SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Usulan Konsepsi Sistem Kesehatan
Hewan Nasional (SISKESWANAS)
Pertemuan pembahasan draf Dokumen Sistem Kesehatan Hewan Nasional
Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta Selatan, 15 Maret 2024
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
● SISTEM adalah suatu keterkaitan di antara elemen-elemen pembentuknya
dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
● Ada 2 prinsip dasar suatu sistem:
1) Elemen, komponen atau bagian pembentuk sistem; dan
2) Keterkaitan (interconnection), yaitu saling keterkaitan antar komponen
dalam pola tertentu.
● Keberadaan sekumpulan elemen, komponen, bagian, orang atau organisasi
sekalipun, jika tidak mempunyai saling keterkaitan dalam tata-hubungan
tertentu untuk mencapai tujuan maka belum memenuhi kriteria sebagai
anggota suatu sistem.
PENGERTIAN “SISTEM”
Sumber: Memahami Sistem Kesehatan (kebijakankesehatanindonesia.net)
SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL
● Berdasarkan kepada definisi sistem tersebut, maka SISKESWANAS
merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistim yang
masing-masing memiliki fungsi dan komponen kegiatan yang harus
dilaksanakan dan diperkuat dengan elemen pendukung untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut
SISKESWANAS adalah “tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh
Pemerintah yang diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan
melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku
kepentingan dan masyarakat secara terpadu” (Undang Undang Nomor 41
Tahun 2014).
Inspeksi perbatasan (untuk impor), catat, inspeksi dan otorisasi (untuk impor dan nasional)
Produk non-
pangan
Perdagangan
hewan
Produk
medik
Genetik Pakan
hewan
Pangan
manusia
• Kesejahteraan hewan
• Penelusuran
• Zonasi
• Kompartementalisasi
Perdagangan nasional
Perdagangan internasional
• Produk non-pangan
• Produk sampingan
• Limbah
Sertifikasi ekspor
Akuakultur
Pemotongan &
Pemanenan
Pemrosesan &
perdagangan produk
asal hewan
Satwa liar
Hewan kesayangan
Eksotik
Epidemik
Endemik
Zoonosis
Penyakit
• Residu
• AMR
• Pencegahan
• Pengendalian
• Pemberantasan
• Catat, inspeksi dan
otorisasi tanaman
• Kesejahteraan hewan
• Inspeksi pemrosesan
Pangan manusia
Kesehatan
masyarakat
DOMAIN
VETERINER
Kompetensi
lintas
sektoral:
sumber
daya
manusia,
fisik
dan
keuangan,
laboratorium,
perundang-undangan,
pendidikan
dan
interaksi
dengan
stakeholder
RANAH VETERINER
(VETERINARY DOMAIN)
Semua kegiatan yang secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan hewan, produk hewan dan
produk sampingannya yang membantu melindungi,
memelihara dan meningkatkan kesehatan hewan,
kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner.
DEFINISI (UNTUK MENJELASKAN SISKESWANAS)
Sumber: WOAH TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE. CHAPTER 3.4. VETERINARY LEGISLATION.
● Apakah SISKESWANAS (NATIONAL ANIMAL HEALTH SYSTEM)
adalah sama dengan VETERINARY SERVICES?
▪ Pada dasarnya adalah sama karena mencakup semua unsur yang
ada di DOMAIN VETERINER
▪ Ruang lingkup SISKESWANAS lebih luas, karena mencakup juga
unsur lain di luar DOMAIN VETERINER (John Weaver, 2024)
VETERINARY SERVICES (TERMINOLOGI WOAH)
Veterinary Services (VS) adalah kombinasi individu dan
kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah yang melakukan
kegiatan untuk menerapkan standar-standar Terrestrial Code.
● SISKESWANAS perlu menekankan peran dan kontribusinya dalam
peningkatan produksi ternak, dan penyediaan pangan hewani yang
ASUH secara berkelanjutan.
● SISKESWANAS perlu mengakomodasi isu-isu yang tren saat ini dan
merupakan isu global, seperti penerapan ‘Satu Kesehatan” (One
Health), pengendalian resistensi antimikroba, kesejahteraan hewan,
kesehatan satwa liar, kesiapsiagaan darurat dan respon cepat.
● SISKESWANAS perlu mengacu kepada masa depan kesehatan hewan
dengan isu-isu yang baru akibat dinamika global, seperti dampak
perubahan iklim terhadap penyakit, kesiapsiagaan menghadapi
pandemi.
ARAH SISKESWANNAS
7
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 – Pasal 33;
2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;
4) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan.
6) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja;
LANDASAN HUKUM SISKESWANAS
10) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Peiaksanaan
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan.
LANDASAN HUKUM SISKESWANAS (LANJUTAN)
TUJUAN UTAMA SISKESWANNAS
1) Melindungi hewan untuk melestarikan kehidupan dan kesejahteraan manusia
melalui peningkatan produksi ternak, perdagangan hewan dan produk hewan
yang aman, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketahanan pangan dan
pertumbuhan sosio-ekonomi yang berkelanjutan;
2) Melindungi kesehatan dari hewan untuk mengurangi dampak perubahan iklim
dan penyebaran patogen yang berasal dari hewan melalui upaya penerapan
“Satu Kesehatan” agar hewan lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan
iklim.
TUJUAN SISKESWANAS
SISKESWANNAS
1) Mengorganisasikan dan menerapkan sistim
surveilans kesehatan hewan yang efektif dan
menyiapkan respons yang efektif terhadap
keadaan darurat kesehatan hewan;
2) Menjamin keamanan pangan asal
hewan untuk pasar domestik dan
ekspor sebagai bagian dari sistim
keamanan pangan;
3) Memastikan kualitas dan keamanan, serta
penggunaan yang bertanggung jawab dan bijak
produk medisinal veteriner seperti obat hewan,
bahan biologik dan pakan terapi.
4) Memastikan pelayanan laboratorium untuk
deteksi dini, mengukur prevalensi penyakit
dan kemajuan pengendalian penyakit dengan
menilai kualitas dan efektivitas produk
medisinal veteriner, melaksanakan surveilans
resistensi antimikroba, menilai keamanan
pangan atau pakan; dan mendemonstrasikan
status kesehatan hewan yang diinginkan;
5) Memfasilitasi perdagangan hewan dan
produk hewan yang aman dengan
memastikan persyaratan SPS terpenuhi
dan meminimalisir hambatan teknis
perdagangan yang tidak perlu;
6) Mengurangi intensitas emisi sebagai dampak
kesehatan hewan dan meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya dengan mengurangi
kematian, dan meningkatkan produktivitas dan
kesuburan ternak.
SUBSISTEM SISKESWANAS
KESEHATAN
HEWAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
KESEJAHTERAAN
HEWAN
RISET
DAN INOVASI
KOMPONEN
KEGIATAN
KOMPONEN
KEGIATAN
KOMPONEN
KEGIATAN
KOMPONEN
KEGIATAN
KOMPONEN
KEGIATAN
KARANTINA
HEWAN
KOMPONEN
KEGIATAN
SISTEM
KESEHATAN
HEWAN
NASIONAL
11 (SEBELAS)
ELEMEN
PENDUKUNG
PEMETAAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH
KESEHATAN HEWAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
KESEJAHTERAAN
HEWAN
KARANTINA
HEWAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
RISET DAN
INOVASI
• Direktorat
Kesehatan
Hewan
• Direktorat
Konservasi
Keanekaragaman
Hayati Spesies
dan Genetik
Direktorat
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
Direktorat
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
Deputi Bidang
Karantina
Hewan
Perguruan tinggi
(11 universitas)
• Deputi Bidang
Pangan,
Industri, dan
Pertanian
• Deputi Bidang
Kesehatan dan
Farmasi
Balai Besar Pela
tihan Kesehatan
Hewan (BBPKH)
Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner
UPT di bidang
karantina hewan
Dinas yang menangani fungsi kesehatan hewan di
daerah (provinsi/kabupaten/kota)
Pemangku kepentingan (stakeholders)
KETERKAITAN SISTIM NASIONAL DENGAN SISKESWANAS
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Sistim Kesehatan Nasional (SKN)
Sistim Pangan Nasional (SISPANAS)
Sistim Perkarantinaan Nasional (SISKARNAS)
Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
(SISHANKAMRATA)
SELARAS
SALING
MENDUKUNG
KESEHATAN HEWAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
KESEJAHTERAAN
HEWAN
RISET
DAN INOVASI
KARANTINA HEWAN
TINGKAT KESEHATAN HEWAN
Tingkat
kesehatan
hewan
rendah
RPJPN 2025-2045
RPJMN 2025- 2029
(arah dan kebijakan
pembangunan
nasional)
SISKESWANNAS
•SUBSISTIM
•KEBIJAKAN
•MANAJEMEN
•KEGIATAN
•PROGRAM
Tingkat
kesehatan
hewan
baik dan
optimal
TINGKAT
KESEHATAN
HEWAN
Suatu tahapan di mana negara melalui konsolidasi SISKESWANAS berhasil
menerapkan strategi untuk mengendalikan atau memberantas patogen yang dapat
mempengaruhi populasi hewan dan/atau manusia, mengurangi kebutuhan medikasi
dan meminimalkan risiko resistensi antimikroba dan residu obat hewan dalam pangan,
meningkatkan produksi hewan, meningkatkan kesejahteraan hewan, menjaga
keanekaragaman hayati pada hewan peliharaan, kebun binatang, ternak dan satwa liar.
STATUS KESEHATAN
HEWAN
Status negara, zona atau kompartemen yang berkaitan
dengan penyakit hewan berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Nasional
dengan mengacu kepada ketentuan yang tertuang
dalam WOAH Terrestrial Code.
PROGRAM
PENGENDALIAN RESMI
(OFFICIAL CONTROL
PROGRAM)
Program pengendalian penyakit endemik tertentu yang
dipersiapkan, dikembangkan dan dilaksanakan oleh
Otoritas Veteriner melalui SISKESWANAS, bekerja sama
dengan pemangku kepentingan yang relevan dan
Otoritas lainnya untuk meminimalkan penyebaran dan
dampak penyakit tersebut, yang didukung dengan
adanya penyiapan regulasi, teknis dan anggaran yang
diperlukan.
DEFINISI (UNTUK MENJELASKAN SISKESWANAS)
PEMANGKU
KEPENTINGAN
(STAKEHOLDER)
Berbagai individu dan organisasi yang memiliki minat atau
kepedulian dengan kegiatan SISKESWANAS, seperti
peternak, prosesor, pedagang, produsen pakan, konservasi
satwa liar, peneliti, dokter hewan swasta dan paramedis
veteriner, serta organisasi non-pemerintah yang relevan dan
masyarakat umum,
Sumber: WOAH TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE. CHAPTER 3.2. QUALITY OF VETERINARY SERVICES.
DEFINISI (UNTUK MENJELASKAN SISKESWANAS)
1. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
3. Peningkatan Umur Harapan Hidup
(UHH)
4. Penurunan prevalensi kekurangan gizi
pada balita
5. Terjadinya peningkatan ‘contraceptive
prevalence rate’ (CPR)
STATUS KESEHATAN MASYARAKAT
(PP NO 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL)
1. Program pengendalian penyakit — Jumlah
2. Manajemen data dan sistem informasi yang dikembangkan — Ya/tidak atau
dalam skala 0-4
3. Unit usaha pemrosesan yang telah mengadopsi standar-standar keamanan
pangan nasional — Jumlah/persentase
4. Strategi peternakan nasional dan disetujui — Dalam skala 0-2
5. Unit produksi ternak yang telah mengadopsi ‘Good Animal Husbandry
Practices’ (GAHP) — Persentase
6. Unit produksi ternak yang telah mengadopsi rencana manajemen
kesejahteraan hewan — Jumlah/proporsi
7. Unit produksi ternak yang telah mengadopsi rencana manajemen resistensi
antimikroba (AMR)
15 INDIKATOR KESEHATAN HEWAN
(Sumber: World Bank and FAO, 2021)
Sumber: INVESTING IN SUSTAINABLE LIVESTOCK GUIDE: ANIMAL HEALTH INDICATORS.
8. Mekanisme koordinasi menggunakan pendekatan ‘Satu Kesehatan’ (One
Health) — Jumlah
9. Sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan darurat berjalan — Ya/tidak
10. Dana kontinjensi untuk keadaan darurat dibuat dan operasional — Ya/tidak
11. Dokter hewan/paraprofessional dilatih tentang masalah kesehatan hewan
dan opsi yang ada di sektor peternakan — Jumlah
12. Peternak/penyuluh/penyedia layanan — Jumlah
13. Regulasi baru diadopsi — Jumlah regulasi
14. Promosi Litbang dalam inisiatif pengembangan ternak — Jumlah inisiatif
15. Pastoralis dengan proyek yang sedang berlangsung dan dibiayai — Jumlah
proyek
15 INDIKATOR KESEHATAN HEWAN (LANJUTAN)
(Sumber: World Bank and FAO, 2021)
Sumber: INVESTING IN SUSTAINABLE LIVESTOCK GUIDE: ANIMAL HEALTH INDICATORS.
INDIKATOR ONE HEALTH
Indikator Sumber N
Joint External Evaluation (JEE) WHO
Performance of Veterinary Services (PVS) Evaluation WOAH
PVS Evaluation Follow-Up WOAH
PVS Gap Analysis WOAH
PVS Legislation WOAH
IHR-PVS National Bridging Workshop WHO
National Action Plan for Health Security (NAPHS) WHO
One Health Zoonotic Disease Prioritization Workshop US CDC
National AMR Action Plan WHO
Multi-sector and One Health collaboration/coordination for
AMR (1-5)
TrACCS
Collaborative effort on activities to address zoonoses (0-100) WHO SPAR
Sumber: EcoHealth Alliance (2022). One Health and Veterinary Systems in Africa.
Terima kasih!
tata.naipospos@gmail.com
+62 811998401
www.civas.net

More Related Content

Similar to Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024

Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Tata Naipospos
 
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Tata Naipospos
 
Peran Dokter Hewan Dalam Implementasi Penatalayanan Antimikroba - PDHI-FAVA-F...
Peran Dokter Hewan Dalam Implementasi Penatalayanan Antimikroba - PDHI-FAVA-F...Peran Dokter Hewan Dalam Implementasi Penatalayanan Antimikroba - PDHI-FAVA-F...
Peran Dokter Hewan Dalam Implementasi Penatalayanan Antimikroba - PDHI-FAVA-F...
Tata Naipospos
 
CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI  SULAWESI BARATCAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI  SULAWESI BARAT
CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Muh Saleh
 
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
Tata Naipospos
 
kesehatan pengembangan (kesus)
kesehatan pengembangan (kesus)kesehatan pengembangan (kesus)
kesehatan pengembangan (kesus)
Zakiah dr
 
20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas_2
20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas_220141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas_2
20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas_2
anisa_13
 
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas (2)
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas (2)Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas (2)
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas (2)
JOEM Haj
 

Similar to Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024 (20)

Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
 
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
 
Peran Dokter Hewan Dalam Implementasi Penatalayanan Antimikroba - PDHI-FAVA-F...
Peran Dokter Hewan Dalam Implementasi Penatalayanan Antimikroba - PDHI-FAVA-F...Peran Dokter Hewan Dalam Implementasi Penatalayanan Antimikroba - PDHI-FAVA-F...
Peran Dokter Hewan Dalam Implementasi Penatalayanan Antimikroba - PDHI-FAVA-F...
 
CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI  SULAWESI BARATCAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI  SULAWESI BARAT
CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
 
24 Agustus Jabfung Ahli Star Prof.pptx
24 Agustus Jabfung Ahli Star Prof.pptx24 Agustus Jabfung Ahli Star Prof.pptx
24 Agustus Jabfung Ahli Star Prof.pptx
 
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
International Health Regulations dan Performance of Veterinary Services - FKF...
 
Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
 
kesehatan pengembangan (kesus)
kesehatan pengembangan (kesus)kesehatan pengembangan (kesus)
kesehatan pengembangan (kesus)
 
Pmk no.-75-ttg-puskesmas
Pmk no.-75-ttg-puskesmasPmk no.-75-ttg-puskesmas
Pmk no.-75-ttg-puskesmas
 
Pmk no.-9-ttg-puskesmas
Pmk no.-9-ttg-puskesmasPmk no.-9-ttg-puskesmas
Pmk no.-9-ttg-puskesmas
 
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmasPmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas
 
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmasPmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas
 
20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas_2
20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas_220141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas_2
20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas_2
 
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmasPmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas
 
Permenkes no-75-th-2014-ttg-puskesmas
Permenkes no-75-th-2014-ttg-puskesmasPermenkes no-75-th-2014-ttg-puskesmas
Permenkes no-75-th-2014-ttg-puskesmas
 
PMK no.75_Tahun 2014 Tentang Puskesmas
PMK no.75_Tahun 2014 Tentang PuskesmasPMK no.75_Tahun 2014 Tentang Puskesmas
PMK no.75_Tahun 2014 Tentang Puskesmas
 
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas (2)
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas (2)Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas (2)
Pmk no-75-th-2014-ttg-puskesmas (2)
 
20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas
20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas
20141210110659.pmk no 75_th_2014_ttg_puskesmas
 
Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)
 

More from Tata Naipospos

Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Tata Naipospos
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Tata Naipospos
 
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
 
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
 

Recently uploaded

Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Hermawati Dwi Susari
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Khiyaroh1
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Novi Cherly
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
AvivThea
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 

Recently uploaded (20)

Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024

  • 1. Usulan Konsepsi Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANAS) Pertemuan pembahasan draf Dokumen Sistem Kesehatan Hewan Nasional Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta Selatan, 15 Maret 2024 Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
  • 2. ● SISTEM adalah suatu keterkaitan di antara elemen-elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. ● Ada 2 prinsip dasar suatu sistem: 1) Elemen, komponen atau bagian pembentuk sistem; dan 2) Keterkaitan (interconnection), yaitu saling keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu. ● Keberadaan sekumpulan elemen, komponen, bagian, orang atau organisasi sekalipun, jika tidak mempunyai saling keterkaitan dalam tata-hubungan tertentu untuk mencapai tujuan maka belum memenuhi kriteria sebagai anggota suatu sistem. PENGERTIAN “SISTEM” Sumber: Memahami Sistem Kesehatan (kebijakankesehatanindonesia.net)
  • 3. SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL ● Berdasarkan kepada definisi sistem tersebut, maka SISKESWANAS merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistim yang masing-masing memiliki fungsi dan komponen kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperkuat dengan elemen pendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut SISKESWANAS adalah “tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu” (Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014).
  • 4. Inspeksi perbatasan (untuk impor), catat, inspeksi dan otorisasi (untuk impor dan nasional) Produk non- pangan Perdagangan hewan Produk medik Genetik Pakan hewan Pangan manusia • Kesejahteraan hewan • Penelusuran • Zonasi • Kompartementalisasi Perdagangan nasional Perdagangan internasional • Produk non-pangan • Produk sampingan • Limbah Sertifikasi ekspor Akuakultur Pemotongan & Pemanenan Pemrosesan & perdagangan produk asal hewan Satwa liar Hewan kesayangan Eksotik Epidemik Endemik Zoonosis Penyakit • Residu • AMR • Pencegahan • Pengendalian • Pemberantasan • Catat, inspeksi dan otorisasi tanaman • Kesejahteraan hewan • Inspeksi pemrosesan Pangan manusia Kesehatan masyarakat DOMAIN VETERINER Kompetensi lintas sektoral: sumber daya manusia, fisik dan keuangan, laboratorium, perundang-undangan, pendidikan dan interaksi dengan stakeholder
  • 5. RANAH VETERINER (VETERINARY DOMAIN) Semua kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan hewan, produk hewan dan produk sampingannya yang membantu melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. DEFINISI (UNTUK MENJELASKAN SISKESWANAS) Sumber: WOAH TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE. CHAPTER 3.4. VETERINARY LEGISLATION.
  • 6. ● Apakah SISKESWANAS (NATIONAL ANIMAL HEALTH SYSTEM) adalah sama dengan VETERINARY SERVICES? ▪ Pada dasarnya adalah sama karena mencakup semua unsur yang ada di DOMAIN VETERINER ▪ Ruang lingkup SISKESWANAS lebih luas, karena mencakup juga unsur lain di luar DOMAIN VETERINER (John Weaver, 2024) VETERINARY SERVICES (TERMINOLOGI WOAH) Veterinary Services (VS) adalah kombinasi individu dan kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah yang melakukan kegiatan untuk menerapkan standar-standar Terrestrial Code.
  • 7. ● SISKESWANAS perlu menekankan peran dan kontribusinya dalam peningkatan produksi ternak, dan penyediaan pangan hewani yang ASUH secara berkelanjutan. ● SISKESWANAS perlu mengakomodasi isu-isu yang tren saat ini dan merupakan isu global, seperti penerapan ‘Satu Kesehatan” (One Health), pengendalian resistensi antimikroba, kesejahteraan hewan, kesehatan satwa liar, kesiapsiagaan darurat dan respon cepat. ● SISKESWANAS perlu mengacu kepada masa depan kesehatan hewan dengan isu-isu yang baru akibat dinamika global, seperti dampak perubahan iklim terhadap penyakit, kesiapsiagaan menghadapi pandemi. ARAH SISKESWANNAS 7
  • 8. 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 – Pasal 33; 2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 5) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 6) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 7) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 8) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; LANDASAN HUKUM SISKESWANAS
  • 9. 10) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Peiaksanaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. LANDASAN HUKUM SISKESWANAS (LANJUTAN)
  • 10. TUJUAN UTAMA SISKESWANNAS 1) Melindungi hewan untuk melestarikan kehidupan dan kesejahteraan manusia melalui peningkatan produksi ternak, perdagangan hewan dan produk hewan yang aman, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketahanan pangan dan pertumbuhan sosio-ekonomi yang berkelanjutan; 2) Melindungi kesehatan dari hewan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan penyebaran patogen yang berasal dari hewan melalui upaya penerapan “Satu Kesehatan” agar hewan lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan iklim.
  • 11. TUJUAN SISKESWANAS SISKESWANNAS 1) Mengorganisasikan dan menerapkan sistim surveilans kesehatan hewan yang efektif dan menyiapkan respons yang efektif terhadap keadaan darurat kesehatan hewan; 2) Menjamin keamanan pangan asal hewan untuk pasar domestik dan ekspor sebagai bagian dari sistim keamanan pangan; 3) Memastikan kualitas dan keamanan, serta penggunaan yang bertanggung jawab dan bijak produk medisinal veteriner seperti obat hewan, bahan biologik dan pakan terapi. 4) Memastikan pelayanan laboratorium untuk deteksi dini, mengukur prevalensi penyakit dan kemajuan pengendalian penyakit dengan menilai kualitas dan efektivitas produk medisinal veteriner, melaksanakan surveilans resistensi antimikroba, menilai keamanan pangan atau pakan; dan mendemonstrasikan status kesehatan hewan yang diinginkan; 5) Memfasilitasi perdagangan hewan dan produk hewan yang aman dengan memastikan persyaratan SPS terpenuhi dan meminimalisir hambatan teknis perdagangan yang tidak perlu; 6) Mengurangi intensitas emisi sebagai dampak kesehatan hewan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan mengurangi kematian, dan meningkatkan produktivitas dan kesuburan ternak.
  • 12. SUBSISTEM SISKESWANAS KESEHATAN HEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER KESEJAHTERAAN HEWAN RISET DAN INOVASI KOMPONEN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN KOMPONEN KEGIATAN KARANTINA HEWAN KOMPONEN KEGIATAN SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL 11 (SEBELAS) ELEMEN PENDUKUNG
  • 13. PEMETAAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH KESEHATAN HEWAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER KESEJAHTERAAN HEWAN KARANTINA HEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RISET DAN INOVASI • Direktorat Kesehatan Hewan • Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Deputi Bidang Karantina Hewan Perguruan tinggi (11 universitas) • Deputi Bidang Pangan, Industri, dan Pertanian • Deputi Bidang Kesehatan dan Farmasi Balai Besar Pela tihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner UPT di bidang karantina hewan Dinas yang menangani fungsi kesehatan hewan di daerah (provinsi/kabupaten/kota) Pemangku kepentingan (stakeholders)
  • 14. KETERKAITAN SISTIM NASIONAL DENGAN SISKESWANAS Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Sistim Kesehatan Nasional (SKN) Sistim Pangan Nasional (SISPANAS) Sistim Perkarantinaan Nasional (SISKARNAS) Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) SELARAS SALING MENDUKUNG KESEHATAN HEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER KESEJAHTERAAN HEWAN RISET DAN INOVASI KARANTINA HEWAN
  • 15. TINGKAT KESEHATAN HEWAN Tingkat kesehatan hewan rendah RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025- 2029 (arah dan kebijakan pembangunan nasional) SISKESWANNAS •SUBSISTIM •KEBIJAKAN •MANAJEMEN •KEGIATAN •PROGRAM Tingkat kesehatan hewan baik dan optimal TINGKAT KESEHATAN HEWAN Suatu tahapan di mana negara melalui konsolidasi SISKESWANAS berhasil menerapkan strategi untuk mengendalikan atau memberantas patogen yang dapat mempengaruhi populasi hewan dan/atau manusia, mengurangi kebutuhan medikasi dan meminimalkan risiko resistensi antimikroba dan residu obat hewan dalam pangan, meningkatkan produksi hewan, meningkatkan kesejahteraan hewan, menjaga keanekaragaman hayati pada hewan peliharaan, kebun binatang, ternak dan satwa liar.
  • 16. STATUS KESEHATAN HEWAN Status negara, zona atau kompartemen yang berkaitan dengan penyakit hewan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Nasional dengan mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam WOAH Terrestrial Code. PROGRAM PENGENDALIAN RESMI (OFFICIAL CONTROL PROGRAM) Program pengendalian penyakit endemik tertentu yang dipersiapkan, dikembangkan dan dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner melalui SISKESWANAS, bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang relevan dan Otoritas lainnya untuk meminimalkan penyebaran dan dampak penyakit tersebut, yang didukung dengan adanya penyiapan regulasi, teknis dan anggaran yang diperlukan. DEFINISI (UNTUK MENJELASKAN SISKESWANAS)
  • 17. PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) Berbagai individu dan organisasi yang memiliki minat atau kepedulian dengan kegiatan SISKESWANAS, seperti peternak, prosesor, pedagang, produsen pakan, konservasi satwa liar, peneliti, dokter hewan swasta dan paramedis veteriner, serta organisasi non-pemerintah yang relevan dan masyarakat umum, Sumber: WOAH TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE. CHAPTER 3.2. QUALITY OF VETERINARY SERVICES. DEFINISI (UNTUK MENJELASKAN SISKESWANAS)
  • 18. 1. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) 2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) 3. Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) 4. Penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita 5. Terjadinya peningkatan ‘contraceptive prevalence rate’ (CPR) STATUS KESEHATAN MASYARAKAT (PP NO 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL)
  • 19. 1. Program pengendalian penyakit — Jumlah 2. Manajemen data dan sistem informasi yang dikembangkan — Ya/tidak atau dalam skala 0-4 3. Unit usaha pemrosesan yang telah mengadopsi standar-standar keamanan pangan nasional — Jumlah/persentase 4. Strategi peternakan nasional dan disetujui — Dalam skala 0-2 5. Unit produksi ternak yang telah mengadopsi ‘Good Animal Husbandry Practices’ (GAHP) — Persentase 6. Unit produksi ternak yang telah mengadopsi rencana manajemen kesejahteraan hewan — Jumlah/proporsi 7. Unit produksi ternak yang telah mengadopsi rencana manajemen resistensi antimikroba (AMR) 15 INDIKATOR KESEHATAN HEWAN (Sumber: World Bank and FAO, 2021) Sumber: INVESTING IN SUSTAINABLE LIVESTOCK GUIDE: ANIMAL HEALTH INDICATORS.
  • 20. 8. Mekanisme koordinasi menggunakan pendekatan ‘Satu Kesehatan’ (One Health) — Jumlah 9. Sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan darurat berjalan — Ya/tidak 10. Dana kontinjensi untuk keadaan darurat dibuat dan operasional — Ya/tidak 11. Dokter hewan/paraprofessional dilatih tentang masalah kesehatan hewan dan opsi yang ada di sektor peternakan — Jumlah 12. Peternak/penyuluh/penyedia layanan — Jumlah 13. Regulasi baru diadopsi — Jumlah regulasi 14. Promosi Litbang dalam inisiatif pengembangan ternak — Jumlah inisiatif 15. Pastoralis dengan proyek yang sedang berlangsung dan dibiayai — Jumlah proyek 15 INDIKATOR KESEHATAN HEWAN (LANJUTAN) (Sumber: World Bank and FAO, 2021) Sumber: INVESTING IN SUSTAINABLE LIVESTOCK GUIDE: ANIMAL HEALTH INDICATORS.
  • 21. INDIKATOR ONE HEALTH Indikator Sumber N Joint External Evaluation (JEE) WHO Performance of Veterinary Services (PVS) Evaluation WOAH PVS Evaluation Follow-Up WOAH PVS Gap Analysis WOAH PVS Legislation WOAH IHR-PVS National Bridging Workshop WHO National Action Plan for Health Security (NAPHS) WHO One Health Zoonotic Disease Prioritization Workshop US CDC National AMR Action Plan WHO Multi-sector and One Health collaboration/coordination for AMR (1-5) TrACCS Collaborative effort on activities to address zoonoses (0-100) WHO SPAR Sumber: EcoHealth Alliance (2022). One Health and Veterinary Systems in Africa.