rakornis navigasi semarang irjen h
•
0 likes•1,149 views
Permasalahan yang sering ditemukan dalam audit fisik pekerjaan konstruksi adalah pencairan anggaran 100% meski pekerjaan belum selesai, penggunaan dokumen palsu untuk pencairan, dan sanksi kontraktor yang tidak sesuai aturan ketika terjadi wanprestasi."
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to rakornis navigasi semarang irjen h
Similar to rakornis navigasi semarang irjen h (20)
More from Dr. Zar Rdj
More from Dr. Zar Rdj (20)
rakornis navigasi semarang irjen h
- 1. RAPAT KOORDINASI TEKNIS KENAVIGASIAN SEMARANG,Kamis,4-agustus-2016 AKUNTABILITAS PEGELOLAAN ASET KENAVIGASIAN Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA
- 2. PERTAMA 01 PENDAHULUAN KETIGA 03 PREVENTIF PE MASALAH AN AKH IR TAHUN ANGGARAN KEDUA 02 PROGRES HASIL AUDIT ITJEN & BPK OUT lines
- 4. 1st Pertama Garis Pertahanan 2nd Kedua Garis Pertahanan 3rd Ketiga Garis Pertahanan KepalaKantor/Kuasa PenggunaAnggaran InternalControl Measures Pengelola Anggaran Manajemen Risiko Standar Kualitas Standar Kepatuhan ITJEN KEMENHUB (APIP) Eksternal Auditor AparatPenegak Hukum ESELON I PARADIGMA PENGAWASAN PERAN ITJEN DALAM GARIS PERTAHANAN PENGENDALIAN ORGANISASI 4
- 5. 2007-2009 2010-2012 2013 • Atriibut Organisasi • Peraturan dan kebijakan • Penertiban • SPI • Penatausahaan • Utilisasi tata kelola • Tindak lanjut • Asset planning • Acrual base • Identifikasi dan pendataan • Integrasi • Pengelolaan • Sertifikasi aset • Penatausahaan acrual ASET NEGARA SEBAGAI INDIKATOR DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF
- 6. • penetapan wilayah kerja • dokumen perencanaan • penetapan harga (HPS) • data dukung • kelebihan pembayaran • perhitungan volume • kepemilkan lahan/tanah • kelebihan pembayaran • pengawasan pekerjaan • pekerjaan tidak selesai • selisih harga material • BASTO • tidak digunakan (unusefull) • minimum perawatan • SDM yang memadai Temuan Berulang 1 2 3 4
- 7. HASIL AUDIT KENAVIGASIAN PERHUBUNGAN LAUT TERKAITASET ▪ DISNAV BANJARMASIN Terdapat permasalahan tanah pada mercusuar Rekomendasi : Koordinasi dengan BKSDA terkait legalitas dan KPKNL untuk pencatatan aset ▪ DISNAV SIBOLGA Pengadaan 20 Genset T.A. 2015 belum dimanfaatkan Rekomendasi : Segera mendistribusikan 20 Genset tersebut ke masing-masing mercusuar sesuai rencana ▪ DISNAV SABANG Pemeliharaan Kapal KN. Anteres tidak tercatat sebagai penambah nilai aset kapal Rekomendasi : Segera melakukan kapitalisasi atas kegiatan tersebut dan melakukan input dalam laporan BMN sebagai penambah nilai aset ▪ DISNAV BENOA Terdapat Pengadaan aset dalam anggaran belanja barang yg belum dilakukan kapitalisasi Rekomendasi : Petugas SAI segera melakukan penyesuian nilai aset, jumlah aset dan jurnal persediaan
- 9. TDTL (1) (2) (3) (4) (8) 1 SETJEN S.D 2015 225 222 3 0 0 2 BPSDM P S.D 2015 1,354 1,344 3 0 7 3 DITJEN HUBDAT S.D 2015 1,550 1,418 130 0 2 4 DITJEN KA S.D 2015 112 108 4 0 0 5 DITJEN HUBLA S.D 2015 21,701 21,328 353 0 20 6 DITJEN HUBUD S.D 2015 9,715 9,354 343 0 18 34,657 33,774 836 0 47 97.45% 2.41% 0.00% 0.14%PERSENTASE JUMLAH TEMUAN TOTAL (7) NO. UNIT KERJA HASIL AUDIT TLT TLP BTL (5) (6) HASIL TINDAK LANJUT PERKEMBANGAN Jumlah TemanTLHA ITJEN s.d 2015 Posisi 29 JULI 2016
- 10. NO. UNIT KERJA HASIL AUDIT DARI TAHUN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN TUNTAS PROSES BTL TDTL 1 2 3 4 5 6 7 8 1 SETJEN s.d 2015 1,42 miliar 1,36 miliar 51,52 juta - - 2 BPSDMP s.d 2015 23,19 miliar 14,68 miliar - - 8,51 miliar 3 DITJEN HUBDAT s.d 2015 24,69 miliar 24,51 miliar 72,86 juta - 113,50 juta 4 DITJEN PER-KA s.d 2015 18,34 miliar 18,34 miliar - - - 5 DITJEN HUBLA s.d 2015 1,53 triliun 1,26 triliun 188,81 miliar - 339,27 miliar USD 124,90 juta USD 117,83 juta USD 686,29 ribu - USD 6,38 juta 6 DITJEN HUBUD s.d 2015 229,91 miliar 129,18 miliar 38,72 miliar - 62,00 miliar USD 668,81 ribu USD 210,33 ribu USD 357,41 ribu - USD 101,07 ribu JUMLAH 1,83 triliun 1,45 triliun 231,41 miliar - 409,09 miliar USD 125,57 juta USD 118,04 juta USD 1,04 juta - USD 6,48 juta PERKEMBANGAN (Nilai Rupiah) TLHA ITJEN s.d TA 2015 Posisi 29 JULI 2016
- 11. TDTL (1) (2) (4) (8) 1 SETJEN 0 0 0 0 0 2 BPSDM P 89 1 10 78 0 3 DITJEN HUBDAT 115 15 44 56 0 4 DITJEN KA 22 8 14 0 0 5 DITJEN HUBLA 561 61 44 456 0 6 DITJEN HUBUD 209 6 34 169 0 996 91 146 759 0 9.14% 14.66% 76.20% 0.00%PERSENTASE JUMLAH TEMUAN TOTAL (7) NO. UNIT KERJA TLT TLP BTL (5) (6) HASIL TINDAK LANJUT PERKEMBANGAN (Nilai Temuan) TLHA ITJEN TA. 2016 Posisi 29 JULI 2016
- 12. NO. UNIT KERJA HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN TUNTAS PROSES BTL TDTL 1 2 4 5 6 7 8 1 SETJEN - - - - - 2 BPSDMP 2,34 miliar 68,955 juta 447,15 juta 1,82 miliar - 3 DITJEN HUBDAT 10,78 miliar 324,49 juta 5,18 miliar 5,30 miliar - 4 DITJEN PER-KA 15,35 miliar 1,56 miliar 13,73 miliar - 63,17 juta 5 DITJEN HUBLA 17,65 miliar 1,55 miliar 7,46 miliar 8,63 miliar 90,57 juta USD 2,68 ribu - - USD 2,68 ribu - 6 DITJEN HUBUD 11,94 miliar 477,27 juta 24,00 juta 11,44 miliar - JUMLAH 57,94 miliar 3,90 miliar 25,70 miliar 27,97 miliar 153,75 juta USD 2,68 ribu - - USD 2,68 ribu - PERKEMBANGAN (Nilai Rupiah) TLHA ITJEN TA. 2016 Posisi 29 JULI 2016
- 13. HASIL AUDIT
- 14. JENIS TEMUAN REKOMEN DASI SESUAI BELUM SESUAI BELUM TL 5 TEMUAN SPI 1. PNBP 13 1 12 0 2. Penganggaran 3 2 1 0 3. Tata kelola persediaan 7 0 6 1 4. Tata kelola aset tetap 18 0 18 0 5. Penghapusan aset tetap 3 0 3 0 Jumlah i 44 3 40 1 5 TEMUAN KEPATUHAN 1. Konsesi kali baru 4 2 2 0 2. Kelebihan pembayaran 5 0 5 0 3. Potensi kelebihan pembyr 4 0 4 0 4. Denda keterlambatan 3 1 2 0 5. Pemanfaatan bmn 2 0 2 0 JUMLAH II 18 3 15 0 JUMLAH TOTAL 62 6 55 1 TERDAPAT 62 REKOMENDASI DARI 10 TEMUAN
- 15. NO. UNIT ESELON I REKOMENDASI TEGURAN TINDAK LANJUT BELUM DITINDAKLANJUTI 1 SETJEN 4 4 0 2 HUBDAT 5 2 3 3 HUBLA 20 12 8 4 HUBUD 10 10 0 5 KA 6 6 0 6 BPSDMP 6 6 0 JUMLAH 51 40 11 78.43% 21.57%PERSENTASE TL REKOMENDASI TEGURAN PER UNIT ESELON I ATAS TEMUAN BPK TA 2015
- 16. NO. UNIT KERJA ESELON I REKOMENDASI SOP SUDAH TINDAK LANJUT NAMUN BELUM SESUAI BELUM DITINDAKLANJUTI 1 SETJEN 5 3 2 2 HUBDAT 8 7 1 3 HUBLA 21 20 1 4 HUBUD 5 5 0 5 KA 1 1 0 6 BPSDMP 3 3 0 JUMLAH 43 39 4 90.70% 9.30%PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI SOP PER UNIT ESELON I ATAS TEMUAN BPK TA 2015
- 17. NO. SUBSEKTOR TEMUAN AWAL TEMUAN DI TL SISA TEMUAN 1. SETJEN 191,912,721.41 191,912,721.41 0 2. HUBDAT 2,151,228,766.39 2,151,228,766.39 0 3. HUBLA 34,235,119,381.13 6,119,486,178.41 28,115,633,202.72 4. HUBUD 2,522,592,800.00 2.000.000,00 2,520,592,800.00 5. KA 23,659,670,187.36 0 23,659,670,187.36 6. BPSDM 1,283,551,127.30 1,283,551,127.30 0 JUMLAH 64,044,074,983.59 10,248,178,793.51 54,295,896,190.08 TINDAK LANJUT REKOMENDASI BERNILAI RUPIAH PER UNIT ESELON I ATAS TEMUAN BPK TA 2015
- 18. NO. SUBSEKTOR NILAI (Rp) 1. DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 28,12Miliar 2. DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 2,52Miliar 3. DITJEN PERKERETAAPIAN 23,66Miliar TOTAL 54,29Miliar TEMUAN RUPIAH YANG BELUM DITINDAKLANJUTI
- 20. Pencairan Anggaran dengan PHO, Laporan Akhir/ penyelesaian pekerjaan oleh Kontraktor dan Konsultan serta Dokumentasi yang Dimanipulasi (Palsu) Pencairan dengan menggunakan metode Garansi Bank pada Minggu ke- 2 Bulan Desember namun menggunakan PHO, Laporan dan Dokumentasi yang dimanipulasi. Jaminan Garansi Bank (Sebagian dari Pekerjaan Yang belum Diselesaikan) Pencairan anggaran 100% dengan Garansi Bank, namun Pekerjaan Yang belum Diselesaikan/didiamkan saja (Pembiaran) MODUS YANG SERING DIKETEMUKAN 20
- 21. 1. Sampai dengan Bulan Februari Tahun berikut nya Pekerjaan Masih berjalan dengan Berita Acara Fisik telah mencapai 100% pada tanggal 31 Desember. (Sanksi : Denda Keterlambatan, Pengembalian kelebihan membayar, Daftar Hitam Nasional dan Berita Acara Fiktif) 2. Sampai dengan Bulan Februari Tahun berikut nya Pekerjaan Masih berjalan dengan Berita Acara Fisik telah mencapai 100% pada tanggal 31 Desember. Sisa Pembayaran disimpan/ditahan oleh KPA / PPK. Sanksi : Denda Keterlambatan, Pengembalian kelebihan membayar, Daftar Hitam Nasional dan Berita Acara Fiktif, sanksi KPA/PPK memperkaya Diri) 3. Pekerjaan wanprestasi (Putus Kontrak) tetapi Kontraktor hanya dikenakan Sanksi Lokal tidak diusulkan ke LKPP dan Pembayaran sisa pekerjaan tidak sesuai kondisi lapangan. ( Sanksi : Sanksi PP 53 Tahun 2010 KPA/PPK, Perhitungan kembali sesuai ketentuan dan profesional, KPA/PPK bertanggung jawab terhadap selisih perhitungan, Pengajuan kembali Daftar Hitam Nasional sesuai ketentuan) 4. Pekerjaan dilakukan Addendum Kontrak (Pengurangan waktu Pekerjaan) tidak sesuai kriteria Addendum seperti Kahar, dll. ( Sanksi : diberlakukan sama dengan wanprestasi) PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI PADA SAAT AUDIT FISIK 21
- 22. Akhir Kontrak 31 Agust 2015 Awal Kontrak 1 April 2015 20 Okt 2015 31 Des 2015 PPK memutuskan kontrak jika Kebutuhan Barang/ Jasa tidak dapat ditunda melebihi berakhirnya kontrak Penelitian PPK, Penyedia tidak mampu menyelesaikan dalam 50 hari 50 hari Setelah 50 hari, Penyedia tidak bisa menyelesaikan Penambahan 50 hari dapat melampaui Tahun Anggaran Pembayaran sisa Pekerjaan harus melalui revisi DIPA PENERAPAN PERPRES 04 TAHUN 2015 22
- 23. 23 Pertimbangan KPA penelitian PPK, penyedia barang/jasa mampu menyelesaikan sisa pekerjaan jika diberi kesempatan tambahan waktu s.d 50 hari kalender penyedia barang/jasa sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 hari kalender (dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan) diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terdapat sisa Pekerjaan di akhir tahun anggaran Pekerjaan dilanjutkan (addendum kontrak) Pekerjaan tidak dilanjutkan (pemutusan kontrak) ▪ kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan ▪ Waktu paling lama 50 hari kalender ▪ bersedia dikenakan denda keterlambatan ▪ Pernyataan tidak menuntut denda apabila terlambat membayar KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas keputusan melanjutkan atau tidak melanjutkan pekerjaan. Memuat: KPA memutuskan KEPUTUSAN KPA DALAM MELANJUTKAN ATAU MENGHENTIKAN PEKERJAAN 23
- 24. Sisa Pekerjaan Kontrak Tahunan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran Sisa Pekerjaan (fisik) Dapat dilanjutkan Maksimal 50 hari kalender Perpres No.70 Tahun 2012 Sisa Nilai Pekerjaan (uang) Tidak dapat diluncurkan PP No. 45 Tahun 2013 PMK 194/PMK.05/2014 Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran PEMBAYARAN PEKERJAAN AKHIR TAHUN (PMK. No.194/PMK.05/2014 24
- 25. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS AKHIR TAHUN 25
- 27. SiKenCur (Sistem Kendali Kecurangan) Kecurangan (fraud) vs korupsi Rangkaian proses dan kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen entitas untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan sistem pengendalian internal
- 28. Netralisasi risiko kecurangan melalui perangkat pencegahan *Penilaian risiko kecurangan *Kepedualian pegawai & pemilik kepentingan *Standar perilaku dan disiplin Cari dan temukan sejak dini kasus kecurangan yang terjadi *Sistem pengaduan kecurangan *Kebijakan perlindungan Pelapor Rutinkan moni- toring, evaluasi dan pelaporan efektivitas Sikencur *Monitoring *Evaluasi *Pelaporan Usut cepat dan tuntas kasus kecurang- an yg ditemukan *Standar investigasi *Pelaporan kepada APH PENDE- TEKSIAN RESPON MONEV- POR PENCE- GAHAN Sistem Kepemimpinan yang Kuat dan Bersih Internalisasi Nilai dan Budaya Anti Kecurangan Kerangka Utama Tata Kelola Program Anti Kecurangan Efektivitas Kebijakan dan Penegakan Peraturan K e b i j a k a n M a k r o t e r i n t e g r a s i S t r u k t u r T a n g g u n g J a w a b
- 29. Belum dilakukan secara integral Simadu (Sistem Manajemen Pengaduan) Pengalaman Itjen, risiko tertinggi PBJ adalah penetapan HPS/OE (terlalu tinggi) Mitigasi: Menerbitkan SE Menhub No. 150 Tahun 2015 tentang Reviu HPS Kegiatan Belanja Modal/Barang dengan Pagu di Atas Rp10 Miliar di Lingkungan Kemenhub “Kegiatan investasi berupa belanja modal/barang yang nilainya per paket kegiatan di atas Rp10 miliar, sebelum dilakukan pelelangan, HPS yang telah ditetapkan oleh PPK wajib terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Jenderal”
- 30. Keberhasilan Implementasi SIKENCUR KEBERADAAN IMPLEMENTASI EFEKTIVITAS Organisasi memiliki perangkat Sikencur Organisasi menerapkan perangkat Sikencur Sikencur berhasil mengurangi risiko kecurangan Kecukupan Desain Kepatuhan Implementasi Hasil/- Outcome
- 34. HARDSKILL
- 35. 35 Soft Skill
- 36. Excellent Leadership Competencies Pemimpin perubahanDunia & akhirat Walk the talkPurposeful manner Strategic planner Moral and Integrity Agent of change Wide perspective 36
- 37. wisthleblower swistemsimadu.dephub.go.id itjen@dephub.go.id pengaduan.itjen@dephub.go.id upg@dephub.go.id konsultasi.itjen@dephub.go.id Sekian dan Terima Kasih Inspektorat Jenderal KEMENTERIAN PERHUBUNGAN