SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
BIMTEK EVALUASI KINERJA ANGGARAN
BIDANG PEREKONOMIAN DAN
KEMARITIMAN TA 2019
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Jakarta, 15 Juli 2019
OUTLINE
1. Latar belakang
2. Dasar Hukum
3. EKA Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat TA 2018
4. Nilai Kinerja Anggaran K/L pada TA 2018 (seluruhnya)
5. Nilai Kinerja SMART TA 2019 pada K/L Bidang Ekontim (per 10
Juli 2019)
6. Langkah-langkah Optimalisasi Nilai SMART TA 2019
2
1. LATAR BELAKANG
3
LATAR BELAKANG
Kementerian Keuangan selaku Chief Financial Officer perlu
melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan
kualitas belanja APBN. Salah satu langkah yang dapat dilakukan
adalah melalui Evaluasi Kinerja Anggaran mengingat:
Masyarakat semakin kritis dalam memperhatikan kinerja
pemerintah
Banyak hasil kinerja pemerintah belum terinformasikan dengan
baik termasuk di dalamnya informasi kinerja anggaran
APBN merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan
2. DASAR HUKUM
5
DASAR HUKUM
 Pasal 14 UU No 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara
 Bahwa dalam rangka penyusunan RAPBN menteri/pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran menyusun RKA-K/L berdasarkan prestasi kerja yang akan
dicapai disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya;
 Pasal 5 PP 90 Th 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, bahwa:
 Anggaran belanja negara disusun berdasarkan RKA-K/L
 Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan KPJM, Penganggaran
Terpadu dan PBK,
 Penyusunan RKA-K/L menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan
evaluasi kinerja
 PMK Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
 Perdirjen Anggaran Nomor PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran
3. EKA Aspek Implementasi dan
Aspek Manfaat TA 2018
7
EVALUASI KINERJA ANGGARAN
 Evaluasi Kinerja Anggaran dibagi menjadi 3 aspek yaitu:
 Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi
 Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat
 Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks
 Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan
informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan
program serta pencapaiannya.
 Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan informasi
kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima
manfaat atas penggunaan anggaran pada program K/L.
 Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks TA 2019 dilakukan untuk menghasilkan informasi
mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA K/L termasuk
relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan
pemerintah.
 Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan terutama berdasarkan pada data aplikasi SMART.
Hasil EKA Aspek Implementasi TA 2018
 Kementerian lembaga harus lebih realistis dalam
mengalokasikan anggaran agar penyerapan anggaran dapat
dioptimalkan.
 Kementerian Lembaga agar meningkatkan akurasi dalam
penentuan Rencana Penarikan Dana.
 Kementerian Lembaga harus memastikan setiap keluaran
harus memiliki informasi tentang Indikator Keluaran baik di
tingkat Program (Eselon 1) maupun di tingkat kegiatan
(satker), karena informasi tersebut menjadi variabel dalam
perhitungan nilai Capaian Keluaran Program dan Capaian
Keluaran Kegiatan serta Efisiensi Keluaran Program dan
Efisiensi Keluaran Kegiatan.
 Kementerian Lembaga agar memperhatikan output yang
pencapaiannya lebih dari 120% serta yang pencapaiannya
kurang dari 50% agar dapat menjadi salah satu
pertimbangan dalam pengalokasian tahun berikutnya.
91,11
72,865
84,630
48,783
2,839
-5,929
-20
0
20
40
60
80
100
penyerapan
(Total)
Konsistensi
(Rata2
Konsistensi
Unit)
Capaian
Keluaran
Program
(Rata2 Unit)
Capaian
Keluaran
Kegiatan
(Rata2
Satker)
Efisiensi
Keluaran
Program
(Rata2 Unit)
Efisiensi
Keluaran
Kegiatan
(Rata2
Satker)
Capaian Kinerja Anggaran Nasional Aspek
Implementasi
Sasaran Strategis Sasaran Program
Nilai Realisasi Indikator
Jumlah
Indikator
Persentase
(%)
Jumlah
Indikator
Persentase
(%)
00,00 - 50,00 58 5,08 83 2,93
50,01 - 75,00 53 4,64 95 3,35
75,01 - 99,99 280 24,52 500 17,64
100,00 447 39,14 1366 48,20
100,01 - 120,00 206 18,04 429 15,14
120,01 - 200,00 74 6,48 188 6,63
200,01 - 300,00 12 1,05 38 1,34
300,01 - 400,00 5 0,44 12 0,42
400,01 - 500,00 2 0,18 5 0,18
500,01 - 600,00 3 0,26 5 0,18
600,01 - 700,00 1 0,09 2 0,07
700,01 - 900,00 1 0,09 - -
700,01 – 99,999,999,99 - - 18 0,64
Tanpa capaian - - 93 3,28
Jumlah 1142 100,00 2834 100,00
 Dalam menetapkan target Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga agar memperhatikan capaian
sebelumnya dan kondisi organisasi serta dinamika yang
ada sehingga target tersebut dapat tercapai dan tidak
ada pencapaian yang sangat jauh melebihi target.
 Kementerian/Lembaga agar memberikan bimbingan
dan pendampingan kepada unit eselon I di bawahnya
baik dalam perencanaan maupun dalam pelaporan
pencapaian target indikator sasaran program dalam
rangka meningkatkan nilai kinerjanya
 Kementerian/Lembaga agar memperhatikan indikator
yang pencapaiannya lebih dari 120% serta yang
pencapaiannya kurang dari 50% agar dapat menjadi
salah satu pertimbangan dalam pengalokasian tahun
berikutnya.
 Meningkatkan kualitas SDM yang melaksanakan
monev kinerja anggaran, dan pemahaman bahwa
capaian Indikator Sasaran Strategis maupun Indikator
Sasaran Program dapat dioptimalkan sepanjang
kendala dapat teridentifikasi untuk kemudian
diselesaikan dan tercapai sesuai target.
Rekomendasi Hasil EKA Aspek Manfaat TA 2019
4. Nilai Kinerja Anggaran K/L pada TA 2018
11
Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (1/7)
Kategori Pagu Besar
12
No.
Kode
K/L
Nama K/L
Nilai
SMART
Nilai
IKPA
Nilai
Kinerja
1 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 100,00 94,41 97,76
2 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 95,22 94,22 94,82
3 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 94,88 94,58 94,76
4 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 92,92 93,54 93,17
5 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 91,91 92,60 92,19
6 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 91,43 92,74 91,95
7 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 90,48 94,07 91,92
8 027 KEMENTERIAN SOSIAL 90,30 91,11 90,62
9 025 KEMENTERIAN AGAMA 77,88 92,42 83,70
10 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 75,59 91,20 81,83
11 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 64,45 93,07 75,90
12 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 59,77 92,14 72,72
13 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 43,64 92,30 63,10
Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (2/7)
Kategori Pagu Sedang (1/2)
13
No.
Kode
K/L
Nama K/L
Nilai
SMART
Nilai
IKPA
Nilai
Kinerja
1011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 100,00 93,30 97,32
2059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 99,50 93,64 97,16
3010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 100,00 92,34 96,94
4029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 96,95 93,66 95,63
5050 BADAN INTELIJEN NEGARA 93,71 96,38 94,78
6026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 95,24 92,92 94,31
7068 BDN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 95,38 92,41 94,19
8054 BADAN PUSAT STATISTIK 93,09 94,64 93,71
9004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 92,09 96,12 93,70
10005 MAHKAMAH AGUNG 93,03 94,03 93,43
11090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 94,52 90,25 92,81
12032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 92,50 91,49 92,10
13019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 88,73 94,96 91,22
Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (3/7)
Kategori Pagu Sedang (2/2)
14
No.
Kode
K/L
Nama K/L
Nilai
SMART
Nilai
IKPA
Nilai
Kinerja
14092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 95,75 83,76 90,95
15040 KEMENTERIAN PARIWISATA 91,57 88,45 90,32
16020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 86,54 94,11 89,57
17067 KEMEN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI 87,45 90,95 88,85
18115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 88,59 86,46 87,74
19055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 88,40 81,82 85,77
20006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 79,65 94,02 85,40
21056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 79,98 93,44 85,36
22103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 87,45 81,74 85,17
23002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 80,98 91,03 85,00
Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (4/7)
Kategori Pagu Kecil (1/4)
15
No.
Kode
K/L
Nama K/L
Nilai
SMART
Nilai
IKPA
Nilai
Kinerja
1089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 100,00 98,16 99,26
2080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 100,00 95,42 98,17
3106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 100,00 94,86 97,94
4057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 100,00 93,70 97,48
5078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 99,69 93,25 97,11
6084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 95,22 98,42 96,50
7086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 95,83 95,71 95,78
8077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 93,78 98,12 95,52
9051 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 92,83 99,51 95,50
10052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 93,53 98,02 95,33
11007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 94,78 95,93 95,24
12113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 99,53 86,94 94,49
13075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 94,26 94,38 94,31
Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (5/7)
Kategori Pagu Kecil (2/4)
16
No.
Kode
K/L
Nama K/L
Nilai
SMART
Nilai
IKPA
Nilai
Kinerja
14081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 93,82 94,73 94,18
15041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 93,77 94,67 94,13
16034 KEMENKO BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 95,26 92,17 94,02
17107 BASARNAS 93,16 94,94 93,87
18117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 95,46 91,11 93,72
19048 KEMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI 96,66 88,03 93,21
20064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 91,99 91,67 91,86
21063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 89,59 94,63 91,61
22108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 94,61 86,69 91,44
23100 KOMISI YUDISIAL RI 87,33 97,15 91,26
24093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 87,01 97,49 91,20
25087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 90,06 92,23 90,93
26085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 94,37 84,98 90,61
Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (6/7)
Kategori Pagu Kecil (3/4)
17
No.
Kode
K/L
Nama K/L
Nilai
SMART
Nilai
IKPA
Nilai
Kinerja
27036 KEMENKO BID PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 88,39 91,52 89,64
28119 BADAN KEAMANAN LAUT 87,64 91,90 89,34
29079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 86,56 93,44 89,31
30110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 88,39 90,40 89,19
31114 SEKRETARIAT KABINET 85,44 94,55 89,08
32121 BADAN EKONOMI KREATIF 88,24 85,72 87,23
33066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 83,47 91,61 86,73
34116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 80,98 94,58 86,42
35035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 86,28 85,57 86,00
36109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 78,32 96,85 85,73
37088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 81,37 91,19 85,30
38065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 84,39 85,87 84,98
39047 KEMEN PEMB. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 81,20 88,71 84,20
Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (7/7)
Kategori Pagu Kecil (4/4)
18
No.
Kode
K/L
Nama K/L
Nilai
SMART
Nilai
IKPA
Nilai
Kinerja
40095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 82,02 86,71 83,90
41104 BN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 77,79 92,53 83,69
42083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 72,98 95,73 82,08
43120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 61,86 92,89 74,27
44074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 60,46 86,62 70,92
45001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 49,93 96,65 68,62
46044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 37,16 92,49 59,29
47112 BP KPB DAN PB BATAM 60,31 40,00 52,19
48082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 22,18 96,01 51,71
49118 BP KPB & PB SABANG 56,87 40,00 50,12
50111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 22,78 88,70 49,15
5. Nilai Kinerja SMART pada K/L
Bidang Ekontim TA 2019 (per 10 Juli 2019)
19
Pering
kat
Kode K/L Nama K/L
Capaian Sasaran
Strategis
Rata-rata Nilai
Kinerja Unit Eselon
I
Nilai Kinerja K/L
1 15 KEMENTERIAN KEUANGAN 100 17,31 58,66
2 22 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 100 14,38 57,19
4 104
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA
62,41 42,82 52,62
14 35
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
47,98 36,1 42,04
19 107
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN (BASARNAS)
50 31,74 40,87
20 84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 43,17 37,66 40,42
22 18 KEMENTERIAN PERTANIAN 61,68 17,02 39,35
25 44
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
52,82 20,8 36,81
20
No, Kode K/L Nama K/L
Capaian
Sasaran
Strategis
Rata-rata Nilai
Kinerja Unit
Eselon I
Nilai Kinerja
K/L
26 56
KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BPN
58,77 13,2 35,99
34 40 KEMENTERIAN PARIWISATA 50 10,38 30,19
40 109
BADAN PENGEMBANGAN
WILAYAH SURAMADU
28,62 14,97 21,8
41 121 BADAN EKONOMI KREATIF 27,75 9,64 18,7
44 33
KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
26,84 8,8 17,82
47 89
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
8,16 19,82 13,99
49 20
KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
0 21,62 10,81
51 90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1,18 18,46 9,82
61 26
KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
0 15,1 7,55
71 41
KEMENTERIAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA
0 12,59 6,3
21
No, Kode K/L Nama K/L
Capaian
Sasaran
Strategis
Rata-rata Nilai
Kinerja Unit
Eselon I
Nilai Kinerja
K/L
72 29
KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
0 12,53 6,27
74 32
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
0 11,49 5,75
75 19 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 0 11,36 5,68
78 108
KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA
0 10,49 5,25
79 112
BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM
0 10,38 5,19
81 65
BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
0 9,7 4,85
83 120
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN
0 8,16 4,08
84 118
BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS & PELABUHAN BEBAS
SABANG
0 7,92 3,96
22
6. LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI
NILAI SMART TA 2019
23
Cakupan EKA
Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari:
 EKA Reguler
 EKA non-reguler
Evaluasi Kinerja Anggaran reguler dibagi menjadi 3 aspek yaitu:
 EKA Aspek Implementasi
 EKA Aspek Manfaat
 EKA Aspek Konteks
Penilaian Kinerja Anggaran
 Nilai Kinerja Anggaran tingkat kementerian/lembaga
 Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program
 Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan
Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan dihitung berdasarkan nilai Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan terkait.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 25
Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat a
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program b
Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga (a+b)/2
Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon I/ program x 33.3% = a
Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon I/program x 66.7% = b
Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat
eselon I/program
a + b = c
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan d
Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program (c+d)/2
EKA Reguler (1/2)
EKA Reguler (2/2)
Penilaian Kinerja Anggaran
 Nilai Kinerja Anggaran
 Tingkat Kementerian/Lembaga
 Tingkat eselon I/program
 Tingkat satuan kerja
 Pengelompokan Nilai Kinerja Anggaran
 > 90 = Sangat Baik
 > 80 – 90 = Baik
 > 60 – 80 = Cukup
 > 50 – 60 = Kurang
 ≤ 50 = Sangat Kurang
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 26
NK K/L
Aspek Manfaat (Sasaran Strategis)
50%
Rata-Rata NK Es.I
50%
NK Manfaat dan Implementasi Es I
50%
Rata-Rata NK Satker
50%
Capaian Keluaran
43,5%
Efisiensi
28,6%
Konsistensi Penyerapan Anggaran thd Perencanaan
18,2%
Penyerapan Anggaran
9,7%
Aspek Implementasi
Aspek Implementasi Es. I
33,3%
Aspek Manfaat (Sasaran Program)
66,7%
Nilai Kinerja Nasional Per 10 Juli 2019
NK K/L Target Smt I 2019
Minimal 10%
NK K/L Smt I
???
NK K/L TA 2019
???
NK K/L per 10 Juli 2019
22,92%
Faktor penentu Optimalisasi EKA
 Awareness pimpinan K/L terkait urgensi penyelesaian EKA yang
difasilitasi Aplikasi SMART perlu ditingkatkan
 Kapasitas SDM sampai ke seluruh satker masih perlu
ditingkatkan
 Tingkat kedisiplinan para petugas pelaksana EKA untuk
melaksanakan pengisian secara tepat waktu dan benar
 Memperbaiki dan melengkapi informasi kinerja anggaran
melalui mekanisme revisi sesuai ketentuan
28
Level Satker
 Input dan Pengecekan Data Realisasi Volume Keluaran (tanggal
20 bulan berikutnya)
 Input Data Realisasi IKK (tanggal 10 bulan Juli dan 10 bulan
Januari tahun berikutnya)
 Penyusunan Laporan Semesteran (pada bulan Juli) dan Laporan
Tahunan (pada bulan Januari tahun berikutnya)
29
Level Unit Eselon I
 Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja
1. Konfirmasi Data Realisasi Volume Keluaran Satker (tanggal 20 setiap bulannya)
2. Konfirmasi Data Indikator Keluaran Kegiatan Semester (tanggal 31 Juli) dan
Tahunan (30 Januari tahun berikutnya)
3. Tindak lanjut Laporan Satker Semester dan Tahunan
 EKA Unit Eselon I
1. Aspek Implementasi: Input Data Capaian Keluaran Program (tanggal 20 bulan
pertama pada triwulan berikutnya)
2. Aspek Manfaat: Input Data Capaian Indikator Sasaran Program (tanggal 30 Januari
tahun berikutnya)
 Aspek Implementasi & Manfaat: Penyusunan Laporan Semester (tanggal 30 Juli)
dan Laporan Tahunan beserta pengisian untuk Aspek Konteks (tanggal 15 Januari
tahun berikutnya)
30
Level K/L
 Tindak Lanjut EKA Unit Eselon I
1. Konfirmasi Data Capaian Keluaran Program (tanggal 20 bulan pertama
pada triwulan berikutnya)
2. Konfirmasi Data Capaian Indikator Sasaran Program (tanggal 30 Januari
tahun berikutnya)
3. Tindak lanjut Laporan UE I Semester dan Tahunan
 Input Data Realisasi Indikator Strategis (tanggal 20 Januari tahun
berikutnya)
 Penyusunan Laporan Tahunan (tanggal 15 Januari tahun berikutnya)
 Pelaksanaan EKA Aspek Konteks (tanggal 15 Januari tahun berikutnya)
31
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus
(semester I):
 Tindaklanjuti EKA aspek konteks TA 2019
Memastikan informasi kinerja di semua level (satker dan unit
eselon I) tersedia dan terukur (memiliki target dan satuan)
 Pastikan semua level (satker dan unit eselon I) mengisi aplikasi
SMART pada semester I TA 2019:
a. Pengisian RVK, progres dan keterangan
b. Pengisian Capaian IKK semester I
c. Pengisian Laporan semester I
32
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Dr. Zar Rdj
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Sunar Shun Shun
 
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
KutsiyatinMSi
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuangan
Heyden Balang
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
Ahmad Abdul Haq
 

What's hot (20)

13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Sakd modul 4
Sakd modul 4Sakd modul 4
Sakd modul 4
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptKonsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
CTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrual
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk blu
 
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuangan
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
 

Similar to K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019

DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
ArvizaAzhar1
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
mizi1980
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
FloridaNumbery
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
PavilionNixion
 

Similar to K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019 (20)

DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
 
DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024
DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024
DIPA-Induk-DJPB-2023 PEMERINTAH ri TAHUN 2024
 
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
Bappenas sosialisasi juknis dak 2012 9 jan
Bappenas   sosialisasi juknis dak 2012 9 janBappenas   sosialisasi juknis dak 2012 9 jan
Bappenas sosialisasi juknis dak 2012 9 jan
 
Lakin bptp sumsel ta 2020
Lakin bptp sumsel ta 2020Lakin bptp sumsel ta 2020
Lakin bptp sumsel ta 2020
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
 
Bappenas sosialisasi juknis dak 2012 9 jan
Bappenas   sosialisasi juknis dak 2012 9 janBappenas   sosialisasi juknis dak 2012 9 jan
Bappenas sosialisasi juknis dak 2012 9 jan
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
 
Lakin bptp sumsel 2019
Lakin bptp sumsel 2019Lakin bptp sumsel 2019
Lakin bptp sumsel 2019
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
 
Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019
 
Lakin bptp sumsel 2018
Lakin bptp sumsel 2018Lakin bptp sumsel 2018
Lakin bptp sumsel 2018
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
 
Dipa 2020
Dipa 2020Dipa 2020
Dipa 2020
 
sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...
sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...
sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...
 
lakin-bptp-sumsel-2021.pdf
lakin-bptp-sumsel-2021.pdflakin-bptp-sumsel-2021.pdf
lakin-bptp-sumsel-2021.pdf
 
MATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptxMATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptx
 

More from Dr. Zar Rdj

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Dr. Zar Rdj
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dr. Zar Rdj
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Dr. Zar Rdj
 

More from Dr. Zar Rdj (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019

  • 1. BIMTEK EVALUASI KINERJA ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN TA 2019 DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN Jakarta, 15 Juli 2019
  • 2. OUTLINE 1. Latar belakang 2. Dasar Hukum 3. EKA Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat TA 2018 4. Nilai Kinerja Anggaran K/L pada TA 2018 (seluruhnya) 5. Nilai Kinerja SMART TA 2019 pada K/L Bidang Ekontim (per 10 Juli 2019) 6. Langkah-langkah Optimalisasi Nilai SMART TA 2019 2
  • 4. LATAR BELAKANG Kementerian Keuangan selaku Chief Financial Officer perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas belanja APBN. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui Evaluasi Kinerja Anggaran mengingat: Masyarakat semakin kritis dalam memperhatikan kinerja pemerintah Banyak hasil kinerja pemerintah belum terinformasikan dengan baik termasuk di dalamnya informasi kinerja anggaran APBN merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan
  • 6. DASAR HUKUM  Pasal 14 UU No 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara  Bahwa dalam rangka penyusunan RAPBN menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun RKA-K/L berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya;  Pasal 5 PP 90 Th 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, bahwa:  Anggaran belanja negara disusun berdasarkan RKA-K/L  Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan KPJM, Penganggaran Terpadu dan PBK,  Penyusunan RKA-K/L menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja  PMK Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L  Perdirjen Anggaran Nomor PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran
  • 7. 3. EKA Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat TA 2018 7
  • 8. EVALUASI KINERJA ANGGARAN  Evaluasi Kinerja Anggaran dibagi menjadi 3 aspek yaitu:  Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi  Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat  Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks  Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program serta pencapaiannya.  Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program K/L.  Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks TA 2019 dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA K/L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.  Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan terutama berdasarkan pada data aplikasi SMART.
  • 9. Hasil EKA Aspek Implementasi TA 2018  Kementerian lembaga harus lebih realistis dalam mengalokasikan anggaran agar penyerapan anggaran dapat dioptimalkan.  Kementerian Lembaga agar meningkatkan akurasi dalam penentuan Rencana Penarikan Dana.  Kementerian Lembaga harus memastikan setiap keluaran harus memiliki informasi tentang Indikator Keluaran baik di tingkat Program (Eselon 1) maupun di tingkat kegiatan (satker), karena informasi tersebut menjadi variabel dalam perhitungan nilai Capaian Keluaran Program dan Capaian Keluaran Kegiatan serta Efisiensi Keluaran Program dan Efisiensi Keluaran Kegiatan.  Kementerian Lembaga agar memperhatikan output yang pencapaiannya lebih dari 120% serta yang pencapaiannya kurang dari 50% agar dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian tahun berikutnya. 91,11 72,865 84,630 48,783 2,839 -5,929 -20 0 20 40 60 80 100 penyerapan (Total) Konsistensi (Rata2 Konsistensi Unit) Capaian Keluaran Program (Rata2 Unit) Capaian Keluaran Kegiatan (Rata2 Satker) Efisiensi Keluaran Program (Rata2 Unit) Efisiensi Keluaran Kegiatan (Rata2 Satker) Capaian Kinerja Anggaran Nasional Aspek Implementasi
  • 10. Sasaran Strategis Sasaran Program Nilai Realisasi Indikator Jumlah Indikator Persentase (%) Jumlah Indikator Persentase (%) 00,00 - 50,00 58 5,08 83 2,93 50,01 - 75,00 53 4,64 95 3,35 75,01 - 99,99 280 24,52 500 17,64 100,00 447 39,14 1366 48,20 100,01 - 120,00 206 18,04 429 15,14 120,01 - 200,00 74 6,48 188 6,63 200,01 - 300,00 12 1,05 38 1,34 300,01 - 400,00 5 0,44 12 0,42 400,01 - 500,00 2 0,18 5 0,18 500,01 - 600,00 3 0,26 5 0,18 600,01 - 700,00 1 0,09 2 0,07 700,01 - 900,00 1 0,09 - - 700,01 – 99,999,999,99 - - 18 0,64 Tanpa capaian - - 93 3,28 Jumlah 1142 100,00 2834 100,00  Dalam menetapkan target Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga agar memperhatikan capaian sebelumnya dan kondisi organisasi serta dinamika yang ada sehingga target tersebut dapat tercapai dan tidak ada pencapaian yang sangat jauh melebihi target.  Kementerian/Lembaga agar memberikan bimbingan dan pendampingan kepada unit eselon I di bawahnya baik dalam perencanaan maupun dalam pelaporan pencapaian target indikator sasaran program dalam rangka meningkatkan nilai kinerjanya  Kementerian/Lembaga agar memperhatikan indikator yang pencapaiannya lebih dari 120% serta yang pencapaiannya kurang dari 50% agar dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian tahun berikutnya.  Meningkatkan kualitas SDM yang melaksanakan monev kinerja anggaran, dan pemahaman bahwa capaian Indikator Sasaran Strategis maupun Indikator Sasaran Program dapat dioptimalkan sepanjang kendala dapat teridentifikasi untuk kemudian diselesaikan dan tercapai sesuai target. Rekomendasi Hasil EKA Aspek Manfaat TA 2019
  • 11. 4. Nilai Kinerja Anggaran K/L pada TA 2018 11
  • 12. Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (1/7) Kategori Pagu Besar 12 No. Kode K/L Nama K/L Nilai SMART Nilai IKPA Nilai Kinerja 1 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 100,00 94,41 97,76 2 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 95,22 94,22 94,82 3 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 94,88 94,58 94,76 4 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 92,92 93,54 93,17 5 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 91,91 92,60 92,19 6 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 91,43 92,74 91,95 7 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 90,48 94,07 91,92 8 027 KEMENTERIAN SOSIAL 90,30 91,11 90,62 9 025 KEMENTERIAN AGAMA 77,88 92,42 83,70 10 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 75,59 91,20 81,83 11 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 64,45 93,07 75,90 12 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 59,77 92,14 72,72 13 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 43,64 92,30 63,10
  • 13. Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (2/7) Kategori Pagu Sedang (1/2) 13 No. Kode K/L Nama K/L Nilai SMART Nilai IKPA Nilai Kinerja 1011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 100,00 93,30 97,32 2059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 99,50 93,64 97,16 3010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 100,00 92,34 96,94 4029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 96,95 93,66 95,63 5050 BADAN INTELIJEN NEGARA 93,71 96,38 94,78 6026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 95,24 92,92 94,31 7068 BDN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 95,38 92,41 94,19 8054 BADAN PUSAT STATISTIK 93,09 94,64 93,71 9004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 92,09 96,12 93,70 10005 MAHKAMAH AGUNG 93,03 94,03 93,43 11090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 94,52 90,25 92,81 12032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 92,50 91,49 92,10 13019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 88,73 94,96 91,22
  • 14. Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (3/7) Kategori Pagu Sedang (2/2) 14 No. Kode K/L Nama K/L Nilai SMART Nilai IKPA Nilai Kinerja 14092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 95,75 83,76 90,95 15040 KEMENTERIAN PARIWISATA 91,57 88,45 90,32 16020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 86,54 94,11 89,57 17067 KEMEN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI 87,45 90,95 88,85 18115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 88,59 86,46 87,74 19055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 88,40 81,82 85,77 20006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 79,65 94,02 85,40 21056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 79,98 93,44 85,36 22103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 87,45 81,74 85,17 23002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 80,98 91,03 85,00
  • 15. Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (4/7) Kategori Pagu Kecil (1/4) 15 No. Kode K/L Nama K/L Nilai SMART Nilai IKPA Nilai Kinerja 1089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 100,00 98,16 99,26 2080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 100,00 95,42 98,17 3106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 100,00 94,86 97,94 4057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 100,00 93,70 97,48 5078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 99,69 93,25 97,11 6084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 95,22 98,42 96,50 7086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 95,83 95,71 95,78 8077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 93,78 98,12 95,52 9051 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 92,83 99,51 95,50 10052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 93,53 98,02 95,33 11007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 94,78 95,93 95,24 12113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 99,53 86,94 94,49 13075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 94,26 94,38 94,31
  • 16. Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (5/7) Kategori Pagu Kecil (2/4) 16 No. Kode K/L Nama K/L Nilai SMART Nilai IKPA Nilai Kinerja 14081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 93,82 94,73 94,18 15041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 93,77 94,67 94,13 16034 KEMENKO BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 95,26 92,17 94,02 17107 BASARNAS 93,16 94,94 93,87 18117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 95,46 91,11 93,72 19048 KEMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI 96,66 88,03 93,21 20064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 91,99 91,67 91,86 21063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 89,59 94,63 91,61 22108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 94,61 86,69 91,44 23100 KOMISI YUDISIAL RI 87,33 97,15 91,26 24093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 87,01 97,49 91,20 25087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 90,06 92,23 90,93 26085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 94,37 84,98 90,61
  • 17. Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (6/7) Kategori Pagu Kecil (3/4) 17 No. Kode K/L Nama K/L Nilai SMART Nilai IKPA Nilai Kinerja 27036 KEMENKO BID PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 88,39 91,52 89,64 28119 BADAN KEAMANAN LAUT 87,64 91,90 89,34 29079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 86,56 93,44 89,31 30110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 88,39 90,40 89,19 31114 SEKRETARIAT KABINET 85,44 94,55 89,08 32121 BADAN EKONOMI KREATIF 88,24 85,72 87,23 33066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 83,47 91,61 86,73 34116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 80,98 94,58 86,42 35035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 86,28 85,57 86,00 36109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 78,32 96,85 85,73 37088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 81,37 91,19 85,30 38065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 84,39 85,87 84,98 39047 KEMEN PEMB. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 81,20 88,71 84,20
  • 18. Nilai Kinerja Anggaran TA 2018 (7/7) Kategori Pagu Kecil (4/4) 18 No. Kode K/L Nama K/L Nilai SMART Nilai IKPA Nilai Kinerja 40095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 82,02 86,71 83,90 41104 BN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 77,79 92,53 83,69 42083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 72,98 95,73 82,08 43120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 61,86 92,89 74,27 44074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 60,46 86,62 70,92 45001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 49,93 96,65 68,62 46044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 37,16 92,49 59,29 47112 BP KPB DAN PB BATAM 60,31 40,00 52,19 48082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 22,18 96,01 51,71 49118 BP KPB & PB SABANG 56,87 40,00 50,12 50111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 22,78 88,70 49,15
  • 19. 5. Nilai Kinerja SMART pada K/L Bidang Ekontim TA 2019 (per 10 Juli 2019) 19
  • 20. Pering kat Kode K/L Nama K/L Capaian Sasaran Strategis Rata-rata Nilai Kinerja Unit Eselon I Nilai Kinerja K/L 1 15 KEMENTERIAN KEUANGAN 100 17,31 58,66 2 22 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 100 14,38 57,19 4 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 62,41 42,82 52,62 14 35 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 47,98 36,1 42,04 19 107 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) 50 31,74 40,87 20 84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 43,17 37,66 40,42 22 18 KEMENTERIAN PERTANIAN 61,68 17,02 39,35 25 44 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 52,82 20,8 36,81 20
  • 21. No, Kode K/L Nama K/L Capaian Sasaran Strategis Rata-rata Nilai Kinerja Unit Eselon I Nilai Kinerja K/L 26 56 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 58,77 13,2 35,99 34 40 KEMENTERIAN PARIWISATA 50 10,38 30,19 40 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 28,62 14,97 21,8 41 121 BADAN EKONOMI KREATIF 27,75 9,64 18,7 44 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 26,84 8,8 17,82 47 89 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 8,16 19,82 13,99 49 20 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0 21,62 10,81 51 90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1,18 18,46 9,82 61 26 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 0 15,1 7,55 71 41 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 0 12,59 6,3 21
  • 22. No, Kode K/L Nama K/L Capaian Sasaran Strategis Rata-rata Nilai Kinerja Unit Eselon I Nilai Kinerja K/L 72 29 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0 12,53 6,27 74 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 11,49 5,75 75 19 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 0 11,36 5,68 78 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 0 10,49 5,25 79 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 0 10,38 5,19 81 65 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 0 9,7 4,85 83 120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 0 8,16 4,08 84 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG 0 7,92 3,96 22
  • 24. Cakupan EKA Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari:  EKA Reguler  EKA non-reguler Evaluasi Kinerja Anggaran reguler dibagi menjadi 3 aspek yaitu:  EKA Aspek Implementasi  EKA Aspek Manfaat  EKA Aspek Konteks
  • 25. Penilaian Kinerja Anggaran  Nilai Kinerja Anggaran tingkat kementerian/lembaga  Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program  Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan dihitung berdasarkan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan terkait. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 25 Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat a Rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program b Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga (a+b)/2 Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon I/ program x 33.3% = a Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon I/program x 66.7% = b Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon I/program a + b = c Rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan d Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program (c+d)/2 EKA Reguler (1/2)
  • 26. EKA Reguler (2/2) Penilaian Kinerja Anggaran  Nilai Kinerja Anggaran  Tingkat Kementerian/Lembaga  Tingkat eselon I/program  Tingkat satuan kerja  Pengelompokan Nilai Kinerja Anggaran  > 90 = Sangat Baik  > 80 – 90 = Baik  > 60 – 80 = Cukup  > 50 – 60 = Kurang  ≤ 50 = Sangat Kurang DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 26
  • 27. NK K/L Aspek Manfaat (Sasaran Strategis) 50% Rata-Rata NK Es.I 50% NK Manfaat dan Implementasi Es I 50% Rata-Rata NK Satker 50% Capaian Keluaran 43,5% Efisiensi 28,6% Konsistensi Penyerapan Anggaran thd Perencanaan 18,2% Penyerapan Anggaran 9,7% Aspek Implementasi Aspek Implementasi Es. I 33,3% Aspek Manfaat (Sasaran Program) 66,7% Nilai Kinerja Nasional Per 10 Juli 2019 NK K/L Target Smt I 2019 Minimal 10% NK K/L Smt I ??? NK K/L TA 2019 ??? NK K/L per 10 Juli 2019 22,92%
  • 28. Faktor penentu Optimalisasi EKA  Awareness pimpinan K/L terkait urgensi penyelesaian EKA yang difasilitasi Aplikasi SMART perlu ditingkatkan  Kapasitas SDM sampai ke seluruh satker masih perlu ditingkatkan  Tingkat kedisiplinan para petugas pelaksana EKA untuk melaksanakan pengisian secara tepat waktu dan benar  Memperbaiki dan melengkapi informasi kinerja anggaran melalui mekanisme revisi sesuai ketentuan 28
  • 29. Level Satker  Input dan Pengecekan Data Realisasi Volume Keluaran (tanggal 20 bulan berikutnya)  Input Data Realisasi IKK (tanggal 10 bulan Juli dan 10 bulan Januari tahun berikutnya)  Penyusunan Laporan Semesteran (pada bulan Juli) dan Laporan Tahunan (pada bulan Januari tahun berikutnya) 29
  • 30. Level Unit Eselon I  Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja 1. Konfirmasi Data Realisasi Volume Keluaran Satker (tanggal 20 setiap bulannya) 2. Konfirmasi Data Indikator Keluaran Kegiatan Semester (tanggal 31 Juli) dan Tahunan (30 Januari tahun berikutnya) 3. Tindak lanjut Laporan Satker Semester dan Tahunan  EKA Unit Eselon I 1. Aspek Implementasi: Input Data Capaian Keluaran Program (tanggal 20 bulan pertama pada triwulan berikutnya) 2. Aspek Manfaat: Input Data Capaian Indikator Sasaran Program (tanggal 30 Januari tahun berikutnya)  Aspek Implementasi & Manfaat: Penyusunan Laporan Semester (tanggal 30 Juli) dan Laporan Tahunan beserta pengisian untuk Aspek Konteks (tanggal 15 Januari tahun berikutnya) 30
  • 31. Level K/L  Tindak Lanjut EKA Unit Eselon I 1. Konfirmasi Data Capaian Keluaran Program (tanggal 20 bulan pertama pada triwulan berikutnya) 2. Konfirmasi Data Capaian Indikator Sasaran Program (tanggal 30 Januari tahun berikutnya) 3. Tindak lanjut Laporan UE I Semester dan Tahunan  Input Data Realisasi Indikator Strategis (tanggal 20 Januari tahun berikutnya)  Penyusunan Laporan Tahunan (tanggal 15 Januari tahun berikutnya)  Pelaksanaan EKA Aspek Konteks (tanggal 15 Januari tahun berikutnya) 31
  • 32. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus (semester I):  Tindaklanjuti EKA aspek konteks TA 2019 Memastikan informasi kinerja di semua level (satker dan unit eselon I) tersedia dan terukur (memiliki target dan satuan)  Pastikan semua level (satker dan unit eselon I) mengisi aplikasi SMART pada semester I TA 2019: a. Pengisian RVK, progres dan keterangan b. Pengisian Capaian IKK semester I c. Pengisian Laporan semester I 32