Bahan Rapat SAKIP Kab.LU Tahun 2021

1. AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2. 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi pemerintah

3. REVIUW
IKU
58 Sasaran
PERJANJIAN
KINERJA
Bupati
LKjIP
RKT
CASCADING
RENAKSI
3 Bulan
Semester
Tahunan
RPJMD
58 SASARAN

4. REVIUW
IKU
PERJANJIAN
KINERJA PD
LKjIP
RKT
CASCADING
RENAKSI
3 Bulan
Semester
Tahunan
RPJMD
RENCANA
STRATEGIS

5. NO ASPEK BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanaan Kinerja 30%
a. Renstra 10% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi)
b. RKT 20% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi)
2 Pengukuran Kinerja 25%
a. Pemenuhan pengukuran 5%
b. Kualitas pengukuran 12,5%
c. Implementasi 7,5%
3 Pelaporan Kinerja 15%
a. Pemenuhan pelaporan 3%
b. Penyajian informasi kinerja 8%
c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4 Evaluasi Kinerja 10%
a. Pemenuhan evaluasi 2%
b. Kualitas evaluasi 5%
c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5 Capaian Kinerja 20%
a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%
b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%
c. Kinerja yang diperbandingkan (benchmark) 5%
d. Kinerja lainnya (penilaian dari eksternal) 5%
Total 100%

6. NO. KABUPATEN/KOTA
NILAI SAKIP
KENAIKAN PREDIKAT
2018 2019
1. Kota Metro 62,04 65,04 3 B
2. Kabupaten Lampung Barat 62,58 64,52 1,94 B
3. Kabupaten Lampung Tengah 60,13 62,05 1,92 B
4. Kabupaten Tanggamus 58,11 61,72 3,61 B
5. Kabupaten Lampung Selatan 51,79 60,04 8,25 B
6. Kabupaten Pringsewu 53,68 60,03 6,35 B
7. Kabupaten Tulang Bawang 58,19 58,53 0,34 CC
8. Kabupaten Tulang Bawang Barat 51,65 57,34 5,69 CC
9. Kabupaten Lampung Timur 50,56 56,45 5,89 CC
10. Kabupaten Mesuji 55,53 56,22 0,69 CC
11. Kabupaten Way Kanan 55,26 56,09 0,83 CC
12. Kabupaten Pesawaran 45,05 53,03 7,98 CC
13. Kota Bandar Lampung 53,03 55,14 2,11 CC
14. Kabupaten Pesisir Barat 46,71 50,21 3,5 CC
15. Kabupaten Lampung Utara 44,91 45,13 0,22 C
SAKIP Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2018-2019

7. No. Komponen Penilaian Bobot
Nilai
KENAIKAN
POIN
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
a. Perencanaan Kinerja 30 15,92 15,94 0,02 BAPPEDA
b. Pengukuran Kinerja 25 7,83 7,89 0,06 BAPPEDA
c. Pelaporan Kinerja 15 9,02 9,05 0,03 Organisasi
d. Evaluasi Internal 10 2,88 2,98 0,1 Inspektorat
e. Capaian Kinerja 20 9,26 9,27 0,01 PD
Nilai Hasil Evaluasi 100 44,91 45,13
0,22 Interprestasi: Cukup
Predikat Akuntabilitas Kinerja C C
Capaian Nilai Angka dan Kategori SAKIP Lampura
Tahun 2018-2019
GAMBARAN SAKIP KAB LAMPURA

8. SAKIP KAB LAMPURA SAAT INI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN
ANGGARAN MASIH SANGAT RENDAH JIKA DIHUBUNGKAN
DENGAN CAPAIAN KINERJA.
HAL INI DISEBABKAN OLEH PEMBANGUNAN BUDAYA
KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG
BERORIENTASI PADA HASIL DI PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DAN
MEMERLUKAN PERBAIKAN MENDASAR.

9. HASIL EVALUASI:
1. PEMKAB LAMPURA BELUM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI
EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA TERKAIT MANAJEMEN KINERJA;
2. BERORIENTASI PADA OUTPUT BUKAN OUTCOME;
3. BELUM MENERAPKAN SAKIP SECARA INTENSIF.
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:

10. REKOMENDASI KEMENPAN RB:
1. Menyempuranakan DOKUMEN SAKIP;
2. Menyempurnakan PK secara berjenjang;
3. Menerapkan RENCANA AKSI;
4. Memanfaatkan HASIL PENGUKURAN KINERJA untuk
PENILAIAN KINERJA;
5. Menyempurnakan LKj PD;
6. Mengoptimalkan EVALUASI INTERNAL.
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:

11. 11
Nilai akuntabilitas kinerja
mengidentifikasi kemampuan instansi
pemerintah untuk:
1. Merencanakan kinerja dan target
kinerja,
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan
dengan apa yang direncanakan,
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan
dengan yang dianggarkan,
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja
selaras dengan apa yang telah
dilaksanakan dan direncanakan
sebelumnya.
Predikat
AA
A
BB
B
CC
C
D
Nilai
>90-100
>80-90
>70-80
>60-70
>50-60
>30-50
0-30
URUTAN/PERINGKAT NILAI SAKIP

12. MINIMUM REQUIREMENT
PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL
EVALUASI SAKIP
No ITEM AA A BB
B
CC C D
70-65 65-60
1 Jumlah Sampling Unit Kerja Seluruh Seluruh 2/3 1/3 Hanya yang Hanya yang Hanya yang
2 IKU:
Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada
Unit Kerja/SKPD Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada
3 Persentase Implementasi SAKIP nya baik (Pemenuhan, Kualitas, dan Pemanfaatan):
Instansi Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% X X
Unit Kerja/SKPD 100% 100%
50% + yang
Wajib
25% + yang
Wajib
Hanya yang
Wajib X X X
4 Cascade down IKU
100% hingga
ke level
individu dan
sudah baik
100% hingga
ke level
Struktural
terendah dan
sudah baik
50% hingga
level struktural
terendah dan
sudah baik
Ada pada yang wajib X X X
5 Pemanfaatan (contoh:
digunakan sebagai dasar
pemberian reward and
punishment, penilaian
kinerja)
Sudah Sangat
Baik
Sudah Sangat
Baik
Sudah dimulai X X X X
6 Budaya Kinerja Sudah sangat
terasa di
seluruh unit
kerja
Sudah sangat
terasa
Sudah mulai
terasa
X X X X
7 E-performance Sudah
digunakan dan
mulai
terintegrasi
dengan sistem
yang lain
Sudah
Digunakan
Sudah Ada X X X X

13. KOMITMEN
perencanaan
Pengukuran Kinerja
Capaian
kinerja
pelaporan
Evaluasi kinerja 10%
INSPEKTORAT 30%
BAPPEDA
25%
BAPPEDA
20%
OPD
15%
BAGIAN ORGANISASI
KOMPONEN PENILAIAN SAKIP

14. (1) Perencanaan (bobot 35%)
a. Perencanaan strategis;
b. Perencanaan kinerja tahunan;
c. Kontrak Kerja; dan
d. Pemanfaatan dokumen perencanaan.
(2) Pengukuran (bobot 20%)
a. Indikator kinerja (umum);
b. Indicator kinerja utama (IKU);
c. Analisis hasil pengukuran.
(3) Pelaporan (bobot 15%)
a. Ketaatan;
b. Pengungkapan dan kinerja penyajian; serta
c. Pemanfaatan.
(4) Evaluasi (bobot 10%)
a. Pedoman evaluasi;
b. Pelaksanaan kinerja evaluasi; dan
c. Pemanfaatan hasil evaluasi.
(5) Capaian (bobot 20%)
a. Kinerja yang diungkap (indicator/kinerja,
target, keandalan data);dan
b. Pencapaian kinerja.

15. No Dokumen
1 BAPPEDA
2 BPKAD
3 DISKOMINFO
4 DINAS PERPUS DAN ARSIP
5 DINAS KESEHATAN
6 DINAS PENDIDIKAN
7 DINAS PERHUBUNGAN
8 BADAN KESBANGPOL
9 DINAS PUPR
10 DINAS PERKIM
No Dokumen
11 DPMPTSP
12 DINAS SOSIAL
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14 DINAS KOPERASI & UMKM
15 BPRD
16 DINAS NAKERTRANS
17 DISDUKCAPIL
18 INSPEKTORAT
19 KECAMATAN BUNGA MAYANG
20 KECAMATAN KOTABUMI

16. a. Dokumen RPJMD dan Renstra;
b. IKU(Kepala Daerah dan Eselon II);
c. Renja/RKT 2021;
d. Perubahan Perjanjian Kinerja 2020;
e. Perjanjian Kinerja 2021;
f. Rencana Aksi 2021;
g. LKJ 2020;
h. Laporan Hasil Evaluasi 2020;
i. Pohon Kinerja;
j. Cascading Perangkat Daerah;
k.Dokumen IKI.
Dokumen SAKIP yang diperlukan:

17. Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021
JAN-FEB
•PEMBENTUKAN TIM
SAKIP
•RAKOR SAKIP
•SINKRONISASI
CAPAIAN IKU
KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TAHUN 2020
•CEREMONIAL PK 2021
MAR-JULI
•DESK LAKIP
•DESK CASCADING
PD 19-24
•DESK PK
•DESK RENCANA
AKSI 2021
•PELAPORAN LKjIP
2020
AGST
•RAKOR PRA
EVALUASI SAKIP
•EVALUASI SAKIP
KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
TAHUN 2021
SEPT-OKT
•RAPAT TINDAK
LANJUT EVALUASI
SAKIP
•DESK PPK
•DESK POKIN
•DESK IKI
•PENYUSUNAN
PEDOMAN PETA
PROSES BISNIS DI
LINGKUNGAN
KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
AGENDA PELAKSANAAN SAKIP

18. BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020
“KEJARLAH
KESEMPURNA
AN
MAKA
KESUKSESAN
AKAN
MENGIKUTI”
MARI KITA PEDULI DENGAN LAMPUNG UTARA
KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG MAU KAPAN LAGI