam mencapai hasil/output pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan.
Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
❑ Efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga kerja) dalam PBJ;
❑ Keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri; dan
❑ Sisi komersial.
48
E da n sial

PEMAKETAN PENGADAAN BARANG/JASA
berorientasi pada:
Keluaran atau hasil Volume Barang/Jasa Ketersediaan Barang/Jasa
Kemampuan Pelaku Usaha Kesediaan Anggaran Belanja
04

Bagaimana pengaturan pemaketan pada
Jasa Konstruksi
04

PEMAKETAN JASA KONSTRUKSI
Diatur sebagai berikut:
1
2
Ketentuan Pemaketan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk:
• Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk
Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
• Nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan
kualifikasi usaha menengah; atau
• Nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya
untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.
Ketentuan Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:
• Pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi;
• Nilai pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dengan kualifikasi usaha menengah;
• Nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara; atau
• Nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.
04

Bagaimana ketentuan larangan
pemaketan dalam PBJP
04

LARANGAN DALAM PEMAKETAN
Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/seleksi.
Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di
beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing.
Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya harus dipisahkan.
Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha
mikro dan kecil serta koperasi
1
2
3
4
04

Jelaskan konsolidasi dalam PBJP
04

KONSOLIDASI PBJP
Konsolidasi PBJ sebagai strategi menggabungkan pelaksanaan pengadaan
untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu) kali
pelaksanaan pengadaan
Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap: perencanaan pengadaan,
persiapan PBJ melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia
Pelaku pengadaan yang dapat melaksanakan konsolidasi paket pengadaan
adalah PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ
04

Jelaskan penetapan cara Pengadaan dalam
PBJP
04

04
PENETAPAN CARA PENGADAAN DALAM PBJP
Barang/Jasa
PBJ melalui
Swakelola
PBJ melalui
Penyedia
Bisa melalui
Penyedia?
Bisa melalui
Swakelola
Sesuai Tujuan
Swakelola
Ya Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak

Jelaskan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
04

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
Paling sedikit berisikan, antara lain:
1. Nama dan alamat PA/KPA;
2. Nama Paket swakelola;
3. Tipe swakelola;
4. Nama penyelenggara swakelola;
5. Uraian pekerjaan;
6. Volume pekerjaan;
7. Lokasi Pekerjaan;
8. Sumber dana;
9. Perkiraan biaya swakelola;
10.Perkiraan jadwal pengadaan;
Paling sedikit berisikan, antara lain:
1. Nama dan alamat PA/KPA;
2. Nama Paket;
3. Penggunaan produk dalam negeri;
4. Peruntukan paket (Usaha kecil/non kecil);
5. Uraian pekerjaan;
6. Volume pekerjaan;
7. Lokasi Pekerjaan;
8. Sumber dana;
9. Perkiraan biaya pekerjaan;
10. Spesifikasi/KAK;
11. Metode pemilihan;
12. Perkiraan jadwal pengadaan.
RUP adalah daftar rencana paket pengadaan (Swakelola dan Penyedia) yang akan dilaksanakan oleh
K/L/PD, yang ditetapkan dan diumumkan oleh PA/KPA.
04
RUP Swakelola
RUP Penyedia

PENGUMUMAN RUP
Perangkat Daerah, RUP diumumkan setelah
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD.
Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan
setelah penetapan alokasi anggaran (APBN).
04

64
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1
02
03
04
05
06
07
TAHAPAN PBJP
64

Jelaskan organisasi dalam PBJP
PERUMUSAN ORGANISASI PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 65
05

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
Unit Kerja di K/L/PD yang menjadi pusat keunggulan PBJ
UKPBJ
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang
berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
UKPBJ
05

Jelaskan struktur organisasi UKPBJ
05

STRUKTUR ORGANISASI UKPBJ
05
UKPBJ
(Kepala)
Bidang yang
melaksanakan tugas
dan fungsi pengelolaan
PBJ
Bidang yang
melaksanakan tugas
dan fungsi pengelolaan
layanan pengadaan
secara elektronik
Bidang yang
melaksanakan tugas
dan fungsi pembinaan
SDM dan kelembagaan
PBJ
Bidang yang
melaksanakan tugas
dan fungsi pelaksanaan
pendampingan,
konsultasi dan/atau
bimbingan teknis PBJ
Kelompok Jabatan
Fungsional
dapat digabung menjadi satu
Bidang Pembinaan dan Advokasi PBJ

69
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1
02
03
04
05
06
07
TAHAPAN PBJP
69

Berikan contoh risiko dalam
Perencanaan PBJP
RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 70
06

RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 71
06
No. Tahapan Risiko Penanganan
(1) (2) (3) (4)
1 Identifikasi kebutuhan Barang/jasa tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi
Melibatkan user/pengguna dari
unit kerja dan tenaga ahli dalam
mengidentifikasi kebutuhan
2 Penetapan jenis
barang/jasa
Hasil penetapan jenis barang/jasa
tidak sesuai dengan karakteristik
barang/jasa
Melibatkan ahli pengadaan dalam
penetapan jenis barang/jasa
3 Penetapan cara
pengadaan
Hasil penetapan cara pengadaan
barang/jasa tidak tepat
Mengidentifikasi pelaksana
pekerjaan yang potensial dan
sesuai dengan karakteristik
barang/jasa.
4 Penyusunan Spesifikasi
Teknis
Spesifikasi Teknis tidak tersedia di
pasar
Melakukan analisis pasar sebelum
penyusunan spesifikasi teknis
5 Penyusunan Harga
Perkiraan (RAB/HPS)
Komponen pembentuk harga
perkiraan tidak lengkap
Melakukan survey pembentuk
harga perkiraan dan melibatkan
tenaga ahli
CONTOH RISIKO DALAM PERENCANAAN

72
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1
02
03
04
05
06
07
TAHAPAN PBJP
72

Berikan contoh data dan informasi dalam
Perencanaan PBJP
IDENTIFIKASI & PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM
PERENCANAAN PBJP
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 73
07

IDENTIFIKASI & PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM
PERENCANAAN PBJP
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 74
07
No Tahapan Data/Informasi Bahan Data/Sumber Informasi
1 Identifikasi kebutuhan - Persediaan barang di
Instansi
- Target kinerja/output per
tahun
- Kartu persediaan
- Dokumen rencana kerja/renja
2 Penetapan jenis
barang/jasa
- Ketentuan klasifikasi
barang/jasa
- Buku Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia
(KBKI BPS)
3 Penetapan cara
pengadaan
- Karakteristik barang/jasa
- Data organisasi masyarakat
- Kelompok pelaku usaha
- Dokumen spek/KAK
- https://ahu.go.id (website sisbinhakum)
- Buku Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI BPS)
4 Penyusunan Spesifikasi
Teknis/KAK
- Hasil identifikasi kebutuhan
- Tipe/jenis/merk barang/jasa
- Dokumen identifikasi kebutuhan
- Brosur/katalog/penawaran penyedia
5 Penyusunan Harga
Perkiraan (RAB/HPS)
- Harga satuan barang/jasa
- Komponen tahapan
pekerjaan
- Pajak pertambahan nilai
- Survey harga pasar
- Kontrak pekerjaan sejenis/asosiasi
profesi/kajian tenaga ahli
- Regulasi perpajakan
CONTOH DATA DAN INFORMASI DALAM PERENCANAAN

Terima Kasih.
htts://ppsdm.lkpp.go.idp
Pusdiklat.pbj@lkpp.go.id
0811-9182-444
puslatsdmpbj_lkpp
©2023 Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx

Similar to emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx