SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Download to read offline
Company
LOGO
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Drh. Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD
Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Komisi Ahli Karantina Hewan
Peran Aktif Karantina Hewan
Dalam Pengelolaan Risiko
Pemasukan Produk Hewan dari
Negara Tertular Penyakit Eksotik
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
”Karantina adalah sebuah
konsep biosekuriti”
• BIOSEKURITI adalah
suatu pendekatan strategik dan terintergrasi yang
mencakup kerangka kebijakan dan regulasi
(termasuk instrumen dan kegiatan) untuk
menganalisa dan mengelola risiko yang relevan
terhadap kehidupan manusia, hewan dan
tumbuhan, dan risiko yang berkaitan dengan
lingkungan (FAO Biosecurity Toolkit Part 1).
Kehidupan dan
kesehatan
manusia
(termasuk keamanan
pangan)
Kehidupan dan
kesehatan
hewan
Perlindungan
lingkungan
Kehidupan dan
kesehatan
tumbuhan
(termasuk hutan)
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Biosekuriti – suatu konsep baru?
Tidak
• Program-program nasional untuk mencegah,
mengendalikan dan mengelola risiko yang
mengancam kehidupan dan kesehatan (keamanan
pangan, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan,
perlindungan lingkungan dlsb) di masing-masing
sektor sudah ada (termasuk di Indonesia)
tetapi
• Pendekatan yang sifatnya lintas sektoral dan
stratejik yang diperoleh dari peluang keterkaitan dan
sinergitas antar sektor adalah baru.
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Perubahan pendekatan
BIOSEKURITI
Terfragmentasi Terintegrasi
• Perhatian terbatas terhadap
isu-isu interdisiplin dan lintas
sektoral
• Kontradiksi, duplikasi dan
gap dalam kebijakan,
peraturan dsb
• Kelemahan fokus stratejik
• Penggunaan tidak efisien dari
sumberdaya yang tersedia
• Kerjasama sektor menuju
satu tujuan bersama
• Harmonisasi kebijakan,
peraturan dan regulasi
• Penetapan prioritas,
alokasi sumberdaya, dan
monitoring terpadu
• Peningkatan kemampuan
untuk memenuhi mandat
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Aspek biosekuriti menjadi
tanggung jawab KARANTINA
• Keamanan pangan
• Zoonosis
• Introduksi hama dan penyakit
hewan dan tumbuhan
• Introduksi dan pelepasan ‘living modified
organisms’ (LMOs) dan produknya (seperti
‘genetically modified organisms’ (GMOs)
• Introduksi dan manajemen ‘invasive alien species’
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Pengaruh terhadap KARANTINA
• Globalisasi
• Produksi pertanian dan teknologi pengolahan pangan baru
• Peningkatan perdagangan pangan dan produk pertanian
• Kewajiban legal penandatangan perjanjian internasional
yang relevan
• Kemajuan komunikasi dan akses global informasi biosekuriti
• Perhatian publik yang lebih besar terhadap biodiversitas,
lingkungan dan dampak pertanian terhadap keduanya
• Pergeseran dari ‘independensi negara’ ke ‘interdependensi
negara’ untuk pelaksanaan biosekuriti yang efektif
• Kesenjangan dalam sumberdaya teknis dan operasional
• Ketergantungan yang tinggi sejumlah negara terhadap
impor pangan
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Pendekatan
biosekuriti
terintegrasi
Otoritas kompeten
pertanian,
kehutanan,
perikanan, keamanan
pangan, kesehatan
masyarakat
Insitusi
pemerintah lainnya
(beacukai,
pariwisata,
perdagangan,
konservasi)
Opini publik
dan
representasi
Lembaga
penelitian &
universitas
LSM,
kelompok
pemerhati
dan media
Produsen
pangan primer
& produk
pertanian
Industri
(termasuk
importir &
eksportir)
Sektor yang penting bagi Pendekatan Biosekuriti Terintegrasi
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Tujuan kebijakan biosekuriti dan
tindakan manajemen risiko
• mencegah atau mengendalikan
masuknya, berkembangnya atau
menyebarnya hama dan penyakit yang
dapat menyebabkan ancaman yang
signifikan terhadap manusia, hewan,
tumbuhan dan lingkungan
Tujuan ini diamanatkan dalam
Pasal 3 UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; Pasal 41 UU No. 41/2014
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Konsep kebijakan karantina
• Kebijakan konservatif, tetapi tidak “zero risk”
• Pendekatan “manajemen risiko biosekuriti”,
konsisten dengan WTO SPS Agreement
• Konsep ‘appropriate level of protection’ (ALOP)
sebagai tingkat perlindungan yang dapat
diterima dalam menerapkan tindakan SPS
• “Continuum of Quarantine” yaitu:
– ‘Pre-border’
– ‘Border’
– ‘Post-border’
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Pre-border, Border dan Post-border
• Pre-border, berpartisipasi di OIE, melakukan
‘analisa risiko impor’, mengembangkan protokol
karantina dengan negara lain untuk mencegah
penyebaran hama dan penyakit eksotik.
• Border, melakukan tindakan karantina terhadap
alat angkut, orang dan barang yang memasuki
wilayah NKRI untuk mendeteksi potensi ancaman
terhadap kesehatan manusia dan hewan.
• Post-border, melakukan tindakan koordinasi
nasional untuk respon darurat terhadap serangan
hama dan penyakit.
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Kapan dilakukan
Analisa Risiko Impor (ARI)?
• Tindakan manajemen risiko yang relevan belum
ditentukan ATAU tindakan manajemen risiko yang
relevan sudah ada, tapi kecenderungan dan/atau
konsekuensi dari masuknya, berkembangnya
hama atau penyakit berbeda secara signifikan dari
sebelumnya.
• Contoh pemasukan:
– Daging kerbau dari India
– Daging atau sapi potong dari Mexico
– Ternak bibit babi dari Inggris
– dlsbnya
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Kerangka Analisa Risiko Impor
• Penentuan hama atau penyakit yang dinilai (hazard);
• Jalur utama (pathway) untuk masuk, berkembang atau
menyebarnya hama atau penyakit di Indonesia;
• Untuk jalur yang berhasil diidentifikasi, tentukan
kecenderungan masuknya (entry), berkembangnya
(release) atau menyebarnya (exposure), dan
konsekuensi (consequence) yang menghasilkan risiko;
• Tentukan risiko yang dihasilkan tersebut:
– lebih tinggi dari ALOP – ditolak untuk diimpor ATAU
dilakukan tindakan manajemen risiko yang potensial
bisa mengurangi risiko untuk mencapai ALOP; dan
– sama atau lebih rendah dari ALOP – boleh diimpor
dengan persyaratan yang ada dalam TAHC ATAU
dengan tindakan manajemen risiko tambahan
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Appropriate level of protection (ALOP)
• Seperti Negara Anggota WTO lainnya, ALOP
Indonesia bisa diekspresikan secara kualitatif.
• ALOP seharusnya ditentukan secara resmi dengan
persetujuan pihak-pihak terkait.
• Seperti halnya Australia, ALOP Indonesia sebaiknya
ditetapkan dengan tingkat proteksi SPS yang tinggi
dengan tujuan menurunkan risiko ke tingkat yang
paling rendah, tetapi tidak “nol”.
• Standar karantina ditetapkan untuk dapat mengelola
risiko ke tingkat yang paling rendah.
• “Zero risk” tidak praktis, karena berarti tidak ada turis,
tidak ada perjalanan internasional dan tidak ada impor.
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
OIE Analisa Risiko Impor (2012)
IDENTIFIKASI HAZARD
Patogen infeksius
Ada di negara pengekspor
Tidak ada di negara pengimpor
Karantina signifikan untuk
negara pengimpor
RISK ASSESSMENT
Release assessment
Exposure assesment
Consequence assessment
Risk estimation
EVALUASI
Siskeswanas
Zona
Program surveilans
LAPORAN
RISK MANAGEMENT
Evaluasi risiko
Evaluasi opsi
Implementasi
Monitoring & Kaji ulang
Jika tidak ada ‘hazard; yang
diidentifikasi maka ‘risk
assessment’ tidak diperlukan
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Hubungan antara tahapan ‘risk assessment’
dengan jalur penyebaran penyakit
Negara pengekspor Negara pengimpor
Menyebar
ke populasi
(wabah)
Sumber populasi
di negara
pengekspor
Berkembang
di populasi
yang peka
Masuk ke
populasi
yang peka
Border
Release
assessment
Exposure
assessment
Consequence
assessment
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Nomenklatur kecenderungan kualitatif
(qualitative likelihood)
Kecenderungan
(likelihood)
Definisi deskriptif
High Hal yang sangat mungkin terjadi
Moderate Hal yang mungkin terjadi dgn probabilitas sama
Low Hal yang tidak mungkin terjadi
Very Low Hal yang sangat tidak mungkin terjadi
Extremely low Hal yang ekstrimnya cenderung tidak terjadi
Negligible Hal yang hampir pasti tidak terjadi
Sumber: Biosecurity Australia, 2009
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
High Moderate Low Very low
Extremely
low
Negligible
High High Moderate Low Very low
Extremely
low
Negligible
Moderate Moderate Low Low Very low
Extremely
low
Negligible
Low Low Low Very low Very low
Extremely
low
Negligible
Very low Very low Very low Very low
Extremely
low
Extremely
low
Negligible
Extremely
low
Extremely
low
Extremely
low
Extremely
low
Extremely
low
Negligible Negligible
Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible
Matriks kategori risiko
Sumber: Biosecurity Australia, 2009
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Karakteristik dokumentasi ARI
dipastikan transparan
• Rasional ilmiah & struktur model dipresentasikan
secara jelas.
• Setiap faktor berdampak pada ‘risk assessment’
(seperti hambatan sumberdaya, data yang tidak
repesentatif, input, kesenjangan data) perlu
diidentifikasikan.
• Seluruh input ilmiah diterangkan secara jelas dan
sistematis.
• Asumsi dan ketidakpastian (uncertainties)
diidentifikasi dan dijelaskan.
Sumber: FAO Biosecurity Toolkit Part 3
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
RENCANA PEMASUKAN DAGING KERBAU
BEKU DARI INDIA KE WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Analisa Risiko Impor Kualitatif
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Status India
terkait PMK
Negara endemik PMK
Tidak memiliki zona
bebas PMK
Diakui sebagai negara
yang menjalankan
program pengendalian
resmi PMK sesuai
Chapter 8.8. Terrestrial
Code (RESOLUTION
No. 18 – mulai berlaku
tanggal 30 Mei 2015)
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
1a) Apakah kerbau dipelihara selama 3 bulan di wilayah yang
memiliki program resmi pengendalian PMK?
1b) Apakah kerbau telah divaksinasi 2 kali dengan vaksinasi
terakhir tidak lebih dari 6 bulan?
1c) Apakah kerbau ditempatkan dalam kandang
penampungan selama 30 hari terakhir dan tidak ditemukan
PMK dalam radius 10 km?
1d) Apakah kerbau diangkut dengan kendaraan yang telah
dibersihkan dari penampungan ke RPH tanpa ada kontak
dengan hewan-hewan lain?
1f) Apakah dilakukan pemeriksaan ante- dan post-mortem
dalam waktu 24 jam?
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
PRODUK DAGING DISERTIFIKASI BEBAS PMK
Ya
1e) Apakah kerbau di potong di RPH untuk ekspor dan PMK
tidak dideteksi selama jangka waktu pelaksanaan disinfeksi
terakhir sebelum penyembelihan dan pengapalan?
Ya
2b) Apakah sebelum pelepasan tulang (deboning), telah
dilakukan maturasi pada temperatur >2°C selama minimum 24
jam setelah penyembelihan dan nilai pH <6,0 saat diuji di tengah
otot longissimus dorsi?
2a) Apakah lymphoglandula utama telah dihilangkan dari
karkas tanpa tulang (deboned carcasses)?
• OIE TAHC Chapter 8.8. tentang
PMK menyatakan bagi India
yang memiliki program
pengendalian resmi, maka
berlaku persyaratan sesuai
dengan Chapter 8.8.22.
Alur persyaratan
produk daging untuk
dapat disertifikasi
bebas PMK
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Informasi PMK India
• Virus PMK serotipe O, A dan Asia-1 merupakan
serotipe yang lazim ditemukan dan penyakit ini
dilaporkan terjadi sepanjang tahun.
• Serotipe O paling umum dan menjadi penyebab dari 83-
93% kejadian wabah, diikuti dengan Asia-1 (3-10%) dan
A (3-6,5%). Serotipe C tidak pernah dilaporkan lagi di
India sejak 1995.
• Tingkat infeksi PMK pada kerbau 6,67%, dimana
10,67% memiliki titer antibodi yang mencurigakan
terhadap PMK.
• Kerbau secara umum kurang peka terhadap PMK
dibandingkan sapi (Hedger and Condy, 1985).
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Program pengendalian resmi PMK
di India (FMD-CP)
• Target India mencapai status bebas PMK dengan
vaksinasi tahun 2025, dan tanpa vaksinasi tahun
2035.
• Program dilakukan dengan melakukan vaksinasi
dua kali setahun (bi-annual vaccination).
• Vaksinasi sudah mencakup 313 kabupaten di
seluruh India.
• Titer antibodi protektif terhadap serotipe O, A dan
Asia-1 secara berturut-turut: 62,67%, 20,00% and
48,00%.
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
P1 = Apa probabilitas
kelompok ternak terinfeksi
diseleksi untuk ekspor?
P2 = Apa probabilitas ternak
terinfeksi setelah
meninggalkan peternakan?
P3 = Apa probabilitas ternak
terinfeksi bertahan selama
pengangkutan?
P4 = Apa probabilitas ternak
terinfeksi akibat kontak
dengan ternak lain?
P5 = Apa probabilitas ternak
terinfeksi terdeteksi saat
pemeriksaan ante dan post
mortem?
P6 = Apa probabilitas 1 atau 2
karkas terkontaminasi dan virus
PMK tidak mati setelah
perlakuan?
P7 = Apa probabilitas daging
terkontaminasi virus PMK?
PETERNAKAN
PENAMPUNGAN
PENGANGKUTAN
PASAR HEWAN
R P H
UNIT PENANGANAN
DAGING
PENGEMASAN DAN
PENGAPALAN
-Prevalensi PMK: High
-Surveilans PMK: Moderate
-Vaksinasi 2 kali: Low
-Kerbau dipelihara selama 3 bulan di wilayah yang
memiliki program pengendalian resmi: Low
-Ternak tidak di kandang penampungan selama 30
hari: High
-Tidak ditemukan kasus PMK radius 10 Km: Low
-Surat jalan: Moderate
-Persyaratan alat angkut: Low
-Pemeriksaan kesehatan hewan: Low
-Kartu vaksinasi: Low
-Asal dan identifikasi ternak: Moderate
-Kandang penampungan ternak: Low
-Ante dan post mortem: Low
-Deglanded karkas: Low
-Pelayuan (2oC, min. 24 jam): Low
-Pengecekan pH < 6,0): Moderate
-Deboning: Low
-Pengemasan dan pelabelan: Extremely low
-Persyaratan alat angkut: Low
Gambar 4: R e l e a s e a s s e s s m e n t
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Tabel 7: Probabilitas kemungkinan masuk
(likelihood of entry)
Probabilitas Perkalian tingkat risiko Hasil
P1 High x Moderate x Low x Low Very low
P2 High x Low Low
P3 Moderate x Low Low
P4 Low x Low Very low
P5 Moderate x Low x Low x Low x
Low x Moderate
Very low
P6 Low Low
P7 Extremely low x Low Extremely low
P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x P6 x P7 Negligible
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
KARANTINA
RUANG
PENDINGIN
(IMPORTIR)
RUANG
PENDINGIN
(DISTRIBUTOR)
KONSUMEN
P1 = Apa probabilitas deteksi
daging beku terkontaminasi
virus PMK?
P2 = Apa probabilitas virus
PMK bertahan dalam daging
beku?
P3 = Apa probabilitas
terdistribusinya daging beku
terkontaminasi?
P4 = Apa probabilitas daging
beku terkontaminasi menulari
ternak hidup?
Tindakan karantina:
-Pemeriksaan dokumen: Extremely low
-Pemeriksaan fisik: Very low
-NKV: Very low
-Pengawasan Dinas: Extremely low
-NKV: Low
-Pengawasan Dinas: Extremely low
-Penanganan dan pengolahan: Extremely
low
Gambar 5: E x p o s u r e a s s e s s m e n t
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Probabilita
s
Perkalian tingkat risiko Hasil
P1 Extremely low x Very low Extremely low
P2 Very low x Extremely low Extremely low
P3 Low x Extremely low Extremely low
P4 Extremely low Extremely low
P1 x P2 x P3 x P4 Negligible
Tabel 8: Probabilitas untuk kemungkinan
terekspos (likelihood of exposure)
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Consequence assessment
• Penularan lewat daging beku tanpa tulang (deboned
frozen meat) dari kerbau (Bubalis sp.) belum pernah
terjadi dan dianggap aman dalam kaitannya dengan
PMK
• Konsekuensi lewat daging beku tanpa tulang yang
telah memenuhi seluruh persyaratan inaktivasi virus
diasumsikan ‘negligible’.
• Dampak langsung PMK terhadap produksi, konsumen
maupun perdagangan bisa berlangsung lama
bergantung kepada magnituda wabah dan strategi
pemberantasan. Konsekuensi munculnya wabah PMK
bagi Indonesia adalah ‘high’.
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Estimasi risiko
Tahapan Analisa Risiko Risiko
Release assessment Negligible
Exposure assessment Negligible
Consequence assessment High
Negligible x Negligible x
High
NEGLIGIBLE
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Kesimpulan ARI Kualitatif
• Dengan merujuk kepada hasil analisis risiko yang
pernah dilakukan untuk pemasukan daging dari Brazil
(2008), maka ALOP Indonesia terkait PMK adalah
‘negligible’.
• Estimasi risiko (Risk Estimation) masuknya PMK dari
India ke wilayah NKRI melalui daging kerbau tanpa
tulang (deboned buffalo meat) adalah ‘negligible’
(sama dengan ALOP Indonesia), sehingga
pemasukan daging kerbau tanpa tulang dari India
ke wilayah NKRI dapat dilakukan.
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Negara/zona/kompartemen bebas
penyakit menurut OIE (Chapter 1.6.)
1) Suatu negara dapat mendeklarasikan seluruh
wilayah negara, zona atau kompartemen bebas
penyakit tertentu berdasarkan pemenuhan
seluruh rekomendasi yang ditetapkan OIE (self
declaration)
2) Suatu negara dapat mendapatkan pengakuan
OIE atas status bebas penyakit seluruh wilayah
negara, zona atau kompartemen berdasarkan
pemenuhan seluruh rekomendasi yang
ditetapkan OIE (official recognition by OIE)
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
‘Official recognition’ (Chapter 1.6.)
• Negara anggota OIE dapat mengajukan
permintaan ‘official recognition’ dari OIE untuk:
1) Status risiko suatu negara/zona terkait BSE
(neglected/controlled/undetermined BSE risk);
2) Status bebas negara atau zona dari PMK,
tanpa atau dengan vaksinasi;
3) Status bebas negara atau zona dari CBPP;
4) Status bebas negara atau zona dari AHS;
5) Status bebas negara atau zona dari PPR;
6) Status bebas negara atau zona dari CSF
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Prosedur penetapan zona
(Artikel 5.3.7.)
• Negara pengekspor harus bisa menyediakan informasi
kepada negara pengimpor:
a. Informasi epidemiologi mengenai zona tersebut
diperlakukan berbeda untuk kepentingan perdagangan
internasional
b. Prosedur atau sistem zona dapat diperiksa dan dievaluasi
oleh negara pengimpor (apabila diperlukan)
• Negara pengimpor dapat menerima atau menolak zona
tersebut berdasarkan:
i. Evaluasi sistem kesehatan hewan (Veterinary Services);
ii. Hasil ‘risk assessment ‘ berdasarkan informasi dari
negara pengekspor atau penelitian sendiri;
iii. Situasi kesehatan hewan di negaranya; dan
iv. Standar-standar OIE lainnya yang relevan
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Hak negara pengimpor (Artikel 5.3.7.)
• Negara pengimpor memberitahukan
kepada negara pengekspor, pertimbangan
dan alasan mengenai:
i. mengakui zona tersebut; atau
ii. meminta informasi lebih lanjut; atau
iii. menolak area tersebut sebagai zona untuk
tujuan perdagangan internasional
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Prosedur ‘official recognition’ zona
• Negara anggota OIE mengajukan detil informasi tabel di
bawah ini ke OIE Scientific and Technical Department
• Setiap tahun mengirimkan hasil surveilans ke OIE
Kriteria Substansi Chapter OIE Code
Umum ‘Veterinary Services’ 1.1., 3.1., 3.2.
Spesifik penyakit Kuesioner BSE Artikel 1.6.5.
Kuesioner PMK Artikel 1.6.6.
Kuesioner CBPP Artikel 1.6.7.
Kuesioner AHS Artikel 1.6.8.
Kuesioner PPR Artikel 1.6.9.
Kuesioner CSF Artikel 1.6.10.
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Pengaturan OIE TAHC untuk
status bebas PMK
• Bebas historis
• Negara bebas tanpa vaksinasi
• Negara bebas dengan vaksinasi
• Zona bebas tanpa vaksinasi
• Zona bebas dengan vaksinasi
• Zona kontaimen
• Kompartemen bebas dengan vaksinasi
• Perdagangan ‘komoditi aman’
Zona kontaimen: suatu zona tertentu di sekitar dan termasuk peternakan tersangka
atau terinfeksi, dengan mempertimbangkan faktor epidemiologi dan hasil investigasi,
dimana tindakan pengendalian untuk mencegah penyebaran infeksi diterapkan.
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Pengakuan status penyakit untuk
kepentingan perdagangan
Tertular/status
tidak diketahui
Perdagangan
“Safe
commodities”
Pengakuan
program
pengendalian
resmi PMK
NEGARA
BEBAS
ZONA
BEBAS
KOMPARTEMEN
BEBAS
Zona
kontainmen
Zona
kontainmen
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Impor
Negara/
zona
bebas
tanpa
vaksinasi
Negara/
zona
bebas
dengan
vaksinasi
Negara/zona
tertular
dengan
pengendalian
resmi
Negara/
zona
tertular
1. Hewan peka PMK
2. Ruminansia dan babi
3. Semen cair
4. Semen beku
5. Embryo in vivo
6. Embryo in vitro
7. Daging hewan peka PMK
8. Daging ruminansia & babi
9. Daging sapi dan kerbau
Rekomendasi OIE untuk pemasukan
hewan dan produk hewan terkait PMK
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Stasiun Karantina dan Pos Lintas
Batas menurut OIE (Chapter 5.6.)
• Suatu negara harus memastikan pos lintas batas dan
stasiun karantina di wilayahnya ada organisasi,
personil, peralatan dan bangunan untuk menerapkan
tindakan-tindakan yang direkomendasikan OIE
• Tanggung jawab:
1) melaksanakan pemeriksaan klinis dan pengambilan spesimen
dari hewan hidup atau karkas yang terjangkit atau diduga
terjangkit suatu penyakit epizootik, dan pengambilan spesimen
produk hewan yang diduga terkontaminasi;
2) mendeteksi dan mengisolasi hewan terjangkit atau diduga
terjangkit oleh suatu penyakit epizootik;
3) melaksanakan desinfeksi dan mungkin juga disinfestasi
kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hewan dan
produk hewan
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Tindakan karantina pada saat
kedatangan menurut OIE (Chapter 4.7.)
• Prinsip:
– hewan telah dinyatakan sehat melalui suatu
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dokter
hewan berwenang di negara pengekspor; dan
– disertai dengan sertifikat veteriner internasional
dari Otoritas Veteriner negara pengekspor
• Suatu negara pengimpor memerlukan
pemberitahuan awal yang mengenai tanggal
pemasukan, spesies, jumlah, transportasi dan
nama pos karantina yang akan digunakan
(apabila diperlukan)
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Undang-Undang No. 41/2014
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Pulau Karantina = Stasiun Karantina
• Istilahnya sama untuk stasiun karantina menurut OIE TAHC
• Konsep pulau sudah lama tidak ada lagi, karena dikonversikan
ke tujuan lain. Misal: Pulau Coccos di Australia sejak 2006
digunakan sebagai tempat penampungan manusia kapal
• Ide ini terdorong oleh Artikel 5.6.2. OIE TAHC yang
menyatakan bahwa keberadaan penyakit atau infeksi pada
hewan impor dalam suatu stasiun karantina tidak akan
mempengaruhi status kesehatan hewan negara atau zona
• Berlaku hanya untuk ternak ruminansia indukan yang berasal
dari negara tertular yang memiliki zona bebas PMK
• OIE tidak merekomendasikan sapi hidup dari negara atau
zona tertular PMK
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Fakta teknis virus PMK
pada sapi hidup
• Infeksi subklinis atau sapi “vaccinated carrier”, dimana virus
PMK bisa bertahan hidup dalam hulu tenggorokan sapi >4
minggu (Kitching R.P, 2002)
• Kebanyakan ternak sapi bisa membawa virus PMK dalam
tubuhnya < 6 bulan, tetapi sejumlah ternak bisa terinfeksi
secara persisten sampai 3,5 tahun (Iowa State University, 2014)
• Prevalensi ternak ‘carrier’ dalam kelompok ternak pasca
vaksinasi sebenarnya sangat rendah (+0,2%), oleh karenanya
sensitivitas deteksi ternak ‘carrier’ harus dioptimalkan dengan
menerapkan rejim pengujian berdasarkan individu ternak
• Perlu analisa risiko untuk ternak ruminansia indukan
yang berasal dari zona bebas PMK dengan vaksinasi
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016
Tindak lanjut Pulau Karantina?
• Bukan wilayah pengembangan budidaya ternak
(sesuai yang dimaksud dalam UU 41/2014).
• Perlu ditetapkan jangka waktu untuk sapi
dikarantinakan (mungkin bisa digunakan
persyaratan zona bebas PMK di negara asal yaitu
3 bulan)
• Rekomendasi: Perlu dilakukan Cost-benefit
Analysis (CBA) Pulau Karantina untuk
menetapkan sejauh mana keberadaan pulau
karantina menguntungkan dari aspek penyakit dan
juga aspek sosio-ekonomi
Komisi Ahli Karantina Hewan
Bogor, 11-13 April 2016

More Related Content

What's hot

Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Tata Naipospos
 
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...Tata Naipospos
 
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...Tata Naipospos
 
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Tata Naipospos
 
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...Tata Naipospos
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Tata Naipospos
 
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...Tata Naipospos
 
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021Tata Naipospos
 
 Kesehatan ternak unggas
 Kesehatan ternak unggas Kesehatan ternak unggas
 Kesehatan ternak unggasMuhammad Eko
 
Kajian singkat Lumpy Skin Disease - Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
Kajian singkat Lumpy Skin Disease -  Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019Kajian singkat Lumpy Skin Disease -  Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
Kajian singkat Lumpy Skin Disease - Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019Tata Naipospos
 
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...Tata Naipospos
 
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...Tata Naipospos
 
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...Tata Naipospos
 
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Tata Naipospos
 
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Tata Naipospos
 

What's hot (20)

Mengenal apa itu Zoonosis
Mengenal apa itu Zoonosis Mengenal apa itu Zoonosis
Mengenal apa itu Zoonosis
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
 
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
 
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
Analisa Risiko Sebuah Instrumen - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provin...
 
manajemen kesehatan ternak
manajemen kesehatan ternakmanajemen kesehatan ternak
manajemen kesehatan ternak
 
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
 
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
 
Makalah frambusia
Makalah frambusiaMakalah frambusia
Makalah frambusia
 
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
Pentingnya Analisis Risiko Dalam Fungsi Karantina Hewan - Pusat KH dan Kehani...
 
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
 
 Kesehatan ternak unggas
 Kesehatan ternak unggas Kesehatan ternak unggas
 Kesehatan ternak unggas
 
Kajian singkat Lumpy Skin Disease - Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
Kajian singkat Lumpy Skin Disease -  Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019Kajian singkat Lumpy Skin Disease -  Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
Kajian singkat Lumpy Skin Disease - Ditkeswan, Jakarta, 26 Februari 2019
 
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
 
Penyakit Zoonosis Pada Ternak
Penyakit Zoonosis Pada TernakPenyakit Zoonosis Pada Ternak
Penyakit Zoonosis Pada Ternak
 
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
Risiko Masuk dan Menyebarnya ASF- Asosiasi Epidemiologi Veteriner (AEVI), Bog...
 
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
 
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
 
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 

Similar to Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor 11-13 April 2016

Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Tata Naipospos
 
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdfAnalisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdfRian Hari Suharto
 
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...Tata Naipospos
 
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Tata Naipospos
 
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...Tata Naipospos
 
Seminar Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional IPB - Bogor, 6 September ...
Seminar Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional IPB - Bogor, 6 September ...Seminar Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional IPB - Bogor, 6 September ...
Seminar Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional IPB - Bogor, 6 September ...Tata Naipospos
 
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...Tata Naipospos
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Tata Naipospos
 
Strategi One Health: Pembelajaran Dari Flu Burung - KIVNAS XII PDHI, Semarang...
Strategi One Health: Pembelajaran Dari Flu Burung - KIVNAS XII PDHI, Semarang...Strategi One Health: Pembelajaran Dari Flu Burung - KIVNAS XII PDHI, Semarang...
Strategi One Health: Pembelajaran Dari Flu Burung - KIVNAS XII PDHI, Semarang...Tata Naipospos
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Tata Naipospos
 
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...Tata Naipospos
 
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...Tata Naipospos
 
Pencegahan klb wabah
Pencegahan klb wabahPencegahan klb wabah
Pencegahan klb wabahAnggita Dewi
 
Pengantar Orientasi JRA Salinan Pengantar Orientasi JRA.pdf
Pengantar Orientasi JRA  Salinan Pengantar Orientasi JRA.pdfPengantar Orientasi JRA  Salinan Pengantar Orientasi JRA.pdf
Pengantar Orientasi JRA Salinan Pengantar Orientasi JRA.pdfione210680
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Tata Naipospos
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Tata Naipospos
 
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...Tata Naipospos
 
Webinar Pencegahan Potensi Zoonosis Melalui Penerapan Tindakan Biosekuriti - ...
Webinar Pencegahan Potensi Zoonosis Melalui Penerapan Tindakan Biosekuriti - ...Webinar Pencegahan Potensi Zoonosis Melalui Penerapan Tindakan Biosekuriti - ...
Webinar Pencegahan Potensi Zoonosis Melalui Penerapan Tindakan Biosekuriti - ...Tata Naipospos
 
Kebijakan dan keamanan pangan asal hewan
Kebijakan dan keamanan pangan asal hewanKebijakan dan keamanan pangan asal hewan
Kebijakan dan keamanan pangan asal hewan232448
 

Similar to Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor 11-13 April 2016 (20)

Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdfAnalisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
Analisis Risiko dalam Epidemiologi Veteriner.pdf
 
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
 
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
 
IMPORT RISK ANALYSIS.pdf
IMPORT RISK ANALYSIS.pdfIMPORT RISK ANALYSIS.pdf
IMPORT RISK ANALYSIS.pdf
 
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
 
Seminar Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional IPB - Bogor, 6 September ...
Seminar Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional IPB - Bogor, 6 September ...Seminar Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional IPB - Bogor, 6 September ...
Seminar Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional IPB - Bogor, 6 September ...
 
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. IV - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Fe...
 
Strategi One Health: Pembelajaran Dari Flu Burung - KIVNAS XII PDHI, Semarang...
Strategi One Health: Pembelajaran Dari Flu Burung - KIVNAS XII PDHI, Semarang...Strategi One Health: Pembelajaran Dari Flu Burung - KIVNAS XII PDHI, Semarang...
Strategi One Health: Pembelajaran Dari Flu Burung - KIVNAS XII PDHI, Semarang...
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
 
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
 
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
 
Pencegahan klb wabah
Pencegahan klb wabahPencegahan klb wabah
Pencegahan klb wabah
 
Pengantar Orientasi JRA Salinan Pengantar Orientasi JRA.pdf
Pengantar Orientasi JRA  Salinan Pengantar Orientasi JRA.pdfPengantar Orientasi JRA  Salinan Pengantar Orientasi JRA.pdf
Pengantar Orientasi JRA Salinan Pengantar Orientasi JRA.pdf
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
 
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
 
Webinar Pencegahan Potensi Zoonosis Melalui Penerapan Tindakan Biosekuriti - ...
Webinar Pencegahan Potensi Zoonosis Melalui Penerapan Tindakan Biosekuriti - ...Webinar Pencegahan Potensi Zoonosis Melalui Penerapan Tindakan Biosekuriti - ...
Webinar Pencegahan Potensi Zoonosis Melalui Penerapan Tindakan Biosekuriti - ...
 
Kebijakan dan keamanan pangan asal hewan
Kebijakan dan keamanan pangan asal hewanKebijakan dan keamanan pangan asal hewan
Kebijakan dan keamanan pangan asal hewan
 

More from Tata Naipospos

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Tata Naipospos
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (13)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor 11-13 April 2016

  • 1. Company LOGO Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Drh. Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Komisi Ahli Karantina Hewan Peran Aktif Karantina Hewan Dalam Pengelolaan Risiko Pemasukan Produk Hewan dari Negara Tertular Penyakit Eksotik
  • 2. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 ”Karantina adalah sebuah konsep biosekuriti” • BIOSEKURITI adalah suatu pendekatan strategik dan terintergrasi yang mencakup kerangka kebijakan dan regulasi (termasuk instrumen dan kegiatan) untuk menganalisa dan mengelola risiko yang relevan terhadap kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, dan risiko yang berkaitan dengan lingkungan (FAO Biosecurity Toolkit Part 1). Kehidupan dan kesehatan manusia (termasuk keamanan pangan) Kehidupan dan kesehatan hewan Perlindungan lingkungan Kehidupan dan kesehatan tumbuhan (termasuk hutan)
  • 3. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Biosekuriti – suatu konsep baru? Tidak • Program-program nasional untuk mencegah, mengendalikan dan mengelola risiko yang mengancam kehidupan dan kesehatan (keamanan pangan, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, perlindungan lingkungan dlsb) di masing-masing sektor sudah ada (termasuk di Indonesia) tetapi • Pendekatan yang sifatnya lintas sektoral dan stratejik yang diperoleh dari peluang keterkaitan dan sinergitas antar sektor adalah baru.
  • 4. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Perubahan pendekatan BIOSEKURITI Terfragmentasi Terintegrasi • Perhatian terbatas terhadap isu-isu interdisiplin dan lintas sektoral • Kontradiksi, duplikasi dan gap dalam kebijakan, peraturan dsb • Kelemahan fokus stratejik • Penggunaan tidak efisien dari sumberdaya yang tersedia • Kerjasama sektor menuju satu tujuan bersama • Harmonisasi kebijakan, peraturan dan regulasi • Penetapan prioritas, alokasi sumberdaya, dan monitoring terpadu • Peningkatan kemampuan untuk memenuhi mandat
  • 5. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Aspek biosekuriti menjadi tanggung jawab KARANTINA • Keamanan pangan • Zoonosis • Introduksi hama dan penyakit hewan dan tumbuhan • Introduksi dan pelepasan ‘living modified organisms’ (LMOs) dan produknya (seperti ‘genetically modified organisms’ (GMOs) • Introduksi dan manajemen ‘invasive alien species’
  • 6. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Pengaruh terhadap KARANTINA • Globalisasi • Produksi pertanian dan teknologi pengolahan pangan baru • Peningkatan perdagangan pangan dan produk pertanian • Kewajiban legal penandatangan perjanjian internasional yang relevan • Kemajuan komunikasi dan akses global informasi biosekuriti • Perhatian publik yang lebih besar terhadap biodiversitas, lingkungan dan dampak pertanian terhadap keduanya • Pergeseran dari ‘independensi negara’ ke ‘interdependensi negara’ untuk pelaksanaan biosekuriti yang efektif • Kesenjangan dalam sumberdaya teknis dan operasional • Ketergantungan yang tinggi sejumlah negara terhadap impor pangan
  • 7. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Pendekatan biosekuriti terintegrasi Otoritas kompeten pertanian, kehutanan, perikanan, keamanan pangan, kesehatan masyarakat Insitusi pemerintah lainnya (beacukai, pariwisata, perdagangan, konservasi) Opini publik dan representasi Lembaga penelitian & universitas LSM, kelompok pemerhati dan media Produsen pangan primer & produk pertanian Industri (termasuk importir & eksportir) Sektor yang penting bagi Pendekatan Biosekuriti Terintegrasi
  • 8. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Tujuan kebijakan biosekuriti dan tindakan manajemen risiko • mencegah atau mengendalikan masuknya, berkembangnya atau menyebarnya hama dan penyakit yang dapat menyebabkan ancaman yang signifikan terhadap manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan Tujuan ini diamanatkan dalam Pasal 3 UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; Pasal 41 UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  • 9. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Konsep kebijakan karantina • Kebijakan konservatif, tetapi tidak “zero risk” • Pendekatan “manajemen risiko biosekuriti”, konsisten dengan WTO SPS Agreement • Konsep ‘appropriate level of protection’ (ALOP) sebagai tingkat perlindungan yang dapat diterima dalam menerapkan tindakan SPS • “Continuum of Quarantine” yaitu: – ‘Pre-border’ – ‘Border’ – ‘Post-border’
  • 10. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Pre-border, Border dan Post-border • Pre-border, berpartisipasi di OIE, melakukan ‘analisa risiko impor’, mengembangkan protokol karantina dengan negara lain untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit eksotik. • Border, melakukan tindakan karantina terhadap alat angkut, orang dan barang yang memasuki wilayah NKRI untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap kesehatan manusia dan hewan. • Post-border, melakukan tindakan koordinasi nasional untuk respon darurat terhadap serangan hama dan penyakit.
  • 11. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Kapan dilakukan Analisa Risiko Impor (ARI)? • Tindakan manajemen risiko yang relevan belum ditentukan ATAU tindakan manajemen risiko yang relevan sudah ada, tapi kecenderungan dan/atau konsekuensi dari masuknya, berkembangnya hama atau penyakit berbeda secara signifikan dari sebelumnya. • Contoh pemasukan: – Daging kerbau dari India – Daging atau sapi potong dari Mexico – Ternak bibit babi dari Inggris – dlsbnya
  • 12. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Kerangka Analisa Risiko Impor • Penentuan hama atau penyakit yang dinilai (hazard); • Jalur utama (pathway) untuk masuk, berkembang atau menyebarnya hama atau penyakit di Indonesia; • Untuk jalur yang berhasil diidentifikasi, tentukan kecenderungan masuknya (entry), berkembangnya (release) atau menyebarnya (exposure), dan konsekuensi (consequence) yang menghasilkan risiko; • Tentukan risiko yang dihasilkan tersebut: – lebih tinggi dari ALOP – ditolak untuk diimpor ATAU dilakukan tindakan manajemen risiko yang potensial bisa mengurangi risiko untuk mencapai ALOP; dan – sama atau lebih rendah dari ALOP – boleh diimpor dengan persyaratan yang ada dalam TAHC ATAU dengan tindakan manajemen risiko tambahan
  • 13. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Appropriate level of protection (ALOP) • Seperti Negara Anggota WTO lainnya, ALOP Indonesia bisa diekspresikan secara kualitatif. • ALOP seharusnya ditentukan secara resmi dengan persetujuan pihak-pihak terkait. • Seperti halnya Australia, ALOP Indonesia sebaiknya ditetapkan dengan tingkat proteksi SPS yang tinggi dengan tujuan menurunkan risiko ke tingkat yang paling rendah, tetapi tidak “nol”. • Standar karantina ditetapkan untuk dapat mengelola risiko ke tingkat yang paling rendah. • “Zero risk” tidak praktis, karena berarti tidak ada turis, tidak ada perjalanan internasional dan tidak ada impor.
  • 14. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 OIE Analisa Risiko Impor (2012) IDENTIFIKASI HAZARD Patogen infeksius Ada di negara pengekspor Tidak ada di negara pengimpor Karantina signifikan untuk negara pengimpor RISK ASSESSMENT Release assessment Exposure assesment Consequence assessment Risk estimation EVALUASI Siskeswanas Zona Program surveilans LAPORAN RISK MANAGEMENT Evaluasi risiko Evaluasi opsi Implementasi Monitoring & Kaji ulang Jika tidak ada ‘hazard; yang diidentifikasi maka ‘risk assessment’ tidak diperlukan
  • 15. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Hubungan antara tahapan ‘risk assessment’ dengan jalur penyebaran penyakit Negara pengekspor Negara pengimpor Menyebar ke populasi (wabah) Sumber populasi di negara pengekspor Berkembang di populasi yang peka Masuk ke populasi yang peka Border Release assessment Exposure assessment Consequence assessment
  • 16. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Nomenklatur kecenderungan kualitatif (qualitative likelihood) Kecenderungan (likelihood) Definisi deskriptif High Hal yang sangat mungkin terjadi Moderate Hal yang mungkin terjadi dgn probabilitas sama Low Hal yang tidak mungkin terjadi Very Low Hal yang sangat tidak mungkin terjadi Extremely low Hal yang ekstrimnya cenderung tidak terjadi Negligible Hal yang hampir pasti tidak terjadi Sumber: Biosecurity Australia, 2009
  • 17. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 High Moderate Low Very low Extremely low Negligible High High Moderate Low Very low Extremely low Negligible Moderate Moderate Low Low Very low Extremely low Negligible Low Low Low Very low Very low Extremely low Negligible Very low Very low Very low Very low Extremely low Extremely low Negligible Extremely low Extremely low Extremely low Extremely low Extremely low Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Matriks kategori risiko Sumber: Biosecurity Australia, 2009
  • 18. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Karakteristik dokumentasi ARI dipastikan transparan • Rasional ilmiah & struktur model dipresentasikan secara jelas. • Setiap faktor berdampak pada ‘risk assessment’ (seperti hambatan sumberdaya, data yang tidak repesentatif, input, kesenjangan data) perlu diidentifikasikan. • Seluruh input ilmiah diterangkan secara jelas dan sistematis. • Asumsi dan ketidakpastian (uncertainties) diidentifikasi dan dijelaskan. Sumber: FAO Biosecurity Toolkit Part 3
  • 19. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 RENCANA PEMASUKAN DAGING KERBAU BEKU DARI INDIA KE WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Analisa Risiko Impor Kualitatif
  • 20. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Status India terkait PMK Negara endemik PMK Tidak memiliki zona bebas PMK Diakui sebagai negara yang menjalankan program pengendalian resmi PMK sesuai Chapter 8.8. Terrestrial Code (RESOLUTION No. 18 – mulai berlaku tanggal 30 Mei 2015)
  • 21. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 1a) Apakah kerbau dipelihara selama 3 bulan di wilayah yang memiliki program resmi pengendalian PMK? 1b) Apakah kerbau telah divaksinasi 2 kali dengan vaksinasi terakhir tidak lebih dari 6 bulan? 1c) Apakah kerbau ditempatkan dalam kandang penampungan selama 30 hari terakhir dan tidak ditemukan PMK dalam radius 10 km? 1d) Apakah kerbau diangkut dengan kendaraan yang telah dibersihkan dari penampungan ke RPH tanpa ada kontak dengan hewan-hewan lain? 1f) Apakah dilakukan pemeriksaan ante- dan post-mortem dalam waktu 24 jam? Ya Ya Ya Ya Ya Ya PRODUK DAGING DISERTIFIKASI BEBAS PMK Ya 1e) Apakah kerbau di potong di RPH untuk ekspor dan PMK tidak dideteksi selama jangka waktu pelaksanaan disinfeksi terakhir sebelum penyembelihan dan pengapalan? Ya 2b) Apakah sebelum pelepasan tulang (deboning), telah dilakukan maturasi pada temperatur >2°C selama minimum 24 jam setelah penyembelihan dan nilai pH <6,0 saat diuji di tengah otot longissimus dorsi? 2a) Apakah lymphoglandula utama telah dihilangkan dari karkas tanpa tulang (deboned carcasses)? • OIE TAHC Chapter 8.8. tentang PMK menyatakan bagi India yang memiliki program pengendalian resmi, maka berlaku persyaratan sesuai dengan Chapter 8.8.22. Alur persyaratan produk daging untuk dapat disertifikasi bebas PMK
  • 22. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Informasi PMK India • Virus PMK serotipe O, A dan Asia-1 merupakan serotipe yang lazim ditemukan dan penyakit ini dilaporkan terjadi sepanjang tahun. • Serotipe O paling umum dan menjadi penyebab dari 83- 93% kejadian wabah, diikuti dengan Asia-1 (3-10%) dan A (3-6,5%). Serotipe C tidak pernah dilaporkan lagi di India sejak 1995. • Tingkat infeksi PMK pada kerbau 6,67%, dimana 10,67% memiliki titer antibodi yang mencurigakan terhadap PMK. • Kerbau secara umum kurang peka terhadap PMK dibandingkan sapi (Hedger and Condy, 1985).
  • 23. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Program pengendalian resmi PMK di India (FMD-CP) • Target India mencapai status bebas PMK dengan vaksinasi tahun 2025, dan tanpa vaksinasi tahun 2035. • Program dilakukan dengan melakukan vaksinasi dua kali setahun (bi-annual vaccination). • Vaksinasi sudah mencakup 313 kabupaten di seluruh India. • Titer antibodi protektif terhadap serotipe O, A dan Asia-1 secara berturut-turut: 62,67%, 20,00% and 48,00%.
  • 24. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 P1 = Apa probabilitas kelompok ternak terinfeksi diseleksi untuk ekspor? P2 = Apa probabilitas ternak terinfeksi setelah meninggalkan peternakan? P3 = Apa probabilitas ternak terinfeksi bertahan selama pengangkutan? P4 = Apa probabilitas ternak terinfeksi akibat kontak dengan ternak lain? P5 = Apa probabilitas ternak terinfeksi terdeteksi saat pemeriksaan ante dan post mortem? P6 = Apa probabilitas 1 atau 2 karkas terkontaminasi dan virus PMK tidak mati setelah perlakuan? P7 = Apa probabilitas daging terkontaminasi virus PMK? PETERNAKAN PENAMPUNGAN PENGANGKUTAN PASAR HEWAN R P H UNIT PENANGANAN DAGING PENGEMASAN DAN PENGAPALAN -Prevalensi PMK: High -Surveilans PMK: Moderate -Vaksinasi 2 kali: Low -Kerbau dipelihara selama 3 bulan di wilayah yang memiliki program pengendalian resmi: Low -Ternak tidak di kandang penampungan selama 30 hari: High -Tidak ditemukan kasus PMK radius 10 Km: Low -Surat jalan: Moderate -Persyaratan alat angkut: Low -Pemeriksaan kesehatan hewan: Low -Kartu vaksinasi: Low -Asal dan identifikasi ternak: Moderate -Kandang penampungan ternak: Low -Ante dan post mortem: Low -Deglanded karkas: Low -Pelayuan (2oC, min. 24 jam): Low -Pengecekan pH < 6,0): Moderate -Deboning: Low -Pengemasan dan pelabelan: Extremely low -Persyaratan alat angkut: Low Gambar 4: R e l e a s e a s s e s s m e n t
  • 25. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Tabel 7: Probabilitas kemungkinan masuk (likelihood of entry) Probabilitas Perkalian tingkat risiko Hasil P1 High x Moderate x Low x Low Very low P2 High x Low Low P3 Moderate x Low Low P4 Low x Low Very low P5 Moderate x Low x Low x Low x Low x Moderate Very low P6 Low Low P7 Extremely low x Low Extremely low P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x P6 x P7 Negligible
  • 26. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 KARANTINA RUANG PENDINGIN (IMPORTIR) RUANG PENDINGIN (DISTRIBUTOR) KONSUMEN P1 = Apa probabilitas deteksi daging beku terkontaminasi virus PMK? P2 = Apa probabilitas virus PMK bertahan dalam daging beku? P3 = Apa probabilitas terdistribusinya daging beku terkontaminasi? P4 = Apa probabilitas daging beku terkontaminasi menulari ternak hidup? Tindakan karantina: -Pemeriksaan dokumen: Extremely low -Pemeriksaan fisik: Very low -NKV: Very low -Pengawasan Dinas: Extremely low -NKV: Low -Pengawasan Dinas: Extremely low -Penanganan dan pengolahan: Extremely low Gambar 5: E x p o s u r e a s s e s s m e n t
  • 27. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Probabilita s Perkalian tingkat risiko Hasil P1 Extremely low x Very low Extremely low P2 Very low x Extremely low Extremely low P3 Low x Extremely low Extremely low P4 Extremely low Extremely low P1 x P2 x P3 x P4 Negligible Tabel 8: Probabilitas untuk kemungkinan terekspos (likelihood of exposure)
  • 28. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Consequence assessment • Penularan lewat daging beku tanpa tulang (deboned frozen meat) dari kerbau (Bubalis sp.) belum pernah terjadi dan dianggap aman dalam kaitannya dengan PMK • Konsekuensi lewat daging beku tanpa tulang yang telah memenuhi seluruh persyaratan inaktivasi virus diasumsikan ‘negligible’. • Dampak langsung PMK terhadap produksi, konsumen maupun perdagangan bisa berlangsung lama bergantung kepada magnituda wabah dan strategi pemberantasan. Konsekuensi munculnya wabah PMK bagi Indonesia adalah ‘high’.
  • 29. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Estimasi risiko Tahapan Analisa Risiko Risiko Release assessment Negligible Exposure assessment Negligible Consequence assessment High Negligible x Negligible x High NEGLIGIBLE
  • 30. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Kesimpulan ARI Kualitatif • Dengan merujuk kepada hasil analisis risiko yang pernah dilakukan untuk pemasukan daging dari Brazil (2008), maka ALOP Indonesia terkait PMK adalah ‘negligible’. • Estimasi risiko (Risk Estimation) masuknya PMK dari India ke wilayah NKRI melalui daging kerbau tanpa tulang (deboned buffalo meat) adalah ‘negligible’ (sama dengan ALOP Indonesia), sehingga pemasukan daging kerbau tanpa tulang dari India ke wilayah NKRI dapat dilakukan.
  • 31. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Negara/zona/kompartemen bebas penyakit menurut OIE (Chapter 1.6.) 1) Suatu negara dapat mendeklarasikan seluruh wilayah negara, zona atau kompartemen bebas penyakit tertentu berdasarkan pemenuhan seluruh rekomendasi yang ditetapkan OIE (self declaration) 2) Suatu negara dapat mendapatkan pengakuan OIE atas status bebas penyakit seluruh wilayah negara, zona atau kompartemen berdasarkan pemenuhan seluruh rekomendasi yang ditetapkan OIE (official recognition by OIE)
  • 32. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 ‘Official recognition’ (Chapter 1.6.) • Negara anggota OIE dapat mengajukan permintaan ‘official recognition’ dari OIE untuk: 1) Status risiko suatu negara/zona terkait BSE (neglected/controlled/undetermined BSE risk); 2) Status bebas negara atau zona dari PMK, tanpa atau dengan vaksinasi; 3) Status bebas negara atau zona dari CBPP; 4) Status bebas negara atau zona dari AHS; 5) Status bebas negara atau zona dari PPR; 6) Status bebas negara atau zona dari CSF
  • 33. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Prosedur penetapan zona (Artikel 5.3.7.) • Negara pengekspor harus bisa menyediakan informasi kepada negara pengimpor: a. Informasi epidemiologi mengenai zona tersebut diperlakukan berbeda untuk kepentingan perdagangan internasional b. Prosedur atau sistem zona dapat diperiksa dan dievaluasi oleh negara pengimpor (apabila diperlukan) • Negara pengimpor dapat menerima atau menolak zona tersebut berdasarkan: i. Evaluasi sistem kesehatan hewan (Veterinary Services); ii. Hasil ‘risk assessment ‘ berdasarkan informasi dari negara pengekspor atau penelitian sendiri; iii. Situasi kesehatan hewan di negaranya; dan iv. Standar-standar OIE lainnya yang relevan
  • 34. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Hak negara pengimpor (Artikel 5.3.7.) • Negara pengimpor memberitahukan kepada negara pengekspor, pertimbangan dan alasan mengenai: i. mengakui zona tersebut; atau ii. meminta informasi lebih lanjut; atau iii. menolak area tersebut sebagai zona untuk tujuan perdagangan internasional
  • 35. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Prosedur ‘official recognition’ zona • Negara anggota OIE mengajukan detil informasi tabel di bawah ini ke OIE Scientific and Technical Department • Setiap tahun mengirimkan hasil surveilans ke OIE Kriteria Substansi Chapter OIE Code Umum ‘Veterinary Services’ 1.1., 3.1., 3.2. Spesifik penyakit Kuesioner BSE Artikel 1.6.5. Kuesioner PMK Artikel 1.6.6. Kuesioner CBPP Artikel 1.6.7. Kuesioner AHS Artikel 1.6.8. Kuesioner PPR Artikel 1.6.9. Kuesioner CSF Artikel 1.6.10.
  • 36. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Pengaturan OIE TAHC untuk status bebas PMK • Bebas historis • Negara bebas tanpa vaksinasi • Negara bebas dengan vaksinasi • Zona bebas tanpa vaksinasi • Zona bebas dengan vaksinasi • Zona kontaimen • Kompartemen bebas dengan vaksinasi • Perdagangan ‘komoditi aman’ Zona kontaimen: suatu zona tertentu di sekitar dan termasuk peternakan tersangka atau terinfeksi, dengan mempertimbangkan faktor epidemiologi dan hasil investigasi, dimana tindakan pengendalian untuk mencegah penyebaran infeksi diterapkan.
  • 37. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Pengakuan status penyakit untuk kepentingan perdagangan Tertular/status tidak diketahui Perdagangan “Safe commodities” Pengakuan program pengendalian resmi PMK NEGARA BEBAS ZONA BEBAS KOMPARTEMEN BEBAS Zona kontainmen Zona kontainmen
  • 38. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Impor Negara/ zona bebas tanpa vaksinasi Negara/ zona bebas dengan vaksinasi Negara/zona tertular dengan pengendalian resmi Negara/ zona tertular 1. Hewan peka PMK 2. Ruminansia dan babi 3. Semen cair 4. Semen beku 5. Embryo in vivo 6. Embryo in vitro 7. Daging hewan peka PMK 8. Daging ruminansia & babi 9. Daging sapi dan kerbau Rekomendasi OIE untuk pemasukan hewan dan produk hewan terkait PMK
  • 39. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Stasiun Karantina dan Pos Lintas Batas menurut OIE (Chapter 5.6.) • Suatu negara harus memastikan pos lintas batas dan stasiun karantina di wilayahnya ada organisasi, personil, peralatan dan bangunan untuk menerapkan tindakan-tindakan yang direkomendasikan OIE • Tanggung jawab: 1) melaksanakan pemeriksaan klinis dan pengambilan spesimen dari hewan hidup atau karkas yang terjangkit atau diduga terjangkit suatu penyakit epizootik, dan pengambilan spesimen produk hewan yang diduga terkontaminasi; 2) mendeteksi dan mengisolasi hewan terjangkit atau diduga terjangkit oleh suatu penyakit epizootik; 3) melaksanakan desinfeksi dan mungkin juga disinfestasi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hewan dan produk hewan
  • 40. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Tindakan karantina pada saat kedatangan menurut OIE (Chapter 4.7.) • Prinsip: – hewan telah dinyatakan sehat melalui suatu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dokter hewan berwenang di negara pengekspor; dan – disertai dengan sertifikat veteriner internasional dari Otoritas Veteriner negara pengekspor • Suatu negara pengimpor memerlukan pemberitahuan awal yang mengenai tanggal pemasukan, spesies, jumlah, transportasi dan nama pos karantina yang akan digunakan (apabila diperlukan)
  • 41. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Undang-Undang No. 41/2014
  • 42. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Pulau Karantina = Stasiun Karantina • Istilahnya sama untuk stasiun karantina menurut OIE TAHC • Konsep pulau sudah lama tidak ada lagi, karena dikonversikan ke tujuan lain. Misal: Pulau Coccos di Australia sejak 2006 digunakan sebagai tempat penampungan manusia kapal • Ide ini terdorong oleh Artikel 5.6.2. OIE TAHC yang menyatakan bahwa keberadaan penyakit atau infeksi pada hewan impor dalam suatu stasiun karantina tidak akan mempengaruhi status kesehatan hewan negara atau zona • Berlaku hanya untuk ternak ruminansia indukan yang berasal dari negara tertular yang memiliki zona bebas PMK • OIE tidak merekomendasikan sapi hidup dari negara atau zona tertular PMK
  • 43. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Fakta teknis virus PMK pada sapi hidup • Infeksi subklinis atau sapi “vaccinated carrier”, dimana virus PMK bisa bertahan hidup dalam hulu tenggorokan sapi >4 minggu (Kitching R.P, 2002) • Kebanyakan ternak sapi bisa membawa virus PMK dalam tubuhnya < 6 bulan, tetapi sejumlah ternak bisa terinfeksi secara persisten sampai 3,5 tahun (Iowa State University, 2014) • Prevalensi ternak ‘carrier’ dalam kelompok ternak pasca vaksinasi sebenarnya sangat rendah (+0,2%), oleh karenanya sensitivitas deteksi ternak ‘carrier’ harus dioptimalkan dengan menerapkan rejim pengujian berdasarkan individu ternak • Perlu analisa risiko untuk ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona bebas PMK dengan vaksinasi
  • 44. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016 Tindak lanjut Pulau Karantina? • Bukan wilayah pengembangan budidaya ternak (sesuai yang dimaksud dalam UU 41/2014). • Perlu ditetapkan jangka waktu untuk sapi dikarantinakan (mungkin bisa digunakan persyaratan zona bebas PMK di negara asal yaitu 3 bulan) • Rekomendasi: Perlu dilakukan Cost-benefit Analysis (CBA) Pulau Karantina untuk menetapkan sejauh mana keberadaan pulau karantina menguntungkan dari aspek penyakit dan juga aspek sosio-ekonomi
  • 45. Komisi Ahli Karantina Hewan Bogor, 11-13 April 2016