Pada bagian ini dibahas tentang
pengertian kepemimpinan, teori-
teori kepemimpinan, kepemimpinan
transparansi, Rekonstruksi
Kepemimpinan transparansi .
Pengertian kekuasaan, Sumber-suber
kekuasaan
Pada bagian ini dibahas tentang
pengertian kepemimpinan, teori-
teori kepemimpinan, kepemimpinan
transparansi, Rekonstruksi
Kepemimpinan transparansi .
Pengertian kekuasaan, Sumber-suber
kekuasaan
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI JakartaRakyat Memilih
Survei jajak pendapat secara online ini bertujuan untuk mengetahui persepsi publik tentang masalah kemacetan di DKI Jakarta. Jajak pendapat dilakukan secara online dan diikuti oleh 440 responden. Periode survei Minggu pertama Maret 2017. Survei ini dibuat oleh Rame.id sebuah aplikasi jajak pendapat dan media analisis.
IOS: http://apple.co/2luaU03
Android : bit.ly/rameandroid
organisasi dipahami sebagai tempat (wadah) berkumpulnya orang-orang yang diikat dalam sebuah aturan-aturan yang tegas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah terkoordinir secara sistematis dalam sebuah struktur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
1. ORGANIZATIONAL CONTEXTS
Dosen:
1. Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si
2. Dr. Suherman
Mata Kuliah : Isu-Isu Kritis dalam Human Resources
Management
PROGRAM DOKTOR NON REGULER
MANAJEMEN SDM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
HRM
oleh
Maizar Radjin 7647168417
2.
3. David Collings. PhD
1. Profesor HRM di Dublin City University
• Business School University of Sheffield
• National University of Ireland Galway
• King's College London
• Universitas Strathclyde.
2. Roundtable Direksi SDM
3. Direktur Bersama dari Leadership and Talent
Institute
HRM bukanlah obat mujarab,tidak ada
seperangkat kebijakan ketenagakerjaan yang
akan terjadi. Tapi, sebagai akun persuasif (atau
naratif) logika yang mendasari pilihan di
organisasi tertentu dan sebagai jalur aspirasi
untuk orang lain, itu adalah ide yang layak
untuk diperiksa.
Bureaucracy
1. Hirarki vertikal
2. Rendah percaya rantai perintah
3. Cari prediktabilitas dan efisiensi
4. Rendahnya diskresi tugas:
ketaatan dihargai
5. Kontrol melalui kepatuhan
kalkulatif melalui peraturan dan
insentif
6. Kepemimpinan berbasis hukum
rasional
Post-bureaucracy
1. Verical Approach/teamwork)
2. Percaya, dialog / persuasi yang
tinggi
3. Mencari fleksibilitas dan efektivitas
melalui komitmen dan
pemberdayaan anggota
4. Tugas kebijaksanaan yang tinggi:
kreativitas dihargai
5. Kontrol melalui otonomi yang
bertanggung jawab berdasarkan
prinsip-prinsip yang dilambangkan
dalam keterlibatan moral
6. Belajar-kepemimpinan sering
didasarkan pada karisma
1. Post-birokrasi adalah masalah pengendalian dan perubahan bagaimana arah,
pengawasan dan disiplin pengelolaan atasan terhadap bawahan sebagai respons
terhadap meningkatnya tingkat ketidakpastian yang dialami dalam organisasi yang
disebabkan oleh sebuah gangguan destilasi.
2. Ada pergeseran modalitas kontrol yang terus berlanjut dari yang terkait dengan kontrol
'langsung' bawahan kepada mereka yang lebih terkait dengan pembentukan 'otonomi
bertanggung jawab.
3. Pergeseran kontrol ini biasanya diidealkan sebagai pengembangan anggota yang
memberdayakan dan mandiri; setelah menginternalisasi manajemen mendapatkan
norma budaya.
4. Pengendalian diri berbasis komitmen' dengan cara yang dapat dikomentari dengan
tujuan dan sasaran strategis manajemen senior.
5. Pergeseran dari mode birokultural dan birokrasi birokrasi ke birokrasi telah
dipresentasikan sebagian besar sebagai tuntutan yang harus diakomodasi jika kita
menerima bahwa meningkatnya tingkat turbulensi dan ketidakpastian.
4. I.Sifat Struktur organisasi
1. Tradisional
2. Profesional
II.Faktor Penerapannya
1. Ukuran Organisasi
2. Jaringan Koordinasi
3. Jumlah Pegawai
4. Tujuan Organisasi
5. Dan Sebagainya
Perubahan organisasional
menjadi isu yang sangat
relevan dalam menyiapkan
para pemimpin yang dapat
mengakomodir isu-isu yang
berhubungan dengan
konteks perubahan tersebut
Seperti mengelola ketidakmampuan diantara
pegawai, kebutuhan akan model atau visi masa
depan yang akan menuntun redesain organisasi dan
kebutuhan proses perubahan yang dikelola dengan baik
untuk membantu pegawai memodifikasi sikap dan
perilaku mereka.
5. Max Weber : suatu bentuk organisasi yang penerapannya
berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai dan
dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan
secara rasional oleh berbagai macam peraturan. Birokrasi ini
dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu
pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak
Fritz Morstein Marx: suatu tipe organisasi yang
dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan
tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan
dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur
pemerintah.
Peter A. Blau dan Charles H. adalah suatu tipe dari
organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-
tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara
mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan
oleh banyak orang.
Blau dan Page birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi
pemerintah, akan tetapi juga pada semua organisasi besar, seperti
organisasi militer dan organisasi-organisasi niaga. Dengan
demikian, birokrasi dapat dilihat pada setiap bentuk organisasi
modern yang dihasilkan oleh proses rasionalisasi.
ORGANISASI
BIROKRASI
6. I. Lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif
• Perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar tetap bertahan
• siap menghadapi perkembangan teknologi, kebutuhan konsumen, dan
persaingan yang ketat dengan perusahaan lain.
II. Kinerja karyawan merupakan faktor yang penting dalam
mendorong produktifitas
• salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas organisasi dalam
mengelola sumber daya manusianya
• Karyawan yang memungkinkan memiliki kinerja yang baik adalah
karyawan yang memiliki kemampuan professional, memiliki sikap
perjuangan, pengabdian, dan disiplin.
Karyawan yang professional dapat diartikan sebagai karyawan yang
memliki sikap disiplin, berfikir, jujur, loyalitas tinggi, penuh dedikasi
untuk pekerjaannya.
Thoha (2003)
gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan
seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang
lain seperti yang ia lihat
1. kepemimpinan otoriter
2. Demokrasi
3. bebas.
MENGUBAH LINGKUNGAN ORGANISASI:
RUNTUHNYA BIROKRASI?
Mangkunegara, 2000:40
7. Kritik sosial Veblen (1921) trained incapacity
bahwa birokrasi membuat para anggotanya untuk bersandar pada
aturan-aturan dan hukum yang panggah dan kaku serta menerapkannya
dalam suatu penampilan yang mekanik, otomatis dan tidak kreatif.
Michels (1966:365) hukum besi oligarkhi.
mengemukakan bahwa siapa saja yang membicarakan birokrasi, berarti
membicarakan oligarkhi. Ini menunjukkan adanya kecenderungan
organisasi birokrasi mengarah kepada oligarkhi, yaitu suatu pemusatan
kekuasaan di tangan sebagian kecil individu, yang menggunakan
kantornya untuk meningkatkan keuntungan dan kepentingan mereka
sendiri. Kecenderungan ini disebutnya sebagai
Parkinson (1962).
Pandangan bahwa birokrasi adalah mekanisme organisasi untuk
mencapai efisiensi ditolak keras oleh Parkinson dengan hukum
Parkinsonnya (Parkinson Law), bahwa tugas-tugas birokrasi yang
meluas dapat menutupi waktu yang tersedia untuk
menyelesaikannya, jumlah pejabat tidak berhubungan sama
sekali dengan volume pekerjaan.
MUNCULNYA
POST-BIROKRASI?
8. New Public Management (NPM)Contoh:
Implikasi pada
Pelayanan Publik
melakukan perbaikan organisasi sektor publik dengan menerapkan
pendekatan ,prinsip-prinsip, dan pengalaman yang terjadi di sektor swasta
kedalam sektor publik.
Widaningrum,2007 :48
The post bureaucratic organization and public service values
menjelaskan perubahan karakteristik dari organisasi birokrasi kea rah post
birokratik. Perubahan karakteristik tersebut meliputi 3 (tiga) pokok
perhatian, yaitu dilihat dari:
I. Policy and Managerial Culture
• Position Power to Participative leadership.
• Rule centered to People centered.
• Independent action to Collective action.
• Status Quo oriented to Change oriented.
• Process oriented to Result oriented.
II. Structure
• Centralized to Decentralized .
• Departemental Form to Non Departemental Form.
III. Market Oriented
• Budget Driven to Revenue Driven.
• Monopolistic to Competitives.
Kemp, 1998 :2
Ketika menentukan keuntungan dan biaya selama organisasi terus
menerus bergeser , organisasi publik harus menguji tidak hanya yang
berkaitan dengan struktur dan manajerial tetapi juga pada politik dan nilai-
nilai yang berimplikasi baik.
IMPLIKASI PASCA BIROKRASI UNTUK MSDM
9. Manajemen SDM
pengelolaan sumber daya manusia
merupakan suatu proses yang berhubungan
dengan implementasi indikator fungsi-fungsi
pengelolaan atau manajemen yang berperan
penting dan efektif dalam menunjang
tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun
organisasi atau perusahaan
Manajemen Budaya
• Memfokuskan diri pada pengembangan nilai bersama dan
menempatkan komitmen untuk nilai yang berkaitan dengan
jenis perilaku yang dipercaya manajemen sesuai kepentingan
organisasi.
• Nilai inti dari bisnis mengekspresikan keyakinan tentang apa
yang dianggap penting oleh manajemen mengenai bagaimana
fungsi organisasi dan bagaimana orang-orang seharusnya
berperilaku.
• Bertujuan memastikan bahwa keyakinan ini juga dimiliki dan
dilaksanakan karyawan. Strategi manajemen budaya
seharusnya mengalisis perilaku yang sesuai dan kemudian
dibawa kedalam proses, seperti manajemen kinerja, yang akan
mendorong pengembangan perilaku
MANAJEMENMSDMDANBUDAYA
10. KESIMPULAN
Max Weber tidak menciptakan birokrasi,
melainkan menciptakan konsepsi
bahwa suatu penyimpangan dari struktur formal akan
berpengaruh terhadap efisiensi administrasi. Oleh karena
yang dianggap tipe idealnya biasanya adalah organisasi
yang efisiennya sempurna, maka semua hal yang
berlainan dengan organisasi itu dapat saja mengganggu
efisiensi. Namun, ada sejumlah bukti yang menunjukkan
hal yang sebaliknya; hubungan sosial dan praktek-praktek
yang tidak resmi seringkali sangat berarti bagi efisiensi
pekerjaan.
Konsepsi Max Weber
Menjawab kecenderungan sifat manusia dalam
hidup bermasyarakat. Manusia mempunyai
kecenderungan mengumpul sesamanya. Jika telah
terjadi kumpulan orang-orang itu, pasti mereka
berusaha menciptakan kerja. Kumpulan orang yang
bermasyarakat tadi yang berusaha untuk mencapai
tujuan tertentu dinamakan organisasi. Kalau
kumpulan mereka tidak tidak diatur kerja mereka
bisa acak-acakan, semrawut, kacau, tidak rasional
dan tidak efisien.
Titik dari gagasan dasar birokrasi, nampak
bahwa birokrasi dan demokrasi bisa berjalan seiring sejalan.
Birokrasi untuk kepentingan rakyat kecil, dan bukan
kepentingan penguasa semata. Namun demikian,
kecenderungan empirik tidak banyak mendukung prinsip
keseiringan birokrasi dengan demokrasi.
Nilai-nilai yang berkaitan dengan berpindahnya
organisasi yang tertuang dalam kerangka kerja birokrasi dan
post birokrasi dicerminkan dalam nilai-nilai :
1. Akuntabilitas menjadi nilai dominan dalam administrasi publik
bersifat kontemporer.
2. Partnership termasuk dalam organisasi publik dan semua jenis
organisasi non pemerintah (khususnya organisasi bisnis), lebih
luas pada focus perhatian warga negara sebagai pusat
perhatian pelayanan, kolaborasi, desentralisasi, berfungsi
memelihara nilai-nilai profesionalisme seperti efesiensi, tim kerja
dan inovasi.
3. Restrukturisasi, untuk menggerakkan organisasi publik kearah
model post birokras dan memperkenalkan objectivitas sebagai
peningkatan pelayanan, desentralisasi dan pemulihan biaya.