OPTIMASI PSN
•
0 likes•420 views
Investasi Transportasi Sulawesi Barat
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to OPTIMASI PSN
Similar to OPTIMASI PSN (20)
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
OPTIMASI PSN
- 1. RAPAT KOORDINASITEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN SE PROVINSI SULAWESIBARAT TAHUN2017 disampaikan dalam acara OLEH Inspektur Jenderal KementerianPerhubungan Dr.WahjuSatrioUtomo Mamuju, 26 - 27 Juli 2017
- 2. 2 AKUNTABILITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERMASALAHAN INTEGRASI PERENCANAAN TRANSPORTASI PADA TATANAN TINGKAT NASIONAL, PROPINSI, KABUPATEN/KOTA KEBIJAKAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 PERENCANAAN PENDANAAN DAN PENINGKATAN INVESTASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN
- 3. Pertama
- 6. 6 Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil) e-Government Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen- dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Stop Pemborosan Anggaran Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai. Fokus Kinerja, bukan SPJ ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ. Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan- kegiatan yang tidak penting. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat. EFISIENSI
- 7. o Proyek Strategis Nasional (PSN) Harus Selesai (okezone finance 11 April 2017) o Proyek Strategis Nasional Harus Diawasi ( Kompas 3 Mei 2017) o Baru 9 Persen Proyek Strategis Nasional yang Selesai (Kumparan 3 Mei 2017) o Proyek Strategis Nasional Harus Memajukan Ekonomi (metronews 3 Mei 2017) o Ada 245 Proyek Strategis, Bisakah Rampung di 2019 (detik finance 26 Juni 2017) ‘Kemenhub 49 PSN’ 7
- 8. Kecendrungan penggunaan anggaran kita bukan berdasarkan KEBUTUHAN/KEPATUTAN tapi Karena sudah dianggarkan dalam DIPA/POK dan sepanjang tidak melanggar aturan Ruang Fiskal Terbatas Mandatory & Non Discretionary Kualitas Belanja Pembiayaan Anggaran o Mengendalikan mandatory spending o Efisiensi Belanja non discretionary (a.l. Operasional & perkantoran) o Berbasis program, outcome & output o Basis data lebih baik o Mempertimbangkan efisiensi biaya keuangan domestic o Mendorong target pembangunan infrastruktur o Menggali potensi perpajakan o Mengendalikan cost recovery o Optimalisasi PNBP SDA Nonmigas dan K/L AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 8
- 9. 9 “Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya”
- 10. 10 RENCANA STRATEGIS SAKIP MEMASTIKAN SASARAN K/L SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERJANJIAN KINERJA MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN PENGUKURAN KINERJA MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT PENGELOLAAN DATA KINERJA MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN PELAPORAN KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR REVIU DAN EVALUASI KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA MEMASTIKAN SASARAN/ PRIORITAS PEMBANGUNAN MENJADI FOKUS K/L/PEMDA MEMASTIKAN ANGGARAN DIALOKASIKAN UNTUK SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN (MONEY FOLLOW PROGRAM)
- 11. 11 Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumber daya. Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan. LATAR BELAKANG Budget Reform: Dari sekadar alokasi tahunan yang didistribusikan antarinstansi dan dilaporkan realisasinya kepada Legislatif Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja (Super Budgeting) Budget Savings INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA
- 12. 12 3 Menentukan proses bisnis yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencapai outcome Proses A Indikator Target Proses B Indikator Target Proses C Indikator Target Proses Bisnis 2 Jabarkan ke outcome terinci yang mendukung terciptanya outcome tingkat instansi 1 pastikan sasaran strategis berorientasi hasil, dan jelas ukurannya
- 13. 13 Sasaran Pembangunan Sektor Transportasi Sasaran Strategis /Result Sasaran Strategis /Result Sasaran Strategis /Result GOALS Program Kegiatan Anggaran Program Kegiatan Anggaran Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Tidak ada Keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran Tujuan/sasaran Tidak orientasi hasil Ukuran kinerja tidak jelas 1 2 3 Tidak jelas hasil yang akan dicapai Tidak efektif dan efisien Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan 4 Ditjen Ditjen Ditjen
- 14. 14 awal PERENCANAAN • Laporan survey • Studi kelayakan • Program dan bugdet • TOR (Term Of Reference) • Master plan DESIGN • Pra-Desain • Pengembangan/Detail Desain FINAL DESIGN & CONSTRUCTION DOCUMEN • Gambar-gambar detail, untuk seluruh bagian pekerjaan • Detail spesifikasi • Bill of quantity (daftar volume) • Estimasi biaya konstruksi (secara terperinci) proses akhir PROSES LELANG • HPS • RKS • Daftar penyedia lulus Administrasi, Pra/Kualifikasi • Daftar penawaran yang masuk • Dokumen2 evaluasi lelang DOKUMEN KONTRAK • Administrasi, Kualifikasi dan Teknis • Metode Pemilihan • Jaminan2 terkait pekerjaan • Sumber data penetapan HPS • Dokumen2 berita acara • SPPBJ MONITORING PEKERJAAN • Data konsultan pengawas • Time line pembangunan • Pengukuran ulang pekerjaan LAPORAN PEKERJAAN • Awal • Mingguan • Bulanan • Kurva S • Opname (kuantitatif & kualitatif) PROSEDUR PENAGIHAN PRESTASI PEKERJAAN • Foto Proyek • Gambar Kerja • As Bulit Drawing • Spesifikasi • Sertifikasi Acuan • Uji Laboratorium • Uji Lapangan • Dokumen Perubahan (CCO/Addendum) • Dokumen Mutu Kontrak • Dokumen-dokumen lain yang terkait JADWAL / PROSES SERAH TERIMA JADWAL / PROSES KEMANFAATAN
- 15. 15 TIDAK TERDAPAT STUDI KELAYAKAN Aspek Perencanaan Aspek Perancangan Aspek Ekonomi Aspek Lingkungan TIDAK TERDAPAT FINAL DESIGN Tata letak Rancangan Metode Kontruksi Taksiran Biaya BELUM TERDAPAT PERIJINAN Rekomendasi PEMDA berlarut2 Penetapan Lokasi Adanya aktivitas persiapan proses akhir PROSES LELANG TIDAK SESUAI Syarat teknis dan syarat kualifikasi Metode penentuan pemenang Waktu pemasukan & penutupan dokumen Jadwal masa sanggah Administrasi, Kualifikasi dan Teknis Metode Pemilihan Jaminan2 terkait pekerjaan Sumber data penetapan HPS PELAKSANAAN PEKERJAAN TIDAK SESUAI Volume ≠ Spesifikasi Teknis Konsultan pengawas tidak di lokasi Kerterlambatan pekerjaan BELUM TERDAPAT PERIJINAN Ijin Pembangunan Adanya aktivitas pembagunan o LAPORAN PEKERJAAN TIDAK LENGKAP o PROSEDUR PEMBAYARAN TERMIN PERKERJAAN TIDAK SESUAI o PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN TIDAK MENELITI HASIL PEKERJAAN o TIDAK SEGERA DILAKUKAN BERITA ACARA SERAH TERIMA OPERASIONAL (BASTO) o BELUM TERDAPAT PERIJINAN Ijin Operasional Adanya Aktifitas operasional yang berdampak pada keselamatan dan penerimaan PNBP awal
- 16. Pemenuhan persyaratan Perencanaan pekerjaan konstruksi Pengadaan bahan-bahan Pengendalian pembangunan Pekerjaan fisik Administrasi, keuangan dan umum Manfaat yang ditimbulkan o Teknis o 3K o Perlindungan sosial tenaga kerja o Tata lingkungan setempat Dokumen2 perencanaan o acuan desain yang digunakan o standar keteknikan terkait pemenuhan ketaatan, kelengkapan, kebenaran, dan efisiensi, ekonomi kebenaran pelaksanaan pengendalian atas instrumen pengendalian dan aplikasinya o tertib administrasi keuangan o penyesuaian harga kontrak o kebenaran pengenaan pajak o terhadap denda (bila ada) o Pemeriksaan terhadap kompensasi o aspek teknis o aspek ekonomis o aspek sosial 16
- 17. 2015 17 744,25 miliar dari total anggaran 13,29 triliun 5,6 % 1,25 triliun dari total anggaran 20,18 triliun 2016 6,2 % 2017Jan sd Jun 11,6% 8,7 % 6,1 % 8,7 % 13,3 % 8,9 % Pengehematan (%) Nilai Pagu Direviu Keterangan : 1,99 triliun dari total anggaran 17,16 triliun Penunjang Ditjen Hubla Ditjen Hubud Ditjen KA Ditjen Hubdat 754 milliar 2,01 triliun 11,7 triliun352 millia2,23 triliun Rp126milliar
- 18. • 34.805 temuan • Rp1,3 triliun • $118,6 juta • 1.398 temuan • Rp660 miliar • $414 ribu • 122 temuan • Rp3.8 miliar • - • 58 temuan • Rp476 miliar • $6,5 juta TUNTAS PROSES BTL TDTL Sampai dengan tahun 2016 Total temuan 36.383 0.09% 16.01% 70.34% 13.56% • 40 temuan • Rp1,01 miliar • 73 temuan • Rp1.15 miliar • 347 temuan • Rp21.68 miliar • 0 • 0 TUNTAS PROSES BTL TDTL tahun 2017 Total temuan 460 75.43% 15.87% 8.7% 0% 18AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS posisi JULI 2017
- 19. 768 81% 18% 0% 0.2% Rekomendasi total temuan : 367 Rekomendasi : 768 Total nilai rekomendasi : Rp492.51 milliar SESUAI/TUNTAS Rekomendasi : 622 Nilai rekomendasi : Rp433.19 milliar BTL Rekomendasi : 0 Nilai rekomendasi : 0 BELUM sesuai/proses Rekomendasi : 144 Nilai rekomendasi : Rp37.66 milliar TDTL Rekomendasi : 2 Nilai rekomendasi : Rp21.72 milliar Tingkat PenyelesaianPersentase penyelesaian LHP BPK-RI 19AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS posisi sd semester II 2016 (Incrach Tahun 2006)
- 20. Catatanberulang dalam reviu hps/rka kelengkapan DOKUMEN ALOKASI ANGGARAN RINCIAN HARGA perjaldin Honortim yang rasional Jumlah petugas dan hari # kebutuhan Jumlah hari ST # jumlah kerja efektif Monev sedapat mungkin menggunakan IT Biaya pemeliharaan Indeks Aset dan Pegawai # kebutuhan Kapiltalisasi dan akun Pekerjaan rutin Keanggotaan yang berlebih Bukan kegiatan prioritas Dokumen pembanding Analisa harga satuan Kewajaran biaya personil langsung Rincian pekerjaan fisik Output perkerjaan supervisi Dokumen-dokumen perencanaan Dokumen-dokumen persetujuan teknis Legalitas TOR & RAB Sumber data penetapan harga 20
- 21. • Pencatatan Aset • Pengelolaan Aset • Pengamanan Aset • Pengelolaan PNBP • Piutang PNBP • Kelebihan Perhitungan / Pembayaran • Keterlambatan Pekerjaan • Pekerjaan tidak sesuai Speksifikasi Teknis • volume pekerjaan # fisik konstruksi • Biaya langsung Personil/Non Personil Konsultan 1 2 3 4 5 21 • Fasilitas keselamatan jalan tidak ada • Sarana bantu navigasi kurang andal/memadai • KKOP, Obstacle 6 • Petugas tidak kompeten • Kekurangan SDM • Dokumen perencanaan tidak lengkap • Kendala Lahan
- 22. Watchdog konsultan katalis penjamin mutu AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS PERAN WATCHDOG KONSULTAN, KATALISDAN PENJAMINMUTU assurance detektif kaku penyimpangan terbatas compliance jumlah temuan pelengkap • AKTIVITAS • PENDEKATAN • SIKAP • FOKUS • KOMUNIKASI • FOKUS AUDIT • UKURAN SUKSES • ORGANISASI Konsulting Prefentif Aktif Konstruktif Reguler Berbasis risiko Rekomendasi Pemberi nilai tambah 22
- 23. Tugas Pokok Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi dan Monitoring Peningkatan tata laksana dan akuntabilitas pengawasan intern serta penguatan sektor pengawasan intern Meningkatkan koordinasi sektor pengawasan intra kementerian, ekternal pengawas serta aparat penegak hukum Tugas Pokok Tugas Tambahan MEMBENTUK FORUM KOORDINASI Meningkatkan peran konsultan, katalis dan penjamin mutu Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS 23
- 24. 24 Pengiriman & Tindak Lanjut LHA o Laporan Hasil Audit (LHA) dengan SPL paling lama dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode audit berakhir o Paling lama 60 hari setelah SPL diterima, LHA wajib ditindaklanjuti oleh oleh auditi maupun atasan langsungnya 60 hari, apabila Auditi tidak dapat menindaklanjuti hasil audit semenjak SPL dan LHA diterima SURAT PERINGATAN peringatan Pertama 1 bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi peringatan Kedua 1 bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak dilakukan, Inspektur Jenderal membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan sanksi* kepada Pejabat Eselon I dan/ atau Auditi peringatan Ketiga Notes* 1. Administratif (hukuman disiplin) 2. Tuntutan atau gugatan perdata 3. Tindakan pidana • Umum : Kepolisian • Khusus : Kepolisian/Kejaksaan/KPK (hasil audit investigatif)
- 25. Kedua
- 26. 26 RPJPD SKPD VISI, MISI, PROGRAM Berdasarkan SKPD Dijabarkan PedomanDijabarkan KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL, DAERAH DAN SKPD NASIONAL/ DAERAH DAERAH (Dikoordinasikan BAPPEDA*) SKPD UUD 45 RPJPN Diacu D RPJMN Di KEPALA DAERAH iperhatikan Pedoman RPJMD susun RENSTRA Acuan RKPD RENJA Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN
- 27. 27 - PANCASILA - UUD 1945 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RENCANA UMUM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RUPP) VISI,MISI PRESIDEN TERPILIH RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL TATANAN MAKRO STRATEGIS PERHUBUNGAN (TMSP) TATRANAS TATRALOK SISTRANAS RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RTPP) PETUNJUK, PEDOMAN DAN STANDARDISASI TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (PSTPP) L I N G K U N G A N S T R A T E G I S SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (SP3) RENCANA STRETEGIS (RENSTRA) KEMENHUB RENCANA KERJA KEMENHUB RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEMENHUB (RPJPP) ROLLING PLAN ROLLING PLAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) RKA KEMENHUB DIPA TATRAWIL RTRWN RTRW PULAU RTRW KAB/KKOTA UU TATA RUANG RTRWProv UU TRANSPORTASI Sumber : KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan
- 28. Kedua
- 29. 29 SISTRANAS DIWUJUDKAN DALAM SECARA HIRARKIS DALAM TATARAN NASIONAL, WILAYAH, LOKAL DENGAN PENDEKATAN “MULTIMODAL” (Permenhub No. 49 tahun 2005) PERATURAN PERUNDANGAN “SUB- SEKTOR” TRANSPORTASI “UNIMODAL” UU No. 38/2004: Jalan “…jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting….” UU No. 32/2007: Perkeretaapian “…sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional ….” UU No. 17/2008: Pelayaran “…merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan….” UU No. 1/2008: Penerbangan “…merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang….” UU No. 22/2009: LLAJ “…LLAJ sebagai bagian dari sistem transportasi nasional ….” “TATANAN RENCANA INDUK” pengembangan sub-sektor transportasi Tatranas Tatralok Tatrawil Peraturan Perundang-undangan ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004) RPJPN RPJMN RPJPD RPJMD SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL (SISTRANAS) BELUM DIUNDANGKAN Problem kepastian hukum Problem implementasi Tatanan operasional? Problem sinkronisasi Tatanan fungsional? Problem sinkronisasi Tatanan fasilitas? Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang (UU 26/2007 dan PP 26/2008 ttg RTRWN)
- 30. 30 Konektivitas jaringan jalan Konektivitas lokal belum optimal : • Beda status jalan beda kelas jalan • Integrasi jalan nasional-provinsi- kabupaten/kota belum tepat • IKU belum terstandardisasi Konektivitas nasional belum optimal • Antarmoda/Multimoda belum terstandarisasi • IKU belum terstandardisasi Konektivitas global berdaya saing rendah Konektivitas jaringan Transportasi Fakta : belum optimal Dampak otonomi daerah Dampak ego-sektoral Dampak kearifan lokal Dampak disparitas Dampak ego-pemimpin Tatralok-Tatrawil+-------Tatranas---- -----+ Fakta : keserasian jaringan belum terealisasi Konektivitas jaringan laut/udara
- 31. 31 Asal perjalanan penumpang/ barang Tujuan akhir Perjalanan penumpang/ barang Simpul transportasi Simpul transportasi Jalan SDP Laut Kereta Api Udara access egress Problem waktu dan biaya access + egress yang lebih tinggi dibandingkan waktu dan biaya main trip Problem over-capacity pada simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal LLAJ) yang > standar Problem lamanya handling time & tingginya handling costs pada simpul transportasi barang Belum memadainya transfer antar-moda dari simpul menuju titik tujuan akhir Belum memadai keandalan moda dan layanan akses simpul transportasi Problem standar pelayanan, rute/trayek komersial vs perintis, persaingan vs integrasi antar-moda, daya angkut, kondisi sarana & prasarana, keselamatan, dampak sosial dan lingkungan, public vs private (TDM) Problem terbatasnya basic services untuk diffables, manula, anak-anak, low income househols main trip • Peralihan antara Tatranas dan Tatrawil/ Tatralok? • Koordinasi antara “pusat” - “daerah?
- 32. 32 Kerumitan angkutan barang antar Status Jalan dan dampaknya pembiaran pelanggaran beban angkutan Konsekuensi Multiple Class : ▪ Daerah merasa rugi, jalan daerah rusak ▪ lokasi pendanaannya lebih jelas ▪ Tidak berpihak thd transporter barang krn perlu terminal & handling cost ▪ Travel time panjang ▪ Biaya infrastruktur yang ditanggung pemerintah lebih murah ▪ Tidak perlu mengubah regulasi UU tetapi regulasi operasional dikaji ulang ▪ Multiple Class tidak tepat untuk jaringan jalan menerus antar status jalan yg melayani rute angkutan barang ekspor dari produsen ke port (outlet) ▪ Tidak boleh ada sikap pembiaran pelanggaran beban sumbu kend. Jln. nasional Jln. provinsi Jln. kab/kota Fakta lapangan : terminal & handling cost ditiadakan?Sumber : Koesno (2011) dalam Mulyono (2014)
- 33. 33 Apa perlu penyeragaman Kelas Jalan antar Status Jalan pada jalur angkutan logistik yang berdaya ungkit tinggi? Konsekuensi Single Class : ▪ Konflik Pusat dan Daerah ▪ Belum jelas alokasi pendanaannya ▪ Lebih berpihak transporter barang dgn biaya transport lebih murah ▪ Travel time pendek ▪ Biaya infrastruktur mahal ditanggung pemerintah ▪ Perlu mengubah UU terkait Jalan dan Kewenangan Pusat dan daerah Single Class sangat tepat untuk jaringan jalan menerus antar status yg melayani rute angkutan barang ekspor dari produsen ke port/ oulet Jln. nasional Jln. provinsi Jln. kab/kota Fakta lapangan : terminal & handling cost harus dilaksanakan? Sumber : Koesno (2011) dalam Mulyono (2014)
- 34. Ketiga
- 35. 35 VISI-MISI-PALTFORM PERUBAHAN Presiden Jokowi-JK 2015-2019 Visi Pemerintahan Jokowi-JK : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Pemerintah Bersih Daerah dan Desa Daya Saing Kemandirian Revolusi Karakter Rasa Aman Bebas Korupsi RPJM 1 (2005 – 2009) RPJM 2 (2010 – 2014) RPJM 3 (2015 – 2019) RPJM 4 (2020 – 2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang lebih kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. INFRASTRUKTUR: ▪ Terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan iptek INFRASTRUKTUR: ▪ Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang ▪ Berkembangnya jaringan transportasi Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik INFRASTRUKTUR: ▪ Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. ▪ Percepatan pembangunan infrastruktur didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian INFRASTRUKTUR: ▪ Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha ▪ Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika Kualitas Hidup Peningkatan percepatan pengembangan jaringan transportasi nasional dan sub-nasional didukung penataan tata ruang utk peningkatan konektivitas nasional Restorasi Sosial Perbatasan
- 36. 36 TANTANGAN 1. Geopolitik 2. Geoekonomi 3. Bonus Demografi 4. Agenda Paska 2015 5. Perubahan Iklim REGULASI KELEMBAGAAN PENDANAAN PROYEKSTRATEGIS AMANAT RPJPN Infrastruktur Memadai Pendapatan per kapita USD 14 Ribu Pengangguran < 5% Penduduk Miskin > 5% HDI dan GDI Meningkat PERMASALAHAN 1. Kondisi jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kinerja Pelabuhan kurang kompetitif 4. Perkotaan yang semakin padat ISU STRATEGIS VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CITA SASARAN RPJMN 2015-2019 Kondisi mantap jalan nasional 100% Waktu tempuh perjalanan darat dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km Biaya logistik menurun menjadi 19,2% terhdap PDB Pangsa Pasar Angkutan Umum 32% On time performance penerbangan mencapai 95% Jumlah penumpang pesawat sebanyak 162 juta penumpang per tahun Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline. Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api. KEBIJAKAN DAN SRATEGI Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri, Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non- koridor ekonomi Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan transportasi Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang PERBAIKAN REGULASI, TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN KREATIF Peningkatan Ketersediaan Penguatan Konektivitas Nasional Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur
- 37. 37 Keterpaduan Antarmoda/Multimoda ➢ 281,4 km jalur KA menuju bandara ➢ 1.824,2 km jalur KA menuju pelabuhan ➢ 42 paket fasilitas integrasi antarmoda ➢ 95 unit bus pemadu moda Keterpaduan Jaringan Sarana-Prasarana Keterpaduan Manajeman Transp. Multimoda Badan Usaha Angk. Multimoda (BUAM) Infrastruktur Jalan Infrastruktur Perkeretaapian Infrastruktur Pelabuhan/Penyeberangan Infrastruktur Kebandarudaraan Meningkatkan prasarana kebandarudaraan di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua : • Pembangunan 15 bandara baru • Pengembangan dan rehabilitasi bandara lama • Pengembangan 9 bandara kargo udara • Pemutakhiran sistem navigasi penerbangan Target Capaian : ▪ Peningkatan jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta penumpang per tahun • Meningkatkan kapasitas 24 pelabuhan yang terdiri dari 5 pelabuhan hub-tol laut dan 19 pelabuhan feeder-tol laut • Pengadaan 50 kapal perintis • Pembangunan dan pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan • Pembangunan dan pengembangan 120 dermaga sungai dan danau Target Capaian : ▪ Terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis ▪ Penurunan dan perataan ekonomis harga barang dasar, keb. pokok dan jasa ▪ Peningkatan peran angkutan sungai dan danau sebagai integrasi transportasi Meningkatkan prasarana jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua : • Pembangunan jalan baru (2.560 km) • Peningkatan kapasitas jalan (4.200 lajur/km) • Pembangunan jalan tol (1.000 km) • Preservasi/perbaikan jalan (45.592 km) Target Capaian : ▪ Penurunan waktu tempuh rata-rata per koridor utama dari 2,6 jam per 100 km 2,2 jam per 100 km ▪ Tercapainya persiapan pengembangan jaringan jalan (termasuk jalan tol) sepanjang 6.000 km • Pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 km di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua • Pembangunan 344 unit jembatan /underpass/flyover KA; 269 unit rehabilitasi • Pembangunan 82 unit stasiun dan 30 unit rehabilitasi • Pembangunan 41 paket persinyalan dan telekomunikasi; 71 paket peningkatan persinyalan Target Capaian : ▪ Peningkatan daya angkut barang menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun ▪ Pangsa muatan KA minimal 5% untuk barang dan 7,5% untuk penumpang Keterpaduan Jaringan Pelayanan
- 38. 38 Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS) Kedaulatan Maritim Perlindungan Keamanan bagi warganegara Pengembangan Transportasi “dalam-Pulau” Pemerintahan Bersih & Efektif Perkuatan Daerah dan Desa, serta kawasan Perbatasan Penegakan Hukum Bebas Korupsi dan Bermartabat Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Partisipasi Publik & Transparansi Pengembangan Transportasi “dalam-Provinsi” Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kawasan Timur Kawasan Perbatasan Pengembangan Transportasi “dalam-Kab/Kota” Peningkatan Kualitas Hidup Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Internasional Pengembangan Transportasi “antar-Pulau” Pengembangan Transportasi “antar-Negara” Pengembangan Transportasi “antar Kab/Kota” Pengembangan Transportasi “antar Kec/Desa” Kemandirian Ekonomi mendukung Sektor StrategisDomestik Revolusi Karakter Bangsa Perkuatan ke-Bhinneka-an Restorasi Sosial Indonesia Kepastian Hukum Lahan Pembangunan & Pengembangan Prasarana Transportasi Mendukung Kedaulatan Pangan Sistem Transportasi Nasional dalam konsepsi Permenhub No. 49/2005 Kebijakan Strategi 9 Agenda Nawacita Presiden 1 2 3 Peningkatan Pertukaran Budaya Akses menuju Indonesia Sehat dan Sejahtera Akses Warga Miskin & Guru di Daerah Terpencil
- 39. 39 Pengembangan 100 Pelabuhan Non Komersial Pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan pada 65 lokasi Pembangunan 103 Kapal Perintis Terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis Penyelenggaraan Rute Angkutan Laut Tetap Dan Teratur untuk Mendukung Tol Laut pada 13 rute Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian 41 Unit Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Patroli 282 Unit Pembangunan 15 Bandara baru Pengembangan Bandara untuk pelayanan Kargo Udara di 9 Lokasi Pembangunan/ pengembangan bandara di 100 lokasi Pembangunan/ pengembangan terminal penumpang di 26 bandara Pembangunan BRT di 34 kota dengan pengadaan 3.170 bus Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan kota metropolitan Pembangunan/ pengembangan Terminal Penumpang Tipe A pada 41 lokasi Penerapan teknologi ATCS di seluruh ibu kota provinsi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 65 lokasi Pembangunan/ pengembangan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi Pengadaan kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit Pembangunan Jalur sepanjang KA 3.258 km’sp di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua Penyelenggaraan kereta api perintis pada 10 lintas Pembangunan dan pengembangan kampus baru pada 27 lokasi
- 40. 40 RPJM Daerah RPJP Daerah RKPRPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA- KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN
- 41. 41 RPJMN • Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan • Program Pembangunan Nasional • Program Prioritas RPJMD • Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan • Program Pembangunan Nasional • Program Prioritas RENSTRA K/L • Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan • Program Pembangunan Nasional • Program Prioritas • Kegiatan Prioritas RENSTRA SKPD • Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan • Program Pembangunan Nasional • Program Prioritas • Kegiatan Prioritas Nawacita & Program - Program Pembangunan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Diperhatikan Diselaraskan 1. Rencana Induk Pelayaran Nasional; 2. Rencana Induk LLAJ Nasional; 3. Rencana Induk Penerbangan Nasional; 4. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Diacu sesuai kewenangan • Penyediaan/- Pembangunan infrastruktur transportasi skala nasional Diacu sesuai kewenangan RTRWN RTRW PROV./KOTA/KAB. ▪ Penyediaan/- Pembangunan fasilitas pendukung infrastruktur transportasi sesuai kewenangan UU NO. 23 Th 2014
- 42. Keempat
- 43. 43 PARTISIPASI SWASTA: Rp. 1.751,5 T (36,5%) Kebutuhan Investasi Infrastruktur1 2015-2019: Rp. 4.796,2 T BUMN: Rp. 1.066,2 T (22,2%) APBN + APBD: Rp. 1.978,6 T (41,3%) • Porsi investasi infrastruktur melalui skema KPBU terhadap total investasi infrastruktur pada sejumlah negara rata-rata adalah 22% (Inggris, Thailand, Portugal dan Brazil memiliki figur tertinggi yaitu di atas 40%) 1 : Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi negara berpendapatan menengah (middle income country) pada tahun 2025. Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Background Study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim Kebutuhan Pendanaan Sumber • Belanja K/L • Belanja non K/L (subsidi, PSO) • Transfer daerah • Pembiayaan (PMN dan viability gap fund) • Swasta murni • BUMN murni • KPBU dengan jaminan Deskripsi • Anggaran infrastruktur: • 2015: Rp 290,3 T • 2016: Rp 307,1 T (APBN-P) • 2017: Rp 336,9 T (RAPBN) • Sehingga total 2015-2019: ±Rp 1.500 Tn < Rp 1.978,6 Tn, perlu keterlibatan swasta lebih besar Terdapat Gap 58,7% dipenuhi melalui sumber- non-APBN
- 44. 44 55 232 101 71 30 Darat KA Laut Udara BPSDM 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 278 169 91 563 182 KA Perkotaan ASDP Laut Udara • Kebutuhan pendanaan infratruktur transportasi sebesar Rp.1,283 Triliun diperoleh melalui pendekatan makro didasarkan atas asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 : 6-8%, inflasi 2,5-4,5%, tingkat suku bunga 4-5-6,5%. Selain itu, perkiraan perhitungan juga mempertimbangkan skenario kebutuhan pendanaan transportasi yang tertuang dalam Rencana Induk, Cetak Biru dan Kajian Latar Belakang Transportasi Perkotaan. Sumber : Bappenas, 2015 Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur Transportasi Rp. 1,283 T (non-road) Rp. 491 T (non-road) Perkiraan Pendanaan Kemampuan APBN sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019 GAP Investasi Swasta Murni Peningkatan Peran BUMN KPS Terdapat GAP pembiayaan investasi sebesar Rp. 791 Triliun untuk periode 2015-2019
- 45. 45 Peluang Pemanfaatan KPBU: Perpres 38/2015 • Kementerian/Lembaga • Komitmen Terhadap Paradigma Baru • Kesiapan Proyek KPBU dan APBN/APBD • Pembentukan Simpul KPBU (Optimalisasi SDM) • Kepastian Usaha • Perizinan • Insentif • Dibentuk SPC Untuk Proyek yang Sedang Disiapkan • Dilakukan Kerjasama dengan Swasta dalam SPC tersebut • Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN PMN Untuk Penugasan SWASTA JV BUMN BROWNFIELD KPBU JV BUMN (brownfield) JV BUMN (greenfield) BUMN APBN/APBD • Penyediaan Tanah • Pembentukan Land Banking • Perkuatan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
- 46. 46 Proyek Proyek Infrastruktur Membutuhkan Dana Yang besar serta tingkat resiko yang tinggi, seringkali Pihak Swasta tidak tertarik untuk turut serta dalam proyek KPS karena proyek tersebut tidak layak secara finansial. Oleh Karena itu diperlukan pemilihan suatu skema pembiayaan proyek yang sesuai PRINSIP DASAR : • SWASTA, diprioritaskan untuk ditawarkan terlebih dahulu • KPBU, dikerjasamakan antara Pemerintah dengan Badan Usaha dengan fasilitas pemberian dukungan pemerintah, berupa: ➢ Pengadaan Tanah (LMAN), ➢ Sebagian Konstruksi, Pembiayaan sebagian konstruksi memungkinkan pelaksanaan proyek dilakukan oleh Badan Usaha pemenang lelang dengan dana yang disediakan oleh PJPK sehingga kualitas pembangunan dapat diselaraskan ➢ VGF (Viability Gap Fund), ➢ Availability Payment (AP), pembayaran oleh pemerintah untuk biaya investasi dan operasi dengan mencicil secara tahunan setelah proyek selesai. • Joint Venture (JV) BUMN/BUMD ➢ Divestasi proyek yang sudah beroperasi (brownfield) ➢ Pembentukan JV BUMN/BUMD dengan swasta (greenfield) • BUMN/BUMD, dengan penugasan • APBN/APBD sebagai opsi terakhir
- 47. 47 Kondisi Proyek Skema Pembiayaan Proyek PINA Investor Ekuitas Investor Baru (Dalam & Luar Negeri) Bank & Lembaga Pembiayaan Loan Sumber : Analisa Tim Kementerian PPN/Bappenas Proyek PINA baru Greenfield Brownfield Operation Recycle Ekuitas Investor Loan Bank & Lembaga Pembiayaan Proyek PINA Surat Utang Ekuitas Proyek PINA baru Investor Baru (Dalam & Luar Negeri) Ekuitas Investor Bank & Lembaga Pembiayaan Proyek PINA Sekuritisasi/Divestasi
- 48. INVESTASI APBN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2017 DI PROVINSI SULAWESI BARAT
- 49. 49 PELABUHAN LAUT ANGGREK BANDARA TAMPA PADANG • Subsidi Angkutan Udara Perintis (3 rute ) : Rp.4,98 M • Pekerjaan tanah persiapan pembangunan fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Tampa Padang Mamuju (Land Clearing, Galian dan Timbunan Tanah) : Rp. 43,35 M • Pekerjaan pembuatan apron dengan rigid termasuk marking : Rp. 18,56 M • Pekerjaan pembuatan taxiway dengan flexible pavement termasuk fillet dan marking : Rp. 6,58 M • Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip : Rp. 3,29 M • Pekerjaan Reinstalasi Airfield Lighting System : Tp. 970 Juta • Pengadaan X ray Bagage TIP : Rp. 0,95 M • Pengadaan X Ray TIP : Rp. 0,845 m UPP MAMUJU • Pembangunan Faspel Laut Pulau Ambo: Rp. 6,30 M • Pembangunan Faspel Laut Popoongan : Rp 9,99 M • Subsidi Angkutan Perintis R-45 (Rp 8,89 M) UPP BELANG-BELANG • Pembangunan Faspel Laut Belang-Belang Rp. 3,12 M • Pembayaran Tunggakan Pembangunan Faspel Laut Belang-Belang tahun 2015 : Rp 1,024 M UPP MAJENE • Pekerjaan Akses Jalan Pelabuhan Rp. 0,7 M • Rehabilitasi gedung kantor Rp 1,402 M SATKER PERHUBUNGAN DARAT • Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional di Luar Perkotaan 7 Ruas (Rp. 22,8 Milyar); • Pemeliharaan Ruas 53.008.15.K. Jln. Gatot Subroto 1 Paket (Rp. 0,575 M); • Upgrade/Rehab APILL Simpang 4 Jln. Gatot Subroto 1 Paket (Rp. 0,424 M) • DED Perlengkapan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Barat (763.km) 1 Paket (Rp. 0,564 M); • Subsidi Operasional Angkutan Jalan 1 Tahun (Rp. 2,97 Milyar); • Pekan Keselamatan Nasional Transportasi Darat 1 Kegiatan (Rp. 900 Juta); • Pengadaan Zona Selamat Sekolah 20 Lokasi (Rp. 4,20 Milyar).
- 50. 50
- 51. Inspektorat Jenderal K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A N AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS Itjen 151Itjenkemenhub_151 @Itjenkemenhub_151Itjenkemenhub_151call centre : 151 simadu.dephub.go.id