Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pemantauan pengendalian intern

2,747 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit

Pemantauan pengendalian intern

  1. 1. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN LINGKUP KANWIL DAN KPPN UKI DITJEN PERBENDAHARAAN Jakarta, 2014 1 1
  2. 2. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 2 OUTLINE 1. Dasar Pelaksanaan 2. Pemantauan Pengendalian Intern 3. Kegiatan yang dipantau pada Kanwil dan KPPN 4. Alur Proses Pemantauan Pengendalian Utama 5. Langkah-Langkah Penyusunan Dokumen Pemantauan 6. Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR)
  3. 3. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 3 DASAR PELAKSANAAN 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. 3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  4. 4. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 4 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN Pemantauan pengendalian intern terbagi menjadi dua : 1. Pemantauan berkelanjutan (dilaksanakan oleh pemilik kegiatan). 2. Evaluasi terpisah (dilaksanakan oleh UKI). Evaluasi terpisah dilakukan melalui 2 (dua) cara : 1. Pemantauan Pengendalian Utama. 2. Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR). TAHAPAN PEMANTAUAN PENETAPAN PELAKSANA PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELAPORAN HASIL PEMANTAUAN EVALUASI HASIL PEMANTAUAN
  5. 5. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 5 KEGIATAN YANG DIPANTAU PADA KANWIL DAN KPPN No. Nama Kegiatan *) Frekuensi Pemantauan Kanwil Ditjen Perbendaharaan 1 Pengesahan revisi DIPA Mingguan 2 Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung dengan mekanisme LS Bulanan 3 Penyusunan LKPP tingkat Kanwil Triwulanan KPPN 1 Penerbitan SP2D LS non-gaji Harian 2 Penyusunan LKP Mingguan 3 Penyusunan LKPP tingkat KPPN Bulanan 4 Pemrosesan permintaan TUP Mingguan 5 Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung dengan mekanisme LS Bulanan
  6. 6. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 6 ALUR PROSES PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA PENYIAPAN DOKUMEN KEGIATAN YANG DIPANTAU1 PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN OBSERVASI2 • Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU) • Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) • Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU) PELAPORAN HASIL PEMANTAUAN3 • Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) Dua Kali dalam Sebulan • Laporan Bulanan KPPN Bulanan • Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja/Tingkat Wilayah Triwulanan
  7. 7. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 7 LANGKAH – LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA SESUAI KEP-34/PB/2013
  8. 8. LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMA (DUPU) DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMA (DUPU) … (diisi nomor urut sesuai urutan pengendalian utama pada TPPU) Nama Kegiatan : (Mengisi nama kegiatan yang dipantau) … (1) Pengendalian Utama : (Mengisi nama pengendalian utama sesuai TPPU yang diujikan) … (2) Disusun oleh : (Mengisi nama pelaksana yang melakukan pemantauan) … (3) Tanggal : (Mengisi tanggal pelaksanaan pemantauan) … (4) NO. NO. DOKUMEN PERTANYAAN 1 *) PERTANYAAN 2 *) PERTANYAAN DST *) KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 123456 Diisi dengan (√) atau (X) Diisi dengan (√) atau (X) Diisi dengan (√) atau (X) Catatan hasil pengujian… Mengisi nomor urut populasi. Mengisi nomor dokumen yang diuji. Mengisi tanda centang (√) untuk jawaban “ya” dan tanda silang (X) untuk jawaban “tidak”. *) Pertanyaan-pertanyaan yang diisikan, disesuaikan dengan “Cara Pengujian” yang terdapat pada TPPU. Diisi catatan atas hasil pengujian yang memerlukan penjelasan khusus, misalnya:  Indikasi fraud karena paraf diduga palsu.  Penggunaan atribut pengendalian selain yang sudah ada di SOP atau peraturan.  Atribut pengendalian ada namun sebenarnya pengendalian tidak dilaksanakan, dll. (5) (6) (7) (8) (9) (10) Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 8
  9. 9. Nama kegiatan : (Mengisi nama kegiatan yang dipantau) … (1) Disusun oleh : (Mengisi nama pelaksana yang melakukan pengamatan) … (2) Tanggal : (Mengisi tanggal pelaksanaan pengamatan) … (3) LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN TABEL OBSERVASI PENGENDALIAN UTAMA (TOPU) NO PENGENDALIAN UTAMA DIJALANKAN? CARA SUDAH TEPAT? DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TEPAT? KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) Mengisi nomor urut pengendalian utama. Mengisi nama pengendalian utama kegiatan yang dipantau sesuai TPPU. Mengisi tanda centang (√) untuk jawaban “ya” dan tanda silang (X) untuk jawaban “tidak.  Ya, apabila berdasarkan observasi, pengendalian utama dijalankan.  Tidak, apabila pengendalian utama tidak dijalankan. Mengisi tanda centang (√) untuk jawaban “ya” dan tanda silang (X) untuk jawaban “tidak.  Ya, pengendalian utama dijalankan dengan cara yang sesuai dengan rancangan pengendalian.  Tidak, apabila pengendalian utama tidak dijalankan sesuai rancangan pengendalian. Mengisi tanda centang (√) untuk jawaban “ya” dan tanda silang (X) untuk jawaban “tidak.  Ya, apabila pengendalian utama dijalankan oleh orang yang tepat.  Tidak, apabila pengendalian utama tidak dijalankan oleh orang yang tepat. Mengisi keterangan yang diperlukan, misalnya: Cara pelaksanaan pengendalian tidak sesuai rancangan. Nama pegawai selain pegawai yang seharusnya melaksanakan pengendalian, dll. (4) (5) (6) (7) (8) (9) Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 9
  10. 10. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA (LHPPU) 1. LHPPU disusun berdasarkan DUPU dan TOPU yang telah dibuat sebelumnya. 2. LHPPU merupakan laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama kegiatan dalam periode tertentu. 3. Frekuensi penyusunan LHPPU adalah 2 (dua) kali dalam sebulan yang jangka waktunya seimbang antara periode satu dengan periode lainnya. 4. LHPPU ditandatangani oleh pimpinan UKI dan disampaikan kepada kepala unit kerja, maksimal 2 (dua) hari kerja setelah akhir periode pelaporan. 5. LHPPU tetap disusun walaupun dalam periode berkenaan tidak ada kegiatan pemantauan (nihil). Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 10
  11. 11. LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA (LHPPU) LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA KANTOR PUSAT DJPBN/KANWIL DJPBN PROVINSI…./KPPN… (1) PERIODE…. (2) NO PENGENDALIAN UTAMA POPULASI SAMPEL JUMLAH KEPATUHAN TINGKAT KEPATUHAN (100%) JUMLAH TEMUAN JUMLAH REKOMENDASI JUMLAH TINDAK LANJUT BELUM TUNTAS Nama Kegiatan ……………………………………………………………………………(3) 1. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2. dst. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (12) Total Periode ini (13) (13) (13) Kumulatif s.d, periode sebelumnya (14) (14) (14) Total s.d. periode ini (15) (15) (15) Informasi tambahan: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(16) (1) Diisi nama unit kerja (2) Diisi periode LHPPU (3) Diisi nama kegiatan yang dipantau (4) Diisi nama pengendalian utama sesuai TPPU (5) Diisi jumlah populasi (6) Diisi jumlah sesuai populasi (seluruh populasi dipantau). (7) Diisi jumlah anggota populasi yang dinyatakan patuh (8) Diisi hasil (7) dibagi dengan jumlah pada (6) (dalam %) (9) Diisi jumlah temuan yang diperoleh selama periode pelaporan (10) Diisi jumlah rekomendasi yang diberikan selama periode pelaporan (11) Diisi jumlah rekomendasi yang belum tuntas ditindaklanjuti (12) Diisi rata-rata tingkat kepatuhan dari seluruh pengendalian utama (dalam %). (13) Diisi total temuan, rekomendasi, tindak lanjut periode saat ini (14) Diisi total temuan, rekomendasi, tindak lanjut kumulatif periode sebelumnya (15) Diisi total temuan, rekomendasi, tindak lanjut kumulatif periode saat ini dan sebelumnya (16) Diisi penjelasan ringkas yang dianggap perlu menjadi perhatian penerima laporan (apabila ada). Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 11
  12. 12. PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN KPPN 1. Laporan Bulanan merupakan laporan yang menguraikan secara ringkas hasil kegiatan pemantauan dalam 1 (satu) bulan. 2. Laporan Bulanan disusun berdasarkan LHPPU selama periode pelaporan. 3. Laporan Bulanan disusun oleh UKI-P dan ditandatangani oleh Pimpinan UKI-P, serta cukup disampaikan kepada UKI-W dengan tembusan kepada Kepala KPPN, maksimal 5 (lima) hari kerja setelah akhir periode pelaporan. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 12
  13. 13. 13 LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN LAPORAN BULANAN KPPN LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN KPPN… (1) BULAN …. 20.. (2) (1) Diisi nama unit kerja (2) Diisi periode Laporan (3) Diisi nama kegiatan yang dipantau (4) Diisi frekuensi pemantauan (5) Diisi nomor urut pengendalian utama (6) Diisi nama pengendalian utama sesuai TPPU (7) Diisi 100% (populasi kegiatan = sampel) (8) Diisi rata-rata tingkat kepatuhan selama bulan berkenaan. (9) Diisi temuan yang ada pada bulan berkenaan (10) Diisi rekomendasi atas temuan yang ada pada bulan berkenaan (11) Diisi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan (12) Diisi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada periode sebelumnya (13) Diisi rata-rata tingkat kepatuhan seluruh pengendalian utama (14) Diisi nama kegiatan yang dipantau (pada tahun sebelumnya) (15) Diisi temuan pada tahun sebelumnya (16) Diisi rekomendasi atas temuan pada tahun sebelumnya (17) Diisi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada tahun sebelumnya (18) Diisi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada tahun sebelumnya NO PENGENDALIAN UTAMA SAMPEL TINGKAT KEPATUHAN TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT STATUS TINDAK LANJUT Nama Kegiatan yang dipantau: ………. (3) Frekuensi Pemantauan: ………. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) dst. Rata-rata: (13) Perkembangan Tindak Lanjut atas rekomendasi Tahun Sebelumnya NO NAMA KEGIATAN TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT STATUS TINDAK LANJUT (5) (14) (15) (16) (17) (18) Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 13
  14. 14. PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TRIWULANAN UNIT KERJA KPPN 1. Laporan Akhir Triwulanan merupakan laporan yang disusun setiap 3 (tiga) bulan, berisi kompilasi hasil pemantauan pengendalian utama sampai dengan akhir triwulan bersangkutan. 2. Laporan Akhir Triwulanan KPPN disusun berdasarkan kompilasi LHPPU KPPN sampai dengan akhir triwulan bersangkutan. 3. Laporan Akhir Triwulanan KPPN disusun oleh UKI-P dan ditandatangani oleh Pimpinan UKI-P, serta cukup disampaikan kepada UKI tingkat Kanwil (UKI-W), dengan tembusan kepada Kepala KPPN, maksimal 5 (lima) hari kerja setelah akhir periode triwulan bersangkutan. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 14
  15. 15. LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN LAPORAN AKHIR TRIWULANAN UNIT KERJA KPPN LAPORAN AKHIR TRIWULANAN … (1) PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA KPPN ………. (2) Periode ..….. - …….. 20… (3) NO PENGENDALIAN UTAMA POPULASI SAMPEL JUMLAH KEPATUHAN TINGKAT KEPATUHAN JUMLAH TEMUAN JUMLAH REKOMENDASI JUMLAH TINDAK LANJUT BELUM TUNTAS Nama Kegiatan:……………………………………………………………………...(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) dst. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (14) Total (15) (15) (15) Jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya: ………………….(16) Informasi tambahan: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(17) (1) Diisi Triwulan I/II/III/IV (2) Diisi nama unit kerja (3) Diisi periode laporan (4) Diisi nama kegiatan yang dipantau (5) Diisi nomor urut pengendalian utama (6) Diisi nama pengendalian utama sesuai TPPU (7) Diisi jumlah populasi pada triwulan bersangkutan (8) Diisi 100% (populasi kegiatan = sampel) (9) Diisi jumlah anggota populasi yang dinyatakan patuh (10) Diisi hasil (9) dibagi dengan jumlah pada (8), (dalam %) (11) Diisi jumlah temuan selama triwulan bersangkutan (12) Diisi jumlah rekomendasi atas temuan selama triwulan bersangkutan (13) Diisi jumlah tindak lanjut belum tuntas selama triwulan bersangkutan (14) Diisi rata-rata tingkat kepatuhan dari seluruh pengendalian utama (15) Diisi total temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut belum tuntas selama periode bersangkutan (16) Diisi jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya (17) Diisi penjelasan ringkas yang dianggap perlu untuk menjadi perhatian penerima laporan (apabila ada), misalnya terdapat penggunaan atribut pengendalian selain yang ada di SOP/peraturan, dll. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 15
  16. 16. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 16 PEMANTAUAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KECUKUPAN RANCANGAN (EIKR) Dilakukan minimal 1 tahun sekali atau ketika terjadi perubahan organisasi atau proses bisnis yang strategis. TAHAPAN PEMANTAUAN EIKR EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS (EPITE) PEMANTAUAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI (PEI) EVALUASI KECUKUPAN RANCANGAN (EKR) KESIMPULAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN (KEPI) Hanya dilaksanakan oleh UKI-E1 Menentukan efektivitas pengendalian tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian tingkat kegiatan/aktivitas. Memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian telah dilaksanakan secara efektif untuk mencegah dan mendeteksi “apa yang bisa salah” atau tidak tercapainya tujuan kegiatan. Memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh potensi kesalahan yang signifikan telah diidentifikasi dan pengendalian telah dirancang dengan tepat sehingga pada saat dilaksanakan dapat mencegah dan/atau mendeteksi kesalahan. Menjadi salah satu dasar bagi pimpinan dalam membuat pernyataan efektivitas pengendalian intern secara berjenjang.
  17. 17. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 17 PEMANTAUAN EIKR: 1. EPITE 1 Reviu Dokumen Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern. 2 Wawancara Melakukan diskusi dengan pegawai yang bertanggung jawab terhadap rancangan atau implementasi pengendalian intern dalam rangka mengumpulkan bukti mengenai efektivitas pengendalian tingkat entitas. 3 Survei Melakukan konfirmasi atas implementasi pengendalian intern pada unit kerja kepada responden yang berasal dari internal unit kerja melalui pengisian formulir pernyataan. 4 Observasi Melakukan pengamatan secara cermat terhadap pelaksanaan kegiatan di suatu unit kerja terkait dengan unsur-unsur pengendalian intern. 1. Rendah (0% - 33%) 2. Sedang (34% - 63%) 3. Tinggi (64% - 100%) Simpulan EPITE
  18. 18. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 18 PEMANTAUAN EIKR: 2. PEI 1 Melakukan pengujian terhadap atribut pengendalian, dengan menetapkan risiko sampling terkait pengendalian, toleransi penyimpangan (TDR), Perkiraan kesalahan dalam populasi, menetapkan jumlah sampel, menguji sampel, mengestimasi keadaan populasi, serta membuat kesimpulan hasil pengujian atribut pengendalian. 1. Andal 2. Tidak andal Hasil Pengujian 2 Melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa pengendalian telah dijalankan sesuai dengan rancangan. Dilakukan melalui wawancara/FGD, observasi, dan reperformance. 1. Pengendalian intern dijalankan 2. Pengendalian intern tidak dijalankan Hasil Pengujian 1. Pengendalian intern efektif 2. Pengendalian intern tidak efektif Simpulan PEI 3 Menarik kesimpulan efektivitas implementasi, dengan menggabungkan hasil pengijoan terhadap atribut pengendalian dan hasil pengujian terhadap implementasi pengendalian sesuai rancangan.
  19. 19. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 19 PEMANTAUAN EIKR: 3. EKR 1 Melakukan penelaahan dokumentasi untuk mengidentifikasi “apa yang bisa salah” dan rancangan pengendalian yang ada. 2 Mengevaluasi adanya potensi kesalahan signifikan yang belum diidentifikasi. 1. Rancangan Pengendalian Memadai 2. Rancangan Pengendalian Tidak Memadai Simpulan EKR 4 Menarik kesimpulan kecukupan rancangan pengendalian. 3 Mengevaluasi ketepatan rancangan pengendalian, meliputi: a. Evaluasi ketepatan pengendalian yang telah ada dari segi teknik, waktu, atribut, pelaksana dan hal-hal lain yang terkait. b. Identifikasi adanya praktik pengendalian yang telah dilakukan dan dirasakan tepat untuk mencegah dan/atau mendeteksi potensi kesalahan namun belum masuk dalam rancangan.
  20. 20. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 20 PEMANTAUAN EIKR: 4. KEPI Penyusunan kesimpulan efektivitas pengendalian intern didasarkan pada hasil analisis temuan yang berasal dari EPITE, PEI, dan EKR. Temuan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu: 1. Defisiensi rancangan (design deficiency) a. Suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan pengendalian tidak ada; b. Suatu kebijakan atau prosedur pengendalian yang ada tidak dirancang secara tepat untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian akan tercapai. 2. Defisiensi pelaksanaan (operating deficiency) a. Suatu pengendalian yang telah dirancang secara tepat tidak dilaksanakan sesuai rancangan; b. Pegawai yang melaksanakan prosedur pengendalian tidak memiliki otoritas atau kualifikasi untuk melaksanakan pengendalian tersebut secara efektif.
  21. 21. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 21 PEMANTAUAN EIKR: 4. KEPI Langkah – langkah pokok penyusunan simpulan efektivitas pengendalian adalah: 1 Mengevaluasi dan menentukan tingkat temuan. a. Defisiensi yang berdampak rendah (inconsequential) Suatu temuan atau kombinasi dari beberapa temuan, yang pengaruhnya tidak material terhadap pelaksanaan proses bisnis dan pencapaian tujuan kegiatan. b. Defisiensi signifikan (significant deficiency) Suatu temuan atau kombinasi dari beberapa temuan, yang berpengaruh cukup material terhadap pelaksanaan proses bisnis dan pencapaian tujuan kegiatan. c. Kelemahan material (material weakness) Suatu temuan atau kombinasi beberapa defisiensi signifikan, yang berpengaruh material terhadap pelaksanaan proses bisnis dan pencapaian tujuan kegiatan. 2 Merumuskan kesimpulan efektivitas pengendalian intern. a. Pengendalian intern efektif, apabila tidak ada defisiensi signifikan dan kelemahan material. b. Pengendalian intern efektif dengan pengecualian, apabila terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material. c. Pengendalian intern mengandung kelemahan material, apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan material.
  22. 22. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 22 PEMANTAUAN EIKR: PERNYATAAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN OLEH MANAJEMEN Bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam membangun dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang memadai, dengan mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh pelaksana pemantauan. Disusun secara berjenjang dari Kepala KPPN, Kepala Kantor Wilayah, sampai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jenis pernyataan yang dibuat manajemen adalah : 1. Pengendalian Intern Efektif 2. Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian 3. Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material
  23. 23. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 23 Terima Kasih

×