SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
(ICOFR)
Disampaikan pada Workshsop Nasional
Mewujudkan PemerintahanYang Bersih Melalui
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern
Jakarta, 30 November 2016
Inspektorat III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
OUTLINE
2
Pendahuluan
Teori
Implementasi
Reviu ICOFR
Action Plan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 3
Pendahuluan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 4
Latar Belakang
1.Temuan BPK RI pada Audit LKPP 2015
dan Audit Kinerja ICOFR 2015.
2.Belum ada pedoman penerapan dan
penilaian pengendalian intern atas
pelaporan keuangan instansi dan BUN.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
PENERAPAN ICOFR
5
Kementerian Keuangan saat ini telah menerapkan pengendalian
intern, terutama di tingkat entitas
• Lingkungan Pengendalian, yaitu:
KMK Nomor 12/KMK.01/2010; PMK Nomor 29/PMK.01/2007; PMK
Nomor 190/PMK.01/2008; dan PMK Nomor 138/PMK.01/2006.
• Penilaian Risiko, yaitu:
PMK Nomor 12/PMK.09/2016
• Aktivitas Pengendalian, yaitu:
PMK Nomor 131/PMK.01/2015
• Informasi dan Komunikasi, yaitu:
PP Nomor 8 Tahun 2006 dan PMK Nomor 213/PMK.05/2013
• Kegiatan Pemantauan, yaitu:
KMK Nomor 152/KMK.09/2011
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tanggung Jawab Manajemen
6
Menurut PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat:
• Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran serta Penanggung jawab unit akuntansi lingkup BUN membuat
pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disampaikan
(pasal 49 ayat 1);
• Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
disusun oleh penanggung jawab unit akuntansi pembantu Pengguna
Anggaran (pasal 49 ayat 2); dan
• Pernyataan tanggung jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai
dengan SAP (pasal 49 ayat 3).
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tanggung Jawab Manajemen
7
Menurut PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat:
Praktik selama ini:
• Pernyataan tanggung jawab yang disusun oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
serta Penanggung jawab unit akuntansi belum didasari dengan
mekanisme penilaian ICOFR yang sistematis dan
terdokumentasikan dengan baik
Solusi:
• Perlu disusun pedoman untuk memberikan panduan bagi setiap
K/L dan seluruh unit kerja di bawahnya dalam melakukan penilaian
efektivitas penerapan ICOFR.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 8
Teori
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Konsep Three Lines of Defense dalam ICOFR
9
PENERAPAN ICOFR
Unit Kerja
PENILAIAN ICOFR
Tim Penilai
REVIU ICOFR
Itjen
 Unit Kerja (manajemen) menerapkan
ICOFR sepanjang waktu.
 Tim Penilai (manajemen) membantu
manajemen pada setiap level organisasi
dengan melakukan penilaian penerapan
ICOFR.
 Itjen (APIP) melakukan reviu, memberikan
konsultansi dan asurans penerapan ICOFR.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Konsep Three Lines of Defense dalam ICOFR
10
Manajemen & seluruh
pegawai
Fungsi Penilaian
(Tim Penilai)
Fungsi Auditor Internal
(Itjen)
Lini Pertahanan Pertama Lini Pertahanan Kedua Lini Pertahanan Ketiga
Lini pertahanan terpenting
dalam mencegah
kesalahan, mendeteksi
kecurangan, serta
mengidentifikasi
kelemahan dan
kerentanan pengendalian.
Melakukan penilaian
pengendalian intern di
setiap tingkatan
manajemen dan
memberikan masukan
kepada lini pertahanan
pertama bila dijumpai
kelemahan dalam
pelaksanaan ICOFR.
Melakukan reviu serta
memberikan konsultasi dan
asurans penerapan ICOFR,
melaporkan kecurangan atau
kekeliruan yang terjadi dan
kelemahan pengendalian
yang membahayakan
organisasi.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Sebagai acuan bagi APIP K/L dan BUN dalam
melaksanakan kegiatan asistensi kepada masing-masing
manajemen unit kerja K/L dan BUN untuk mengembangkan
pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan
keuangan di lingkungannya
Tujuan Penilaian ICOFR
11
Membantu pimpinan unit kerja K/L dan BUN dalam melakukan
penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 12
Implementasi
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
PMK Tentang ICOFR
13
Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan
Lampiran I
Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan
Reviu Sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan
Lampiran II
Lampiran III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 14
Penerapan ICOFR
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Penerapan Pengendalian
15
Tingkatan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
1. Pengendalian Tingkat Entitas
Mengacu pada penerapan komponen-komponen dan prinsip-prinsip
pengendalian intern menurut COSO
2. Pengendalian Intern Tingkat Proses/Aplikasi/Transaksi
Pengendalian ini hanya terkait dan berdampak terhadap
satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Dokumentasi Penerapan Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan
16
Setiap unit kerja penyusun laporan keuangan
pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan dan
memelihara dokumentasi pelaksanaan pengendalian
intern atas pelaporan keuangan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 17
Penilaian ICOFR
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tahapan Penilaian
18
Penilaian
Pengendalian Intern
Tingkat Entitas
Penilaian Pengendalian
Intern Tingkat
Proses/Transaksi/Aplikasi
Mengevaluasi pengendalian
yang mempunyai pengaruh
luas/menyebar ke seluruh
kegiatan/proses pelaporan
keuangan
Mengevaluasi pengendalian
yang ditujukan untuk
mencegah dan mendeteksi
“apa yang bisa salah” atau
tidak tercapainya tujuan
keandalan pelaporan
keuangan
Penilaian
Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan
Penilaian Pengendalian
Intern secara
Keseluruhan
Mengevaluasi temuan yang
diperoleh dari tahapan
sebelumnya dan menarik
simpulan efektivitas
pengendalian intern atas
pelaporan keuangan
Perencanaan Pelaporan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Posisi Pelaksana Penilaian (Tim Penilai)
19
Posisi Pelaksana
Penilaian
(Tim Penilai*)
merupakan bagian
dari manajemen
Tim Penilai
K/L
Eselon I memiliki
unit vertikal
Eselon I tanpa
unit vertikal
Tim Penilai - E1
Tim Penilai -
Wilayah
Tim Penilai -
Kantor Pelayanan
Tim Penilai - E1
*Bagi K/L yang telah memiliki unit kepatuhan internal selaku lini pertahanan
kedua, maka unit tersebut dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai sesuai dengan
tingkatan dalam struktur organisasi K/L yang bersangkutan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tim Penilai E1 Tim Penilai
Wilayah & Kantor
Pelayanan
Tim Penilai K/L
Perencanaan Penilaian
Penyusunan Rencana
Penilaian Tahunan
Penyusunan Jadwal
dan Sumber Daya
Masukan Itjen
Penyusunan Jadwal
dan Sumber Daya
Penentuan
batas
materialitas
Penyusunan
desain dan
metodologi
penilaian
Penentuan
ruang lingkup
penilaian
Penentuan
proses bisnis
utama
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Temuan
Alur Penilaian ICOFR
21
Unsur-unsur dan
Prinsip-prinsip
Pengendalian Intern
Evaluasi &
Klasifikasi
Temuan
Penilaian
Pengendalian Intern
Tingkat Entitas
Penilaian Pengendalian
Intern Tingkat
Proses/Transaksi/Aplikasi
Temuan
Evaluasi Pengendalian
Intern Secara
Keseluruhan
Penentuan
jumlah sample
Tinggi
Rendah
Tidak efektif
Pengujian Atribut
dengan
Menggunakan
Sampel
Penarikan
Simpulan
Efektivitas
Pengendalian
Penarikan
Simpulan
Inconsequential
Significant deficiency
Material weakness
Efektif
Efektif dengan
pengecualian
Tidak efektifPenentuan akun signifikan
Identifikasi proses utama
Identifikasi risiko
Identifikasi pengendalian utama
Pemahaman infrastruktur TI
Penyusunan Risk Control Matrix
Perencanaan
Penilaian
Pengendalian Intern
Penilaian efektivitas
rancangan
Pengendalian
Pengujian
Efektivitas
Implementasi
Pengendalian
Efektif
(CUDR<5%)
(CUDR>5%)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Proses Penilaian
Eselon I Tanpa Unit Vertikal
22
Evaluasi
Tim Penilai
Tingkat Eselon I
Tk. Entitas
Tk. Proses/
Trans/
Aplikasi
Keseluruhan
(1)
Evaluasi tingkat Entitas
Unit kerja Eselon I
(4)
Simpulan
efektivitas
pengendalian
Tingkat Eselon I
(2)
Pengujian PU
Unit kerja Eselon I
(3)
Evaluasi & klasifikasi temuan
Unit kerja Eselon I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Proses Penilaian
Eselon I Dengan Unit Vertikal
23
Evaluasi
Tim Penilai
kantor pelayanan
Tim Penilai
tingkat wilayah
Tim Penilai
tingkat Eselon I
Tk. Entitas
Tk. Proses/
Trans/
Aplikasi
Keseluruhan
(2)
Pengujian PU
unit kerja kantor
pelayanan
(1)
Evaluasi Tk Entitas
Unit kerja kantor
pelayanan
(3)
Evaluasi & klasifikasi
temuan unit kerja
kantor pelayanan
(4)
Simpulan efektivitas
pengendalian
tingkat kantor
pelayanan
(2)
Pengujian PU
unit kerja kantor
wilayah
(1)
Evaluasi Tk
Entitas
Unit kerja kantor
wilayah
(3)
Evaluasi &
klasifikasi temuan
unit kerja kantor
wilayah
(4)
Simpulan
efektivitas
pengendalian
tingkat kantor
pelayanan
(5)
Kompilasi,
evaluasi &
klasifikasi temuan
tingkat wilayah
(6)
Simpulan
efektivitas
pengendalian
tingkat wilayah
(2)
Pengujian PU
unit kerja Eselon I
(1)
Evaluasi Tk
Entitas
Unit kerja Eselon I
(3)
Evaluasi &
klasifikasi temuan
unit kerja Eselon I
(4)
Simpulan
efektivitas
pengendalian
tingkat unit Eselon I
(5)
Kompilasi,
evaluasi &
klasifikasi temuan
tingkat Eselon I
(6)
Simpulan
efektivitas
pengendalian
Tingkat Eselon I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Pelaporan Hasil Penilaian
24
Nama Laporan Isi Laporan Penyusun Penerima
Laporan Checklist
(Sesuai periode
pemantauan)
Simpulan dan temuan
Tim Penilai Kantor
Pelayanan/
Wilayah/Eselon I
Control Owner
Laporan Eskalasi
Temuan
(Sewaktu-waktu
apabila ditemukan)
Temuan yang signifikan
Tim Penilai Kantor
Pelayanan/
Wilayah/Eselon I
Tim Penilai Kantor
Pusat/Pimpinan
Eselon I
Laporan
Semesteran
1) Ringkasan hasil kegiatan;
2) Temuan;
3) Rekomendasi ; dan
4) Perkembangan tindak
lanjut atas rekomendasi.
Tim Penilai Kantor
Pelayanan/
Wilayah/Eselon I
Pimpinan Eselon I dan
Inspektorat Jenderal
Laporan Tahunan
1) Ringkasan hasil kegiatan;
2) Temuan;
3) Rekomendasi ; dan
4) Perkembangan tindak
lanjut atas rekomendasi.
Tim Penilai Kantor
Pelayanan/
Wilayah/Eselon I
Pimpinan Eselon I dan
Inspektorat Jenderal
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tugas dan Tanggung Jawab
25
Tim Penilai
tingkat K/L
Tim Penilai
tingkat Eselon I
Tim Penilai
tingkat Kantor Wilayah
Tim Penilai
tingkat Kantor
Pelayanan
1) Menentukan lingkup
penilaian;
2) Melakukan kompilasi dan
menarik kesimpulan atas
penilaian efektivitas
pengendalian intern
tingkat K/L;
3) melaksanakan
pemantauan tindak lanjut
atas rekomendasi;
4) mengoordinasikan
kegiatan penilaian oleh
Tim Penilai di bawahnya;
5) menyampaikan laporan
kompilasi kepada
pimpinan K/L dan APIP
K/L.
1) memetakan rancangan
pengendalian;
2) menyusun desain penilaian dan
metodologinya
3) menentukan batas materialitas
pos yang akan diuji.
4) menyusun jadwal dan
kebutuhan sumber daya
penilaian;
5) melaksanakan evaluasi
pengendalian intern di unit
kerjanya;
6) melakukan kompilasi dan
menarik kesimpulan atas
penilaian efektivitas
pengendalian intern tingkat
Eselon I;
7) melaksanakan pemantauan
tindak lanjut rekomendasi;
8) mengoordinasikan kegiatan
penilaian oleh Tim Penilai di
bawahnya;
9) menyampaikan laporan kepada
pimpinan K/L dan APIP K/L; dan
10) memantau perkembangan
tindakan perbaikan.
1) menyusun jadwal dan
kebutuhan sumber daya
penilaian;
2) melaksanakan evaluasi
pengendalian intern di unit
kerjanya;
3) melaksanakan pemantauan
tindak lanjut rekomendasi;
4) mengoordinasikan kegiatan
penilaian oleh Tim Penilai di
bawahnya;
5) menyampaikan laporan
kepada Tim Penilai tingkat
Eselon I sebagai dasar
pembuatan pernyataan
tanggung jawab; dan
6) memantau perkembangan
tindakan perbaikan.
1) menyusun jadwal dan
kebutuhan sumber daya
penilaian;
2) melaksanakan evaluasi
pengendalian intern di unit
kerjanya;
3) melaksanakan
pemantauan tindak lanjut
rekomendasi;
4) menyampaikan laporan
kepada Tim Penilai tingkat
Kanwil sebagai dasar
pembuatan pernyataan
tanggung jawab; dan
5) memantau perkembangan
tindakan perbaikan.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Hubungan Tim Penilai dengan APIP
26
Tim Penilai kantor pusat meminta masukan APIP dalam
penyusunan rencana penilaian tahunan
1
Tim Penilai kantor pusat menyampaikan laporan
penilaian semesteran dan tahunan kepada APIP
Tim Penilai kantor pusat membahas tindak lanjut
temuan yang berindikasi fraud dengan APIP
APIP menggunakan laporan hasil penilaian untuk
perencanaan pengawasan
APIP melakukan reviu, konsultansi, dan asurans
pelaksanaan penilaian
2
3
4
5
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 27
Reviu ICOFR
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Proses Reviu
28
Pelaksanaan Reviu
Perencanaan Reviu
Pelaporan Reviu
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Pendekatan dan Transisi Proses Reviu
29
 Pendekatan reviu atas LK K/L dan LK BUN dibagi
dua yaitu reviu pada masa transisi dan masa
setelahnya
 Masa transisi adalah pada tahun 2017 sampai
dengan 2018
 Penilaian dan reviu pada masa transisi dilaksanakan
oleh APIP K/L wajib melibatkan tim penilai
 Reviu setelah masa transisi dilakukan oleh APIP K/L
terhadap hasil penilaian mandiri oleh tim penilai
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Proses Reviu
30
Perencanaan Reviu:
• Dilaksanakan oleh APIP
• Perencanaan reviu dilaksanakan pada bulan
Agustus s.d. Oktober
• Dalam hal terdapat kondisi tidak dapat
dilaksanakan pda bulan tersebut maka
perencanaan dapat dilaksanakan sebelum
reviu dilaksanakan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Proses Reviu
31
Pelaksanaan Reviu
• Pelaksanaan reviu dilaksanakan pada bulan
November s.d. Januari.
• Dalam hal terdapat kondisi reviu tidak dapat
dilaksanakan pada bulan tersebut maka
pelaksanaan dapat dilakukan sebelum reviu LK
K/L atau LK BUN.
Pelaporan Reviu
• Dibuat dalam bentuk Catatan Hasil Reviu
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 32
Action Plan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 33
Action Plan dan Acceptance Criteria
Action Plan Acceptance Criteria
2016 – Penetapan PMK tentang
Penerapan, Penilaian, dan Reviu ICOFR
dan Public Hearing ke seluruh KL
PMK tentang Penerapan, Penilaian, dan
Reviu ICOFR yang telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dengan coverage
nasional.
2017 – Sosialisasi dan asistensi ICOFR ke
seluruh APIP K/L.
2017 – Piloting Pelaksanaan ICOFR pada
LKBUN, LKBA015, KemenPUPera, Ristek
Dikti, ESDM, KemenPerhub, dan Kemensos.
Sosialisasi dan asistensi ICOFR ke seluruh 86
APIP K/L. (melalui mekanisme ToT)
Laporan Hasil Implementasi ICOFR pada
LKBUN, LKBA015, KemenPUPera, Ristek
Dikti, ESDM, KemenPerhub, dan Kemensos.
2018 – Implementasi penuh ICOFR pada
seluruh K/L dan BUN.
Laporan Hasil Implementasi ICOFR (CSA
dan Review)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab auditorTanggung jawab auditor
Tanggung jawab auditorresa_putra
 
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...Uofa_Unsada
 
Makalah ak publik audit sektor publik
Makalah ak publik audit sektor publikMakalah ak publik audit sektor publik
Makalah ak publik audit sektor publikIsrandi
 
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Dr. Zar Rdj
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlabarusdiman1
 
Kode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
Kode Etik Profesi Akuntan Publik pptKode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
Kode Etik Profesi Akuntan Publik pptFuad Rahardi
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Jiantari Marthen
 
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control &amp; substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control &amp; substa...(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control &amp; substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control &amp; substa...Ilham Sousuke
 
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahpersamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahReza Yudhalaksana
 
PSAK 22 (revisi 2010) - Bab 4&5 bargain purchases & piecemeal acquisition
PSAK 22 (revisi 2010) - Bab 4&5 bargain purchases & piecemeal acquisitionPSAK 22 (revisi 2010) - Bab 4&5 bargain purchases & piecemeal acquisition
PSAK 22 (revisi 2010) - Bab 4&5 bargain purchases & piecemeal acquisitionFuturum2
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab auditorTanggung jawab auditor
Tanggung jawab auditor
 
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak
 
Kerangka Konseptual SAP
Kerangka Konseptual SAPKerangka Konseptual SAP
Kerangka Konseptual SAP
 
Makalah ak publik audit sektor publik
Makalah ak publik audit sektor publikMakalah ak publik audit sektor publik
Makalah ak publik audit sektor publik
 
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
 
Auditing 1
Auditing 1Auditing 1
Auditing 1
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
 
Kode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
Kode Etik Profesi Akuntan Publik pptKode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
Kode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
 
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control &amp; substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control &amp; substa...(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control &amp; substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control &amp; substa...
 
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahpersamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
 
PSAK 22 (revisi 2010) - Bab 4&5 bargain purchases & piecemeal acquisition
PSAK 22 (revisi 2010) - Bab 4&5 bargain purchases & piecemeal acquisitionPSAK 22 (revisi 2010) - Bab 4&5 bargain purchases & piecemeal acquisition
PSAK 22 (revisi 2010) - Bab 4&5 bargain purchases & piecemeal acquisition
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
 

Viewers also liked

Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...Dr. Zar Rdj
 
Rpjmn kemenhub 2015 2019
Rpjmn kemenhub  2015 2019Rpjmn kemenhub  2015 2019
Rpjmn kemenhub 2015 2019Dr. Zar Rdj
 
Mnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radinMnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radinDr. Zar Rdj
 
Pencegahan korupsi sektor transportasi
Pencegahan korupsi sektor transportasiPencegahan korupsi sektor transportasi
Pencegahan korupsi sektor transportasiDr. Zar Rdj
 
Labor management accomodation zar
Labor management accomodation zarLabor management accomodation zar
Labor management accomodation zarDr. Zar Rdj
 
urusan pemerintah bidang perhubungan
urusan pemerintah bidang perhubunganurusan pemerintah bidang perhubungan
urusan pemerintah bidang perhubunganDr. Zar Rdj
 
Grand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apipGrand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apipDr. Zar Rdj
 
rakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen hrakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen hDr. Zar Rdj
 
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...Dr. Zar Rdj
 
The power of feedback - umpan balik
The power of feedback - umpan balikThe power of feedback - umpan balik
The power of feedback - umpan balikDr. Zar Rdj
 
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...Dr. Zar Rdj
 
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI JakartaSurvei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI JakartaRakyat Memilih
 

Viewers also liked (20)

Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
Program prioritas pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah per...
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Rpjmn kemenhub 2015 2019
Rpjmn kemenhub  2015 2019Rpjmn kemenhub  2015 2019
Rpjmn kemenhub 2015 2019
 
npm di kemenhub
npm di kemenhubnpm di kemenhub
npm di kemenhub
 
Mnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radinMnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radin
 
HRM perbankan
HRM perbankanHRM perbankan
HRM perbankan
 
Pencegahan korupsi sektor transportasi
Pencegahan korupsi sektor transportasiPencegahan korupsi sektor transportasi
Pencegahan korupsi sektor transportasi
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Arahan pk apip
Arahan pk apipArahan pk apip
Arahan pk apip
 
Labor management accomodation zar
Labor management accomodation zarLabor management accomodation zar
Labor management accomodation zar
 
urusan pemerintah bidang perhubungan
urusan pemerintah bidang perhubunganurusan pemerintah bidang perhubungan
urusan pemerintah bidang perhubungan
 
Grand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apipGrand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apip
 
Time to change
Time to changeTime to change
Time to change
 
rakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen hrakornis navigasi semarang irjen h
rakornis navigasi semarang irjen h
 
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong penge...
 
The power of feedback - umpan balik
The power of feedback - umpan balikThe power of feedback - umpan balik
The power of feedback - umpan balik
 
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
Prioritas pembangunan infrastruktur aksesbilitas jalur distribusi orang dan b...
 
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI JakartaSurvei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
Survei Persepsi Publik Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta
 
Tax amnesty
Tax amnestyTax amnesty
Tax amnesty
 

Similar to Pengendalian Intern Lapooran Keuangan

SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...sevrindaanggia
 
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spipMpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spipAhmad Abdul Haq
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
 
Sipi, mayanih, prof. hapzi ali, internal control of financial reporting, univ...
Sipi, mayanih, prof. hapzi ali, internal control of financial reporting, univ...Sipi, mayanih, prof. hapzi ali, internal control of financial reporting, univ...
Sipi, mayanih, prof. hapzi ali, internal control of financial reporting, univ...MAYANIH
 
Sipi, iis dewi herawati, prof. dr. ir. h. hapzi ali, mm, mca, Terminologi dal...
Sipi, iis dewi herawati, prof. dr. ir. h. hapzi ali, mm, mca, Terminologi dal...Sipi, iis dewi herawati, prof. dr. ir. h. hapzi ali, mm, mca, Terminologi dal...
Sipi, iis dewi herawati, prof. dr. ir. h. hapzi ali, mm, mca, Terminologi dal...IISDEWI
 
14. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...
14. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...14. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...
14. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...Sandy Setiawan
 
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...Sandy Setiawan
 
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...Sandy Setiawan
 
14 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, internal control over financial repo...
14 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, internal control over financial repo...14 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, internal control over financial repo...
14 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, internal control over financial repo...JEMMY ESROM SERANG
 
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018Dr. Zar Rdj
 
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...Ramsey Ramli
 
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,internal control over financial re...
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,internal control over financial re...Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,internal control over financial re...
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,internal control over financial re...Siti Nur Rohadatul Aisy
 
FORUM dan QUIZ Minggu 14 :Internal control over financial reporting, implemen...
FORUM dan QUIZ Minggu 14 :Internal control over financial reporting, implemen...FORUM dan QUIZ Minggu 14 :Internal control over financial reporting, implemen...
FORUM dan QUIZ Minggu 14 :Internal control over financial reporting, implemen...Megania Kharisma
 
14. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Repor...
14. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Repor...14. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Repor...
14. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Repor...ShalsabillaDMutiara
 
Pelaksanaan Audit 1 (Riset Audit 1)_Kelompok 3.pptx
Pelaksanaan Audit 1 (Riset Audit 1)_Kelompok 3.pptxPelaksanaan Audit 1 (Riset Audit 1)_Kelompok 3.pptx
Pelaksanaan Audit 1 (Riset Audit 1)_Kelompok 3.pptxZhonataLodayah1
 
SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING , Un...
SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING , Un...SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING , Un...
SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING , Un...Ryan Julian
 
Paparan_SPI_PDAM_.pptx
Paparan_SPI_PDAM_.pptxPaparan_SPI_PDAM_.pptx
Paparan_SPI_PDAM_.pptxarsa31
 

Similar to Pengendalian Intern Lapooran Keuangan (20)

SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...
 
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spipMpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
Mpim 1. konsep dasar pengendalian intern spip
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
 
Sipi, mayanih, prof. hapzi ali, internal control of financial reporting, univ...
Sipi, mayanih, prof. hapzi ali, internal control of financial reporting, univ...Sipi, mayanih, prof. hapzi ali, internal control of financial reporting, univ...
Sipi, mayanih, prof. hapzi ali, internal control of financial reporting, univ...
 
Sipi, iis dewi herawati, prof. dr. ir. h. hapzi ali, mm, mca, Terminologi dal...
Sipi, iis dewi herawati, prof. dr. ir. h. hapzi ali, mm, mca, Terminologi dal...Sipi, iis dewi herawati, prof. dr. ir. h. hapzi ali, mm, mca, Terminologi dal...
Sipi, iis dewi herawati, prof. dr. ir. h. hapzi ali, mm, mca, Terminologi dal...
 
14. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...
14. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...14. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...
14. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporti...
 
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
 
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting, ...
 
14 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, internal control over financial repo...
14 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, internal control over financial repo...14 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, internal control over financial repo...
14 si pi, jemmy esrom serang, hapzi ali, internal control over financial repo...
 
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
 
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
'Sipi, ramsey ramli, hapzi ali, tugas 1b uas sistim informasi dan pengendalia...
 
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,internal control over financial re...
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,internal control over financial re...Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,internal control over financial re...
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali,internal control over financial re...
 
PPT STI.pptx
PPT STI.pptxPPT STI.pptx
PPT STI.pptx
 
FORUM dan QUIZ Minggu 14 :Internal control over financial reporting, implemen...
FORUM dan QUIZ Minggu 14 :Internal control over financial reporting, implemen...FORUM dan QUIZ Minggu 14 :Internal control over financial reporting, implemen...
FORUM dan QUIZ Minggu 14 :Internal control over financial reporting, implemen...
 
14. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Repor...
14. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Repor...14. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Repor...
14. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Repor...
 
Pelaksanaan Audit 1 (Riset Audit 1)_Kelompok 3.pptx
Pelaksanaan Audit 1 (Riset Audit 1)_Kelompok 3.pptxPelaksanaan Audit 1 (Riset Audit 1)_Kelompok 3.pptx
Pelaksanaan Audit 1 (Riset Audit 1)_Kelompok 3.pptx
 
Elemen III dan IV.pptx
Elemen III dan IV.pptxElemen III dan IV.pptx
Elemen III dan IV.pptx
 
SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING , Un...
SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING , Un...SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING , Un...
SI&PI, RYAN JULIAN, HAPZI ALI, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING , Un...
 
Peer review
Peer reviewPeer review
Peer review
 
Paparan_SPI_PDAM_.pptx
Paparan_SPI_PDAM_.pptxPaparan_SPI_PDAM_.pptx
Paparan_SPI_PDAM_.pptx
 

More from Dr. Zar Rdj

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDr. Zar Rdj
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Dr. Zar Rdj
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasiDr. Zar Rdj
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Dr. Zar Rdj
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Dr. Zar Rdj
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
 

More from Dr. Zar Rdj (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Pengendalian Intern Lapooran Keuangan

  • 1. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (ICOFR) Disampaikan pada Workshsop Nasional Mewujudkan PemerintahanYang Bersih Melalui Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Jakarta, 30 November 2016 Inspektorat III
  • 2. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 OUTLINE 2 Pendahuluan Teori Implementasi Reviu ICOFR Action Plan
  • 3. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 3 Pendahuluan
  • 4. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 4 Latar Belakang 1.Temuan BPK RI pada Audit LKPP 2015 dan Audit Kinerja ICOFR 2015. 2.Belum ada pedoman penerapan dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan instansi dan BUN.
  • 5. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 PENERAPAN ICOFR 5 Kementerian Keuangan saat ini telah menerapkan pengendalian intern, terutama di tingkat entitas • Lingkungan Pengendalian, yaitu: KMK Nomor 12/KMK.01/2010; PMK Nomor 29/PMK.01/2007; PMK Nomor 190/PMK.01/2008; dan PMK Nomor 138/PMK.01/2006. • Penilaian Risiko, yaitu: PMK Nomor 12/PMK.09/2016 • Aktivitas Pengendalian, yaitu: PMK Nomor 131/PMK.01/2015 • Informasi dan Komunikasi, yaitu: PP Nomor 8 Tahun 2006 dan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 • Kegiatan Pemantauan, yaitu: KMK Nomor 152/KMK.09/2011
  • 6. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Tanggung Jawab Manajemen 6 Menurut PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: • Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung jawab unit akuntansi lingkup BUN membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disampaikan (pasal 49 ayat 1); • Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disusun oleh penanggung jawab unit akuntansi pembantu Pengguna Anggaran (pasal 49 ayat 2); dan • Pernyataan tanggung jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP (pasal 49 ayat 3).
  • 7. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Tanggung Jawab Manajemen 7 Menurut PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: Praktik selama ini: • Pernyataan tanggung jawab yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung jawab unit akuntansi belum didasari dengan mekanisme penilaian ICOFR yang sistematis dan terdokumentasikan dengan baik Solusi: • Perlu disusun pedoman untuk memberikan panduan bagi setiap K/L dan seluruh unit kerja di bawahnya dalam melakukan penilaian efektivitas penerapan ICOFR.
  • 8. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 8 Teori
  • 9. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Konsep Three Lines of Defense dalam ICOFR 9 PENERAPAN ICOFR Unit Kerja PENILAIAN ICOFR Tim Penilai REVIU ICOFR Itjen  Unit Kerja (manajemen) menerapkan ICOFR sepanjang waktu.  Tim Penilai (manajemen) membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan penilaian penerapan ICOFR.  Itjen (APIP) melakukan reviu, memberikan konsultansi dan asurans penerapan ICOFR.
  • 10. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Konsep Three Lines of Defense dalam ICOFR 10 Manajemen & seluruh pegawai Fungsi Penilaian (Tim Penilai) Fungsi Auditor Internal (Itjen) Lini Pertahanan Pertama Lini Pertahanan Kedua Lini Pertahanan Ketiga Lini pertahanan terpenting dalam mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengendalian. Melakukan penilaian pengendalian intern di setiap tingkatan manajemen dan memberikan masukan kepada lini pertahanan pertama bila dijumpai kelemahan dalam pelaksanaan ICOFR. Melakukan reviu serta memberikan konsultasi dan asurans penerapan ICOFR, melaporkan kecurangan atau kekeliruan yang terjadi dan kelemahan pengendalian yang membahayakan organisasi.
  • 11. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Sebagai acuan bagi APIP K/L dan BUN dalam melaksanakan kegiatan asistensi kepada masing-masing manajemen unit kerja K/L dan BUN untuk mengembangkan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungannya Tujuan Penilaian ICOFR 11 Membantu pimpinan unit kerja K/L dan BUN dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan
  • 12. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 12 Implementasi
  • 13. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 PMK Tentang ICOFR 13 Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lampiran I Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Reviu Sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lampiran II Lampiran III
  • 14. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 14 Penerapan ICOFR
  • 15. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Penerapan Pengendalian 15 Tingkatan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 1. Pengendalian Tingkat Entitas Mengacu pada penerapan komponen-komponen dan prinsip-prinsip pengendalian intern menurut COSO 2. Pengendalian Intern Tingkat Proses/Aplikasi/Transaksi Pengendalian ini hanya terkait dan berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu
  • 16. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Dokumentasi Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 16 Setiap unit kerja penyusun laporan keuangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan dan memelihara dokumentasi pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan
  • 17. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 17 Penilaian ICOFR
  • 18. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Tahapan Penilaian 18 Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi/Aplikasi Mengevaluasi pengendalian yang mempunyai pengaruh luas/menyebar ke seluruh kegiatan/proses pelaporan keuangan Mengevaluasi pengendalian yang ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi “apa yang bisa salah” atau tidak tercapainya tujuan keandalan pelaporan keuangan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Penilaian Pengendalian Intern secara Keseluruhan Mengevaluasi temuan yang diperoleh dari tahapan sebelumnya dan menarik simpulan efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan Perencanaan Pelaporan
  • 19. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Posisi Pelaksana Penilaian (Tim Penilai) 19 Posisi Pelaksana Penilaian (Tim Penilai*) merupakan bagian dari manajemen Tim Penilai K/L Eselon I memiliki unit vertikal Eselon I tanpa unit vertikal Tim Penilai - E1 Tim Penilai - Wilayah Tim Penilai - Kantor Pelayanan Tim Penilai - E1 *Bagi K/L yang telah memiliki unit kepatuhan internal selaku lini pertahanan kedua, maka unit tersebut dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai sesuai dengan tingkatan dalam struktur organisasi K/L yang bersangkutan
  • 20. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Tim Penilai E1 Tim Penilai Wilayah & Kantor Pelayanan Tim Penilai K/L Perencanaan Penilaian Penyusunan Rencana Penilaian Tahunan Penyusunan Jadwal dan Sumber Daya Masukan Itjen Penyusunan Jadwal dan Sumber Daya Penentuan batas materialitas Penyusunan desain dan metodologi penilaian Penentuan ruang lingkup penilaian Penentuan proses bisnis utama
  • 21. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Temuan Alur Penilaian ICOFR 21 Unsur-unsur dan Prinsip-prinsip Pengendalian Intern Evaluasi & Klasifikasi Temuan Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi/Aplikasi Temuan Evaluasi Pengendalian Intern Secara Keseluruhan Penentuan jumlah sample Tinggi Rendah Tidak efektif Pengujian Atribut dengan Menggunakan Sampel Penarikan Simpulan Efektivitas Pengendalian Penarikan Simpulan Inconsequential Significant deficiency Material weakness Efektif Efektif dengan pengecualian Tidak efektifPenentuan akun signifikan Identifikasi proses utama Identifikasi risiko Identifikasi pengendalian utama Pemahaman infrastruktur TI Penyusunan Risk Control Matrix Perencanaan Penilaian Pengendalian Intern Penilaian efektivitas rancangan Pengendalian Pengujian Efektivitas Implementasi Pengendalian Efektif (CUDR<5%) (CUDR>5%)
  • 22. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Proses Penilaian Eselon I Tanpa Unit Vertikal 22 Evaluasi Tim Penilai Tingkat Eselon I Tk. Entitas Tk. Proses/ Trans/ Aplikasi Keseluruhan (1) Evaluasi tingkat Entitas Unit kerja Eselon I (4) Simpulan efektivitas pengendalian Tingkat Eselon I (2) Pengujian PU Unit kerja Eselon I (3) Evaluasi & klasifikasi temuan Unit kerja Eselon I
  • 23. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Proses Penilaian Eselon I Dengan Unit Vertikal 23 Evaluasi Tim Penilai kantor pelayanan Tim Penilai tingkat wilayah Tim Penilai tingkat Eselon I Tk. Entitas Tk. Proses/ Trans/ Aplikasi Keseluruhan (2) Pengujian PU unit kerja kantor pelayanan (1) Evaluasi Tk Entitas Unit kerja kantor pelayanan (3) Evaluasi & klasifikasi temuan unit kerja kantor pelayanan (4) Simpulan efektivitas pengendalian tingkat kantor pelayanan (2) Pengujian PU unit kerja kantor wilayah (1) Evaluasi Tk Entitas Unit kerja kantor wilayah (3) Evaluasi & klasifikasi temuan unit kerja kantor wilayah (4) Simpulan efektivitas pengendalian tingkat kantor pelayanan (5) Kompilasi, evaluasi & klasifikasi temuan tingkat wilayah (6) Simpulan efektivitas pengendalian tingkat wilayah (2) Pengujian PU unit kerja Eselon I (1) Evaluasi Tk Entitas Unit kerja Eselon I (3) Evaluasi & klasifikasi temuan unit kerja Eselon I (4) Simpulan efektivitas pengendalian tingkat unit Eselon I (5) Kompilasi, evaluasi & klasifikasi temuan tingkat Eselon I (6) Simpulan efektivitas pengendalian Tingkat Eselon I
  • 24. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Pelaporan Hasil Penilaian 24 Nama Laporan Isi Laporan Penyusun Penerima Laporan Checklist (Sesuai periode pemantauan) Simpulan dan temuan Tim Penilai Kantor Pelayanan/ Wilayah/Eselon I Control Owner Laporan Eskalasi Temuan (Sewaktu-waktu apabila ditemukan) Temuan yang signifikan Tim Penilai Kantor Pelayanan/ Wilayah/Eselon I Tim Penilai Kantor Pusat/Pimpinan Eselon I Laporan Semesteran 1) Ringkasan hasil kegiatan; 2) Temuan; 3) Rekomendasi ; dan 4) Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi. Tim Penilai Kantor Pelayanan/ Wilayah/Eselon I Pimpinan Eselon I dan Inspektorat Jenderal Laporan Tahunan 1) Ringkasan hasil kegiatan; 2) Temuan; 3) Rekomendasi ; dan 4) Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi. Tim Penilai Kantor Pelayanan/ Wilayah/Eselon I Pimpinan Eselon I dan Inspektorat Jenderal
  • 25. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Tugas dan Tanggung Jawab 25 Tim Penilai tingkat K/L Tim Penilai tingkat Eselon I Tim Penilai tingkat Kantor Wilayah Tim Penilai tingkat Kantor Pelayanan 1) Menentukan lingkup penilaian; 2) Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat K/L; 3) melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi; 4) mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; 5) menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan K/L dan APIP K/L. 1) memetakan rancangan pengendalian; 2) menyusun desain penilaian dan metodologinya 3) menentukan batas materialitas pos yang akan diuji. 4) menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; 5) melaksanakan evaluasi pengendalian intern di unit kerjanya; 6) melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat Eselon I; 7) melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi; 8) mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; 9) menyampaikan laporan kepada pimpinan K/L dan APIP K/L; dan 10) memantau perkembangan tindakan perbaikan. 1) menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; 2) melaksanakan evaluasi pengendalian intern di unit kerjanya; 3) melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi; 4) mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; 5) menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat Eselon I sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan 6) memantau perkembangan tindakan perbaikan. 1) menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; 2) melaksanakan evaluasi pengendalian intern di unit kerjanya; 3) melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi; 4) menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan 5) memantau perkembangan tindakan perbaikan.
  • 26. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Hubungan Tim Penilai dengan APIP 26 Tim Penilai kantor pusat meminta masukan APIP dalam penyusunan rencana penilaian tahunan 1 Tim Penilai kantor pusat menyampaikan laporan penilaian semesteran dan tahunan kepada APIP Tim Penilai kantor pusat membahas tindak lanjut temuan yang berindikasi fraud dengan APIP APIP menggunakan laporan hasil penilaian untuk perencanaan pengawasan APIP melakukan reviu, konsultansi, dan asurans pelaksanaan penilaian 2 3 4 5
  • 27. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 27 Reviu ICOFR
  • 28. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Proses Reviu 28 Pelaksanaan Reviu Perencanaan Reviu Pelaporan Reviu
  • 29. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Pendekatan dan Transisi Proses Reviu 29  Pendekatan reviu atas LK K/L dan LK BUN dibagi dua yaitu reviu pada masa transisi dan masa setelahnya  Masa transisi adalah pada tahun 2017 sampai dengan 2018  Penilaian dan reviu pada masa transisi dilaksanakan oleh APIP K/L wajib melibatkan tim penilai  Reviu setelah masa transisi dilakukan oleh APIP K/L terhadap hasil penilaian mandiri oleh tim penilai
  • 30. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Proses Reviu 30 Perencanaan Reviu: • Dilaksanakan oleh APIP • Perencanaan reviu dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. Oktober • Dalam hal terdapat kondisi tidak dapat dilaksanakan pda bulan tersebut maka perencanaan dapat dilaksanakan sebelum reviu dilaksanakan
  • 31. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Proses Reviu 31 Pelaksanaan Reviu • Pelaksanaan reviu dilaksanakan pada bulan November s.d. Januari. • Dalam hal terdapat kondisi reviu tidak dapat dilaksanakan pada bulan tersebut maka pelaksanaan dapat dilakukan sebelum reviu LK K/L atau LK BUN. Pelaporan Reviu • Dibuat dalam bentuk Catatan Hasil Reviu
  • 32. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 32 Action Plan
  • 33. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 33 Action Plan dan Acceptance Criteria Action Plan Acceptance Criteria 2016 – Penetapan PMK tentang Penerapan, Penilaian, dan Reviu ICOFR dan Public Hearing ke seluruh KL PMK tentang Penerapan, Penilaian, dan Reviu ICOFR yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan coverage nasional. 2017 – Sosialisasi dan asistensi ICOFR ke seluruh APIP K/L. 2017 – Piloting Pelaksanaan ICOFR pada LKBUN, LKBA015, KemenPUPera, Ristek Dikti, ESDM, KemenPerhub, dan Kemensos. Sosialisasi dan asistensi ICOFR ke seluruh 86 APIP K/L. (melalui mekanisme ToT) Laporan Hasil Implementasi ICOFR pada LKBUN, LKBA015, KemenPUPera, Ristek Dikti, ESDM, KemenPerhub, dan Kemensos. 2018 – Implementasi penuh ICOFR pada seluruh K/L dan BUN. Laporan Hasil Implementasi ICOFR (CSA dan Review)
  • 34. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 TERIMA KASIH