SPIP-1 gmb umum
•
3 likes•669 views
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga. 2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to SPIP-1 gmb umum
Similar to SPIP-1 gmb umum (20)
More from Dr. Zar Rdj
More from Dr. Zar Rdj (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
SPIP-1 gmb umum
- 1. PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SPIP DI KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 Oleh: Tim Satgas Pembina SPIP BPKP Pusat Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi
- 2. 2 INDIKATOR KINERJA RPJMN Kematangan Implementasi SPIP & Kapabilitas APIP
- 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA • Sesuai Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-35/D1/03/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017 perihal mengingatkan amanah RPJMN 2015-2019 pada tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja RPJMN Bidang Aparatur Negara sesuai slide di atas, agar K/L memasukan Indikator Kinerja tersebut ke dalam Rencana Strategis K/LTahun 2015-2019. • Sedang dalam Renstra Setjen K/L Tahun 2015-2019 untuk memasukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sbb.: 1. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Level 3 Tahun 2019. 2. Prosentase Satuan Kerja K/L yang telah menyelenggarakan SPIP thn 2017 (..%), 2018 (..%) & 2019 (..%). • Sedang dalam Renstra Satker (Eselon II/III Mandiri) Tahun 2015-2019 untuk memasukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sbb.: 1. Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Satuan Kerja K/L yang dilakukan oleh Itjen K/L telah mencapai Level 1/2/3 pada tahun 2017, 2018 dan 2019. 3
- 4. 1. Koordinator Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan K/L Dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama (PER-Menteri) 2. Memasukan Indikator Kinerja dan Target Maturitas SPIP dalam Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2017 s/d 2019) 3. Memberdayakan Satgas Penyelenggaraan SPIP 4. Mengusahakan Penyelenggaraan SPIP Tidak Bersifat Formalitas 5. Komitmen Pimpinan dan Seluruh Pegawai untuk Berubah Menjadi Lebih Baik 6. Mengelola Risiko dalam Kegiatan Sehari-hari di Lingkungan Instansi Pemerintah 7. Meyakini SPIP adalah Proses Perbaikan yang Terus-menerus 8. Evaluator Self Assesment dan Fasilitator SPIP Dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur NB: RPJMN Tahun 2019....85% K/L Maturitas SPIP Level 3 4
- 5. 5
- 7. Reformasi Keuangan Negara UUD 1945 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Negara Prinsip-prinsip Umum pengelolaan KEUANGAN NEGARA (Hukum Tata Negara) Kaidah Administratif Pengelolaan Keu Negara (Hukum Administrasi Keu Negara) UU No. 15 Tahun 2004 Prinsip-prinsip Umum PEMERIKSAAN Keuangan NegaraTentang Pengelolaan & Pertgjawaban Keu.Negara Tentang Keuangan Negara Tentang Perbendaharaan Negara 7
- 8. DASAR HUKUM – SPIP Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 8
- 9. PP No. 60 TAHUN 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tanggal: 28 Agustus 2008 9
- 10. SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) 5 Apa sebenarnya SPI ? 10
- 11. Tiga Dimensi Pengendalian Intern Dimensi I : Tujuan •Internal control dirancang untuk menberikan keyakinan memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai Dimensi II : Tingkat Entitas & Tingkat Aktivitas •Tingkat Entitas/Organisasi: Pengendalian yang berlaku terhadap keseluruhan unit usaha, seperti kebijakan dan codes of conduct •Tingkat Aktivitas /Kegiatan: Pengendalian yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti SOP. Dimensi III : Lima Komponen Pengendalian Intern •Kelima komponen ini memberikan batasan dan kerangka kerja dalam mengevaluasi pengendalian intern. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN U N I T A U N I T B K E G I A T A N 1 K E G I A T A N 2 KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN OPERASI- OPERASI 11
- 12. 12 Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya : a) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara b) Keandalan Laporan Keuangan c) Pengamanan aset negara d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3)
- 13. ➢Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan. ➢Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar. 1. Kegiatan yang Efektif & Efisien 13
- 14. ➢Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. ➢Agar kpts yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal (layak dipercaya). 2. Lapkeu yang dapat diandalkan 14
- 15. ➢Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. ➢Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat. 3. Pengamanan Aset Negara 15
- 16. ➢Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. ➢Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku. 4. Ketaatan terhadap per-UU 16
- 17. SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Kegiatan Pengendalian Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian Identifikasi Risiko Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjwb Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Analisis Risiko 17
- 18. 1. KOMITMEN PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI UNTUK BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK 2. SPIP BUKAN TANGGUNG JAWAB TUNGGAL APIP 3. MEMBIASAKAN DIRI MENGELOLA RISIKO 4. MEYAKINI SPIP ADALAH PROSES PERBAIKAN TERUS-MENERUS 18 PRASYARAT PENERAPAN SPIP
- 19. SPIP PADA PROSES MANAJEMEN 19
- 20. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Peru- musan Kebijakan Perenca- naan Pengang- garan Pelaksa- naan Anggaran Panata- usahaan Pelapo- ran Moni- toring dan Evaluasi AKUNTA- BILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KINERJA GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) 20 tupimpinan27april2012@hw
- 21. Apa Indikator GG & CG ? Akuntabilitas Keuangan : Opini LK harus WTP bukan saja secara administratif sesuai SAP, tetapi secara material atau substansi didukung SPIP yang handal, tidak ada rekayasa/ penyimpangan dalam program/ kegiatan Akuntabilitas Kinerja Harus Excellence (Capaian Kinerja sesuai ekspektasi masyarakat). Penerapan SPIP yang handal Sejak perumusan kebjk s/d Pertanggungjawaban (lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi & komunikasi, dan kegiatan pemantauan) Mampu Mendeteksi Fraud •Indikasinya : Semua kegiatan didasarkan atas SOP yg jelas/tidak bertele-tele •Tidak ada Fraud (tidak ada rekayasa perencanaan, semuanya transparan dan melibatkan seluruh stakeholder di daerah) •Pelayanan Publik : Excellence (berkualitas & tdk diskriminatif) 2121
- 24. Soft Control Pengendalian internal berdasarkan faktor tak berwujud seperti kejujuran,keterbukaan dan standar etika” “The Auditor’s Dictionary”, J Wiley & Sons 2004 24
- 25. Penerapkan dapat berbeda antar instansi karena perbedaan Tujuan Organisasi Lingkungan dan cara beroperasi Tingkat kerumitan organisasi Sejarah/latar belakang serta budaya Risiko yang dihadapi
- 26. Lingkungan Pengendalian Kondisi yang mempengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi “atmosfir” individu organisasi dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian bagiannya 26
- 27. Lingkungan Pengendalian 27 1.Integritas dan nilai Etik 2.Komitmen kepada kompetens 3.Struktur Organisas 4.Wewenang dan Tanggungjawab 5.Kebijakan Sumber daya Manusi 6.Peran Auditor Intern Yang Efekti 7.Kepemimpinan Yang Kondusi 8.Hubungan Kerja Yang Baik
- 28. Penilaian Risiko Proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi & menentukan respon yang sesuai Hard Control 28
- 29. TAHAPAN PENILAIAN RISIKO (PP 60/2008) PENETAPAN TUJUAN • Tujuan IP • Tujuan tingkat kegiatan IDENTIFIKASI RISIKO • Sumber risiko internal & eksternal ANALISIS RISIKO • Pengaruh/ dampak risiko thd pencapaian tujuan P E N I L A I A N R I S I KO 29
- 30. TERIMA KASIH 30 Wahyu Sanjaya Alamat email: wahyu37@gmail.com Tim Satgas Pembina SPIP BPKP Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi