Tax amnesty
•
1 like•1,436 views
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan dampaknya bagi Indonesia serta upaya pemerintah melalui program pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan menarik investasi asing.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Tax amnesty
Similar to Tax amnesty (20)
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Tax amnesty
- 2. LATAR BELAKANG MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER HARGA KOMODITAS MENURUN RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT
- 3. BAGI INDONESIA DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA DEFISIT NERACAPERDAGANGAN DEFISIT ANGGARAN MEMBESAR PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI/ MANUFAKTUR INFRASTRUCTURE GAP YANG MASIH TINGGI
- 6. PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUN Indonesia mencari sumber investasi dari LUAR NEGERI Peluang INVESTASI di Indonesia TERBUKA LEBAR
- 8. HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA
- 9. HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA WAKTUNYA UNTUK KEMBALI, SEKARANG!
- 10. “Negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif” MENGAPA SEKARANG?
- 11. MENGAPA SEKARANG? AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) PALING LAMBAT MULAI 2018 REVISI UU PERBANKAN UNTUK KETERBUKAAN DATA BAGI PERPAJAKAN WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEBELUM:
- 12. SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI REPATRIASI ASET MAKSUD TUJUAN AMNESTI PAJAK Yang bertujuan Peningkatan likuiditas domestik; Perbaikan nilai tukar Rupiah; Suku Bunga yang kompetitif; Peningkatan INVESTASI
- 13. PERLUASAN BASIS DATA PERPAJAKAN MAKSUD TUJUAN AMNESTI PAJAK • Data lebih valid, komprehensif dan terintegrasi • Perhitungan potensi penerimaan pajak lebih reliable
- 14. MAKSUD TUJUAN AMNESTI PAJAK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK Penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih lengkap dan akurat Penerimaan dari uang tebusan JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG
- 15. “penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan. DEFINISI AMNESTI PAJAK
- 16. 6 KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, & PENYIDIKAN 3 TIDAK DILAKUKAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA PERPAJAKAN 2 TIDAK DIKENAI PAJAK YANG SEHARUSNYA TERUTANG 1 PENGHAPUSAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BALIK NAMA HARTA TAMBAHAN 6 PEMBEBASAN DATA PENGAMPUNAN PAJAK TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA APA PUN 5 JAMINAN RAHASIA PROSES PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, ATAU PENYIDIKAN 4 PENGHENTIAN
- 17. BERLAKU UNTUK Sampai dengan AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR* * TAHUN PAJAK TERAKHIR Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 PPh PPN/PPnBM
- 18. “Setiap orang/badan berhak mendapatkan Amnesti Pajak” BADAN ORANG PRIBADI (OP) PENGUSAHA OMZET TERTENTU OP/BADAN BELUM BER-NPWP
- 19. PENGECUALIAN SUBJEK Wajib Pajak yang sedang: P21 dilakukan penyidikan & berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dalam proses peradilan menjalani hukuman pidana …atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan!
- 20. CARA 1: UNGKAP UNGKAPKAN SELURUH HARTA YANG BELUM DILAPORKAN PADA SPT TAHUNAN PPh
- 21. BAYAR UANG TEBUSAN CARA 2: TEBUS
- 22. TARIF X HARTA BERSIH CARA HITUNG UANG TEBUSAN
- 23. HARTA TAMBAHAN UTANG UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA TAMBAHAN dan belum dilaporkan di SPT PPh terakhir HARTA BERSIH CARA HITUNG HARTA BERSIH
- 24. CARA HITUNG HARTA BERSIH RP HARTA BERUPA KAS DILAPORKAN SESUAI NILAI NOMINAL HARTA SELAIN KAS DILAPORKAN SESUAI HARGA WAJAR MENURUT PERHITUNGAN WAJIB PAJAK SENDIRI RP JIKA DALAM MATA UANG ASING, HARUS DIRUPIAHKAN DENGAN KURS MENTERI KEUANGAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR
- 25. CARA HITUNG HARTA BERSIH 50% DARI HARTA TAMBAHAN UNTUK WP ORANG PRIBADI UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA DAPAT DIKURANGKAN PALING BANYAK: 75% DARI HARTA TAMBAHAN UNTUK WP BADAN
- 26. NILAI WAJAR “Adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan aset yang sejenis atau setara BERDASARKAN PENILAIAN Wajib Pajak Dicatat sebagai harga perolehan harta yang dilaporkan PALING LAMBAT pada SPT TAHUNAN PPh 2017 “
- 27. TARIFPENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE-3 PERIODE I BULAN KE-4 UU BERLAKU S.D. 31 DESEMBER 2016 PERIODE II 1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017 PERIODE III
- 28. TARIFPENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE-3 PERIODE I BULAN KE-4 UU BERLAKU SAMPAI 31 DESEMBER 2016 PERIODE II 1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017 PERIODE III JIKA HARTA TERSEBUT TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI
- 29. JIKA ANDA ALIHKAN & INVESTASIKAN HARTA DI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NKRI
- 30. Periode I Periode II Periode III TARIF SPESIAL Untuk WP yang mengalihkan dan menginvestasikan harta di luar negeri ke dalam Wilayah NKRI
- 31. BATAS WAKTU PENGALIHAN HARTA MASUK KE WILAYAH NKRI SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE-3 PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN BULAN KE-4 UU BERLAKU S.D. 31 DESEMBER 2016 PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN 1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017 31DESEMBER 2016 31MARET 2017
- 32. • Surat berharga Negara Republik Indonesia • Obligasi BUMN; • Obligasi lembaga pembiayaan milik Pemerintah; • Investasi keuangan pada Bank Persepsi; • Obligasi perusahaan swasta yang diawasi OJK; SARANA INVESTASI • Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha; • Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; • Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai UU. Jangka investasi paling singkat 3tahun
- 33. TARIF KHUSUS OMZET PELAKU USAHA SAMPAI RP4,8M
- 34. TARIFKHUSUSOMZETTERTENTU WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA S.D. Rp4,8MILIAR PADA TAHUN PAJAK TERAKHIR 2%0,5% JIKA HARTA YANG DIUNGKAPKAN LEBIH DARI Rp10 MILIAR JIKA HARTA YANG DIUNGKAPKAN SAMPAI DENGAN Rp10 MILIAR SEJAK UU BERLAKU S.D. 31 MARET 2017
- 35. 3TAHUN JANGKA WAKTU MINIMAL HARTA TAMBAHAN YANG DIUNGKAPKAN ATAU DIALIHKAN MASUK KE WILAYAH NKRI UNTUK TETAP BERADA DI WILAYAH NKRI
- 36. SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNANPAJAK CARA PERMOHONAN Temui HELPDESK untuk informasi: Seputar Pengampunan Pajak Persyaratan yang diperlukan TUNGGAKAN PAJAK Penghitungan uang tebusan Bayar Uang Tebusan Sampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya
- 37. TUNGGAKAN PAJAK PAJAK TAMBAHAN PAJAK yang masih harus dibayar termasuk PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK DIKEMBALIKAN (berdasarkan keputusan DJP atau putusan peradilan) JUMLAH POKOK pajak yang belum dilunasi1 2
- 38. SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK Surat Pernyataan berisi identitas WP, harta, utang, harta bersih, serta penghitungan Uang Tebusan Oleh WP sendiri untuk Orang Pribadi Oleh pemimpin tertinggi Badan Usaha atau kuasanya untuk Badan Usaha
- 39. SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK Surat Pernyataan dapat disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali
- 40. PERSYARATAN MEMILIKI NPWP TELAH MELAPORKAN SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR MEMBAYAR UANG TEBUSAN
- 41. SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR Bagi WP yang tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 s.d. 30 Juni 2015 SPT Tahunan PPh 2015 SPT PPH TAHUNAN SPT Tahunan PPh 2014 SPT PPH TAHUNAN Bagi WP yang tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 s.d. 31 Desember 2015
- 42. BAGI WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU PENYIDIKAN, HARUS MELUNASI: PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK DIKEMBALIKAN PERSYARATAN MELUNASI SELURUH POKOK TUNGGAKAN (TERMASUK CABANG) SKP SKP STP
- 43. PERSYARATAN MENCABUT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM SKP DAN/ATAU STP YANG TERDAPAT POKOK PAJAK TERUTANG PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR GUGATAN, KEBERATAN, BANDING, & PK PEMBETULAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN
- 44. 10HARI KERJA Menteri Keuangan MENERBITKAN Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- 45. KERAHASIAAN DATA TIDAK DAPAT diminta oleh siapa pun TIDAK DAPAT diberikan pada pihak mana pun TIDAK DAPAT dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan tindak pidana apa pun Barangsiapa MEMBOCORKAN informasi akan dihukum PIDANA PENJARA paling lama 5 TAHUN
- 46. SEGERA! SAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK BESERTA PERSYARATAN KE KPP TERDAFTAR
- 47. DJP MENEMUKAN HARTA YANG BELUM DILAPORKAN WP YANG IKUT PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK Harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan SPT+ JIKA SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR Dan DIKENAI PPh dengan ditambah SANKSI 200%
- 48. Segala SENGKETA yang berkaitan dengan pelaksanaan AMNESTI PAJAK hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan pada BADAN PERADILAN PAJAK
- 49. SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR WP TIDAK MEMANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK DAN DJP MENEMUKAN HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DATA KONSEKUENSINYA?
- 50. Sejak Berlakunya UU Pengampunan Pajak Harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan SPT+ SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR Dan DIKENAI PAJAK dengan ditambah SANKSI ADMINISTRASI sesuai UU PERPAJAKAN RP KONSEKUENSI 3 TAHUN MAKSIMAL