PPK_PERAN
•
1 like•178 views
PPK merupakan salah satu pejabat pengelola keuangan di satuan kerja yang peranannya sangat krusial. Dalam siklus anggaran (budget cycle) akan selalu dijumpai peran serta dari PPK ini di setiap tahapannya, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban anggaran. Karena peranannya yang sangat penting tersebut maka PPK diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Dalam pelaksanaan di lapangan, PPK harus menjalin koordinasi yang intens dengan KPA, pejabat pengadaan/ULP dan bendahara pengeluaran. Hal ini diperlukan agar kegiatan kantor tersebut dalam berjalan dengan baik, tepat waktu, efisien dan efektif. Sesuai dengan asas-asas dalam pelaksanaan anggaran yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalias, proporsionalitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PPK_PERAN
Similar to PPK_PERAN (20)
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
PPK_PERAN
- 1. INSPEKTUR JENDERAL PENGARAHAN kepada PARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dr. Wahju S. Utomo DI LINGKUNGAN KEMENHUB 2019
- 2. 2 KEPADA PIMPINAN K/L DALAM PENYERAHAN DIPA 2019 PENGARAHAN PRESIDEN…(1) PERSIAPKAN DENGAN BAIK PROGRAM-PROGRAM UNTUK 2019, SEHINGGA DAPAT BERJALAN EFEKTIF SEJAK DI AWAL JANUARI 2019. “ARTINYA, PERSIAPAN LELANG HARUS DILAKUKAN LEBIH AWAL, DAN MANFAATKAN E-PROCUREMENT, E-CATALOG DI LKPP”. 1 PASTIKAN BAHWA PENGGUNAAN ANGGARAN MEMBERIKAN MANFAAT YANG OPTIMAL DAN SELUAS-LUASNYA BAGI MASYARAKAT. ARTINYA, FOKUS PADA OUTCOME BUKAN SEKADAR OUTPUT. “SUDAH SAYA SAMPAIKAN BERKALI-KALI. ALOKASI BETUL-BETUL DOMINAN UNTUK KEGIATAN UTAMA, BUKAN HABIS UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN PENDUKUNG,” KEGIATAN PENDUKUNG DIMAKSUD KEBANYAKAN BERUPA PEMBIAYAAN UNTUK RAPAT, PERJALANAN DINAS, DAN HONOR UNTUK TIM. 2
- 3. 3 KEPADA PIMPINAN K/L DALAM PENYERAHAN DIPA 2019 PENGARAHAN PRESIDEN…(2) 3 4 PASTIKAN SEMUA PROGRAM BERJALAN DENGAN MAKSIMAL DAN BAIK. “ARTINYA, PANTAU TERUS KEGIATAN DAN ANGGARAN SECARA BERKALA, BULANAN MAUPUN TRIWULAN”. PASTIKAN SETIAP RUPIAH DARI APBN 2019 INI BETUL-BETUL DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT. JANGAN ADA YANG BERMAIN-MAIN LAGI DENGAN KORUPSI, JANGAN ADA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN, JANGAN ADA PEMBOROSAN, JANGAN ADA MARK UP, JANGAN ADA PERBUATAN- PERBUATAN MENYIMPANG YANG LAINNYA.
- 4. 4 KEPADA PIMPINAN K/L DALAM PENYERAHAN DIPA 2019 PENGARAHAN PRESIDEN…(3) 5 4 “OPTIMALKAN DUKUNGAN DARI APARAT PENGAWAS INTERN, BETUL-BETUL PASTIKAN APBN KITA INI DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT DARI PUSAT SAMPAI KE TINGKAT DESA”. UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL HENDAKNYA DIPASTIKAN BENAR- BENAR DITERIMA OLEH YANG MEMBUTUHKAN.
- 5. PERAN BESAR PPK 5 APBN 2019 terdiri dari Pengadaaan Barang dan Jasa 45% ± 1 Juta Paket (nasional) Kemenhub 7.162 Paket Rp. 28,04 TRp1.050 T 1. < 200 Juta : 2.047 paket (Rp154 M) 2. > 200 Jt sd 2.5 M : 3.271 paket (Rp3.2 Triliun) 3. > 2.5M sd 50 M : 1.564 paket (Rp14.4 Triliun) 4. > 50 M sd 100 M : 29 paket (Rp1,8 M) 5. > 100 M : 48 paket (Rp8,1 T) 6. Swakelola : 203 paket (Rp 95.5 M) source: LKPP-Sekretariat Stranas PK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
- 6. 6 Dokumen perencanaan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung. Kewajaran harga diragukan Terlambatnya kontraktor melaksanakan pekerjaan karena pengawasan yang kurang efektif yang dilakukan oleh PPK dan Direktorat Teknis terkait Kompetensi PPK yang tidak memadai atau tanggungjawab PPK yang terlalu besar Peran konsultan pengawas yang tidak efektif Kontraktor pelaksana cenderung akan memperpanjang pekerjaan melewati akhir tahun Terlambatnya pelaksanaan lelang karena dokumen yang tidak lengkap, kesiapan lahan yang belum tuntas, ULP tidak siap Permasalah berlarut (non teknis) dengan pemda, aparat penegak hukum atau masyarakat setempat yang terlambat ditangani Penarikan uang muka dan penarikan sesuai termin tidak sesuai dengan jadwal Pengawasan langsung oleh direktorat teknis sangat lemah Kontraktor pelaksana mendapatkan paket pekerjaan melebihi kemampuan sisa paket Kurangnya koordinasi direktorat teknis/PPK dengan Pemda setempat. 1 4 6 8 10 2 3 5 7 9 11 PERMASALAHAN BERULANG DALAM PEMBANGUNAN
- 7. DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA Predikat OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2017 GOLDEN AWARD DARI SEKSI WATAWAN OLAHRAGA PERSATUAN INDONESIA (SIWO PWI) 2019 untuk kategori Tokoh Pendukung Sukses Asian Games dan Para Games 2018 KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2017 dari Komisi Informasi Pusat dengan kategori Badan Publik Kementerian Menuju Informatif BREVET KEHORMATAN HIU KENCANA kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dari TNI AL sebagai Motivasi dan Tantangan Bagi Kejayaan Laut Indonesia BINTANG BHAYANGKARA UTAMA atas keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2017 PALANG MERAH INDONESIA (PMI) atas dukungannya pada kegiatan Temu Karya Relawan Tingkat Nasional (TKRN) VI Tahun 2018 BEST COMMUNICATOR 2018 untuk kategori Menteri dari Majalah PR Indonesia pada acara Malam Penghargaan The 4th Jambore PR Indonesia WILYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) dari Kementerian PAN dan RB atas keberhasilan mengimplementasikan Zona Integritas di Instansi Pemerintah pada Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok COUNCIL PRESIDENT CERTIFICATE (CPC) dari Presiden Dewan ICAO, Olumuyiwa Benard Aliu atas peningkatan keselamatan penerbangan khususnya terkait safety oversight deficiencies. Serta upaya untuk meningkatkan (EI) Standar dan SARPs ICAO di bidang keselamatan penerbangan. Salah satu Pegawai Kemenhub mendapat penghargaan sebagai ASN INSPIRATIF 2018 dalam penyelenggaraan Anugerah ASN Tahun 2018 untuk kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan dan kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspiratif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
- 8. PPK HARUS MEMAHAMI SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTASI, DAN JASA LAINNYA. PPK TIDAK BISA BERLINDUNG DIBALIK TIM TEKNIS ATAU TIM PENDUKUNG YANG MENYIAPKAN SPESIFIKASI TEKNIS. PPK TIDAK BISA BERLINDUNG DIBALIK KONSULTAN PERENCANA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI. APAPUN YANG TERJADI DARI HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN, PPK TIDAK BISA MELEPASKAN TANGGUNG JAWABNYA. DALAM MENENTUKAN HPS, PPK HARUS BENAR-BENAR MEMAHAMI KARAKTERISTIK SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG AKAN DIADAKAN SERTA SUMBER DARI BARANG/JASA TERSEBUT. SERING TERJADI PPK HANYA MENYERAHKAN PERHITUNGAN HPS KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA ATAU KEPADA BROKER/MAKELAR. AKIBAT DARI PPK YANG TIDAK MELAKSANAKAN CHECK AND RECHECK TERHADAP NILAI HPS, NEGARA HARUS MEMBAYAR KEMAHALAN HARGA YANG TENTUNYA AKAN BERAKIBAT KEPADA PPK SENDIRI YANG HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKANNYA. YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PPK BEBERAPA HAL …(1) 8 1 2
- 9. YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PPK BEBERAPA HAL …(2) DALAM MENYUSUN KONTRAK YANG MERUPAKAN IKATAN UTAMA ANTARA PENYEDIA DENGAN PPK, PPK HARUS BENAR-BENAR MEMAHAMI MENGENAI KONTRAK LUMP SUM, KONTRAK HARGA SATUAN, GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN, KONTRAK PERSENTASE, KONTRAK TERIMA JADI, KONTRAK TAHUN TUNGGAL, KONTRAK TAHUN JAMAK, KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL, KONTRAK PENGADAAN BERSAMA, KONTRAK PAYUNG, KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN TUNGGAL, DAN KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI, TERMASUK SYARAT UMUM DAN SYARAT KHUSUS DARI MASING-MASING KONTRAK TERSEBUT DALAM MENERBITKAN SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ), PPK PUNYA HAK UNTUK TIDAK SEPENDAPAT ATAS PENETAPAN PEMENANG YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PANITIA. PPK WAJIB MEMPELAJARI DENGAN BAIK DAN MEMAHAMI ISI DARI BA HASIL PELELANGAN, JANGAN HANYA MENJADI TUKANG STEMPEL SAJA. OLEH KARENANYA, PPK WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA. 9 4 3
- 10. YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PPK BEBERAPA HAL …(3) DALAM MENANDATANGANI KONTRAK, AGAR SELURUH SYARAT-SYARAT SESUAI PASAL 1320 KUH PERDATA DIPENUHI SEBAGAI SYARAT SAHNYA SEBUAH KONTRAK. PPK HARUS YAKIN BAHWA YANG MEWAKILI PENYEDIA ADALAH BENAR-BENAR DIREKTUR/KUASA DIREKTUR/PENERIMA KUASA YANG DIBUKTIKAN DENGAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN. POKOK-POKOK PERJANJIAN HARUS DIPASTIKAN TIDAK ADA YANG MELANGGAR HUKUM, UNTUK ITU SEBELUM PENANDATANGANAN KONTRAK HARUS DIBAHAS DENGAN TELITI DAN DAPAT DIPAHAMI ISINYA OLEH SEMUA PIHAK, SEHINGGA AKAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK OLEH PARA PIHAK YANG TERIKAT. DALAM PELAKSANAAN KONTRAK DAN MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KONTRAK, PPK TIDAK BOLEH MEMBIARKAN PENYEDIA BEKERJA SEENAK MEREKA ATAU HANYA MENYERAHKAN PENGAWASAN KEPADA KONSULTAN PENGAWAS. KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN SEHARUSNYA DAPAT DIDETEKSI, UNTUK ITU PPK HARUS TEGAS MELAKUKAN UPAYA-UPAYA AGAR PEKERJAAN DAPAT DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SECARA RUTIN TURUN LANGSUNG KE LAPANGAN. 10 6 5
- 11. YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PPK BEBERAPA HAL …(4) PPK HARUS MELAPORKAN PELAKSANAAN/PENYELESAIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN KEMAJUAN PEKERJAAN TERMASUK PENYERAPAN ANGGARAN DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA KPA SETIAP TRIWULAN, SERTA LAPORAN TIDAK BOLEH SEKEDAR LAPORAN ASAL BAPAK SENANG (ABS). SETIAP LAPORAN TERHADAP KENDALA HARUS DIBARENGI DENGAN LAPORAN RENCANA PENYELESAIAN TERHADAP KENDALA TERSEBUT. PPK HARUS MENYERAHKAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA KPA DENGAN BERITA ACARA PENYERAHAN. PPK TIDAK BOLEH MENERIMA BULAT-BULAT DAN TIDAK MELAKUKAN CHECK AND RECHECK TERHADAP HASIL PEKERJAAN YANG DISERAHKAN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA, WALAUPUN ADA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) ATAU ADA KONSULTAN PENGAWAS KARENA PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN TETAP BERADA DI TANGAN PPK. 8 7 11
- 12. BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM PPK TERHADAP KERUGIAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAPAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM PIDANA. DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BISA BERUPA DENDA ADMINISTRASI, PENARIKAN KEMBALI KEPUTUSAN TUN ATAUPUN SANKSI KEPEGAWAIAN. DALAM KONTEKS HUKUM PERDATA, BISA BERUPA GANTI RUGI ATAS WAN PRESTASI YANG TELAH DILAKUKANNYA ATAU TANGGUNG JAWAB PERDATA LAINNYA. DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA, PPK DAPAT DITUNTUT APABILA MELAKUKAN KKN, MARK UP, GRATIFIKASI, MENERIMA SUAP, DAN SEBAGAINYA. 12 BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM PPK TERHADAP KERUGIAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA 1 2 3 4
- 13. PERSYARATAN/KRITERIA MEMILIKI INTEGRITAS MEMILIKI DISIPLIN TINGGI MEMILIKI TANGGUNG JAWAB DAN KUALIFIKASI TEKNIS SERTA MANAJERIAL UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN, BERTINDAK TEGAS, DAN MEMILIKI KETELADANAN DALAM SIKAP PERILAKU SERTA TIDAK PERNAH TERLIBAT KKN MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS TIDAK MENJABAT SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR/BENDAHARA MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA 13 1 2 3 4 5 6 7 YANG HARUS DIMILIKI SEORANG PPK TUGAS YANG SANGAT BERAT DIEMBAN OLEH SEORANG PPK, MAKA UNTUK DIANGKAT MENJADI SEORANG PPK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN/KRITERIA SEBAGAI BERIKUT :
- 14. Tinkatkan Kompeternsi PPK 14 INTEGRITAS KERJASAMA KOMUNIKASI ORIENTASI PADA HASIL PELAYANAN PUBLIK PENGEMBANGAN DIRI DAN ORANG LAIN MENGELOLA PERUBAHAN PNEGAMBILAN KEPUTUSAN 1 2 3 4 5 6 87 Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja Memberikan umpan balik dan membimbing Membantu orang lain mengikuti perubahan dan mengantisipasi perubahan secara tepat. Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi.
- 15. PERAN ITJEN SELAKU APIP CONSULTAN Memberikan solusi Bimbingan dan konsultasi terhadap peningkatan kinerja CATALIST Pelopor Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih WATCHDOG Pengawasan Melakukan Pengawasan Fungsional terhadap Auditi 15
- 16. OPTIMALISASI FUNGSI PENGENDALIAN INTERN PertahananLapisPertama PertahananLapisKedua PertahananLapisKetiga Melaksanakan pengendalian intern setiap waktu source: The Institute of Internal Auditor (IIA) Web Melaksanakan pemantauan atas penerapan pengendalian intern Internal Audit, melakukan evaluasi pengendalian intern secara sampling MANAJEMEN (UNIT OPERASIONAL) UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) INSPEKTORAT JENDERAL (APIP) THREE LINES OF DEFENCE 16
- 17. MARILAH…! BUKAN KITA SENANTIASA MEMBIASAKAN YANG BENAR MEMBENARKAN YANG BIASA