Pengawasan internal

1. UNGSI
“RAPAT DENGAR PENDAPAT
Komisi V DPR RI Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan
Oktober 2017
FUNGSI &
PROGRAM 2018
Itjen 151Itjenkemenhub_151 Itjenkemenhub_151wbs system: simadu.dephub.go.id @Itjenkemenhub_151
Maizar radjin

2. • TL LHA 2003-2016
• TL LHA 2017
• TLHP BPK RI (semester II)
• Realisasi Anggaran 2017
• Postur Anggaran 2018
• Rincian Anggaran 2018
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Postur Anggaran 2018
• Rincian Postur Anggaran 2018
• Program Pengawasan Intern
• Program dan Target Audit Kinerja
• Tugas Tambahan
• Koordinasi Pengawasan
• Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Audit
• Penanganan Pengaduan Masyarakat 2
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

3. • 34.917 temuan
• Rp1,3 triliun
• $118,6 juta
• 1.228 temuan
• Rp648 miliar
• $414 ribu
• 267 temuan
• Rp5.5 miliar
• -
• 59 temuan
• Rp480 miliar
• $6,5 juta
TUNTAS
PROSES
BTL
TDTL
Total temuan 36.470
• 35.254 temuan
• Rp1,3 triliun
• $118,6 juta
• 1.069 temuan
• Rp617 miliar
• $414 ribu
• 88 temuan
• Rp1 miliar
• -
• 59 temuan
• Rp479 miliar
• $6,5 juta
TUNTAS
PROSES
BTL
TDTL
Total temuan 36.470
3
95.72% 96.67% 3.37% 0.73% 0.16%2.93% 0.24% 0.16%
TUNTAS PROSES BTL TDTL
tdk dpt ditindaklanjutiblm ditindaklanjuti
September
2017
Oktober
2017

4. Total temuan 738
Total temuan 951
4
TUNTAS PROSES BTL TDTL
tdk dpt ditindaklanjutiblm ditindaklanjuti
23.71% 23.66% 30.76% 45.53% 0%26.95% 46.69% 0%
• 175 temuan
• Rp2.7 milliar
• 227 temuan
• Rp6.4 miliar
• 336 temuan
• Rp21.3 miliar
• 0
• 0
TUNTAS
PROSES
BTL
TDTL
• 225 temuan
• Rp7.7 milliar
• 282 temuan
• Rp12.1 miliar
• 444 temuan
• Rp18.9 miliar
• 0
• 0
TUNTAS
PROSES
BTL
TDTL
September
2017
Oktober
2017

5. Persentase Penyelesaian
REKAPITULASI
Total temuan 367
Rekomendasi 768
Total nilai rekomendasi Rp492.51 milliar
5
Semester
II
2017
81% 18% 0% 0.2%
Sesuai/Tuntas
622
Rp433.19 milliar
BTL
0
0
Belum sesuai/proses
144
Rp37.66 milliar
TDTL
2
Rp21.72 milliar
REKOMENDASI :
NILAI REKOMENDASI :
Sesuai
/Tuntas
Belum
sesuai/proses
BTL TDTL
TDTL
1. Selisih hasil pencocokan
dan penelitian antara LHP
BPK dengan konfirmasi
Ditjen Hubla kepada
Pertamina sebesar
Rp.21.72 miliar
2. Kasus sudah
dilimpakahkan ke apparat
penegak hukum dan
incrach tahun 2006
(status ditetapkan oleh BPK-RI)

6. 2.90%
6.54%
11.30%
17.85%
24.43%
33.11%
43.48%
53.43%
65.16%
74.55%
86.04%
100%
3.55%
8.40%
14.17%
21.51%
26.85%
35.72%
46.99%
54.36%
61.88%
66.30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep okt Nop Des
6
Kurve-S
19 Oktober 2017
Target
Realisasi
69% 63% 96%
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Nilai %
BelanjaPegawai 36,536,601 5,789,830 15.85% Deviasi penerimaanpegawai
BelanjaBarang 51,273,911 19,063 0.04% Pertangungjawabanatcost
BelanjaModal 2,500,000 1,474 0.06% Sisakontrak
90,310,512 5,810,367 6.43%
TidakTerserap
Jenis Belanja Pagu
Keterangan
(dalamribuan)

7. Indikasi
Total Anggaran Belanja
Rp48,48 triliun
KEMENHUB
2018 Rp106,11milliar
Rp61,5 milliar
1. Operasional 8%
2. Pengawasan 61%
Audit,reviu, evaluasi,monitoring
3. Tugas tambahan 8%
4. Koordinasi pengawasan 2%
5. Pengawasan Lainnya 20%
Rp36.5 milliar
284 pegawai (±30)
Rp8.2 miliar
1. Alat Bantu Audit
2. Fasilitas dan ruang kerja
3. Server
4. Sistem Manajemen Audit
Belanja Modal
Belanja Barang
Belanja Pegawai
7
ANGGARAN
Inspektorat Jenderal

8. Operasional
8%
Audit, Reviu dan
Evaluasi
61%
Tugas
Tambahan
8%
Koordinasi
Pengawasan
3%
Pengawasan
Lainnya,
Dukungan
Manajemen dan
Teknis
20%
Rincian
1 Layanan Perkantoran (Rp. 5 milliar): Operational & Pemeliharaan
2 Audit, Reviu & Evaluasi:
Penunjang Rp.8,8 miliar 35 objek audit
Darat & Kereta Rp.6,9 miliar  64 objek audit
Laut Bagian Barat Rp. 7 miliar  106 objek audit
Laut Bagian Timur Rp.6,8 miliar 113 objek audit
Udara Rp. 7,8 miliar 82 objek audit
3 Tugas Tambahan (Rp5 miliar): Tata Laksana dan Penguatan Pegawasan
4 Forum Koordinasi (Rp1 miliar )Intra kementerian & Aparat Penegak
Hukum
5 Pengawasan Lainnya, Duk. Manjm & Tata Kelola Lainnya
Teknis (Rp12,4 milliar) meliputi:
1. Penyusunan Rencana
Program
2. Penyusunan Rencana
Anggaran
3. Pengelolaan Data dan
Informasi
4. Pengelolaan Keuangan
1. Pelayanan Hukum
2. Pengelolaan Umum
dan Perlengkapan
3. Pengelolaan
Kepegawaian
4. Pelayanan Humas
dan Protokoler
1.Pelayanan
Organisasi, Tata
Laksana dan
Reformasi Birokrasi
2.Pelaksanaan
Pemantauan dan
Evaluasi

9. Tahun 2014
Total Anggaran Rp.79.6 milliar
7.1%
1. Aplikasi Perkantoran
2. Kendaraan Operasional
3. Furniture
1. Aplikasi Audit
2. Renovasi Ruang Kerja Pegawai
3. Alat dan Sarana Bantu Audit
4. Sarana Perkantoran
5. Kendaraan Operasional
Tahun 2015
Total Anggaran Rp.100.3 milliar
7.6%
Tahun 2016
Total Anggaran Rp.100.1 milliar
3.5%
Tahun 2017
Total Anggaran Rp.90.3 milliar
2.7%
1. Furniture
2. Alat dan Sarana Bantu Audit
3. Sarana Perkantoran
1. Alat dan Sarana Bantu Audit
2. Alat Pengolah Data
7.7%
Tahun 2018
Rancana Alokasi Rp.106,1 milliar
1. Alat Bantu Audit : Rp.3,5 miliar (25 Tim Audit)
• Alat uji marka, rambu, kedalaman dan lebar retak betook, tulangan,
selimut dan kekerasan beton
• Thermocouple
• Distometer
• Jangka Sorong
2. Furniture: Rp. 535 juta (Fasilitas kerja)
3. Peralatan dan Mesin : Rp. 3,6 milliar
• Server (2 server tahun 2000 & 2006)
• Sistem manajemen audit
• Kedua Item tersebut sudah di reviu oleh PustikomHub)
4. Renovasi Ruang Kerja: 435 juta

10. Jumlah Objek
Audit
Program
Audit
Realisasi
Audit
2016
TAHUN
2018
TAHUN
2017
TAHUN
Anggaran : 100,1 milliar
Jml. Auditor : 133
: 90,3 milliar
: 129
: 106.1 milliar
: 129 (+22)
Pelaksanaan Audit Kinerja dilakukan
berdasarkan perencanaan audit melalui
pendekatan enam faktor risiko yang
dimiliki Auditi sebagai berikut:
o Total alokasi anggaran operasional dan modal
o Pelaksanaan Audit sebelumnya
o Beban Kerja (jumlah pegawai)
o Potensi PNBP
o Tindak Lanjut LHA & LHP
o Letak Geografis
10
2016 2017 2018

11. Peningkatan TATA LAKSANA dan
AKUNTABILITAS pengawasan intern
o Intensifitas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI;
o Memberikan konsultasi pengadaan barang dan jasa ;
o Koordinator Unit Pengendalian Gratifikasi;
o Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
o Reviu Rencana Kerja Anggaran (pagu & alokasi anggaran);
o Reviu harga perkiraan sendiri
o telaahan sejawat secara periodik
o Menyusun Ihtisar Hasil Audit triwulanan;
o Pemenuhan elemen-elemen Internal Audit Capability Model
o Konsistensi penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015;
o Koordinator whistleblowing system (simadu.dephub.go.id)
o Membangun sarana Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
o Pelaksanaan Audit Investigatif;
o Monitoring penyelenggaraan angkutan lebaran, haji, natal dan tahun baru.
2018
201720162015
11

12. BUSINESS PROPOSAL
Melaksanakan forum koordinasi dengan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Melaksanakan rapat koordinasi triwulanan dengan
auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia
Melaksanakan forum koordinasi dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk implementasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP), Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani
(WBBM).
Melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
Melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi
dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik
Indonesia
Melaksanakan forum koordinasi dengan Tim
Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia terkait Proyek Strategis Nasional
(Inpres 1/2016 & Prepres 3/2016);
BPKP
BPK RI
KPK
TP 4 KEMENPAN RB
BARESKRIM PORLI
12

13. o Laporan Hasil Audit (LHA) dengan SPL paling lama
dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode
audit berakhir
o Paling lama 60 hari setelah SPL diterima, LHA wajib
ditindaklanjuti oleh oleh auditi maupun atasan
langsungnya
60 hari, apabila Auditi tidak dapat menindaklanjuti hasil
audit semenjak SPL dan LHA diterima
1 bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut
belum dilakukan auditi
1 bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak
lanjut tidak dilakukan, Inspektur Jenderal membuat surat
usulan kepada Menteri untuk memberikan sanksi* kepada
Pejabat Eselon I dan/ atau Auditi
1
2
3
1. Administratif (hukuman disiplin)
2. Tuntutan atau gugatan perdata
3. Tindakan pidana
• Umum : Kepolisian
• Khusus: Kepolisian/Kejaksaan/KPK (hasil audit investigatif) 13

14. 10%
60%23%
7%
Dinas Perhubungan
& Pemda (270)
Penegak Hukum &
Premanisme (78)
Internal
Kemenhub (34)
BUMN (24)
1. What :Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
2. Where :Dimana perbuatan tersebut dilakukan
3. When :Kapan perbuatan tersebut dilakukan
4. Who :Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
5. How :Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)
apabila memenuhi unsur sebagai berikut:
Pengaduan akan mudah ditindaklanjuti
4W+1H
14